Legitimasi Dan Tujuan Negara Indonesia


legitimasi negara menurut aristoteles

LEGITIMASI NEGARA MENURUT ARISTOTELES

1. LEGITIMASI NEGARA

Yang dimaksud dengan raison d'etre (alasan mendasar) negara adalah alasan-alasan yang secara mendalam memungkinkan pemerintahan negara itu dibangun, didirikan, dan diadakan. Legitimasi itulah yang menjadikan pendirian suatu pemerintahan bersifat legitim,sah,dan benar. Plato mengemukakan alasan mendalam pembentukan polis (yang memiliki sistem tata hidup bersama seperti negara) untuk pemenuhan kebutuhan, agar para anggotanya berkecukupan.

Aristoteles mengajukan the good life sebagai pemenuhan kesempurnaan kodrat manusia yang mesti direalisir dalam polis. Hobbes menunjuk pada pentingnya keamanan yang secara mendasar diperlukan untuk hidup sejahtera, yang karenanya suatu sistem pemerintahan politik harus didirikan lewat suatu kontrak sosial. Marx menggagas negara di mana masyarakatnya tidak terkotak-kotak, oleh kelas-kelas. Alasan pendirian negara Marxis ialah untuk membangun masyarakat tanpa kelas, Sukarno; salah satu pendiri Negara Indonesia, menegaskan philosophische grondslag (dasar filosofis terdalam) dari manusia-manusia Indonesia dalam pendirian Indonesia merdeka. Dasar filosofis terdalam dari pendirian Indonesia merdeka ialah bahwa bangsa Indonesia memiliki karakter natural, gotong-royong, kebangsaan, kerakyatan, kebersamaan sebagai satu keluarga, religiositas, dan seterusnya.

Legitimasi apakah yang menjadikan suatu pemerintahan politik dikatakan sah?

  • Legitimasi politis
  • Legitimasi religius
  • Legitimasi moral

  • Legitimasi politis dapat membuat suatu pemerintahan politik menjadi sah. Bagaimana legitimasi politis terjadi? Bagi Plato, legitimasi yang membuat suatu, pemerintahan negara sah adalah kehadiran seorang filosof sebagai pimpinan politis. Legitimasi politis pemerintahan tampil sebagai suatu bentuk kontrak sosial Model legitimasi Hobbesian atas pemerintahan negara semacam ini menjadi inspirasi bagi pemerintahan demokrasi modern untuk mendapatkan legitimasi politis lewat apa yang disebut PEMILU. Pemilu adalah pengungkapan secara konkret bagaimana legitimasi politis direalisasikan Pemilu merupakan bahasa modern atas apa yang disebut oleh Hobbes Locke, Rousseau sebagai suatu kontrak sosial dari individu-individu untuk membangun pemerintahan politik yang sah.
  • Legitimasi religius sesungguhnya tidak bisa disebut sebagai suatu legitimasi yang sebenarnya. Legitimasi religius muncul dari masyarakat/ warga negara yang mengedepankan nilai-nilai agama atau religiositas sebagai hal yang penting dari tata hidup bersamanya. legitimasi semacam ini lebih sekadar sebagai suatu dukungan, tetapi bukan faktor konstitutif sah/tidaknya suatu pemerintahan demokrasi. Mengapa? Karena religiositas dan politik adalah sua hal yang berbeda. Agama/religi merupakan soal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan politik adalah soal tata kelola manusia dengan sesama manusianya yang lain.
  • Legitimasi moral. Bilamana suatu pemerintahan yang secara politis sah, toh dapat "diturunkan" Contoh yang menarik untuk disimak di sini ialah kasusnya Suharto. Suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak cukup apabila sekadar mendapatkan legitimasi politis sesuai dengan konstitusi. Diperlukan dukungan konkret masyarakat yang mengandaikan legitimasi moral. Legitimasi moral meminta kejujuran dan ketulusan dari pemerintah Walaupun sah secara konstitusional, suatu pemerintah yang represif dan korup akan kehilangan legitimasi moralnya. 

2. TUJUAN DAN LEGITIMASI NEGARA MENURUT ARISTOTELES: "THE GOOD LIFE"

  • Kebutuhan para anggotanya (warga negara) tercukupi.
  • Keadilan
  • Kebahagiaan yang terkait langsung dengan Leisure time (waktu luang)
  • Kebahagiaan atau eudaimonia harus pula tampak dalam aktivitas yang merealisasi keutamaan (virtues).

