PENGABAIAN ASPIRASI MASYARAKAT ADAT INDONESIA DALAM PROSES NEGOSIASI PERBATASAN RI - RDTL

Konflik Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste*

Acuan hukum penyelesaian batas negara Indonesia Timor Leste

Sejak provinsi Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dan menjadi sebuah negara berdaulat dengan nama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), masalah perbatasan kedua negara menjadi salah satu masalah prioritas untuk diselesaikan.  Batas antara RI-RDTL di Sektor Timur terbentang sepanjang 150 km, sedangkan di sektor Barat (enclave Oekusi) sepanjang 120 km. 

BACA JUGA:


Pada tanggal 2 Pebruari 2002 Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayuda dan pimpinan UNTAET, Sergio Vierra de Mello, menanda-tangani kesepakatan untuk menggunakan prinsip uti possidetis juris, yaitu Tracktat  1904 (A Convention for Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor ) dan Permanent Court of Arbitration 1914, sebagai dasar hukum dalam penyelesaian masalah perbatasan RI-RDTL.


BACA JUGA:

Provisional Agreement 2005

Pada tanggal 8 April 2005 Menlu RI Hasan Wirayuda dan Menlu RDTL Ramos Horta menanda-tangani Persetujuan Sementara 2005 (Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary 2005.

Perjanjian Sementara ini menyepakati 907 koordinat titik batas atau sekitar 96% dari total garis batas darat.

BACA JUGA:


Masalah Un-resolved segment dan un-surveyed segment


Terdapat tiga segmen di perbatasan RI-RDTL sektor barat (enclave Ambenu Distrik Oekusi) yang belum disepakati kedua Negara, yaitu:
  1. Un-resolved segment Naktuka (Noelbese – Citrana) di kecamatan Amfoan Timur kabupaten Kupang
  2. Un-resolved segment Bijaelesunan - Oben (Manusasi) di kecamatan Miomaffo Barat kabupaten Timor Tengah Utara
  3. Un-surveyed segment Subina-Tubu Banat (6 desa) di kecamatan Bikomi Nilulat kabupaten Timor Tengah Utara
BACA JUGA:


Aspirasi masyarakat adat Timor dalam konflik Perbatasan Indonesia Timor Leste
  • Masyarakat adat RI yang dimaksud adalah masyarakat adat yang tinggal menetap di segmen-segmen yang disengketakan. Mereka adalah masyarakat adat Bikomi Nilulat, Manusasi, dan Amfoan. 
  • Masyarakat adat RI sejak awal telah menolak digunakannya Tractat 1904 untuk dijadikan acuan oleh pemerintah RI – RDTL dalam menentukan batas darat kedua negara, dengan argumentasi bahwa traktat tersebut merupakan kesepakatan antara para penjajah Belanda dan Portugis.
  • Masyarakat adat RI menghendaki agar kedua pemerintah menggunakan pendekatan adat dalam menyelesaikan sengketa batas negara, karena jauh sebelum Portugis dan Belanda menjajah Timor, wilayah Timor Barat telah dikuasai oleh 4 raja yang bersaudara, yaitu Liurai Wehali, Liurai Sonbai, Ambenu, dan Amfoan. Keempat raja tersebut telah membagi wilayah Timor Barat dalam 4 kerajaan dengan batas-batas yang jelas yang ditetapkan dengan sumpah adat.
  • Timbulnya un-resolved segment dan un-surveyed segment disebabkan karena masyarakat adat RI menolak digunakannya tractat 1904.
BACA JUGA:

Masyarakat adat RI Terlibat dalam Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia Timor Leste

  • Sesungguhnya dalam berbagai perundingan, pemerintah RI dan RDTL telah menyadari, bahwa masalah batas kedua Negara tidak akan dapat diselesaikan kalau hanya berpedoman pada perjanjian-penjanjian yang pernah dibuat antara Belanda – Portugis (Tractat 1904) yang didasarkan pada prinsip hukum internasional uti possidetis juris.
  • Oleh karena itu, kedua Negara sepakat untuk mempertimbangkan hukum adat (kearifan local) sebagai bagian dari penyelesaian sengketa batas Negara sebagaimana tertuang dalam Article 6b dari Provisional Agreement 2005.
  • Article 6b Provisional Agreement 2005 berbunyi: “setiap pihak akan memperhatikan pertimbangan masyarakat setempat yang tinggal di wilayah-wilayah yang langsung terpengaruh dengan adanya segmen-segmen yang belum terselesaikan dalam proses perundingan segmen-segmen dimaksud dan menyampaikan kepada masyarakat tersebut mengenai aspek-aspek hukum dan teknis dari proses delineasi”.
____________
*Materi ini telah diseminarkan dalam forum konferensi tahunan tentang: Keadilan Sosial (ACSJ) yang diselenggarakan oleh IRGSC di Kupang pada tanggal 4 Desember 2019.

Sumber: Primus Lake 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Nusa Cendana Kupang



Selengkapnya dapat dilihat dalam makalah di bawah ini:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel