Orang Ini Bongkar Fakta Tentang Dugaan Kecurangan Dalam Tes CPNS

Kecurangan Tes CPNS 2018

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS 2018?

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya ada seorang peserta seleksi CPNS dosen di sebuah kampus di Darussalam, Banda Aceh, yang tidak memenuhi syarat administrasi. Yang bersangkutan ikut seleksi dosen CPNS lewat jalur cum laude yang mensyaratkan ijazah dari prodi DAN PT berakreditasi A. Ternyata yang bersangkutan lulus dari PTN berakreditasi A tapi dari prodi yang masih berakreditasi C. Menurut ketentuan yang berlaku secara umum, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk ikut seleksi CPNS 2018 itu.

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya si calon yang tak memenuhi syarat administrasi itu entah bagaimana tetap lulus seleksi administrasi, yang menurut oknum-oknum kampus di Darussalam, Banda Aceh tersebut sepenuhnya keputusan panitia pusat di Kemenristek-Dikti waktu itu (sekarang Kemendikbud). Bahkan si calon yang tak memenuhi syarat administrasi itu, yang seharusnya gugur dengan sendirinya, malah kemudian diumumkan lulus jadi CPNS.

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Karena sejak awal para oknum penguasa di tingkat sebuah fakultas dan universitas di Darussalam, Banda Aceh itu mengatakan mereka tidak berwenang untuk meluluskan secara administrasi karena semua berkas diunggah ke sistim secara langsung dan online oleh para calon peserta. Dan verifikator dari kampus di Darussalam tersebut hanya menjadi bagian dari verifikator nasional yang tidak memeriksa berkas dari kampus itu sendiri (verifikator hanya memerika berkas dari kampus lain). Begitulah aku mereka saat ditanya secara langsung di media sosial sebagai bagian dari tabayyun atau di bawah sumpah di pengadilan. Sebagian mereka doktor dan professor, ada yang alumni LN. Masak mereka KKN?

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya saja adanya kesalahan administrasi seorang calon dosen PNS itu sudah diketahui oleh oknum penguasa di fakultas dan universitas di Darussalam, Banda Aceh itu. Bahkan si oknum penguasa kampus itu berkata di depan sejumlah orang kira-kira begini:  "Jelas dia yang tidak memenuhi syarat administrasi itu harus kita batalkan. Menerima dia yang tidak memenuhi syarat administrasi sama saja dengan menerima KRIMINAL".

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya saja para oknum penguasa kampus itu tahu ada mal-adminitrasi dan sudah berjanji akan membatalkannya. Menurut para oknum kesalahan bukan pada mereka. Walaupun ada yang menulis, mungkin tak sengaja, bahwa si calon yang tidak memenuhi syarat administrasi itu sudah berkonsultasi bahkan kemudian malah dianjurkan untuk tetap melamar juga oleh oknum penguasa fakultas itu demi akreditasi program studi di bawahnya yang masih C itu. Ya, si calon adalah lulusan dari fakultas yang sama (inbreeding).

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya saja para penguasa itu sudah tahu ada yang salah dan sudah berjanji akan meluruskannya, bila perlu sampai ke kementrian. Entah karena itu atau karena tabayyun seseorang lewat sebuah WAG atau karena laporan seseorang lewat LAPOR.go.id, kemudian keluar surat pembatalan kelulusan si CPNS dosen yang tidak memenuhi syarat administrasi itu pada 27 Februari 2019. Pembatalan yang memalukan dunia akademik khususnya kampus di Darussalam, Banda Aceh itu karena diumumkan secara nasional. Kalau memang ini semua kesalahan kementrian, para penguasa kampus mestinya bisa protes ke kementrian yang telah mempermalukan kampus di Darussalam, Banda Aceh, itu dengan pengumuman pembatalan secara nasional.

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya ada seorang calon dosen PNS yang tidak memenuhi syarat administrasi DAN telah dibatalkan kelulusannya lewat pengumuman resmi kementrian secara nasional pada 27 Februari 2019, ternyata kemudian tetap diangkat sebagai CPNS dosen di fakultas itu kampus yang sama itu pada 28 Februari 2019. Ya...hanya dalam selang sehari ada dua surat keputusan yang berbeda dari kementrian yang sama! Mungkin ini bukti sistim yang diagung-agungkan serba online dan deterministik itu toh tidak online-online banget yah? Hi hi hi...(Jadi jangan percaya sepenuhnya kalau dikatakan semua serba computerized dan online! Di balik semua mesin itu ada manusia yang mengoperasikannya). Tapi....

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Karena fakultas dan kampus di Darussalam itu tetap mengatakan semuanya keputusan dari kementrian. Yah, walaupun mereka sudah mendapat laporan, sudah tahu, bahkan sudah berjanji akan meluruskan kesalahan yang ada. Mungkin karena memang mereka sungguh-sungguh tidak terlibat KKN? Lantas siapa yang mengkorup sistim yang sebenarnya sudah cukup baik dibuat pemerintah sejak masa MenPAN-RB Azwar Abubakar dengan Wamen-nya Prof Eko Prasojo dari Fakultas Ilmu Administrasi UI  itu?

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya saja di prodi yang sama, fakultas yang sama, dan universitas yang sama di Darussalam itu ada juga hasil tes seleksi PNS dosen tahun yang sama, yang tidak masuk akal sehat. Minimal hasil tes ini membuat kita bertanya-tanya karena kejanggalannya (seperti dalam tabel di bawah).

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Tapi data hasil ujian CPNS dosen yang bisa diakses dan terbuka untuk publik itu membuat kita bertanya-tanya. Tidak harus seorang ahli statistik untuk bisa memahami bahwa ada tiga calon berinisial AA, DA, SZ mendapat nilai hasil ujian substansi bidang nyaris sempurna yaitu 98, 94, dan 93. Ujian substansi bidang termasuk bagian ujian SKB yang soalnya dibuat dan hasilnya diperiksa panitia di tingkat fakultas. Baru hasilnya dimasukkan dalam sistim. Biasanya soal ini dibuat multiple choice sebanyak 100 soal. Artinya, kalau demikian, mereka bertiga ini hanya salah 2, 6, dan 7 soal berturut-turut? Mereka pasti punya kemampuan istimewa!

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Hanya saja janggal mereka yang istimewa ini, AA, DA, SZ ternyata punya kemampuan dasar yang biasa-biasa saja kalau tidak dikatakan buruk. Nilai SKD mereka ternyata hanya 323, 305, 303 berturut-turut. Nilai ini jauh di bawah, misalnya NI dan TM, calon lain pada prodi yang sama yang meraih skor SKD 368 dan 376. Apalagi ternyata skor SKD 376 nya si TM ini belakangan diketahui  adalah skor SKD kedua tertinggi di atara lebih dari 240 orang yang mengikuti seleksi CPNS dosen di kampus di Darussalam itu.

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Tapi kenapa calon yang begitu bagus nilai SKD nya seperti TM bisa TL, Tidak Lulus? Memang benar bahwa seleksi calon dosen tidak hanya tergantung pada kemampuan objektif dari ujian yang objektif berbasis komputer (CAT). Ada tes-tes yang subjektif dan tak (belum?) mungkin dilakukan dengan CAT. Selain tes substansi bidang--yang ini sebenarnya sangat mungkin dikomputerisasi, ada tes wawancara dan tes mengajar (micro-teaching) dan tes kesehatan. Untuk tes kesehatan, semua yang menyertakan surat sehat dari "dokter pemerintah" akan langsung dinyatakan lulus. Bagaimana tes wawancara dan mengajar? Tak kurang dari pewawancara dan yang menguji tes mengajar, kabarnya, heran kok si TM ini yang begitu bagus hasil tes SKD, tes mengajar, dan tes wawancaranya bisa tidak lulus. Memang janggal bukan?

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Tapi kenapa ada seorang calon dosen yang SKD nya tertinggi kedua sekampus di Darussalam itu, nilai mengajar dan wawancaranya juga sangat tinggi, bisa tidak lulus? Oh kalau itu jelas karena nilai hasil tes substansi bidangnya hanya dapat skor 50? Yak...persis 50! Mungkin karena nilai 50 ini si TM itu belum bernasib baik menjadi dosen PNS di kampus Darussalam itu. TM kalah skor 0,06 saja dari peserta lulus di atasnya. Tapi begitulah determinisme teknologi saat ini. Nasib seseorang....eh bangsa juga, bisa ditentukan oleh sistim yang sangat deterministik!   Si TM mungkin akan berandai-andai...."Seandainya aku dapat 0,07 saja lagi, aku sudah jadi dosen di kampus di Darussalam itu".   Tapi nilai dan cara perhitungan nilai itu sudah ditentukan (determined) dan karena itu dia secara teknis deterministik tidak lulus. TM boleh kecewa, tapi itulah sistimnya. Juga seperti dikatakan oknum pimpinan kampus itu pada TM di depan sejumlah dosen lainnya: "Kamu kan masih muda, mendaftar saja tahun depan lagi." 

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Tapi rasanya janggal saja kenapa skor-skor hasil ujian CPNS 2018 di sebuah fakultas sebuah kampus di Darussalam itu bisa begitu. Janggal bin aneh bukan....? Seorang TM yang gilang-gemilang nilai SKD, mengajar, dan wawancaranya, sangat tinggi IPK nya tiba-tiba jadi "bodoh" saat tes substansi bidang? Kabarnya pula, si TM ini lulusan sebuah institut teknologi paling terkenal di Indonesia dengan S2 yang juga linear di bidangnya dari salah satu kampus terkenal di Australia dengan beasiswa penuh. Sementara 3 orang peraih skor nyaris sempurna untuk tes substansi bidang di atas tadi bahkan tidak berasal dari S1 yang linier dengan prodi bersangkutan. Janggal bukan? Aneh bukan? Tidak masuk akal sehat rasanya bukan? Tapi begitulah data seperti tabel di bawah itu. Dan perhatikanlah nilai SR, si CPNS yang "selamat" lewat jalur cum laude itu walaupun secara aministrasi tidak memenuhi syarat, sudah dibatalkan pada 27 Feb, tapi mendapat SK CPNS di kampus Darussalam itu pada 28 Feb 2019. Adakah harapan kampus itu akan jadi "world class university"? Tentu ada! Tapi jelas bukan dari mereka yang sejak masuk saja sudah dengan cara yang janggal bin aneh begitu, bukan!?

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Tapi tidak masuk akal sehat saja rasanya. Dan setelah para oknum penguasa fakultas dan universitas diberitahu, sudah tahu, bahkan berjanji akan meluruskan hal-hal aneh ini, tapi tetap saja tidak ada perubahan....bukankah itu bukti MATINYA AKAL SEHAT? 

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Tapi bukankah makin aneh karena yang berani mengatakan bahwa para oknum penguasa fakultas dan universitas di Darussalam itu telah mati akal sehatnya justru dianggap tidak sopan, tidak mempunyai etika, bahkan bersalah secara pidana? Para oknum penguasa itu bahkan tidak berani membuka semua file dan proses seleksi, termasuk hasil ujiannnya. Bahkan tidak pernah secara elegan berani mempertanyakan data-data yang ada itu. Bila perlu melihat kembali semua dokumen ujian dan hasil ujian yang seharusnya masih ada untuk 5 tahun setelah ujian sesuai aturan tata kelola dokumen negara.

Mungkin memang tak ada KKN pada seleksi CPNS...

Tapi kenapa ada orang yang dituntut membuktikan adanya KKN? Bukankah itu urusan kepolisian dan kejaksaan? Apalagi tidak ada yang menuduh siapapun melakukan KKN. Yang ada hanya orang yang mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan seperti di atas. Dan apakah kejanggalan-kejanggalan itu bukti determinisme teknik (teknik dengan "t" kecil) yang mudah dikorup alias dirusak?

Kalau memang tidak ada KKN.... 
Kenapa harus ada yang sampai dipidanakan?


***Coretan ini sengaja dibuat di bulan Ramadhan dengan harapan yang membuat catatan dan yang membacanya lurus niat baiknya dan kita semua mendapat hidayah dan inayah-Nya di bulan mulia ini. Kalau tidak...ya tiada gunanya berlapar-lapar puasa bukan?

TTD: Siful Mahdi

#DarussalamMemanggil

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel