KPU Sabu Resmi Digugat Ke MK Untuk Menyelenggarakan Pilkada Ulang Di Sabu Raijua

Kuasa Hukum Pemohon, Yafet Yosafat Wilben Rissy, S.H, M.Si., LLM., Ph.D (AFHEA). (Foto: Dokpri Yafet)

Dikutip dari IndonesiaSatu.co, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dengan Nomor:138/PAN.MK/AP3/02/2021, yang menerangkan bahwa telah diajukan Permohonan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh Yanuarse Bawa Lomi atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMAPEDO) Sabu Raijua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, memberi kuasa kepada Yafet Yosafat Wilben Rissy, S.H, M.Si., LLM., Ph.D (AFHEA), dkk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Berkas Permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3)

Adapun Berkas Permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan Kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.


Diterangkan dalam Akta tersebut, Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3. Sementara permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon tersebut resmi dibuat dan ditandatangani oleh Panitera, Muhidin, S.H., M.Hum.


Surat Resmi ke Mendagri

Pihak Kuasa Hukum Pemohon, pada Selasa (16/2/2021) secara resmi telah mengirimkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri dengn Nomor Surat: 01/Ext-YRLF/IV2021, Perihal: Pemberitahuan substansi permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI terkait kebuntuan dan polemik status kewarganegaraan Amerika Serikat Atas Nama Bupati Terpilih Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore.


Dijelaskan dalam Surat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon tanggal 13 Februari 2021 (Terlampir), dengan ini disampaikan bahwa kebuntuan hukum dan polemik terkait Bupati Terpilih Sabu Raijua, NTT, atasnya telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diperiksa dan diadili.


Adapun pokok-pokok permohonan yang diajukan (tidak semua disampaikan dalam surat), antara lain:

Pertama, adanya fakta baru yang menentukan; berupa adanya kewarganegraan Asing (Amerika Serikat, red) yang dipegang oleh Bupati Terpilih Sabu Raijua setelah tahapan penyelenggaraan pemilihan berakhir berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.

Kedua, fakta baru ini merupakan resultante dari ketidakcermatan KPUD Sabu Raijua dalam meneliti dan memeriksa syarat pencalonan Bupati Sabu Raijua yang kemudian telah meloloskan warga negara Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore untuk mengikuti tahapan penyelenggaran pemilihan hingga penetapan Bupati Terpilih.

Ketiga, fakta baru ini juga merupakan resultante dari ketidakjujuran Orient Patriot RiwuKore dalam menyampaikan syarat pencalonan.

"Bahwa ide dan/atau tindakan untuk melantik seseorang yang telah secara kasat mata diketahui Warga Negara Asing menjadi pejabat publik, untuk alasan apapun merupakan perbuatan yang melawan konstitusi, hukum dan moral serta mencederai rasa keadilan dan demokrasi," demikian bunyi Surat oleh Kuasa Hukum.

Kuasa Hukum Pemohon beralasan, adanya kebuntuan hukum ataupun kekosongan hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, baik melalui sengketa TUN pemilihan ke Mahkamah Agung; sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan melalui Bawaslu, serta sengketa hasil suara di Mahkamah Konstitusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku saat ini (existing regulations).


Dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan recthsvinding

Oleh karenanya, untuk memecahkan kebuntuan dan kevakuman hukum (rechtsvacuum) ini, berdasarkan kewenangan konstitusonal (constitutional entrusted powers) yang dimilikinya dan fungsinya sebagai the positive legislator, dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan recthsvinding untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon (tidak semua disampaikan dalam surat ini), antara lain:


Pertama, menunda dan/atau membatalkan Pelantikan Bupati terpilih Sabu Raijua.
Kedua, menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, yakni terkait:
  • Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 pada 23 September 2020;
  • Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
  • Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
  • Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

Ketiga, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.

Keempat, menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan.

Kelima, Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.
"Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan dan mengingatkan agar tidak terjadi komplikasi hukum yang tidak perlu. Kiranya segala tindakan hukum termasuk tapi tidak terbatas pada Pelantikan Bupati Terpilih Sabu Raijua yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat ditangguhkan/ditunda hingga adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi RI," demikian harapan para Kuasa Hukum pada akhir Surat.

Adapun Tembusan Surat tersebut dengan hormat disampaikan kepada:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI; Menteri Hukum dan HAM RI; Kepala Kepolisian Negara RI; Dirjen Dukcapil Kemendagri RI; Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI; Gubernur NTT; Kapolda NTT; Kapolres Sabu Raijua; KPU RI; KPU Propinsi NTT; KPU Kabupaten Sabu Raijua; Bawaslu RI; Bawaslu Propinsi NTT; Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua; Media massa cetak dan online serta media TV nasional dan lokal. 


REKOMENDASI UNTUK ANDA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel