Pilkada Malaka: KPU Diduga Manipulasi 2.000 Lebih NIK Dalam DPT

kasus pilkada malaka

Diberitakan oleh SAKUNAR.com. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka harus bertanggungjawab atas dugaan manipulasi dan modifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Malaka, 09 Desember 2020. Pasalnya, manipulasi DPT tersebut diduga dilakukan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Hal tersebut diungkapkan Tim kuasa hukum paket Stefanus Bria Seran – Wendelinus Taolin (SBS-WT), melalui salah salah satu anggota tim, Joao Meco, SH kepada SAKUNAR di Kupang, Minggu (10/01/2021).


Menurut Meco, Tim Kuasa Hukum SBS-WT menemukan adanya 2.039 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga kuat dimanipulasi karena NIK-NIK tersebut tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata dalam aplikasi Sistem Data Pemilih (Sidalih) Kabupaten Malaka terindikasi pemalsuan. Siapa yang bertanggungjawab? KPU dong. Kita tidak persoalkan pemilih itu memilih siapa tapi DPT ini sudah tidak jelas. DPT produk KPU itu cacat hukum. Maka seharusnya output dari produk itu tidak bisa dipakai untuk melegitimasi pilkada ini,” tegas Meco.


Berdasarkan data – data yang dikumpulkan, kata Meco, dari 127 desa dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka, rata – rata terindikasi ada pemilih siluman. Meco mencontohkan, ditemukan adanya Nomor Kartu Keluarga yang sama tetapi alamat berbeda. “Misalnya kita satu rumah, dalam satu Kartu Keluarga (KK) otomatis alamat kita sama. Hanya, yang kita temukan itu NKK-nya sama tapi alamatnya berbeda – beda. Masa kita tinggal satu rumah dengan istri anak terus alamat beda – beda? Nah itu yang kita katakan bahwa ini pemilih siluman. Ini kan jelas tidak benar,” jelas Meco.

Lebih lanjut Meco menjelaskan, contoh di atas hanyalah salah satu dari sekian masalah yang ditemukan dalam DPT Pilkada Malaka tersebut. Sebab nyatanya ditemukan banyak hal yang mengindikasikan adanya manipulasi Daftar Pemilih.


KPU Malaka Diduga Langgar Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Salah satu Kuasa Hukum yang mendampingi Pelapor, Paulus Seran Tahuk, SH, M.Hum, ketika dikonfirmasi media ini di Kupang, Sabtu sore (09/01/2021) mengatakan, dalam perbaikan laporan tersebut, pelapor mengenapakan Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Sebelumnya kita kenakan Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian kita ganti dengan Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, ujar Paulus.

Sementara, Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek mengakui, pihaknya telah menerima perbaikan syarat formil dan materil dari Pelapor atas nama Primus Seran Taek.


Pasal 177A UU Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam Pasal 177A mengatur:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).


(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel