Hakim Ibnu Sentil Jonas Salean Yang Bagi Tanah Untuk Orang Kaya, Menantunya Pilot

Hakim Ibnu Kholik
Ibnu Kolik


Bebasnya Mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean dari jeratan hukum, ternyata masih menyisihkan persoalan antara 3 hakim Pengadilan Tipikor Kupang. Dimana sebelumnya diberitakan bahwa, putusan terhadap anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim.


Ada Salah satu hakim yakni Hakim Anggota II Ibnu Kholik yang berpendapat bahwa Jonas Salean melakukan tindakan yang melanggar hukum jadi patut dihukum. Sementara dua hakim lainnya, yakni Hakim Ketua Ari Prabowo dan Hakim Anggota I Ngguli Liwar Mbani Awang, membebaskan Jonas Salean dari segala tuntutan. Menurut, Hakim Anggota II Ibnu Kolik, terdakwa Jonas Salean bersama-sama dengan saksi Thomas More (mantan Kepala Kantor BPN Kota Kupang) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

BACA JUGA: Istri Jonas Salean Diseret Kasus Jual Beli Aset Negara


Menurut Kholik, pengalihan tanah melalui surat penunjukan kepada 40 orang penerima, prosesnya tidak sesuai aturan. Karena, 37 dari 40 penerima tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah dari Wali Kota Kupang pada saat itu, yakni Jonas Salena.


“Surat penunjukan tanah kapling, diterbitkan terdakwa tanpa ada permohonan dari para penerima. Surat penunjukan sudah diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2015 dan 5 Oktober 2016. Namun pada kenyataannya, para penerima baru menandatangi surat penunjukan pada tahun 2017,” Terang Kholik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (17/3/2021).



Ibnu Kholik juga menyinggung soal, orang yang menerima tanah adalah orang kaya atau orang yang mampu, bukan orang yang tidak mampu dan berhak menerima. Misalnya, salah satu penerima menantu Jonas Salean atas nama Lukas Donny Satrio yang diketahui sebagai pilot dan tidak berdomisili di Kota Kupang. “37 penerima secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu,” terang Kholik.


Karena itulah, maka 40 orang penerima surat penunjukan tanah kapling, tidak mengetahui letak persis lokasi tanah milik mereka, karena tidak pernah sama sekali menguasai serta tidak pernah memasang pagar batas pada tanah kaplingan tersebut. Tetapi, setelah menerima surat persetujuan, terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN serta para penerima lainnya langsung mengurus sertifikat ke BPN Kupang.


Oleh sebab itu, perbuatan Jonas Salean dan Tomas More terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel Sedang #Viral