Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Freeport

Pada akhir 1990-an, survei yang dilakukan Pricewaterhouse menyatakan bahwa kalangan perusahaan yang memberi perhatian pada isu HAM hanya 48 persen, dan mereka lebih memerhatikan isu lain yang hangat ketika itu, seperti lingkungan (73 persen), kesehatan dan keselamatan kerja (70 persen), ekonomi dan sosial (66 persen), standar buruh dan kondisi kerja (69 persen), dan pembangunan berkelanjutan (54 persen).[1]

Perusahaan multinasional khususnya dalam bidang pertambangan selain sebagai penyalur pendapatan negara, penyalur lapangan kerja namun juga sebagai penyalur pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa peran perusahaan yang menyebabkan suku Aborigin terusir dari daratan Australia dan suku Indian terusir dari daratan Amerika. Tidak terkecuali Indonesia, suku Papua hidup sengsara diatas emas mereka sendiri dengan adanya perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia yaitu Freeport McMoran Inc, dari Amerika Serikat. 

BACA JUGA: 
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan PT Freeport Indonesia telah terstruktur dengan sangat baik yaitu dimulai dari mengadakan kerjasama dengan pemerintah membentuk payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yaitu secara substansi seharusnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1954. Selain itu, dengan dibuatnya perjanjian kerja sama dalam bentuk Kontrak Karya menjadikan kedudukan antara investor dengan pemerintah Indonesia sejajar, sehingga PT Freeport sebagai perusahaan multinasional yang menanamkan modal di Indonesia tidak bisa tunduk pada hukum Indonesia. 

kontrak karya ini yang kemudian membuat PT. Freeport sewenang-wenang dalam menjalankan ekstraksi tambangnya di tanah Papua dan menyebabkan terusirnya suku Amungme sebagai pemilik tanah ulayat pegunungan Ertsberg dan Grashberg. Beberapa pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh PT. Freeport selama kurun waktu 50 tahun ini di antaranya: 

1. Pelanggaran Hak Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang baik 

Terlepas dari masalah yang dihadapi oleh suku Amungme, jelas bahwa masyarakat hilir, sebuah suku yang dikenal sebagai Komoro, banyak mengeluh tentang hilangnya hutan hujan di dataran rendah di bawah tambang yang menjadi tempat pembuangan tailing. Saat ini, perusahaan mengakui bahwa 30 kilometer persegi hutan sudah mati. Pada awalnya, kawasan ini pernah menjadi kebun subur bagi orang Komoro. Namun kini mereka dipindahkan secara paksa dan lahannya digunakan untuk dijadikan jalan demi menunjang sarana transportasi bagi kebutuhan tambang. 

Potensi dampak air asam dari limbah tambang sangat merugikan. Mereka telah menghancurkan ekosistem sungai. Tingkat keasaman (pH) yang berubah di Sungai Ajkwa telah membatasi pertumbuhan organisme mikroba sebagai sumber makanan utama di bagian bawah rantai makanan. Apabila air sungai diminum dengan tingkat debu yang tinggi maka akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit bagi kesehatan masyarakat sekitar. Lingkungan yang asam juga akan menyebabkan kematian biologis sebagian besar wilayah, termasuk Taman Nasional Lorentz, yang terletak hanya beberapa mil ke arah timur. 


Di awal pendiriannya, PT Freeport Indonesia ternyata tidak membuat dokumen AMDAL sebagai acuan tentang dampak yang diakibatkan dari penambangan tersebut. Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, terungkap bahwa bahwa tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatik. Pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Freeport telah melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air Pasal 4 “Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.” Pasal 5, “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.” Bahkan sejumlah spesies aquatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport. Menurut perhitungan Greenomics Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Rp 67 trilyun.[2]

Selain itu, aktivitas tambang yang dilakukan banyak merugikan masyarakat sekitar, padahal sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Freeport telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas pemerintah karena dapat mengancam kelestarian lingkungan dan melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini mengakibatkan PT Freeport telah melanggar sedangkan undang-undang yaitu Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi; “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan pelanggaran hak hidup dalam pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 


2. Pelanggaran Hak Penentuan Nasib Sendiri (self-determination) 

Hak tanah adat yang dimiliki oleh individu, keluarga atau suku tidak diakui karena telah diberi label perusahaan pertambangan. Akibatnya, dasar dari organisasi sosial masyarakat adat ditolak. Meskipun telah diadakan Perjanjian pada Januari tahun 1974 antara PT. Freeport dan suku Amungme, namun hal itu tidak cukup untuk mengembalikan kembali kehidupan suku amungme yang dulu. Padahal hak adat telah dijamin di dalam konstitusi yaitu di Pasal 18 Undang-Undang dasar Tahun 1945. Selain itu, dijamin juga dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pkok Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “hak menguasai Negara atas bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan adalah dalam hal hukum publik dan hal ini dapat dikuasakan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat”. Ketentuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 Undang-Undang dasar tahun 1945. 

Akibat dari adanya pertambangan tersebut, suku Amungme diusir dari hutan tempat mereka bermukim dan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri karena sampai saat ini masih bergantung dari dana CSR. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Ham sedunia sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Sebagai perusahaan multinasional, tentunya PT Freeport mengetahui aturan ini, ditambah lagi negara asal PT. Freeport yaitu Amerika sebagai pemrakarsa adanya deklarasi hak asasi sedunia dan juga mengakui adanya Rome Statute of The International Criminal Court 1998. 

BACA JUGA:

3. Pelanggaran terhadap Hak untuk Bebas dari Ketakutan 

Seperti telah diketahui bersama bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua atas kehadiran PT. Freeport yang telah mengeruk jutaan ton emas dan perak tanah Papua tidak sebanding dengan pembangunan dan kesejahteraan yang ada. Hasil keuntungan yang diambil dari pajak hanya dinikmati oleh segelintir pejabat di lingkungan pemerintahan pusat, sementara itu tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan di Papua masih cukup tertinggal. Oleh sebab itu maka muncul suatu komunitas/kelompok yang menginginkan untuk keluar dari Negara Kesatuan republik Indonesia dan mendirikan negara Papua Merdeka lewat Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Organisasi Papua Merdeka menebarkan aksi teror dan ketakutan di tengah masyarakat Papua, karena mereka tidak segan untuk menggunakan senjata api kepada siapa saja yang menentang kehendak mereka untuk mendirikan negara Papua. Perlawanan rakyat Papua yang memprotes hasil “act of free choice” dalam bentuk berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diakibatkan karena berlangsungnya operasi-operasi militer di wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai kantong-kantong gerakan OPM. Ribuan pasukan militer diturunkan di wilayah-wilayah tersebut, kebebasan rakyat dipasung dan pembantaian terhadap rakyat pun digelar. Operasi-operasi militer tersebut antara lain; Kasus Biak (1970 s/d 1980), Kasus Wamena (1977) dan Kasus Jayapura (1970 s/d 1980) serta Kasus 1984 di mana Arnold C. Ap dan Eduard Mofu, dua seniman Papua dibunuh dan 12 000 penduduk kemudian mengungsi ke Papua New Guinea. 

Kehadiran OPM di tengah-tengah masyarakat Papua tentu saja telah menimbulkan suasana ketegangan dan ketakutan masyarakat. Padahal sebagaimana telah diamanatkan di dalam pembukaan Konstitusi, tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah”...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Di samping itu, ketakutan yang dialami oleh masyarakat Papua telah mengabaikan tujuan awal dari deklarasi HAM sedunia sebagaimana pernah disampaikan oleh F.D. Roosevelt dalam pidatonya 6 Januari 1941 mengenai empat kebebasan yang salah satunya adalah bebas dari rasa takut (freedom to fear). 

4. Pelanggaran Terhadap Hak untuk Hidup 

Konsepsi awal HAM adalah dengan menempatkan hak alamiah sebagai hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun juga kecuali oleh Tuhan YME, yaitu hak untuk hidup (freedom to life) yang dibawa manusia sejak lahir. Kehadiran OPM sebagai bentuk aksi penolakan penambangan di Grasberg menjadikan pemerintah Indonesia berbuat nekat dengan mengirimkan kekuatan militernya berupa TNI dan POLRI (ABRI) untuk menumpas pemberontak OPM. Tercatat sejak era orde lama hingga tumbangnya era orde baru puluhan agresi militer Indonesia dikerahkan untuk menumpaskan pemberontakan OPM. Jumlah korban akibat agresi tentara Indonesia belum dapat diketahui dan diperkirakan mencapai puluhan ribu korban jiwa. 

Selain itu, sikap acuh PT. Freeport terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar telah menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Ketika pertambangan sudah menghasilkan berjuta ton emas dan keuntungan milyaran dolar amerika, namun sarana dan prasarana yang ada di sekitar masyarakat masih minim. Kesehatan, pendidikan dan air bersih masih jauh dari kata layak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak pedulinya Freeport termasuk sebuah bentuk kejahatan genosida yang berlangsung secara perlahan-lahan dan sistematis. 


___________________
[1] Geoffrey Chandler, ”The evolution of the Business and Human Rights Debate” dalam Sullivan, Business and Human Rights Dilemmas and Solutions, 2003 (Sheffield, UK: Greenleaf Publishing). 
[2] https://sagamasuwardi.wordpress.com/2013/04/11/kajian-yuridis-kasus-tambang-pt-freeport-di-papua/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel