Pancasila Sebagai Filsafat

filsafat pancasila

Pancasila Sebagai Filsafat

Pokok Bahasan:

  1. Filsafat Politik 
  2. Apakah Filsafat itu?
  3. Pancasila sebagai Filsafat 

A. Filsafat Politik 

Filsafat politik telah lahir sejak manusia mulai menyadari bahwa tata sosial kehidupan bersama bukanlah sesuatu yang terberi secara alamiah, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terbuka untuk perubahan. Oleh karena itu, tata politik merupakan produk budaya dan memerlukan justifikasi filosofis untuk memepertahankannya. Filsafat politik juga seringkali muncul sebagai tanggapan terhadap situasi krisis zamannya. Pada era pertengahan, tema relasi antara negara dan agama menjadi tema utama filsafat politik. Pada era modern, tema pertentangan antara kekuasaan absolut dan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi menjadi tema utama refleksi filsafat politik. 

Menurut Plato, filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Bagi Plato, manusia dan negara memiliki persamaan hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik negara pun baik dan apabila manusia buruk negara pun buruk. Apabila negara buruk berarti manusianya juga buruk, artinya negara adalah cerminan mansia yang menjadi warganya (J.H. Rapar, 2001). 

Filsafat politik memberikan penjelasan yang berdasarkan rasio dilihat adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta (universe) dengan sifat dan hakikat kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik adalah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemologi harus dipecahkan lebih dahulu sebelum persoalan politik yang sehari-hari dapat ditanggulangi. Contoh: 

Keadilan merupakan hakikat dari alam semesta sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik yang dicita-citakan oleh Plato. Filsafat politik erat kaitannya dengan etika dan filsafat politik. Dalam pembahasan filsafat politik dikaitkan dengan filsafat politik pendidikan. 

Tinjauan filsafat ilmu mengenai politik pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan filsafat Dari Segi Ontologis 

Dari pembahasan ontologisnya, semua manusia sebagai mahluk individu pada dasarnya mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) berupa: memperoleh pengetahuan, diakui status sosialnya, diakui keberadaannya, dan berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Konsep HAM berlaku secara universal, bagi siapa saja dimana saja tanpa terkecuali, mutlak dan bebas nilai. Tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk menghalangi manusia memperoleh apa yang menjadi hak dasarnya. 

2. Tinjauan filsafat Dari Segi Epistemologis 

Selanjutnya manusia sebagai warga negara berinteraksi dengan negara. Dalam keterkaitan ini, pendidikan adalah salah satu alat penghubung interaksi tersebut. Pendidikan merupakan salah satu sarana mewujudkan hak-hak dasar manusia. Dengan pendidikan ini diharapkan manusia dapat mencapai apa yang dicita-citakan seperti yang tertera sebelumnya, tanpa terkecuali. Namun sebagai salah satu komponen yang mendukung tercapainya hak-hak dasar manusia, pendidikan mendapatkan banyak pengaruh (aksidensia) dari berbagai faktor. Pengaruh inilah yang pada akhirnya membuahkan pendidikan dengan outcome yang baik dan pendidikan dengan outcome yang buruk. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan, atau sebaliknya, adalah faktor politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Salah satu faktor yang akan dibahas kaitannya terhadap pendidikan adalah faktor politik. 

Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi dalam hal filosofis maupun kebijakan. Filsafat pendidikan di suatu negara sering kali merupakan refleksi prinsip ideologis yang diadopsi oleh negara tersebut. Di Indonesia, filsafat pendidikan nasional adalah pengejewantahan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dalam hal kebijakan, sangat sulit memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah di suatu negara dengan persepsi dan kepercayaan politik yang ada pada pemerintah tersebut. Abernethy dan Coombe (1965:287) dalam Sirozi menulis sebagai berikut: 

a government’s education policy reflects, and sometimes betrays, its view of society or political creed. The formulation of policy, being a function of government, is essentially part of the political process, as are the demands made on government by the public for its revision. 

(kebijakan pendidikan suatu pemerintahan merefleksikan dan terkadang merusak pandangannya terhadap masyarakat atau keyakinan politik. Sebagai fungsi pemerintahan, formulasi kebijakan secara esensial merupakan bagian dari proses politik, sebagai tuntutan-tuntutan publik terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan). 

Disini tampak bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan ditangkap dan dirumuskan melalui suatu kebijakan, dan implementasi dari suatu kebijakan pendidikan berdampak langsung pada akses, minat dan kepentingan pendidikan para stakeholder pendidikan, terutama orang tua dan peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Namun kebijakan-kebijakan ini juga tentunya tidak terlepas dari pengaruh paham politik tertentu yang biasanya dibawa oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Jika menurut Harman (1974:9), politik dipahami sebagai ‘praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial’, maka pendidikan adalah sarana bisnis politik yang sangat penting. Pemerintah dapat dengan mudah mengontrol setiap kebijakan pendidikan yang dibuat dan memperhatikan dampak yang timbul, karena ada kredibilitas pemerintah yang akan dipertaruhkan dimata publik. 

Selain itu, ada kontribusi pendidikan terhadap integrasi dan keberlanjutan suatu sistem politik sebagaimana dijelaskan oleh Easton (1957:311) bahwa pendidikan membantu mengembangkan dan mentransmisi orientasi dasar politik tertentu yang dalam variasi tertentu, harus dimiliki bersama oleh para anggota dari sistem yang ada. Selanjutnya ia menambahkan bahwa salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan suatu sistem politik adalah bahwa ketika generasi muda dalam suatu masyarakat menginjak dewasa, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap sebagaimana diharapkan oleh anggota dari suatu sistem yang ada. Bila organisasi diibaratkan sebagai suatu negara, maka pendidikan menjadi motor bagi seluruh rakyat suatu negara untuk berproses mencapai visi suatu negara, untuk dapat bekerja sama dalam suatu tatanan negara, dan dengan pendidikan pula orientasi politik (ideologi) yang ingin ditanamkan oleh pemerintah dapat terlaksana. Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, maka setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan pandangan politiknya. 

3. Tinjauan filsafat Dari Segi Aksiologis 

Adalah sulit memisahkan pendidikan, politik dan peran keduanya yang saling terkait satu dengan yang lain karena persoalan-persoalan kependidikan sulit dipahami dengan baik tanpa melihat konteks politik dari persoalan tersebut. Begitu pula sebaliknya, berbagai persoalan politik sulit dipahami tanpa melihat konteks kependidikan dari persoalan tersebut. Sehingga diharapkan ilmuwan pendidikan di negeri ini membutuhkan wawasan politik yang memadai untuk dapat menjelaskan berbagai persoalan pendidikan yang ada. Begitu pula para ilmuwan politik membutuhkan wawasan kependidikan untuk dapat menjelaskan berbagai persoalan politik dengan baik kepada masyarakat. 


B. Apakah Filsafat itu 

Apakah sesungguhnya filsafat itu? Pertanyaan itu telah diajukan sejak lebih dari dua puluh abad yang silam dan hingga kini tetap dipertahankan orang. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang mengira bahwa filsafat adalah sesuatu yang rahasia, mistis, dan aneh. Adapula yang menyatakan bahwa filsafat adalah kombinasi dari astrologi, teologi dan psikologi. Selain itu karena filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan (mater scrintiarum) maka cukup banyak pula orang yang menganggap filsafat sebagai ilmu yang paling istimewa, ilmu yang menduduki tempat paling tinggi diantara seluru ilmu pengetahuan yang ada. Karena itu filsafat hanya bisa dipahami oleh orang-orang jenius, sehingga dianggap terlalu sulit dan pelik. Sebaliknya adapula yang menganggap filsafat hanyalah “omong kosong” yang tidak memiliki kegunaan praktis, dimana filsafat adalah sejenis “ilmu” yang mengawang tanpa memiliki dasar pijakan yang konkreet yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena filsafat berbicara tentang apa saja, padahal suatu disiplin ilmu hanya mengacu pada satu obyek tertentu, maka filsafat tidak dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu. 

Salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh mahluk-mahluk lain adalah keingintahuannya yang sangat dalam terhadap sesuatu di alam semesta ini, sesuatu yang diketahui oleh manusia itu disebut pengetahuan. Bahwa apabila pengetahuan itu diperoleh melalui indera manusia, disebut pengetahuan indera (pengetahuan biasa). Jika pengetahuan tersebut diperoleh mengikuti metode dan sistem tertentu serta bersifat universal disebutlah pengetahuan itu sebagai pengetahuan ilmiah. Selanjutnya apabila pengetahuan itu diperoleh melalui perenungan yang sedalam-dalamnya (komtemplasi) sampai kepada hakikatnya, munculah pengetahuan filsafat. Jika pengetahuan itu bersumber dari keyakinan terhadap ajaran suatu agama, pangetahuan semacam itu disebut pengetahuan agama. Bahwa dengan demikian kebenaran itu dapat berupa kebenaran inderawi, kebenaran ilmiah, kebenaran filsafat, dan kebenaran agama. 

Istilah “pengetahuan” (knowledge) tidaklah sama dengan “ilmu” atau yang setingkali juga disebut “ilmu pengetahuan” (science). Menurut Poedjawijatna, kebanyakan pengetahuan diperoleh dari pengalaman inderawi manusia. Pengetahuan seorang manusia dapat berasal dari pengalamannya sendiri atau seringkali juga dari orang lain, yang biasanya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari atau sekedar untuk tahu. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai obyek, metode dan sistematika tertentu. Unsur lain yang ditambahkan disini bahwa ilmu juga bersifat universal. 

Seperti yang dikatakan oleh Harry Hamersma filsafat itu datang sebelum dan sesudah ilmu, dikatakan sebelum ilmu karena semua ilmu yang khusus seperti yang banyak terdapat dewasa ini, bermula dari filsafat. Sehingga tidak mengherankan banyak filsuf terkemuka didunia ini sekaligus ilmuwan-ilmuwan besar, seperti : Aristoteles, Rene Descartes, Auguste Comte, Hegel, Leibniz, Pascal, Hume, Immanuel Kant, Whitehead dan Einstein. 

Menurut Hamersma, filsafat adalah tempat pertanyaan-pertanyaan seperti itu dikumpulkan, diterangkan dan diteruskan. Kalaupun filsafat “berhasil” memberikan suatu jawaban bukan berarti pekerjaan filsafat menjadi selesai. Sedangkan Magnis Suseno (1992:20) menegaskan bahwa jawaban-jawaban filsafat itu memang tidak pernah abadi. Karena itu filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Magnis Suseno juga mengatakan masalah-masalah filsafat adalah masalah manusia sebagai manusia dan karena manusia di satu pihak tetap manusia, tetapi di lain pihak berkembang dan berubah. Masalah-masalah baru filsafat adalah masalah-masalah lama manusia. 

Sebagai contoh dari uraian di atas, dapatlah ditunjukkan bahwa persoalan asal-usul alam semesta yang pernah dipertanyakan oleh Thales, Anaximender, dan Anaximenes sekitar tahun 600 SM, tetap menjadi kajian aktual dan dipertanyakan oleh Stephen Hawking yang digelari sebagai ahli fisika teoritis paling terkemuka abad 20 sesudah Einstein. 

Apabila filsafat ingin dicari perbedaannya dengan dengan ilmu-ilmu lain. Secara sederhana Harry Hamersma membedakannya sebagai berikut: Ilmu adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan. 

Dikatakan sebagai ilmu karena filsafat memang telah memenuhi syarat untuk itu, yaitu memiliki obyek, metode dan sistematika tertentu dan terlebih-lebih bersifat universal. Selain sebagai ilmu, kadang-kadang filsafat sebagai pandangan hidup. Contohnya filsafat sebagai pandangan hidup ini sangat banyak yang tercermin dalam pepatah, slogan, lambang dan sebagainya. 

Darmodiharjo(1995:4) mengatakan pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup (manusia) dalam segala bidang, demikian juga dengan terminologi filsafat Cina, Filsafat India, Filsafat Liberalisme, dan Filsafat Pancasila adalah terminologi dalam pengertian filsafat sebagai pandanga hidup. 

Seperti diuraikan sebelumnya, filsafat apabila diartikan sebaau bahagai ilmu salah satu unsurnya adalah ia harus mempunyai obyek tertentu. Obyek suatu ilmu, menurut Poedjawijatna dapat dibedakan menjadi obyek Material dan obyek Formal. Obyek materia adalah lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu, sedangkan obyek formal adalah sudut pandang tertentu yang menentukan jenis suatu ilmu. Jadi dapat terjadi ada lebih dari satu ilmu yang mempunyai obyek materia yang sama,misalnya ilmu hayat (biologi) dan ilmu jiwa (psikologi) memiliki obyek materia yang sama, yaitu tentang mahkluk hidup, tetapi obyek formanya berlainan karena yang pertama menyelidiki mahluk hidup dari luar (fisiknya) sedangkan yang kedua menyelidiki mahluk hidup dari dalam (rohani atau batinnya) 

Obyek materia filsafat adalah sesuatu yang ada dan mungkin ada (Poedjawijatna, 1986: 9). Pada intinya, obyek materia filsafat ini, menurut Anshari (1982: 87-88) dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu hakekat tuhan, hakekat alam, dan hakekat manusia. Obyek materia seperti ini mungkin saja sama dengan obyek ilmu lainnya, sedangkan yang membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya adalah obyek formanya saja. Obyek forma filsafat adalah sudut pandangnya yang tidak membatasi diri, dan hendak mencari keterangan sampai sedalam-dalamnya atau sampai pada hakekat sesuatu. Jadi, benarlah jika dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu tanpa batas. 

Dalam bahasa lain, filsafat dikenal dengan sebutan philosophy (Inggris), philosophie (Perancis dan Belanda), filosofie, wijsbegeerte (Belanda), philosophia (Latin). Kata “filsafat” ini diambil dari bahasa Arab, yaitu “falsafah”. Secara etimologis, filsafat atau falsafah itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos atau filo yang artinya cinta (dalam arti seluas-luasnya), dan sophia atau sofia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, dari sudut asal-usul katanya, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. 

Oleh karena itu istilah philosophia (bahasa Yunani) telah di-Indonesiakan menjadi “filsafat”, seyogyanya ajektivanya ialah “filsafati” dan bukan “filosofis”. Apabila mengacu pada orangnya, kata yang tepat digunakan ialah “filsuf” dan bukan “filosof”. Kecuali bila digunakan kata “filosofi” dan bukan “filsafat”, maka ajektivanya yang tepat ialah “filosofis”, sedangkan yang mengacu kepada orangnya ialah kata “filosof”. 

Menurut tradisi kuno, istilah philosophia telah digunakan pertama kali oleh Pythagoras (sekitas abad ke-6 SM). Ketika diajukan pertanyaan apakah ia seorang yang bijaksana, dengan rendah hati Pythagoras menjawab bahwa ia hanyalah philosophia, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Akan tetapi, kebenaran kisah itu sangat diragukan karena pribadi dan kegitan Phitagoras telah bercampur dengan berbagai legenda; bahkan, tahun kelahiran dan kematiannya pun tak diketahui dengan pasti. Yang jelas pada masa Sokrates dan Plato, istilah philosophia sudah cukup populer. 

Para filsuf Pra-Sokrates mempertanyakan tentang awal atau asal mula alam dan berusaha menjawabnya dengan menggunakan logos atau rasio tanpa meminta bantuan Mythos atau Mitos. Oleh sebab itu bagi mereka, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal budi. 

Plato memiliki berbagai gagasan tentang filsafat. Antara lain, Plato pernah mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. 

Aristoteles (murid Plato) juga memiliki beberapa gagasan mengenai filsafat. Antara lain, ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas ada. Ia pun mengatakan bahwa filsafat ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari “peri ada selaku peri ada” (being as being) atau “peri ada sebagaimana adanya” (being as such.) 

Rene Des Cartes, filsuf Perancis yang termasyur dengan argumen je pense, donc je suis, atau dalam bahasa latin cogito ergo sum (“aku berfikir maka aku ada”), mengatakan bahwa filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya adalah mengenai Tuhan, alam dan manusia.(Jan Hendrik. 1996:14-15). 

Bagi William James, filsuf Amerika yang terkenal sebagai tokoh pragmatisme dan pluralisme, filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebat untuk berfikir yang jelas dan terang. R.F Berling, yang pernah menjadi guru besar Filsafat di Universitas Indonesia, dalam bukunya Filsafat Dewasa Ini mangatakan bahwa filsafat “memajukan pertanyaan tentang kenyataan seluruhnya atau tentang hakikat, asas, prinsip dan kenyataan”.(Berling, 1966:22). Berling juga mangatakan bahwa filsafat adalah suatu usaha untuk mencapai radix, atau akar kenyataan dunia wujud, juga akar pengetahuan tentang diri sendiri. 

Uraian tersebut sebenarnya tidak memadai untuk memahami apa yang dimaksud dengan filsafat. Paling tidak, bagaimana definisi tentang filsafat dapat diberikan secara memuaskan. Gerard Beekman (1984:14) mengatakan, bahwa pertanyaan tentang apakah filsafat itu, sama tuanya dengan filsafat itu sendiri. Pertanyaan ini msh tetap diajukan dan telah dijawab dengan cara-cara yang berlainan. Beekman kemudian memberikan beberapa definisi dari para ahli, yang satu sama lain berbeda, bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Kiranya terlalu berpanjang lebar untuk menyebutkan definisi tersebut satu persatu. Untuk itu sebagai tahap awal memasuki dunia filsafat, pengertian yang diberikan oleh Harry Hamersma di atas dapatlah dipegang sebagai definisi sementaara tentang apa yang dimaksud dengan filsafat. Apabila batasan itu ingin lebih dilengkapi, batasan filsafat menjadi sebagai berikut: 

Filsafat (dalam arti ilmu) adalah pengetahuan yang metodis, (menyeluruh dan universal), dan kemudian (dalam arti pandangan hidup) adalah petunjuk arah kegiatan (aktivitas) manusia dalam segala bidang kehidupannya. 

Jika ditelaah lebih mendalam, filsafat dengan demikian memiliki paling tidak tiga sifat yang pokok, yaitu: (1) menyeluruh; (2) mendasar; dan (3) spekulatif (Suriasumantri, 1985:20-22). Sifat menyeluruh mengandung arti, bahwa cara berfikir filsafat tidak lah sempit (fragmentaris atau sektoral), tetapi selalu melihat persoalan dari setiap sudut yang ada. Tiap sudut itu dianalisis secara mendalam, sampai keakar-akarnya. Inilah yang dimaksud dengan sifat kedua, yaitu mendasar atau radikal. Untuk dapat menganalisis suatu persoalan secara mendasar itu memang tidak mudah, mengingat pertanyaan yang berada diluar jangkauan “ilmu biasa”. Dalam hal ini, filsafat menggunakan ciri ketiga, yaitu spekulatif. Tentu saja langkah-langkah spekulatif tidak boleh sembarangan, tetapi harus memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Ciri lain yang juga penting untuk ditambahkan adalah sifat reflektif kritis dari filsafat. Refleksi berarti pengendapan dari apa yang dipikirkan secara berulang-ulang dan mendalam (kontemplatif). Pengendapan itu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau jawaban atas pertanyaan yang lebih jauh lagi, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Kritis berarti analisis yang dibuat oleh filsafat tidak berhenti pada fakta saja, melainkan analisis nilai. Jika hanya fakta yang dianalisis, berarti subyek (manusia) tersebut baru melakukan observasi dan hasilnya adalah gejal-gejala semata. Pada analisi nilai, hasilnya bukan gejala-gejala semata tetapi Hakikat. 



C. Pancasila sebagai Filsafat 

Pancasila Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Kenyataannya definisi filsafat dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Filsafat Pancasila senantiasa diperbarui sesuai dengan “permintaan” rezim yang berkuasa, sehingga Pancasila berbeda dari waktu ke waktu.
Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pidato Sukarno di BPUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme 

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Sukarno sejak 1955 sampai berakhirnya kekuasaannya (1965). Pada saat itu Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Menurut Sukarno “Ketuhanan” adalah asli berasal dari Indonesia, “Keadilan Soasial” terinspirasi dari konsep Ratu Adil. 
Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi. Melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila truly Indonesia”. Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci (butir-butir Pancasila). Filsuf Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah truly Indonesia antara lain Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Poespoprodjo, Burhanuddin Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana, Azhary, Suhadi, Kaelan, Moertono, Soerjanto Poespowardojo,dan Moerdiono.
Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. 

Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi NegaraKedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut: 

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). 

Mengandung norma yang mengharuskan UUD menngandung isi yang mewajibkan pemerintah dll penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan gollongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya “....Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” 

Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, parapelaksana pemerintahan (juga para penyelennggara [artai dan golongan fungsional). Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara an negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan ssemangat yang bersumber pada asas kerokhanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian negara. 

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok pancasila adalah sebagai dasar negara RI. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, pernah ditetapkan dalam ketetapan No.XX/MPRS/1996 demikian juga dalam ketetapan No. V/MPR/1973. Dijelaskan bahwa pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara RI yang tertuang dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus mendasar pada nilai-nilai yanng terkandung dalam pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, Kerakyatan serta keadilan, bahkan bersumber kepadanya. 

Pancasila sebagai idiologi bangsa dan negara, Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, dalam kenyataannya senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, dan dalam pengertian ilmiah manusia membentuk suatu negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita harapan, ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Kompleks pengetahuan yang berupa idde-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajad yang tertinggi dalam suatu negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara unuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pada hakikatnya idiologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara idiologi denngan masyarakat negara. Di satu pihak membuat idiologi semakin reallistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya (Poespowardojo, 1991). 

Dengan demikian idiologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam idiologi terkandung suatu orientasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi idiologi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan bernegara. Idiologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan idiologi, dengan demikian idiologi akan bersifat terbuka antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Namun jika idiologi diletakkan sebagai nilai yang sakral bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan maka dapat dipastikan idiologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu agar idiologi benar-benarmampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat dan bernegara maka idiologi haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Inilah peran penting idiologi bagi banga dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya.Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengamalan. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Tetapi, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari kita harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk mengamalkan Pancasila kita tidak harus menjadi aparat negara. Kita juga tidak harus menjadi tentara dan mengangkat senjata. Kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita dapat memulai dari hal-hal kecil dalam keluarga. Misalnya melakukan musyawarah keluarga. Setiap keluarga pasti mempunyai masalah. Nah, masalah dalam keluarga akan terselesaikan dengan baik melalui musyawarah. Kalian dapat belajar menyatukan pendapat dan menghargai perbedaan dalam keluarga. 
Dalam lingkungan sekolah pun kita harus membiasakan bermusyawarah. Hal ini penting karena teman-teman kita berbeda-beda. Berbagai perbedaan akan lebih mudah disatukan bermusyawarah. Permasalahan yang berat pun akan terasa ringan. Keputusan yang diambil pun menjadi keputusan bersama. Hal itu akan mempererat semangat kebersamaan di sekolah. Tanpa musyawarah, perbedaan bukannya saling melengkapi. Tetapi, justru akan saling bertentangan. Oleh karena itu, kita harus terbiasa bermusyawarah di sekolah. Kerukunan hidup di lingkungan sekolah akan terjaga. Dengan demikian, kalian tidak akan kesulitan menghadapi dalam lingkungan yang lebih luas. Pengamalan Pancasila dalam Rangka Menghargai Perbedaan 
Pancasila dirumuskan dalam semangat kebersamaan. Salah satunya terwujud dalam sikap menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat tidak menjadi hambatan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Hal itu merupakan sikap yang harus kita tiru. Pada waktu itu bangsa Indonesia belum memiliki dasar negara. Tetapi, sikap para tokoh telah mencerminkan semangat kebersamaan dan jiwa ksatria. Mereka bersedia menerima perbedaaan apa pun ketika proses perumusan dasar negara berlangsung. Nah, sekarang kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang kuat. Kekuatan Pancasila telah terbukti selama berdirinya negara Indonesia. Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu bertahan menghadapi rongrongan pemberontak. Oleh karena itu, kita harus bangga memiliki dasar negara yang kuat. Kita harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menghargai perbedaan. Kita harus memiliki sikap menghargai perbedaan seperti dalam perumusan Pancasila. Kita harus menyadari bahwa negara kita terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku Bangsa memiliki ragam budaya yang berbeda. Perbedaan suku bangsa dan budaya bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Tetapi, perbedaan akan membuat kita lebih kuat.
Sumber: Buku Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel