Siap Disidangkan, Namun Randy Bisa Divonis Bebas, Ini Alasannya



Dikabarkan bahwa penyidik Kepolisian Daerah (Polda) NTT mengganjarkan pasal tunggal tentang pembunuhan berencana kepada Randy Badjideh, pelaku pembunuhan Astrid Manafe dan bayinya Lael Maccabbe, yakni Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Berkas sudah lengkap dan sudah serahkan ke pengadilan. 


Meski dinilai sudah tepat, namun advokat muda NTT, Yulius Benyamin Seran berpendapat, Randy bisa divonis bebas. Hal itu setelah ia mencermati pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan oleh tersangka Randy Badjideh, pada 21-22 Desember 2021.

“Apabila dalam kasus pembunuhan berencana didakwa dengan pasal tunggal, maka terdakwa berpeluang divonis bebas,” ujar Benyamin Seran dikutip OkeNTT dari Metro NTT.


Menurut Seran, apabila penyidik Polda NTT menerapkan pasal 340 untuk menjerat tersangka, maka penyidik wajib menemukan alat bukti pendukung seperti saksi ahli forensik digital sehingga bisa ditemukan unsur perencanaan dari jejak digital.

Kalau ini tidak dilakukan maka penerapan 340 KUHP katanya dipastikan hanya 'Kamuflase' atau upaya pengelabuan.

Katanya tanpa didukung dengan bukti hukum adanya unsur perencanaan maka penerapan Pasal 340 KUHP nantinya tidak akan terbukti di pengadilan
“Percaya kata-kata saya hari ini,” ujar pengacara kelahiran kota Atambua ini.


"Saya dengar dalam kasus Pembunuhan Astrid dan Lael di Kupang, Penyidik menerapkan pasal berlapis yakni Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP juga menerapkan UU Perlindungan Anak,”

Namun Benyamin seran menerangkan bahwa penerapan pasal berlapis ini bukan berarti seperti yang publik bayangkan bahwa tersangka akan langsung dijatuhi hukuman berat.

“Akan tetapi pemahaman ini adalah keliru, karena dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi seorang terdakwa, harus berdasarkan sekurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melalukan tindak pidana sebagaimana dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” paparnya.

Dirinya menganjurkan agar kuasa hukum korban menanyakan kepada Polda NTT terkait pemenuhan unsur pembunuhan berencana tersebut.

"Jika belum ada bukti hukum, maka mintalah kepada penyidik agar jangan terburu-buru melimpahkan berkas kepada Kejaksaan dong. Sebab jika ini dilakukan saya menduga ada indikasi “sengaja” membuat keadaan hukum agar Pasal 340 KUHP menjadi tidak dapat dibuktikan oleh JPU di hadapan sidang nanti," ungkap Benyamin Seran.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel