Serangan Balik Jonas Salean, Nasib Herman Man dan Edy Dally Di Ujung Tanduk


Jonas Salean telah hirup udara bebas setelah divonis bebas oleh hakim dalam kasus pengelihan aset tanah milik pemerintah Kota Kupang. Dimana diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Jonas Salean 12 tahun penjara. Namun, hal itu terhapus oleh keputusan majelis hakim.


Namun, pasca vonis itu, ternyata keadaan kian panas. Jonas Salean melontarkan pernyataan keras terhadap dua saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset Pemerintah Kota Kupang, yakni Wakil Wali Kota Kupang Herman Man dan Asisten III Setda Kota Kupang Edy Dally.


Jonas Mengatakan bahwa, Edy Dally sengaja memberikan keterangan palsu agar ia mendapat posisi Asisten III Sekda Kota Kupang. Keterangan yang diberikan Edy Dally dalam persidangan menjadi acuan dakwaan JPU.

“Keterangan yang diberikan saudara Edy Dally itu keterangan palsu semua. Nah, itu kita akan serahkan ke PH (penasehat hukum) untuk diselesaikan,” ungkap Jonas.


Jonas menuding Edy Dally yang saat itu menjabat Kabag Tatapem memberikan keterangan palsu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang terkait perkara korupsi pengalihan aset tanah seluas 20.068 m2 milik Pemerintah Kota Kupang.


Penasehat Hukum Jonas Salean, Yanto Ekon juga menerangkan, semua keterangan saksi di persidangan harus sesuai dengan bukti yang dilihat saksi. Yanto mencontohkan, keterangan Wakil Wali Kota Hermanus Man dalam persidangan mengatakan tanah objek perkara itu merupakan aset Pemerintah Kota Kupang.


“Tetapi ketika dipertanyakan dalam sidang tahu dari mana barang milik daerah dia (Hermanus Man) menyatakan tahu dari media,” terang Yanto.

Demikian pula keterangan Edy Dally, menurut Yanto, keterangan Edy Dally bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan aset Pemkot Kupang. Namun keterangan Asisten III Sekda Kota Kupang itu berbeda dalam pemeriksaan BPK, di mana Edy menyebutkan tanah tersebut sudah dibagi-bagikan Bupati Kupang kepada masyarakat sejak tahun 1984.


Kemudian dalam persidangan Edy Dally menyebutkan keterangan kepada BPK adalah keterangan yang benar. “Saksi Yanuard (Edy) Dally menyatakan tanah ini barang milik daerah, tetapi pada lain pihak pada laporan hasil pemeriksaan BPK dia menerangkan kepada BPK bahwa tanah ini sejak tahun 1984 sudah dibagi-bagi oleh Bupati Kupang kepada masyarakat. Keterangan ini saling bertentangan ketika dikonfirmasi ke dalam sidang pengadilan dan keterangan yang diberikan di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK,” jelas Yanto.


Yanto mengatakan saksi Yanuar Dally tidak tahu persis tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Kupang atau bukan.

Untuk diketahui, Jonas Salean divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (17/3/2021). Sebelumnya ia dituntut 12 tahun penjara oleh penuntut umum Kejati NTT karena dinilai merugikan keuangan negara senilai Rp 66 miliar. Atas vonis bebas tersebut, penuntut umum menyatakan mengajukan kasasi. *rakyatntt.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel Sedang #Viral