Multikulturalisme Sebagai Rekomendasi Kebijakan Kewarganegaraan Era Modern

MULTIKULTURALISME SEBAGAI REKOMENDASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN ERA MODERN

Pokok Bahasan:

1) Bentuk pelanggaran dan intoleransi antar agama (Wahid Institute, 2014)
2) Pengajaran pendidikan multiagama
3)  Politik representasi (mengupayakan niat untuk hidup dengan perbedaan).
4)  Menciptakan peraturan nyata (kebebasan dalam bidang agama)
5)  Penutup

Pendahuluan 

Perkembangan isu-isu yang beredar pada era kontemporer saat ini masih mengenai pelanggaran hak asasi manusia maupun kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Seperti yang kita tahu pada kurun waktu belakangan ini telah terjadi tragedi pembakaran Masjid di kabupaten Tolikara, Papua pada saat menjelang pelaksanaan solat Ied di hari raya Idul Fitri pada tahun 2015. Albertus Patty selaku Ketua Persekutuan Gereja-gereja  Indonesia (PGI) menilai insiden pembakaran masjid di Tolikara merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Tidak hanya faktor agama, faktor sosial dan ekonomi turut memicu konflik tersebut (Republika.co.id, Jakarta). Tragedi pembakaran Masjid tersebut sebenarnya bukan kejadian pertama yang mengandung unsur SARA yang terjadi di Indonesia. Kompleksnya permasalahan yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan gejolak yang sangat berpotensi menjadi konflik yang setiap saat dapat terjadi di lingkungan masyarakat. 
Persoalan berikutnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak dan kebebasan beragama yang terjadi pada bulan Oktober 2015 yaitu Tragedi Pembakaran Gereja di Aceh Singkil. Dihimpun dari Koran Tempo Online edisi 16 Oktober 2015, tragedi ini dilatarbelakangi pula oleh unsur SARA. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kapolri Jendral Badrodin Haiti, bahwa kasus bernada suku, agama, ras, dan antargolongan, itu bukan pertama kalinya terjadi di wilayah tersebut. Pembakaran gereja di Desa Siompin, Kecamatan Surou, juga pernah terjadi pada 2006 lalu (Tempo.co, Jakarta). Hal tersebut menunjukkan kondisi stabilitas masyarakat yang masih lemah. Dengan berbagai latar belakang dan identitas yang berbeda dari setiap orang, menjadikan tingginya sikap egoisme yang awalnya muncul dari setiap individu hingga berkembang pada kelompok atau golongan di lingkungan masyarakat. 

Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dikumandangkan pada setiap kesempatan, mungkin hanyalah sebagai kebiasaan yang sudah menjadi tradisi. Bhinneka Tunggal Ika dapat dimaknai sebagai dasar dari kondisi multikulturalisme di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan perwujudan kondisi masyarakat multikultural dari Indonesia, ternyata masih mempunyai banyak celah yang menjadi kelemahan dari kondisi bangsa. Salah satunya dapat dicontohkan, di Bali yang merupakan daerah yang mengikrarkan semangat-semangat multikulturalisme dan kebebasan beragama, ternyata malah terjadi banyak kasus yang secara langsung bersinggungan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme dan kebebasan beragama. Contohnya, kasus terorisme yang kerap mengancam dan mengganggu kondisi keamanan dan stabilitas di daerah Bali. Hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya pemahaman dan penerapan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang sudah semestinya dan wajib menjadi ideologi dan pandangan hidup bangsa.  
Isu-isu yang berkembang dalam kajian kewarganegaraan tersebut menandai begitu beragamnya kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan-golongan. Dari keberagaman kondisi sosial masyarakat Indonesia tersebut, sebenarnya telah diilhami semenjak belum terbentuknya negara Indonesia. Yang dimaksudkan adalah perbedaan-perbedaan yang kini kerap terjadi pada kondisi sosial Indonesia, dahulu kala sudah pernah terjadi dan menjadi permasalahan utama dalam proses perumusan negara. Para Negarawan yang membentuk Indonesia merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai provinsi yang tersebar di Indonesia. Mereka dapat menyatukan pikiran dan pendapat yang berbeda-beda sehingga menjadi satu kesepakatan yang dapat kita jadikan acuan utama hingga saat ini, yaitu semangat bhinneka tunggal ika, pancasila, dan UUD 1945.

Beberapa persoalan tentang kewarganegaraan tersebut, secara garis besar dapat dikatakan berkaitan dengan pelanggaran HAM dan tidak terpenuhinya hak-hak setiap individu sebagai bagian dari warga negara. Memanglah tidak mudah berada pada kondisi keberagaman yang terdapat di Indonesia. Toleransi merupakan alat utama yang harus ditegakkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil survei dari Wahid Institute pada tahun 2014, mengeluarkan hasil pemantauan mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia dalam bentuk laporan kepada publik. Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (LKBB) ini mengukur tingkat toleransi dan kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Bentuk pelanggaran dan intoleransi antar agama (Wahid Institute, 2014)

Hasil tersebut menunjukkan bentuk pelanggaran dan intoleransi antar agama yang tertinggi didominasi oleh kasus pembatasan, pelarangan, dan penyegelan rumah ibadah. Hal tersebut pula lah yang terjadi pada kasus pembakaran masjid di Tolikara, dan kasus pembakaran Gereja di Aceh, Singkil. Gerakan masyarakat sipil dalam memantau, menyuarakan, dan mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran KBB cukup berhasil membangun wacana publik untuk menolak berbagai bentuk intoleransi dan kekerasan yang berkaitan dengan isu agama dan kepercayaan. Masyarakat sipil dalam hal ini mulai dari korban, pegiat dan organisasi hak asasi manusia, tetapi juga tokoh dari organisasi-organisasi keagamaan, media massa, dan masyarakat umum. Dalam beberapa kasus, sikap tegas aparat keamanan juga menciptakan efek jera di beberapa kelompok.
Semakin berkembangnya wacana penolakan terhadap aksi-aksi intoleran, telah membuat beberapa kelompok yang selama ini teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan untuk mengubah strategi mereka dan tidak lagi melakukan intimidasi secara fisik, namun melakukan pendekatan one on one yang lebih halus dalam mempengaruhi orang lain. Harus diwaspadai bahwa pendekatan semacam ini justru berpotensi menciptakan kelompok-kelompok baru yang berpikir intoleran walaupun belum termanifestasikan dalam bentuk aksi kekerasan.

Pembahasan 

Beberapa persoalan yang menjadi isu yang berkembang di masyarakat tersebut tentulah membutuhkan sebuah penyelesaian dan regulasi yang tepat dari pemerintah terkait. Pertama, kita harus melihat secara umum terlebih dahulu kondisi sosial masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang multikultural, memanglah mempunyai berbagai keistimewaan yang tidak dapat disamakan dengan masyarakat atau warga negara dari negara lain. Sebagaimana teori multikulturalisme yang disampaikan oleh Bikhu Parekh, menyadari kompleksnya penerapan konsep multikulturalisme ini. Parekh mengusulkan agar multikulturalisme paling baik dilihat bukan sebagai sebuah doktrin politik dengan isi programatik, bukan juga sebagai teori filosofis tentang manusia dan dunia, tetapi sebagai sebuah perspektif tentang kehidupan manusia. 

Istilah multikulturalisme banyak digunakan dalam lingkup yang cukup luas. Akan tetapi seringkali diartikan kedalam makna yang berbeda-beda dan beragam. Sejumlah pandangan mengenai multikulturalisme diungkapkan oleh beberapa ahli, diantaranya Kymlicka yang menyatakan bahwa beberapa pihak telah menggunakan istilah “multikultural” dalam arti yang sangat luas mencakup sejumlah kelompok sosial non-etnis yang karena berbagai alasan dikucilkan dan dikesampingkan dari arus besar masyarakat. Kelompok-kelompok yang dinomorduakan itu antara lain para penyandang cacat, homoseksual dan lesbian, kelas buruh, ateis, dan komunis. Kymlicka sendiri tidak menggunakan multikulturalisme sebagai istilah payung untuk setiap perbedaan yang berkaitan dengan kelompok dalam perspektif moral atau identitas pribadi. Dia memusatkan pada basis perbedaan bangsa dan etnis. Bagi Kymlicka, multikulturalisme adalah politik tentang hak-hak minoritas (Kymlicka, 1995). 

Sementara itu, Parekh menyadari kompleksnya penerapan multikulturalisme. Ia mengusulkan agar multikulturalisme paling baik dilihat bukan sebagai sebuah doktrin politik dengan isi programatik, bukan juga sebagai teori filosofis tentang manusia dan dunia, tetapi sebagai sebuah perspektif tentang kehidupan manusia. Multikultur punya tiga warna sentral, yaitu: pertama, manusia tumbuh dan hidup dalam dunia yang terstruktur secara kultural, kehidupan dan hubungan sosialnya diorganisasi menurut sistem makna. Kedua, kebudayaan-kebudayaan yang berbeda mencerminkan sistem makna dan pandangan tentang jalan hidup yang baik. Ketiga, semua kebudayaan kecuali yang paling primitif secara internal bersifat majemuk (Parekh, 2008). 

Sedangkan Giddens menyatakan bahwa multikulturalisme seringkali disalahartikan. Orang sering berpikir bahwa multikulturalisme berarti separatisme atau relativisme budaya. Orang juga menyalahkan multikulturalisme dalam kaitannya dengan terorisme. Giddens menawarkan “sophisticated multiculturalism” yang menekankan pentingnya identitas nasional dan hukum nasional, tetapi juga memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok sosial dan etnis yang berbeda. Multikulturalisme model ini lebih pada solidaritas sosial dan bukan pemisahan, mendorong komunikasi antar kelompok, menciptakan rasa kebersamaan dan tidak membiarkan orang hidup sendiri dengan caranya. Poin dari model multikulturalisme ini adalah menemukan keseimbangan antara kewajiban-kewajiban universal dan kepekaan pada nilai dari kelompok yang berbeda-beda (Giddens: 1991). 

Selain itu, Sen berpendapat bahwa dukungan terhadap multikulturalisme yang sering dikemukakan sesungguhnya tak lebih dari pledoi terhadap “monokulturalisme majemuk”. Ia mencontohkan larangan suatu imigran terhadap anak gadisnya berpacaran dengan orang Inggris. Sikap keluarga itu dibela oleh “kaum multikulturalis” dengan alasan menghargai budaya tradisional kaum imigran tersebut, padahal kebebasan si gadis juga penting. Menurut Sen, multikulturalisme tidak boleh melanggar hak seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil atau ambil bagian dalam politik nasional, atau untuk menolak menjalani hidup berdasarkan tatanan lama. Betapapun penting multikulturalisme, tidak secara otomatis aturan-aturan budaya tradisional bida diprioritaskan melebihi yang lain-lain (Sen, 2007). Berkaitan dengan hal tersebut, Malik menyatakan baik kiranya bila banyak orang berbicara tentang multikulturalisme, karena hal itu mencerminkan pengalaman hidup dalam masyarakat yang lebih terbuka, lebih heterogen, dan lebih kosmopolitan. Sebagai proyek politik, multikulturalisme menurut Malik telah mengurangi makna dari multikulturalisme sebagai pengalaman hidup. Kebijakan multikultural telah menciptakan masyarakat yang terbagi-bagi (Malik, 2002). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan agar bahwa multikulturalisme merujuk pada strategi dan kebijakan yang di adopsi untuk mengelola problem-problem keberagaman dan multiplisitas.
Parekh menyebutkan bahwa multikultur punya tiga warna sentral. Pertama, manusia tumbuh dan hidup dalam dunia yang terstruktur secara kultural, kehidupan dan hubungan sosialnya diorganisasi menurut sistem makna. Kedua, kebudayaan-kebudayaan yang berbeda mencerminkan sistem makna dan pandangan tentang jalan hidup yang baik. Ketiga, semua kebudayaan kecuali yang paling primitif secara internal bersifat majemuk. Konsep yang ditawarkan oleh Parekh tersebut dapat menjadi dasar untuk dapat menciptakan sebuah regulasi untuk mewadahi berbagai persoalan tentang pelanggaran-pelanggaran dalam agama. 

Pengertian tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama: pertama, kebutuhan terhadap pengakuan (the need of recognition), kedua, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Parsudi Suparlan menuliskan, konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi 5 ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas (Suparlan, 2002).

Teori tentang multikulturalisme menjadi landasan dalam memandang permasalahan tentang intoleransi dan keberagaman agama di Indonesia. Multikulturalisme menjadi sebuah kebijakan untuk mengembalikan hak-hak sipil yang telah terabaikan oleh warga negara yang bersinggungan dengan permasalahan keberagaman pada masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dengan kata lain, konsep yang dapat dirumuskan untuk mengurai permasalahan ini adalah, dengan membuat sebuah regulasi yang berdasarkan prinsip multikulturalisme dengan memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Tujuannya adalah, agar hak-hak warga negara yang belum terpenuhi, atau yang selama ini terlanggar seperti hak kebebasan beragama dapat terpenuhi.

Kerangka konseptual yang ditawarkan dalam menghadapi persoalan ini, harus dipandang dari segi agama terlebih dahulu. Agama yang merupakan perwujudan bentuk keyakinan setiap orang, merupakan sebuah hak sipil yang memang seharusnya telah melekat pada diri sesorang sejak lahir. Akan tetapi, definisi agama mengalami semacam kerumitan tersendiri. Belum ada secara tegas penjelasan yang jelas tentang agama yang terdapat pada instrumen-instrumen internasional maupun nasional. Sehingga pada ICCPR (Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik) disebutkan bahwa Agama atau kepercayaan baru saja dibentuk masuk dalam kategori “kepercayaan” atau “agama”. Agama atau kepercayaan dalam pasal 18 ICCPR tersebut mencakup perlindungan terhadap apa yang disebut kepercayaan-kepercayaan tauhid (theistic), non-tauhid (non-theistic), dan ateistik (atheistic), sekaligus hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Itu artinya pengertian agama dan kepercayaan memang tampak begitu luas. 

Bentuk pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan karena persoalan agama, bisa terjadi setiap saat. Faktor utama yang biasanya menjadi dasar persoalaannya adalah karena agama dirasakan telah menjadi hak yang telah melekat dalam diri setiap orang. Sisi negatifnya, berakibat pada sikap egoisme yang mendominasi posisi dari hak beragama tersebut. Setiap agama pasti mengajarkan sebuah nilai-nilai atau kebajikan yang harus diilhami oleh setiap pemeluknya. Akan tetapi, kondisi Indonesia yang sangat multikultur ini, menyebabkan timbulnya kesenjangan yang berlebihan ketika bersinggungan dengan umat-umat antar pemeluk berbeda agama. 

Sudah seharusnya permasalahan tentang bentuk-bentuk kekerasan atau pelanggaran yang berbau agama segera diakhiri. Dibutuhkan peran penting pemerintah untuk menciptakan regulasi yang tepat bagi semua warga negaranya. Apalagi, tingkat pelanggar agama atau intoleransi ini sebagian besar berasal dari warrga negara Indonesia sendiri. Seperti hasil survei dari wahid institute berikut ini. 

Jumlah Pelanggaran Dan Intoleransi Berdasarkan Sebaran Wilayah (Wahid Institute, 2014)
Hasil tersebut menunjukkan angka pelanggar atau aktor pelanggar intoleransi agama didominasi oleh warga negara Indonesia sendiri. Maka, rekomendasi yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengurai rumitnya permasalahan tentang agama ini, dapat kita mulai dari yang paling dasar yaitu. 

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

1. Pengajaran pendidikan multiagama

Pengajaran pendidikan multiagama dapat diterapkan sejak dini di tingkatan sekolah. Jadi, pendidikan multiagama harus diterapkan dengan berbasis konsep multikulturalisme dan bukanlah sekulerisme. Pengajaran multiagama ini dapat diterapkan dengan memasukkan pengetahuan-pengetahuan tentang lintas agama dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Harapannya adalah, sekolah dapat memberikan bekal kepada peserta didiknya sejak dini tentang pengetahuan berbagai agama yang terdapat di Indonesia dengan kondisi perbedaan dan keberagaman. Karena sudah seharusnya, warga negara Indonesia berpikiran luas dalam menghadapi persoalan-persoalan tentang agama. 

2. Politik representasi (mengupayakan niat untuk hidup dengan perbedaan). 

Politik representasi diperlukan untuk menggiatkan kembali partisipasi dan menjamin aspirasi-aspirasi yang muncul dalam perbedaan. Dalam hal ini, media mempunyai peran vital dalam penyebaran informasi, yang dalam hal ini bisa berdampak positif (menyebarkan suara-suara tentang toleransi) ataupun negatif (menyebarkan isu-isu intoleran) terhadap kelompok-kelompok tertentu. Maka dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah untuk menyaring berbagi informasi yang dimunculkan lewat media. Karena pada kenyataannya pada era kontemporer saat ini, media menjadi alat yang paling sentra dalam berperan sebagai penggiat partisipasi dan aspirasi dari warga negara. 

3. Menciptakan peraturan nyata (kebebasan dalam bidang agama)

Peraturan nyata harus diwujudkan dengan tegas oleh pemerintah. Atau dapat pula membuat peraturan yang sekaligus membatasi ruang-ruang yang bersifat sensitif seperti agama. Supaya mereka yang berstatus sebagai minoritas dapat mengetahui border-border atau ruang-ruang yang sekiranya dapat mereka masuki, atau yang harus mereka antisipasi. Inti multikulturalismenya terletak pada pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan yang dapat menyamarkan dan menyetarakan posisi antara kelompok beda agama.  

Penutup
Indonesia sebagai negara yang beragam dan multikultur sudah seharusnya mewujudkan sebuah kondisi stabilitas yang aman, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi, dan yang paling utama adalah agama. Stabilitas tersebut dapat diwujudkan dengan rekomendasi beberapa regulasi yang tepat untuk dapat dipertimbangkan oleh para aparatur perencana kebijakan. Tiga regulasi tersebut berwujud pengajaran pendidikan multiagama yang diterapkan di sekolah, politik representasi dalam menumbuhkan kembali partisipasi masyarakat, dan bentuk peraturan yang nyata memberikan batasan-batasan yang bersifat sensitif dalam bidang agama. 

Peran utama pemerintah sangat dibutuhkan demi terwujudnya kondisi Indonesia yang aman. Rawannya konflik yang setiap saat dapat terjadi di Indonesia harus sejak dini diantisipasi oleh pemerintah. Apalagi sebagian besar pemicu konflik berasal dari sesama warga negara Indonesia sendiri. Hal inilah yang menjadi ancaman besar yang dapat memecah belah persatuan. Maka peran pemerintah memang menjadi hal pokok yang harus dilaksanakan. Peran pemerintah tentunya harus didukung oleh seluruh warga negara sebagai pendukung sekaligus pelaksana kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

SumberAmalia Zidatul Ulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Makalah ini disampaikan dalam Seminar Call For Paper dengan tema: 
“Seeking the Peace and Prosperity of Our Nation” Yang dilakukan oleh 

Keluarga Mahasiswa Kristiani Pascasarjana (KMK PS) UGM


DAFTAR PUSTAKA 
  • ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 18. 
  • Giddens, Anthony. (1991). Modernity and self identity. Cambridge: Polity press. 
  • Kimlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights. Oxford: Clarendon Press.
  • Malik, Kenan. (2002). The failures of multikulturalism. Dalam Kurt Almqvist (ed.), The secular state an islam in europe. Stockholm: axson johnson foundation. 
  • Parekh, Bikhu. 2008. Rethinking multiculturalism: keberagaman budaya dan teori politik. Terjmh. C.B. Bambang Kukuh Adi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 
  • Republika.co.id, Jakarta – Edisi Sabtu, 18 Juli 2015. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/18/nrnrjv-pembakaran-masjid-tolikara-pgi-ada-faktor-sosial-ekonomi (diakses tanggal 28 Desember 2015 pukul 11:33). 
  • Sen, Amartya. 2007. Kekerasan dan ilusi tentang identitas. Terjmh. Arif Susanto. Tangerang selatan: Marjin kiri.
  • Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA. Universitas Udayana. Denpasar. Bali. 16–19 Juli 2002.
  • Tempo.co Jakarta – Edisi Jum'at, 16 Oktober 2015. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/16/063709937/tragedi-aceh-singkil-10-orang-jadi-tersangka-pembakaran-gereja (diakses tanggal 28 Desember 2015 pukul 12:00). 
  • The Wahid Institute. 2014. Laporan Tahunan kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi 2014 “utang warisan pemerintah baru. Jakarta.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel