Cerita Pilu Warga Eks Tim-Tim: Hak Dasar Kami Hanya Sebuah Ilusi yang Hanya Indah Saat Dibaca Pada Lembaran Konstitusi



Saya satu dari sekian banyak Warga Eks Timor-Timur yang menjadi korban dari hasil Jajak Pendapat 30 Agustus 1999 di Timor Leste yang dulu menjadi Provinsi ke-27 Negara Republik Indonesia.
Waktu itu saya yang masih duduk di kelas 2 Sekolah dasar, terpaksa mengungsi ke Timor Barat akibat gejolak pasca pengumuman hasil Jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999. Masa kecil ku dihabiskan dengan berpindah-pindah dari satu Camp ke Camp pengungsian yang lain.
Masih sangat banyak cerita pilu yang ingin saya tuliskan pada kolom ini untuk diketahui oleh pembaca. Tetapi saya pikir ada sesuatu yang lebih menarik untuk diketahui oleh Pembaca ketimbang mengetahui kehidupan piluku sebagai warga Eks TimTim di camp Pengungsian. Singkat cerita.


45 hari setelah hasil jajak pendapat, tepat pada tanggal 19 Oktober 1999 di Jakarta, MPR menetapkan sebuah Ketetapan dengan NOMOR V/MPR/1999 TAHUN 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur. Secara umum memberikan sebuah kepastian hukum, pengakuan terhadap hasil Jajak Pendapat di Timor-Timur dan tidak mengurangi hak-hak rakyat TimTim yamg tetap setia kepada NKRI.
Menariknya Pada pasal 5 (2) "menugaskan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur
yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu"
Apa maksud dari hak yang melekat pada status itu?, Hak untuk menjadi Penghuni Camp Pengungsian di Timor barat selamanya?, ataukah menjadi warga buangan?. Pertanyaan itu sulit untuk dijawab mengunakan berbagai rumus sosial tetapi akan muda dengan menduga realiatas yang terjadi hari ini.


Hak yang melekat tentunya berhubungan dengan hak dasar setiap manusia seperti yang sudah dijamin dalam hukum Internasional berkaitan dengan DuHam 1948 dan hukum Nasional UUD 45. Dimana setiap manusia memiliki hak untuk pekerjaan, jaminan sosial, kesejateraan, pangan, pakaian, rumah dll. Seorang petani yang harus memiliki alat produksi tanah agar bisa melangsungkan kehidupan anak dan istrinya.
Hak-Hak dasar itu se-akan menjadi sebuah ilusi yang hanya indah saat dibaca pada lebaran konstitusi bahkan Realitasnya sangat kontradiksi dengan Tap MPR, NOMOR V/MPR/1999 TAHUN 1999 yang menjamin hak-hak rakyat Eks TimTim.
Seng rumah yang bocor, bebak-bebak yang lapuk, rumah-rumah miring dan beratapkan daun gewang, tanpa alat produksi bagi petani, dan hidup tanpa kepastian status tanah, menjadi saksi bisu penderitaan rakyat Eks Timtim di Camp-camp Pengungsian.


Bahkan sudah dua dekade, rezim terus berganti tetapi kehidupan rakyat Eks Timtim masih saja tidak berubah, mereka masi sama seperti pertama kali di Timor Barat, sangat memprihatinkan.
Dan tulisan pendek ini hanya ini memberikan pesan pada pembaca, bahwa sampai hari ini masih banyak rakyar Eks Timtim yang masih Hidup di Camp-Camp pengungsian.
Bahkan persoalan tentang rakyat Eks TimTim ini sudh dianggap selesai tetapi realitasnya masih belum selesai, mungkin banyak orang yang takut untuk membicarakan persolan ini.


Jika mencoba melihat persoalan rakyat Eks TimTim pada fase (1999-2020 an), maka itu Ibarat kita membuka Kotak Pandora, dimana sebuah persoalan baru memicu pesoalan lainnya dan tidak ada akhirnya.

Berita Terbaru

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel