Apa Itu Masyarakat Hukum Adat?


Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah (teritorial), keturunan (geneologis) serta wilayah dan keturunan (teritorial geneologis), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lain.[1] Menurut Konvensi ILO Tahun 1989, Masyarakat Adat adalah “masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan merek a dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus .[2]


BACA JUGA: 

Secara yuridis-normatif, pilihan hukum atau model pengakuan masyarakat hukum adat disokong oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyusun pondasi hukum terhadap pengakuan hak ulayat, setelah sebelumnya Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan dasar konstitusional. UUPA  mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.[3] Sementara itu, Undang-Undang kehutanan memberikan kriteria tersendiri yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat hukum adat yaitu:

BACA JUGA: 

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
b. kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
e. dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan.

Ketentuan lebih jauh diatur di dalam Undang-Undang HAM pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.” Ayat (2): “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.”

BACA JUGA: 

[1] Ter Haar dalam Lisma Sumardjani, 2001, Konflik Sosial Kehuatanan, Departemen Hukum dan Ham, h. 231
[2] ibid
[3] Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)



Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel