Jokowi Dihukum Bayar Rp.457.000 Soal Blokir Jaringan Internet di Papua

Pemerintah kalah dalam sidang perkara pemblokiran jaringan internet di papua
Presiden Jokowi. (Sumber: klikbmr.com)
JAKARTA, Masalah  pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan Agustus 2019 lalu, masih bergulir hingga saat ini. Hal itu dilakukan karena adanya aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan bernada rasisme kepada mahasiswa Papua di Pualau Jawa.

Kasus itu masih disengketakan oleh para penggugat yang merupakan gabungan dari organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dan lain-lain. Adapun Tergugat dalam masalah itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden Joko Widodo. 

Dalam sidang perkara itu yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu (3/6/2020) diputuskan bahwa Jokowi dan menteri informatika bersalah. Dalam pembacaan putusannya Hakim Ketua, Nelvy Christin, "Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan yang melanggar hukum,”. 

Dalam putusan itu, tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sementara tergugat 2 adalah Presiden Joko Widodo. Kedua tergugat, dinyatakan bersalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000. Selain itu, Majelis hakim juga menolak eksepsi para tergugat.

Dalam pembacaan gugatan, menurut majelis hakim, internet bersifat netral. Karena itu, dapat digunakan untuk hal-hal yang positif atau pun sebaliknya negatif. Tetapi, apabila ada konten yang melanggar hukum, seharusnya dilakukan pemerintah adalah membatasi konten tersebut bukan memblokir jaringan internet secara keseluruhan.

Sebagaimana dikutip dari KompasTV, majelis hakim menilai, pemerintah melanggar hukum yang ditelaah dari tiga point:
  1. Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT.
  2. Pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua pada 29 kota/kabupaten dan Provinsi Papua Barat pada 13 kota/kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 Pukul 23.00 WIT.
  3. Memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya serta 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat terdiri atas Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 W IT/20.00 WIT.
Karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa, pemblokiran jaringan internet di Papua dan Papua Barat justru menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Karenanya, Kedua tergugat, dinyatakan bersalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000. 

Sumber: Kompas TV

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel