Pakar Hukum UI: KPU Sabu Raijua Harus Adakan Pemungutan Suara Ulang

Topo Santoso

Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso mendorong agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Topo, penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) Sabu Raijua tidak sah karena diikuti paslon yang tidak sah sejak pencalonan. Paslon yang tidak sah ini adalah Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly karena Orient yang masih berstatus warga negara Amerika Serikat.


“KPU mengoreksi keputusan (terkait hasil pilkada Sabu Raijua), kemudian dilakukan pemungutan suara ulang,” ujar Topo dalam acara diskusi virtual bertajuk "Menjawab Polemik Pilkada Kabupaten Sabu Raijua", Minggu (28/2/2021).
Advertisement


Menurut Topo, KPU tidak boleh lepas tanggung jawab karena persoalan status warga negara calon kepala daerah masih dalam ranah pemilihan, bukan pelantikan. Adapun yang bisa dilakukan KPU sekarang yakni mengoreksi keputusannya soal penetapan paslon terpilih dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Sabu Raijua. “Ini sebenarnya masih tanggung jawab KPU, tidak bisa diserahkan saja ke Kemdagri. Saya juga tidak setuju kalau wakil dari Orient dilantik karena Orient dan wakilnya satu paket. Dan pasangan ini batal sejak awal karena status kewarganegaraan Orient,” tandas dia.


Jika pemungutan suara ulang dilakukan, akan diikuti dua paslon dan Paslon Orient P Riwu Kore-Thobias Uly tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi. Kedua paslon tersebut adalah Nikodemus Nithanel Rihi Heke-Yohanis Uly Kale dan Takem Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba.


Topo mengatakan, solusi lain untuk menjawab polemik Pilbup Sabu Raijua adalah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa pilkada tersebut. Menurut dia, MK bisa memutuskan sengketa Pilbup Sabu Raijua meski secara legal prosedur, pengajuan sengketa sudah melewati batas waktu yang ditentukan. “Apakah ini bisa diadili di MK? Menurut saya bisa. Walaupun dari segi due process waktunya telat tetapi dari segi substansi bisa diperiksa dan diadili di MK,” ungkap dia.


Apalagi, kata dia, MK pernah menangani sengketa yang dari segi waktu dan selisih suara tidak memenuhi syarat. Namun, MK mengadili dari segi substansi karena ada persoalan mendasar yang sangat konstitusional. “Menurut saya, MK kemudian dalam putusannya, memutuskan dilakukan pemilu suara ulang, karena salah satu paslon tidak memenuhu syarat,” pungkas Topo.


Sebagaimana diketahui, terdapat dua perkara yang diajukan ke MK terkait sengketa Pilbup Sabu Raijua. Pertama, sengketa dengan nomor perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh pemohon Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale (Paslon Nomor Urut satu). Kedua, sengketa dengan nomor perkara 134/PHP.BUP-XIX/ 2021 yang diajukan oleh Pemohon Yanuarse Bawa Lomi, atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), serta Marthen Radja dan Herman Lawe Hiku (keduanya selaku perorangan WNI). (Sumber: BeritaSatu.com)


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel Sedang #Viral