Pendirian negara pasti dengan suatu tujuan. Suatu tujuan dalam pendirian negara:
  1. Kebutuhan para anggotanya (warga negara) tercukupi. Sekurang-kurangnya kebutuhan fisik, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan segala sesuatu untuk dapat hidup cukup, meskipun happiness tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material. Happines yang dimaksudkan oleh Aristoteles juga menunjuk pada realisasi prinsip-prinsip keadilan dalam tata hidup bersama.
  2. Keadilan. Keadilan menurut Aristoteles sangat penting. Keadilan menunjuk kepada "equality" yang memiliki karakteristik proporsional, bukan sekadar asal sama. Proporsional artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Apabila seseorang telah melakukan jasa lebih dari yang lain, dia memiliki porsi pembagian lebih dan yang lain yang kurang berjasa. Itulah yang disebut dengan keadilan. 
  3. Kebahagiaan yang terkait langsung dengan Leisure time (waktu luang). Hal ini menunjuk pada aktivitas yang menghasilkan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan material. Aktivitas semacam ini nyata dalam apa yang disebut leisure time (waktu luang). Konsep the good life yang merupakan tujuan hidup bersama menyertakan pula realitas bahwa para anggota memiliki waktu luang. Leisure bukan waktu menganggur, juga bukan sekadar waktu istirahat (tidak berbuat apa-apa), melainkan saat di mana orang dapat membangun kedalaman kemanusiaannya Waktu luang adalah saat belajar, berkomunikasi, berdiskusi, berkontemplasi, mendulang kedalaman. Jadi, Leisure yang dimaksudkan Aristoteles menunjuk pada aktivitas aktivitas yang memang sangat membangun peradaban budaya, filsafat, dan humanisme. 
  4. Kebahagiaan atau eudaimonia harus pula tampak dalam aktivitas yang merealisasi keutamaan (virtues). Aristoteles memandang bahwa kesempurnaan manusia terpenuhi dalam sistem/tata hidup bersama. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan manusia? Aristoteles tidak sedang menjelaskan kesempurnaan hidup rohani atau hidup spiritual melainkan sosialitas hidup manusia. Natura manusia yang adalah makhluk politik mau tidak mau meminta manusia untuk memperdalam dan mengembangkan kapasitas-kapasitasnya. Yang dimaksud dengan kapasitas, di sini, ialah segala kemampuan manusia untuk menampilkan keutamaan keutamaan manusiawinya. Di sinilah kesempurnaan manusia terealisasi, yaitu dalam aktivitas mendulang sekaligus menjabarkan dalam hidup sehari-hari keutamaan-keutamaan hidupnya.

3. TUJUAN DAN LEGITIMASI NEGARA PANCASILA

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 menulis tujuan dan legitimasi Negara Indonesia: "Atas nama berkat Allah yang Mahakuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Legitimasi politis/konstitusional, moral, dan bahkan religius termaktub dalam Preambule UUD Indonesia. Legitimasi konstitusional dan moral bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua dimensi yang saling menyatu (namun bisa dibedakan) dari apa yang disebut sebagai mandat kedaulatan rakyat. Seseorang disebut presiden dan menjalankan tugasnya, pertama-tama bukan karena dia jenderal, genial, handal atau yang semacamnya, melainkan hanya apabila mendapat mandat kekuasaan yang memberinya legitimasi politis untuk memerintah. Atribut-atribut lain merupakan pertimbangan yang ditambahkan, Legitimasi konstitusional dianugerahkan kepada seorang presiden yang dipilih dan diangkat dalam cara-cara sebagaimana digariskan oleh konstitusi, Dalam konteks politik demokrasi kita, sistem pemilihan dan pengangkatan presiden secara konstitusional dilakukan sepenuhnya oleh lembaga tertinggi negara yang anggota-anggotanya dipilih rakyat lewat suatu pemilihan umum.

Legitimasi moral berbeda dengan legitimasi konstitusional, namun tidak bertentangan. Legitimasi moral berupa aneka dukungan persetujuan, ketaatan, dan kerja sama yang secara konkret ditampilkan oleh seluruh lapisan atau kebanyakan rakyat. Legitimasi moral meneguhkan, menyempurnakan, mengefektifkan legitimasi konstitusional seorang presiden. Dapat terjadi bahwa pilihan dari para wakil yang duduk dalam lembaga tertinggi Negara tidak pas, tidak sempurna, tidak tepat. Nah, pilihan mereka hanya akan dibuktikan apabila presiden juga lantas menikmati dukungan ketaatan dari rakyatnya. Legitimasi semacam ini disebut moral, bukan karena berhubungan dengan masalah-masalah moral. la disebut moral, karena legitimasi jenis ini tidak digariskan secara konkret dalam suatu konstitusi. Namun demikian, legitimasi ini berkaitan sangat erat dengan alasan moral adanya (atau raison d'ĂȘtre-nya) suatu konstitusi. 

Artinya, suatu konstitusi dibuat dengan alasan prinsipiel untuk memastikan jaminan perlindungan keamanan dan kesejahteraan rakyat oleh negara. Jika, karena suatu persoalan tertentu Negara tidak mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, dan rakyat memprotes atas ketidakmampuannya, maka pemerintah yang bersangkutan dari sendirinya kehilangan legitimasi moralnya.

Legitimasi politis/konstitusional adalah dimensi konstitutif pemerintahan politik. Legitimasi moral merupakan dimensi efektifnya. Suatu pemerintahan hanya dapat melakukan tugasnya apabila menikmati, persyaratan efektivitas. Jika kekurangan legitimasi konstitusional seseorang tidak bisa disebut presiden, 
Sedangkan, jika kehilangan legitimasi moral seorang presiden pasti tidak bisa menjalankan tugasnya. 

Sumber: Disesuaikan dari Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel