TAGAR SAVE YULIANA MADERA Dan AKULINA DAHU Ramai Di Facebook

Penetapan seorang anggota KPPS a.n Yuliana Madera sebagai tersangka karena dianggap melanggar Pasal 178C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2015 tentang “Pemilih yang tidak berhak” namun ikut mencoblos di satu atau lebih TPS, mendapat perhatian dari banyak pihak dan tagar tentang kasus itu menjadi ramai diperbincangkan. 

Akar masalah pilkada Malaka

 AKULINA DAHU ikut memilih menggunakan KTP karena nama tidak ada di DPT. Inilah masalahnya, KOP KTP AKULINA masih tertulis "KABUPATEN BELU" (karena Malaka Mekar dari kab. Belu, jd KTP Akulina belum dirubah). TETAPI, alamat seperti DESA, RT, RW masuk dalam wilayah pemerintahan Malaka. Hanya KOP KTP yang Kab. Belu.

Anggota KPPS pun kecolongan. Mereka baru sadar setelah pemungutan suara selesai. Artinya, Akulina sudah mencoblos.
Jadi sebenarnya siapa yang salah. Sedangkan Akulina tidak ada niat untuk curang, dia hanya ingin menggunakan haknya saja.

Berikut ini tulisan seorang aktivis hukum yang mengomentari status kedua korban:

"Penetapan seorang anggota KPPS a.n Yuliana Madera sebagai tersangka karena dianggap melanggar Pasal 178C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2015 tentang “Pemilih yang tidak berhak” namun ikut mencoblos di satu atau lebih TPS, menurut saya adalah sebuah kekeliruan yang fatal sebab Delik Pidana Pemilu yang dimaksudkan dalam Pasal 178 C ayat (1) jelas ditujukan utk menjerat “Pemilih yang tidak berhak” sbg unsur subyek / pelaku bukan ditujukan kepada Anggota KPPS.

Kalaupun seorang anggota KPPS harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena dianggap memberikan kesempatan / membantu / atau lalai sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 178 C ayat (1) maka seorang anggota KPPS yang betugas hanya bisa ditarik sebagai pihak yang membantu/turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP itupun tdk ada cela. Terkecuali dalam ketentuan Pasal 178 C pada ayat yang lain atau pada Pasal yang lain masih dalam UU No. 10 Tahun 2016 telah menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 178C ayat (1) maka anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut ikut dipidana. Sementara kita tidak menemukan adanya ketentuan ini. 

Kalau pun ada, maka semua anggota KPPS, bahkan PPK dan semua petugas penyelenggara Pemilu di TPS tsb harusnya ikut jadi tersangka dong karena membiarkan atau memberikan kesempatan utk terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 178C ayat (1). Hanya saja, sistem pemidanaan kita tidak seperti itu. Karena pada prinsipnya penerapan pidana bertolak dari pertanyaan siapa melakukan apa? Sebelum sampai pada pertanyaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan dan apakah perbuatan itu dikategorikan sbg delik pidana atau bukan.

Lagi pula unsur pokok dan utama yang mutlak harus dibuktikan utk dapat menerapkan ketentuan Pasal 178C ayat (1) adalah Subyek / Pelaku adalah “Pemilih yang tidak berhak” namun ikut mencoblos di TPS. 

Siapakah subyek yang dimaksud? 
Adalah “Seorang Gadis Desa bernama Akulina Dahu” 

Nah, harus dibuktikan dulu bahwa Akulina Dahu ini adalah “Pemilih yang tidak berhak” menggunakan hak pilih di TPS tsb. 

Cara yang paling sederhana untuk membuktikan bahwa Akulina Dahu tidak berhak memilih di TPS tsb adalah dengan membuktikan bahwa Akulina Dahu adalah pemilih di TPS lain di Kabupaten Belu atau di TPS lain di Kabupaten Malaka. Sebab, bagaimana pun juga Akulina Dahu adalah seorang warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya utk memilih dan dipilih dijamin oleh UU yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun juga hanya karena terjadi Pemekaran Wilayah Kabupaten Belu, jangan sampai hak Akulina Dahu untuk memilih “Lenyap” hanya karena masih memegang KTP lama dengan alamat di Kec. Kobalima yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Belu dan kini telah menjadi bagian dari DOB Malaka. 

Penyidik tidak boleh menutup mata bahwa sampai dengan saat ini ada Warga Malaka masih memegang KTP lama yang bertuliskan Kabupaten Belu. Meskipun secara de facto mereka tinggal dan Menetap di Kab. Malaka dan menjadi penduduk Malaka. Ada juga warga Belu yang tinggal dan menetap di Belu, namun masih memegang KTP lama yang beralamat di Kecamatan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Wilayah Administrativ Kabupaten Malaka. 

Sehingga, kita tidak boleh menyimpulkan status kependudukan seseorang hanya berdasarkan alamat yang tertera di KTP lama saja, tetapi harus menggunakan informasi yang akurat dan faktual terkait tempat tinggal tetap pemilih serta dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keterangan dari Desa / Surat Pindah dan lain sebagainya. 

Pertanyaannya adalah Apakah Akulina Dahu adalah “Pemilih yang tidak sah” di TPS 2 Desa Nanaenoe? 

Jika tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tsb, lalu di TPS mana ia berhak? 

Jika tidak berhak menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS di Kabupaten Belu, maka seyogianya Akulina Dahu berhak memilih di Kabupaten Malaka. Silahkan buktikan di TPS mana ia berhak. Sebab bagaimanapun juga Akulina Dahu tetap berhak memilih di salah satu TPS, entah itu di Kab. Belu maupun Malaka. Dia melanggar Pasal 178 C ayat (1) apabila memilih di dua TPS yang artinya salah satunya pasti tidak sah. 

Sementara Akulina Dahu baru pertama kali menggunakan hak konstitusionalnya sebagai Pemilih Pemula. Faktanya adalah pada Rabu, tanggal 9 Desember 2020 lalu Akulina Dahu hanya mencoblos di satu TPS yakni di TPS 2 Desa Nanaenoe. Tidak mencoblos di TPS lain lagi, juga tidak mencoblos di TPS yang ada di Kab. Malaka. 

Salahnya dimana? Tolong beritahu dulu Akulina Dahu harus coblos kemana? 

Apakah Pemekaran Wilayah Kabupaten Belu mengakibatkan seseorang kehilangan hak konstitusional? 

Ingat.... 
Pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 Ttg PEMILU dengan tegas mengatakan “Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya adalah DELIK PIDANA. 

Siapa bertanggungjawab apabila Akulina Dahu pada hari Rabu, 9 Desember 2020 lalu kehilangan hak pilihnya karena tidak jadi coblos di TPS 2 Desa Nanaenoe? 

Ada yang bisa jawab tolong dulu. 

Terima Kasih. 

Atambua, 02-01-2021
Adv. Yulius Benyamin Seran

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel