Aksi Kumpul Koin Untuk "Koran Timex" Karena Tak Ada Uang Bayar Pesangon Eks-Karyawan


Kasus PHK yang dilakukan Manajemen PT. Timor Expres Intermedia atau populer dengan Timor Express (Timeks) semakin memanas. Dimana diberitakan sebelumnya, Mantan Jurnalis Koran Terbesar di NTT itu, yakni Obed Gerimu di PHK oleh Manajemen namun tidak dibayarkan pesangon sesuai haknya. 


Banyak organisasi masyarakat yang turut peduli dengan kasus ini. Obed pun mempermasalahkan hal itu, sehingga mengundang simpati dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya AJI Kota Kupang, LBH Jakarta dan beberapa organisasi lainnya turut prihatin terhadap kasus yang dialami Obed. 


Baru-baru ini, salah satu organisasi masyarakat yang turut beraksi atas kasus ini adalah Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kota Kupang. Mereka menggalang dana berupa "Aksi Kumpul Koin untuk Bantu Manajemen PT. Timor Expres Intermedia atau populer dengan Timor Express (Timeks) agar bayar pesangon saudara mereka, Obed Gerimu. 


Dilansir dari koranntt.com, Juru Bicara IKKA Kupang, Daniel Tonu, menyayangkan sikap manajemen PT Timor Expres Intermedia, yang hingga kini belum melunasi seluruh administrasi terkait hak dan kewajiban yang harus diterima Obet Gerimu.

Menurutnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Timor Expres terhadap salah satu kader muda IKKA merupakan sebuah masalah serius yang harus segera disikapi.

Sementara itu, anggota IKKA lainnya, Zwenglee Faley, mengatakan, IKKA Kota Kupang akan menggelar aksi simpati dengan melakukan gerakan koin berupa uang recehan akan menyerahkan langsung kepada pihak manajemen Timex guna membantu manajemen Timex dalam melunasi hak karyawan yang diPHK itu.



Jejak Kasus Obed Gerimu Vs PT. Timor Expres Intermedia atau populer dengan Timor Express (Timeks) 
PHK Jurnalis Timor Express Berbuntut Panjang, Pesangon 19 Juta, Dikasi Hanya 3 Juta. Perusahaan pers terbesar di NTT, Timor Express (Timeks) dikabarkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu Karyawannya (jurnalis) atas nama Obed Gerimu yang sudah bekerja kurang lebih hampir 11 tahun di perusahaan media terbesar di NTT itu. Di PHK Karena tidak menjalankan tugas dan telah diberikan tiga kali Surat Peringatan (SP).


Tindakan Pihak Timeks ini ternyata menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pasalnya, menurut Obed, hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Cipta kerja/ Jo PP 35/2021 pasal 52 ayat 1 yang membahas tentang membahas peraturan seputar PHK bagi perusahaan dan pekerjanya. 


Pesangon 19 Juta, Diberikan Hanya 3 Juta
Menurut Obed, pada awal ia diberikan surat PHK, perusahaan memberikannya uang Rp. 3,4 juta dengan hitungan cuti 1,2 juta dan gaji 2,2 juta, namun dirinya tidak menerima. Atas ketidakpuasan itu, Gerimu pun mengadu secara tertulis ke pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang seraya meminta untuk dimediasi dirinya dengan pihak Timeks supaya hak-haknya dapat dipenuhi sesuai UU yang berlaku. 


Karena itu, pihak Disnaker Kota Kupang pun memberikan catatan kepada Gerimu berupa hitungan hak pesangon yang seharusnya diberikan PT. Timor Express kepada Gerimu. Hitungan pesangon yang dimaksud sebagai berikut:


Gaji terkahir: Rp. 2.200.000
1) Uang Pesangon: 9x2.200.000 = 19.800.000
2) Uang Penghargaan Masa kerja: Rp. 4x2.200.000 = 8.800.000
3) Uang Penggantian Hak: 5/25x2.200.000 = 440.000
Catatan: Uang Pesangon dipotong 50% (Rp. 9.900.000) karena yang bersangkutan sudah mendapat SP 3X oleh perusahaan. 
Dengan demikian maka, jumlah uang yang seharusnya menjadi hak Obed Gerimu adalah sebesar Rp.19.140.000


Perusahaan Menawarkan Rp. 7.000.000
Setelah Obed memberikan hitungan di atas, perusahaan menawarkan lagi Rp. 7 juta namun Obed juga menolak. Sebab ia juga butuh biaya, apa lagi kondisi pandemi ini. 

Pihak Timeks Membantah, Dianggap Mengundurkan diri
Dilansir dari Sergap.id, pihak Timeks membantah telah mem-PHK jurnalis yang telah turut membesarkan Perusahaan itu selama ini. Timeks yang diwakili oleh Pemimpin Redaksi Kristo Embu mengatakan, pihaknya menganggap Obed Gerimu mengundurkan diri, bukan di-PHK. Sebab, tidak menjalankan tugas berdasarkan surat penugasan dari perusahaan. Maka dari itu, Gerimu dianggap mengundurkan diri. Kristo merujuk pada UU Cipta Kerja Tahun 2020. 



REKOMENDASI UNTUK ANDA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel