Miris, Sejumlah Preman Ancam, Intimidasi Dan Maki Mahasiswa Pendemo Di Kupang

Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang yang terdiri dari GMKI, HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan IMM melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi di depan Polda NTT. Namun mirisnya, aksi penyampaian aspirasi itu mendapat aksi yang tidak terpuji oleh sejumlah orang yang diduga preman. Bahkan Preman berbadan besar dan rambut gondrong menunjuk-nunjuk muka seorang polwan yang bertugas.

BERIKUT VIDIO PREMAN MENGINTIMIDASI DAN MEMAKI MAHASISWA YANG DEMO DI KUPANG





Para preman itu mengancam akan memukul para pendemo. Bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor dan makian terhadap pendemo. "Anjing bosong (kalian)". Kata seorang preman yang mendapat pengawalan dari polisi. 





Untuk diketahui bahwa, Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang yang terdiri dari GMKI, HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan IMM resmi melaporkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ke Polda NTT, terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pada 27 Agustus lalu, di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Laporan Aliansi Cipayung Plus ini diwakili ketua PMII Cabang Kupang, Ikhwan Syahar. Laporan itu tertuang dalam surat Nomor : STTL/267/lX/1.24/2021/SPKT POLDA NTT tertanggal 2 September 2021, yang ditandatangani AKP Made Mudana.


Sebelum membuat laporan polisi, Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang menggelar aksi demonstrasi. Mereka mendesak Polda NTT menerima laporan tersebut.

Aksi demonstrasi yang diikuti ratusan mahasiswa itu berlangsung kurang lebih lima jam. Massa aksi sempat memblokade ruas jalan didepan Polda NTT, sehingga kendaran yang melewati jalur itu terpaksa dialihkan ke jalur alternatif oleh aparat kepolisian yang berjaga.


Massa aksi juga nyaris terlibat cekcok dengan sekelompok orang yang diduga sebagai preman. Namun ketegangan berhasil diredam kepolisian yang berjaga di lokasi.

Dalam orasi, Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang mendesak Polda NTT segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran protokol kesehatan, yang terjadi di pulau Semau sesuai dengan pasal 216 KUHP ayat 1, pasal 510 KUHP, pasal 5 dan 14 UU nomor 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.


Selanjutnya, pasal 93 UU nomor 06 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 15 ayat 5 PERGUB NTT nomor 26 tahun 2020 tentang tata normal baru di provinsi NTT, dan PERKAPOLRI nomor MAK/02/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran covid-19.

Mereka juga mendesak kepolisian daerah NTT untuk menerima laporan yang dibuat oleh kelompok Cipayung Plus, maupun berbagai elemen masyarakat lainnya.


Selain itu, Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang mendesak gubernur NTT untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, serta mengklarifikasi masalah yang terjadi di Pulau Semau, desa Otan Kabupaten Kupang, dalam kurun waktu 2x24 jam. Perwakilan massa aksi akhirnya diizinkan masuk dan bertemu Kabid Humas Polda. Mereka berdialog hampir dua jam, setelah itu melaporkan gubernur NTT ke SPKT.


REKOMENDASI UNTUK ANDA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel