GMIM Sebagai Aktor Intermediary dan Perannya dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Sulawesi Utara

GMIM Sebagai Aktor Intermediary dan Perannya dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Sulawesi Utara 

Pokok Pembahasan:
1) Eksistensi GMIM di Sulawesi Utara
2) Pendekatan Governance Triangle: Strategi Menuju Pengembangan Ekonomi Lokal
3) Perkembangan Organisasi Ekonomi
4) Kemitraan dengan Pemerintah dan Pelaku Pasar
5) Kesimpulan



Studi ini bertujuan untuk mengelaborasi peran serta kedudukan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) sebagai salah satu aktor intermediary dalam konteks politik dan ekonomi lokal di Sulawesi Utara. Legitimasi yang dimiliki sebagai lembaga agama yang dihormati masyarakat, memposisikan GMIM dalam sebuah ranah antara masyarakat dan negara. GMIM dapat berinteraksi langsung dengan negara melalui aktivitas-aktivitas politik, sekaligus secara mandiri berhubungan dengan masyarakat dengan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi. 



Aktivisme GMIM sebagai aktor intermediary informal menarik untuk dipelajari terutama untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan studi-studi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi sebagaimana optimisme proses demokratisasi Indonesia (Emmerson, 2001; Webber, 2005; Afan Gaffar, 2006), dalam prakteknya justru masih bermasalah.[2] Permasalahannya terletak pada pemaknaan demokratisasi sebagai hanya penguatan representasi politik formal saja.[3] Sederhananya, proses politik hanya memberi ruang bagi otoritas lembaga-lembaga formal dalam menentukan kebijakan serta kepentingan publik; dan tidak memberi ruang yang cukup bagi kehadiran lembaga representasi alternatif, khususnya yang mengakar dari ranah society atau masyarakat. 

Padahal, ada berbagai macam peranan yang dapat dimainkan oleh aktor-aktor intermediary dalam proses pembangunan sebuah negara. Noelen Heyzer mengidentifikasikan tiga jenis peranan tersebut, pertama, mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “grassroot”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama dalam suatu negara. Ketiga, ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.[4]

Argumen yang ingin dibangun dalam studi ini adalah pentingnya menciptakan dan menghadirkan ruang bagi bertumbuhnya aktor-aktor intermediary khususnya bersifat informal sebagai alternatif lembaga-lembaga pemerintahan yang formalistik. Besarnya sumber daya serta kapasitas yang dimiliki GMIM sebagai institusi keagamaan berpengaruh di Sulawesi Utara, memberi pengecualian terhadap dominansi negara serta kebisuan aktor informal dalam upaya membangun demokrasi. 

Jika merujuk pada pemahaman bahwa stabilitas demokrasi berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi (Lipset, 1959, 1960), maka berbagai persoalan seperti keterbatasan sumber daya senantiasa berpotensi menjadi penghambat khususnya yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Tulisan ini kemudian juga bermaksud menyajikan strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis alternatif dalam bentuk institusi keagamaan (gereja). Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa kegiatan pembangunan ekonomi lokal tidak hanya melibatkan satu pihak yaitu pemerintah, namun melibatkan banyak pihak seperti dunia usaha dan masyarakat sipil. Sementara itu, pengembangan ekonomi lokal berbasis intitusi keagamaan ini merupakan alternatif strategis khususnya di daerah dengan basis religi yang kuat. 

Eksistensi GMIM di Sulawesi Utara 

Provinsi Sulawesi Utara adalah sebuah daerah dengan mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan. Menurut data Sensus Penduduk tahun 2010, agama Kristen Protestan dipeluk oleh 1.444.141 jiwa (63,6 %) penduduk Sulawesi Utara. Sementara sisanya dirinci sebagai berikut: Islam-701.699 jiwa (30,9 %) , Katolik-99.980 jiwa (4,4%), Hindu-13.133 jiwa (0,58%), Budha-3.076 jiwa (0,13%), Khong Hu Chu-511 jiwa (0,02%), lainnya-1.363 jiwa (0,06%).[5] Wilayah Minahasa Raya[6] berada pada posisi teratas jumlah penduduk beragama Kristen Protestan terbanyak di Sulawesi Utara. 

Keberadaan agama Kristen Protestan sebagai agama mayoritas di daerah ini, menjadikan gereja (sebagai wadah kelembagaannya) dalam posisi dominan dalam dinamika kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Di Sulawesi Utara, Gereja Masehi Injili di Minahasa (selanjutnya disingkat GMIM), merupakan gereja terbesar dengan domain pelayanan di wilayah Minahasa Raya. GMIM didirikan pada tahun 1934 setelah dipisahkan dari Gereja induknya Indische Kerk. Sejak awal berdirinya, jumlah jemaat GMIM terus bertambah hingga pada tahun 2000 mencapai 632.705 orang.[7] GMIM memiliki universitas sendiri bernama Universitas Kristen Tomohon (UKIT)[8], selain itu, mengelola lebih dari 800 sekolah, beberapa rumah sakit, perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan dan sangat berpengaruh dalam politik provinsi.[9]

Dengan sumberdaya yang besar itu, GMIM bertumbuh menjadi kekuatan yang besar, baik yang mencakup sumber daya politik, sosial, maupun ekonomi. Peran GMIM di ranah politik lokal, sangat dirasakan, bahkan sejak awal berdirinya, ketika Ketua Sinode GMIM yang pertama, Ds. A.Z.R. Wenas, menjadi aktor penting yang mempelopori perdamaian atas konflik antara pihak Pemerintah Indonesia dan pihak Permesta di Sulawesi.[10] Di era desentralisasi, GMIM menjadi sumberdaya politik yang diperhitungkan dalam kontestasi politik di Sulawesi Utara. Keterlibatan GMIM secara langsung maupun tidak langsung dalam agenda-agenda politik praktis di Sulawesi Utara dilandasi oleh dua kepentingan. Pertama, menjadi agen perubahan terhadap negara dan bangsa. Kedua, dengan tujuan untuk memperkuat atau memperluas jaringan kekuasaan gereja (Kumayas, 2010). 

Suatu gambaran yang paling nyata atas keterlibatan GMIM di ranah politik adalah melalui meluasnya fenomena pendeta GMIM mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Dalam perkembangannya, peraturan gereja melarang pendeta untuk terlibat secara langsung dalam politik praktis kecuali yang bersangkutan menanggalkan status kependetaanya. Namun, kemunduran aktivitas politik pendeta tersebut justru digantikan eksistensinya oleh elit GMIM lainnya, yakni penatua. Hampir sebagian besar kepala daerah dan anggota legislatif di isi oleh penatua. Keberhasilan penatua dalam menduduki jabatan-jabatan politik tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemilikan berbagai sumberdaya yang sebagian besar berasal dari GMIM (Malensang, 2015). Secara normatif, entah apakah aktivisme politik GMIM ini dibernarkan secara teologis atau tidak, namun paling tidak kehadiran GMIM menjadi penanda positif atas bangkitnya civil society dalam pergulatan politik lokal. 

Sumbangan positif lainnya melalui kehadiran GMIM di Sulawesi Utara adalah dengan turut membangun integrasi dan keseimbangan sosial. David Henley, Maria J.C. Schouten dan Alex J. Ulaen (2007)[11] mengemukakan bahwa perdamaian dan toleransi yang tercipta di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, merupakan hasil kolaborasi antara peran pemerintah lokal dan civil society yang diperankan secara dominan oleh gereja. Pemerintah lokal berperan memonopoli sarana-sarana kekerasan secara sah untuk mencegah terjadinya konflik. Sedangkan, civil society berbasis agama (khususnya GMIM) berperan melaksanakan disiplin organisasi yang ketat dan melakukan kerjasama antar organisasi keagamaan lainnya. Kolaborasi antara pemerintah lokal dan civil society berbasis agama tersebut terbukti efektif dalam meredam potensi-potensi konflik di daerah ini. 

Pendekatan Governance Triangle: Strategi Menuju Pengembangan Ekonomi Lokal 

Konsep Hexagonal dari Jorg Meyer Stamer (2004)[12] merupakan alat analisis yang seringkali digunakan untuk menggambarkan dan mengukur kondisi pengembangan ekonomi lokal di suatu wilayah. Ada enam ‘triangle’ yang secara keseluruhan membentuk hexagonal yaitu: (1) Kelompok sasaran pengembangan ekonomi lokal; (2) Faktor lokasi; (3) Kesinergian dan fokus kebijakan; (4) Pembangunan berkelanjutan; (5) Governance; dan (6) Proses manajemen. Masing-masing bagian ‘triangle’ tersebut berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep utama serta instrumen LED. Fokus utama pembahasan konsep dasar dalam tulisan ini dikerucutkan pada ‘triangle’ yang kelima dari Hexagon yaitu governance triangle. 

Keberhasilan sebuah pembangunan daerah berdasarkan governance triangle mensyaratkan adanya jaringan antara pemerintah daerah, swasta , dan civil society. Alasannya adalah karena setiap aktor memiliki berbagai sumber daya sebagai pendukung pengembangan ekonomi daerah seperti kekuasaan legislatif, uang, informasi dan pengetahuan, kredibilitas dan prestise, dan lain-lain. 

Local Goverment sebagai aktor yang pertama berperan sangat penting dalam hal perumusan kebijakan serta penciptaan kemitraan antar aktor. Aktor kedua yaitu Business Associations sebagai pelaku pasar berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengembangkan organisasi usaha itu sendiri dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal. Organisasi usaha dalam bentuk perusahaan yang lebih besar juga dapat terlibat dalam memasok produk lokal dan dipasarkan secara global sehingga potensi lokal semakin berkembang. 

Civil Society sebagai aktor ketiga dapat berupa keterlibatan dari universitas-universitas lokal dalam hal mengembangkan kajian-kajian mengenai potensi industri lokal, ataupun dapat berupa keterlibatan dari lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO). Keterlibatan GMIM yang adalah civil society dimaknai sebagai salah satu langkah strategis membangun perekonomian lokal di Sulawesi Utara. 

Untuk memudahkan pembahasan mengenai peran GMIM dalam pengembangan ekonomi lokal berdasarkan konsep governance triangle, maka bagian selanjutnya akan dioperasionalisasikan dalam beberapa aspek, yaitu: (1) perkembangan organisasi; dan (2) kemitraan GMIM dengan pemerintah dan pelaku pasar. 

Perkembangan Organisasi Ekonomi 

GMIM yang berpusat di Kota Tomohon adalah gereja sekaligus institusi civil society terbesar di Sulawesi Utara. Sebagai sebuah gereja, GMIM memiliki sejarah yang panjang dan mengakar khususnya pada identitas orang Minahasa sejak zaman kolonia hingga era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini. Dalam perkembangannya, gereja-gereja GMIM tersebar diseluruh pelosok tanah Minahasa Raya, bahkan sampai ke luar negeri.[13]

Visi pelayanan GMIM adalah “GMIM yang kudus, am dan rasuli”. Kata ‘rasuli’ berarti bersifat kerasulan.[14] Artinya, Gereja mengemban tugas-tugas kerasulan (apostolat) yaitu untuk mewartakan injil kepada segala makhluk, sambil terus memperjuangkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi banyak orang. Dalam rangka pengejawantahan visi pelayanan inilah maka GMIM terpanggil untuk ikut ambil bagian dan bertanggung jawab dalam berbagai masalah sosial-ekonomi dalam masyarakat dan negara. Kepedulian tersebut mendorong GMIM untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Pusat Pembinaan Warga Gereja (PPWG) sebagai upaya memberdayakan masyarakat lokal di Minahasa khususnya dalam hal ekonomi serta pendidikan. Salah satu kontribusinya adalah dengan membentuk BKLK pada tahun 1987 dan berkembang menjadi Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) bertempat di Kaaten, Tomohon.[15]

BLPT GMIM Kaaten merupakan tempat latihan sekaligus pendidikan yang bergerak dalam usaha pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan alami yang ada dan melimpah di Sulawesi Utara. Batang kelapa yang melimpah di daerah nyiur melambai ini diolah menjadi berbagai jenis dan model furniture serta souvenir dengan desain bernilai seni tinggi. Kegiatan BLPT GMIM Kaaten lainnya yang dinilai sukses mengembangkan ekonomi lokal masyarakat adalah usaha pengolahan atap genteng berbahan baku ijuk pohon aren. Pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk membuat genteng ijuk dilakukan secara aktif oleh BLPT dan akhirnya berhasil memunculkan usaha-usaha kecil di masyarakat yang turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.[16]

Saat ini, BLPT GMIM Kaaten memiliki 3 program unggulan yang sementara dilaksanakan:[17] (1) membuka pendidikan bagi pemuda lulusan SMP sederajat, serta bagi pemuda-pemuda putus sekolah dalam hal program kerja kayu untuk produksi meubel, bangunan, souvenir. Untuk program pendidikan ini pula BLPT membuka kursus-kursus singkat program pengolahan dan pemanfaatan kayu kelapa. Dari tahun 1987 sampai saat ini, BLPT sudah meluluskan siswa sampai angkatan ke-19; (2) Program pengolahan dan pemanfaatan kayu kelapa menjadi meubel, bangunan siap huni dengan konstruksi knock down, dan souvenir mulai pada tahun 1990; (3) Program pengolahan dan pemanfaatan kayu aren menjadi meubel, bahan bangunan, dan souvenir, mulai tahun 2008. 

Kemitraan dengan Pemerintah dan Pelaku Pasar 

Selain pengembangan organisasi, konsep governance triangle juga memastikan terjadinya relasi antar aktor yaitu pemerintah, pelaku pasar dan civil society. Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal masyarakat Sulawesi Utara, GMIM kerap kali melakukan kerjasama serta interaksi baik dengan pemerintah maupun dunia usaha yang terkait. 

Kerjasama GMIM dengan pemerintah salah satunya berwujud pada kegiatan-kegiatan rutin pembinaan UMKM-UMKM binaan GMIM lewat pendidikan dan pelatihan (diklat). Terakhir kali semenjak tulisan ini dibuat, diklat dilaksanakan pada 2 Juli 2014, yang adalah hasil kerjasama antara GMIM dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).[18] Diklat tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan serta kualitas UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam pernyataannya di sebuah media, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM, Maurits Berhandus, menyatakan bahwa kegiatan semacam ini rutin dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan serta kualitas UMKM dalam mengembangkan usahanya; selain itu penting diadakan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku pada 2015 mendatang. 

Sementara itu, dalam relasinya dengan dunia usaha, kerjasama dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kerjasama dalam hal pemasaran produk. Komisi Pelayanan Pemuda Sinode (KPPS) GMIM misalnya, selain memberdayakan kemampuan pemuda dalam berwirausaha juga bekerjasama dengan itCenter Manado dalam penyediaan outlet-outlet pemasaran usaha makanan hasil pelatihan mereka.[19] Berdasarkan beberapa contoh diatas, dapat dikatakan bahwa eksistensi GMIM sebagai sebuah institusi keagamaan, senantiasa melakukan sinergisitas dalam perannya memberdayakan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. 

Kesimpulan 

Kasus GMIM di Sulawesi Utara telah menunjukkan keberhasilan dalam menguatkan potensi serta peranan aktor intermediary. Mungkin saja output atas keterlibatan elit-elit GMIM didalam ranah politik belum dapat dipastikan sebagai model representasi alternatif yang ideal, namun paling tidak dalam aspek sosial dan ekonomi peran GMIM dapat lebih dirasakan. Ketika keberhasilan pengembangan ekonomi lokal bergantung pada relasi antar aktor pemerintah, pelaku pasar dan civil society. GMIM sebagai perwujudan civil society mampu memegang peran penting ketika peran negara tidak mampu memenuhi ekspetasi pembangunan ekonomi daerah. Keterbatasan sumber daya serta keahlian dalam membangun ekonomi daerah dapat terakomodasi lewat peran gereja yang terlegitimasi di Sulawesi Utara yang religi. Peran GMIM terlihat dalam membangun ekonomi masyarakat lewat pengembangan organisasi pendidikan serta pelatihan yang akhirnya melahirkan UMKM-UMKM baru yang mandiri. GMIM senantiasa bersinergi juga dengan pemerintah dalam pelatihan-pelatihan guna peningkatan kualitas UMKM tersebut. Selanjutnya, produk-produk mereka dipasarkan lewat kerjasama pemerintah dengan pelaku pasar. 

Sumber: Romel Krismanto Malensang[1]

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Call For Paper dengan tema: 
“Seeking the Peace and Prosperity of Our Nation” Yang dilakukan oleh 

Keluarga Mahasiswa Kristiani Pascasarjana (KMK PS) UGM

Bibliografi 
  • Emmerson, D.K. 2001. Indonesia beyond Soeharto (edisi terj.). Jakarta: Gramedia-The Asia Foundation. 
  • Erawan, I Ketut Putra. 2007. Rekonseptualisasi Representasi bagi Indonesia. Sebuah Working Paper disampaikan di Partnership of Governance Meeting Room, Jakarta. 
  • Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
  • Haryanto. 2014. Klanisasi Demokrasi: Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan. Yogyakarta: Penerbit PolGov. 
  • Henley, David, Maria J.C. Schouten, dan A.J. Ulaen. 2007. “Memelihara Perdamaian di Minahasa Pasca-Orde Baru”, dalam Politik Lokal di Indonesia, diedit oleh Henk Schultze Nordholt dan Gerry van Klinken. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia. 
  • Jörg Meyer-Stamer. 2005.The Hexagon of Local Economic Development. 
  • Kumayas, Neni. 2010. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dalam Konstelasi Politik di Sulawesi Utara, tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada. 
  • Lipset, S.M. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, hlm. 69-105. 
  • Lipset, S.M. 1960. Political Man: The Social Bases of Politics. New York: Doubleday. 
  • Malensang, Romel Krismanto. 2015. Penatua dan Kekuasaannya: Studi tentang Strategi Elit Mengkonversi Jabatan Gereja Menjadi Jabatan Politik di Minahasa, tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada. 
  • Sumbung, Grace, dkk. 2012. Peran Gereja dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Tomohon Sulawesi Utara, dalam Wacana– Vol. 15, No. 4 (2012). 
  • Webber, D. 2005. A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia. Working Paper Series, 2005/45/EPS/EACrc, Euro-Asia and Comparative Centre (EACrc). 
  • Wellem, F.D. 2006. Kamus Sejarah Gereja. Jakarta: Gunung Mulia. 
Internet: 
  • http://sp2010.bps.go.id/
  • http://sinodegmim.org/index.php/tentang-gmim/visi-misi.html
  • http://bewara.co/read/2014/07/pemprov-sulut-gelar-diklat-bagi-pelaku-umkm-binaan-gmim/
  • http://manado.tribunnews.com/2012/02/14/kerja-sama-dinas-koperasi-pemuda-gmim-buka-outlet-di-itcenter
[1] Alumni S2 Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Dosen Luar Biasa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Manado. Anggota KMK PS UGM. Email: romelmalensang@ymail.com. 
[2] Ada dua pendapat dalam perdebatan demokrasi Indonesia, satu pihak optimis, sedangkan pihak lainnya cenderung pesimis. Pendapat pertama banyak diusung oleh mereka yang mengatakan bahwa runtuhnya rezim Soeharto dan hadirnya Reformasi menandai era baru Indonesia dengan memasuki masa transisi demokrasi. Salah satu bagian dari transisi yang dimaksud misalnya dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung yang diyakini membuat tata pemerintahan demokratis lebih transparan, partisipatif, dan mampu meningkatkan pembangunan sosial ekonomi. Sementara itu, kelompok yang pesimis justru menggambarkan reformasi sebagai bentuk transisi dari “order” ke “disorder” atau changing continuities, yakni adanya penguasaan elit lama terhadap institusi pemerintahan lokal baru; desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi lokal melainkan keberlanjutan masa lalu. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa Indonesia tidaklah berada pada jalur demokrasi yang sesungguhnya. Penjelasan selengkapnya mengenai perdebatan demokrasi di Indonesia ini, lihat Haryanto. 2014. Klanisasi Demokrasi: Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan. Yogyakarta: Penerbit PolGov. Hal. 6-12. 
[3] Lihat Erawan, I Ketut Putra. 2007. Rekonseptualisasi Representasi bagi Indonesia. Sebuah Working Paper disampaikan di Partnership of Governance Meeting Room, Jakarta. Hal. 2 
[4] Lihat Afan Gaffar. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 203 
[5] Data sensus penduduk berdasarkan wilayah dan agama yang dianut, diakses dan diolah dari sp2010.bps.go.id/ 
[6] Wilayah Minahasa Raya yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup: Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon. 
[7] Lihat F.D. Wellem, Kamus Sejarah Gereja, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hal. 138. 
[8] Ibid. 
[9] Lihat David Henley, Maria J.C. Schouten, dan A.J. Ulean, “Memelihara Perdamaian di Minahasa Pasca-Orde Baru”, dalam Politik Lokal di Indonesia, diedit oleh Henk Schultze Nordholt dan Gerry van Klinken (Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 410. 
[10] Lihat Malensang, Romel Krismanto. 2015. Penatua dan Kekuasaannya: Studi tentang Strategi Elit Mengkonversi Jabatan Gereja Menjadi Jabatan Politik di Minahasa, tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada, hal.67. 
[11] Lihat David Henley, Maria J.C. Schouten, dan A.J. Ulaen, Op. Cit., hal. 406-431 
[12] Lihat Jörg Meyer-Stamer. 2005.The Hexagon of Local Economic Development 
[13] Pada sebuah kota kecil di Jepang bernama Oarai terdapat sebuah Gereja yang menjadi ‘cabang’ dari GMIM. Gereja tersebut diberi nama Gereja Masehi Injili di Jepang (GMIJ). 
[14] Kata Rasul dalam bahasa Yunani disebut apostolos (utusan). Kata apostolos, berasal dari kata kerja apostello yang berarti: mengutus dengan tujuan khusus. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Gereja diutus kedalam dunia untuk tugas khusus memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Penjelasan tentang visi, misi dan tujuan GMIM, dapat dilihat selengkapnya di http://sinodegmim.org/index.php/tentang-gmim/visi-misi.html 
[15] Untuk mengetahui sejarah serta perkembangan PPWG dan BPLT GMIM, selengkapnya dapat dilihat dalam Grace Sumbung, dkk. “Peran Gereja dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Tomohon Sulawesi Utara”, dalam Wacana-Vol. 15, No. 4, Hal.10-11 
[16] Ibid 
[17] Ibid 
[18] http://bewara.co/read/2014/07/pemprov-sulut-gelar-diklat-bagi-pelaku-umkm-binaan-gmim/ 
[19]http://manado.tribunnews.com/2012/02/14/kerja-sama-dinas-koperasi-pemuda-gmim-buka-outlet-di-itcenter

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel