Obrolan: Mengapa Pastor Tidak Terlibat Dalam Politik?

Gambar Ilustrasi, Pastor Elias Sembiring (Alm)


“Kenapa Pastor Tidak Terlibat Dalam POLITIK”


Jimmy: Kaka, apakah politik itu kotor ya, sehingga para Pastor tidak terlibat di dalamnya? Atau memang para Pastor itu ‘alergi’ dengan segala yang berbau politik, Kaka?

Kaka: Hahaha…. Kata siapa, jimmy? Politik itu tidak kotor,Jimmy, tapi politik itu seni. 

Jimmy: Kenapa Kaka bilang politik itu seni?

Kaka: Kita lihat dulu definisinya ya, jimmy. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, politik (polis = kota) dipahami sebagai tata cara mengelola kota (negara) untuk kesejahteraan bersama seluruh warga. Politik merupakan seni mengelola kekuasaan dengan konstitusi (politeia) demi kesejahteraan bersama (bonum commune). Sayang bahwa dalam prakteknya, politik lebih cenderung dialami sebagai perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala macam cara. Itulah yang membuat politik itu dipandang kotor, jimmy. Tapi Kaka tetap berpandangan bahwa politik adalah seni, jimmy




Jimmy: Iya saya paham, Kaka. Kalo memang politik itu seni, saya mau kembali lagi pada pertanyaan awal saya tadi, kenapa para Pastor tidak terlibat di dalamnya?

Kaka: Dengar jimmy, Gereja Katolik bersifat hirarkis. Setiap struktur memiliki peran dan wewenang masing-masing. Dalam bidang politik, ada pembedaan antara politik etis dan politik praktis. Kaum hirarkis (Paus, Uskup, Imam, Diakon) dan biarawan-biarawati bergerak dalam level politik etis dan tidak dalam politik praktis. Sedangkan kaum awam, yang merupakan mayoritas dalam Gereja, bergerak dalam politik praktis. Gereja mendukung awam yang berkecimpung dalam politik praktis, jimmy.

Jimmy: Wow… makin menarik neh! Anyway, kenapa para uskup, imam, serta biarawan-biarawati tidak terlibat dalam politik praktis, Kaka?

Kaka: Politik praktis dipahami sebagai keterlibatan langsung dalam menduduki posisi legislatif, yudikatif, eksekutif, atau dalam sebuah partai politik atau gerakan politik tertentu, jimmy. Kalaupun terpaksa menduduki jabatan politis tertentu, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari Roma. Kitab Hukum Kanonik sudah mengaturnya. Dalam Kanon 287, dikatakan bahwa para klerus tidak diperbolehkan ‘ambil bagian aktif dalam partai politik.’ Hal ini demi menjaga objektivitas dan netralitas pelayanan gerejawi. Para uskup, imam dan bahkan kaum biarawan-biarawati merupakan simbol dan kekuatan yang mempersatukan umat katolik. Jadi, kalau kelompok ini terlibat dalam politik praktis atau gerakan politik tertentu, maka bisa berpotensi untuk memecah-belah umat sendiri, jimmy Misalnya pada suatu ketika karena demi menjaga tuntutan partai atau pendukungnya dan harus berseberangan dengan umat beriman Katolik lainnya, kredibilitas sebagai simbol dan kekuatan sebagai pemersatu dan pemimpin umat akan jatuh atau semakin lemah. Maka, pimpinan Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, jimmy.

Jimmy: Oh bgitu ya? Terus, apa maksud politik etis bagi para hirarkis?

Kaka: Sebagai seni mengatur kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan bersama, kaum hirarkis memainkan peran politik etis. Hal ini dipahami sebagai upaya menyuarakan suara kenabian dan membangun dialog bersama kaum awam dan masyarakat tentang realitas politik dalam kaitan dengan ajaran iman dan moral Gereja, Kewa. Hal itu dilakukan lewat usaha menghimpun dan memberi pendampingan iman, ilmu dan pembentukan karakter kristiani kepada awam supaya menjadi ‘terang dan garam dunia’ melalui bidang politik praktis yang dijalani, jimmy.

Jimmy: iya juga ya? Terima kasih bayak atas penjelasannya, Kaka.

Kaka: Sama-sama, jimmy. Pi buat kopi su, eh jgn lupa dgn pro merah ee jimmy🤣🤣🤣

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel