Kuasa Hukum Jonas Salean, Ancam Polisikan Jefri Riwu Kore

Yanto MP. Ekon dan Jefri Riwu Kore

Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, MH, Penasehat Hukum Tersangka korupsi bagi – bagi tanah milik Pemerintah Kota Kupang, Jonas Salean (mantan Walikota kupang) ancam polisikan Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore. Kepada Wartawan Selasa (15/12/2020), Yanto  menegaskan tim kuasa hukum Jonas Salean, bakal mempolisikan Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, Apabila Jefri Riwu Kore selaku Walikota Kupang tidak mampu membuktikan dasar hukum surat yang dikeluarkan guna penarikan 39 buah sertifikat tanah kapling yang dibagikan Jonas Salean.

“Saya dan tim kuasa hukum Jonas Salean bakal melaporkan Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, jika dirinya selaku Walikota Kupang tidak bisa membuktikan dasar hukum dari surat yang digunakan untuk melakukan penarikan terhadap 39 buah sertifikat itu,” Ungkap Yanto.

BACA JUGA: Ini Pengakuan AB yang Dihamili Dosennya: Dari VC Tanpa Busana, Hingga Tidur Tiap Malam Minggu Di Rumah Pelaku

Menurut Yanto, Kalau, Jefri Riwu Kore selaku Walikota Kupang menggunakan LHP BPK Perwakilan NTT Tahun 2018 sebagai dasar penarikan 39 sertifikat tanah milik pemkot yang sudah dibagi-bagi oleh Jonas kepada Koleganya, maka Walikota Kupang tidak memahami benar soal isi LHP BPK perwakilan NTT.

BACA JUGA: Begini Ceritanya, Di Kupang, Ayah Perkosa Anak Kandungnya Selama 10 Tahun, Ibunya Juga Tau

Sebab menurut Yanto, di dalam LHP BPK Perwakilan NTT Tahun 2018, tidak disebutkan secara spesifik tanah pemerintah kota kupang yang bermasalah. Justru, di dalam LHP BPK Perwakilan NTT Tahun 2018 disebutkan bahwa tanah bermasalah adalah Kelurahan Sikuman bukan Kelurahan Kelapa Lima.

BACA JUGA: Ini 39 Nama Yang Mendapat Jatah Tanah Milik Pemkot Kupang Dari Jonas Salean dan Tomas More

Karena itu, Yanto berpendapat, Jefri Riwu Kore selaku Walikota Kupang, wajib menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penarikan 39 buah sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Kupang. Jika tidak, maka ia dan timnya akan melaporkan Jefri Riwu Kore kepada polisi. 

BACA JUGA: Pengacara Jonas Salean: Tanah Negara Bisa Dibagi-bagi Kepada Masyarakat

Diberitakan sebelumnya, kasus pengalihan tanah milik Pemerintah Kota Kupang, sedang dilidik Kejaksaan Tinggi NTT. Dan akhirnya, Kejaksaan Tinggi NTT, menetapkan Mantan Walikota Kupang, Jonas Salean sebagai tersangka korupsi pengalihan tanah itu. Selain Jonas, Kejati juga menetapkan mantan Kepala Kantor Pertanahan NTT, Tomas More, sebagai tersangka dalam kasus itu. 

BACA JUGA: Begini Ceritanya, Di Kupang, Ayah Perkosa Anak Kandungnya Selama 10 Tahun, Ibunya Juga Tau

BACA JUGA:  Tokoh Adat Besipae: Warga Yang Tinggal Di Tanah Besipae Saat Ini Hanya Pendatang

BAGIKAN ARTIKEL INI

REKOMENDASI UNTUK ANDA