Jaksa Tuntut Jonas Salean 12 Tahun Penjara

Mantan Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jonas Salean dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan korupsi pengalihan aset Pemerintah Kota Kupang senilai Rp66 miliar.

Seperti dilansir Kriminal.co, Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati NTT, Hendrik Tiip, dan Emerensiana Jehamat.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Jonas Salean Ancam Polisikan Jefri Riwu Kore

Sidang dipimpin majelis hakim, Ari Prabowo didampingi hakim anggota, Nggilu Liwar Awang dan Ibnu Kholiq. Terdakwa Jonas Salean didampingi kuasa hukumnya, Benyamin Rafael dan Alexander Tungga.

Dalam tuntutannya, JPU menegaskan terdakwa Jonas Salean mantan Wali Kota Kupang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

BACA JUGA: Ini 39 Nama Yang Mendapat Jatah Tanah Milik Pemkot Kupang Dari Jonas Salean dan Tomas More

Untuk itu, terdakwa Jonas Salean, mantan Wali Kota Kupang dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dituntut selama 12 tahun penjara. Dan, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar Subsidair 6  kurangan.

“Terdakwa Jonas Salean telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dituntut selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar Subsidair 6 kurungan,” tegas Hendrik.

BACA JUGA: Pengacara Jonas Salean: Tanah Negara Bisa Dibagi-bagi Kepada Masyarakat

Selain pidana badan dan denda, JPU menegaskan terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp750 juta.

JPU menegaskan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara yang dimaksud satu bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut. Dan, apabila hal itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 6 tahun.



Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal  2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

BACA JUGA: Karni Ilyas dan Goris Mere Diseret Kasus Korupsi Bupati Manggarai Barat

Dalam amar tuntutan JPU juga menuangkan bahwa tidak terdapat hal – hal yang meringankan kepada terdakwa. Hal – hal yang memberatkan diantaranya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa menghalangi program pemerintah dalam penuntasan kasus korupsi dan terdakwa tidak mengaku bersalah dan terdakwa menghalangi proses pembangunan di Kota Kupang

Usai membacakan tuntutan, majelis hakim Ari Prabowo menunda persidangan hingga pekan depan, 21 Februari 2021 mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa. 

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel