Otonomi Daerah dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah

“PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TIDAK BERKELANJUTAN”REFLEKSI PEMBANGUNAN EKONOMI ERA OTONOMI DAERAH

Latar Belakang

            Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Keunikan alam indonesia dicerminkan dengan julukan “Zamrud Khatulistiwa”. Beberapa pihak bahkan mendefinisikan keindahan alam indonesia sebagai potongan surga di dunia. Indonesia juga dikaruniai oleh Tuhan dengan sumberdaya alam yang melimpah.
            Keindahan alam dan ketersediaan sumberdaya alam diharapkan menjadi modal penting bagi pembangunan negara.Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tentang pemanfaatan sumberdaya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.Ketersediaan sumberdaya merupakan salah satu faktor penentu perkembangan suatu wilayah.Hal ini dinyatakan oleh Perloff dan Wingo Jr dalam Resources Base Theory.Teori tersebut menyatakan bahwa sumberdaya menjadi keunggulan komparatif (spesialisasi) suatu daerah (Budiman, 2000).Sumberdaya dapat menjadi mata uang suatu negara dalam perdagangan global.Banyak pihak menyatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang kekayaan sumberdaya alamnya lebih dari Indonesia.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

            Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam dari laut sampai gunung berapi.Hal ini menyebabkan beragamnya kekayaan sumberdaya alam.70 % wilayah Indonesia terdiri dari lautan sehingga mempunyai potensi sumberdaya laut yang tinggi.Keanekaragaman hayati flora dan fauna di laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (Pregiwati, 2015).Potensi sumberdaya alam lainnya yang melimpah lainnya adalah pertambangan. Data Indonesia Mining Association menunjukkan bahwa indonesia menduduki peringkat 6 dengan sumberdaya tambang terbesar di dunia (Himpunan Pemerhati Lingkungan Indonesia). Negara ini dikaruniai beragam jenis tambang yang memiliki nilai yang tinggi, antara lain minyak, gas, batubara, emas, timah, nikel, dan tembaga. Komoditas tambang di Indonesia memiliki posisi strategis di dunia seperti cadangan tembaga berada di peringkat 7 yaitu sebesar 4,1% dari cadangan seluruh dunia. Potensi emas di Indonesia menduduki peringkat 7 untuk cadangan emas seluruh dunia.Sumberdaya hutan juga menjadi potensi besar bagi Indonesia. Kawasan hutan tropis di Indonesia merupakan salah satu terluas dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, selain Brazil (FWI,2014).
            Pasca reformasi, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk penerapan dari sistem desentralisasi.Pemerintah pusat memberikan porsi yang besar kepada pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya (Kuncoro, 2014).Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan secara mandiri serta tidak bergantung dari pemerintah pusat.Hal ini membuat pembangunan daerah hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara (Baiquni, 2004).Sumberdaya alam dianggap sebagai asset dan sumber pendapatan bagi daerah sehingga dikhawatrikan akan diekspolitasi. Implikasi yang dikhawatirkan terhadap lingkungan dalam masa otonomi daerah antara lain egospasial, sumberdaya dipandang sebagai asset, pemanfaatan sumberdaya alam yang terfragmentasi (Hadi, 2012).
            Eksploitasi akan menyebabkan kejadian bencana di beberapa daerah seperti banjir, longsor atau pencemaran. Banyak kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan aspek - aspek lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana.Hal ini dikarenakan kebijakan dan program yang disusun hanya memperhitungkan aspek ekonomi. Aspek – aspek lain seperti lingkungan, budaya, dan sosial cenderung diabaikan bahkan dianggap menghambat pembangunan. Hal yang harus dikhawatirkan adalah dampak jangka panjang dari pembangunan ekonomi tersebut.Kelestarian sumberdaya dan lingkungan merupakan prioritas dalam kebijakan pembangunan di negara ini.Kondisi tersebut harus ditanggulangi dengan mengubah orientasi pembangunan ekonomi di Indonesia.Hal tersebut untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari Sustanaible Development Goal’s (SDG’s) yang dicanangkan oleh PBB.


LANDASAN TEORI

      Kerusakan lingkungan akibat pembangunan sudah diprediksi melalui teori pertumbuhan neoklasik. Pertumbuhan suatu daerah akan mengakibatkan 2 efek yaitu spread dan backwash effect. Spread effect yaitu efek menyebarnya keuntungan dari suatu pertumbuhan sedangkan backwash effect terkait dengan kerusakan lingkungan dan tingkat migrasi yang tinggi. Richardson menyatakan bahwa backwash effect selalu lebih besar daripada spread effect dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Budiman, 2000). Sumberdaya yang ada di pinggiran kota dan perdesaan dieksploitasi secara masif untuk pembangunan kota. Keuntungan dari sumberdaya justru dinikmati oleh pusat pertumbuhan/kota sedangkan di wilayah pinggiran terjadi brain drain dan kerusakan lingkungan.

      Orientasi pembangunan harus berubah menjadi pembangunan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerugian berupa kerusakan alam.Definisi tentang pembangunan berkelanjutan relatif beragam dari beberapa ahli dan dokumen.Canadian Task Force dan World Commision on Environment Development (WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan di masa kini yang tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan (Hadi,2012). Definisi menurut Prof Emil Salim lebih menitikberatkan kepada aspek waktu, yaitu pembangunan yang mempunyai perspektif jangka panjang (Hadi,2012). Strategi pembangunan berkelanjutan yang disarankan oleh Prof Emil Salim antara lain penerapan RTRW, standar lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rehabilitasi dan memasukkan aspek lingkungan dalam perhitungan ekonomi. Jacobs dkk (1986) mengusulkan 4 prinsip dalam pembangunan berkelanjutan antara lain pemenuhan kebutuhan dasar, pemeliharaan lingkungan, keadilan sosial dan menentukan nasib sendiri (Hadi, 2012). Pemerintah mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sistematis yang memadukan semua aspek untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi masa kini dan yang akan datang (UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Inti pembangunan berkelanjutan adalah keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi.

3.      ANALISIS
Kondisi Lingkungan selama Otonomi Daerah

      Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan (growth) akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sumberdaya akan dieksploitasi secara masif demi mengejar target pertumbuhan dan pendapatan daerah. Kegiatan pengolahan sumberdaya alam tidak memperhitungkan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan.Salah satu tantangan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah pembangunan ekonomi yang tidak merusak lingkungan.Pembangunan dianggap tidak berhasil apabila justru menimbulkan kerusakan bagi alam (Budiman,2000).
            Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam di Indonesia antara lain kerusakan hutan, banjir, tanah longsor, lahan kritis dan pencemaran lingkungan.Pembangunan sering mengabaikan aspek lingkungan karena orientasinya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).Kegiatan pembangunan belum memperhitungkan daya dukung dan daya tampung suatu ekosistem. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang tidak tepat dan melebihi daya dukung dan daya tampung akan menyebabkan bencana alam dan penurunan produktivitas SDA. Hal ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti penurunan kualitas hidup, kelangkaan sumberdaya, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas pembangunan secara keseluruhan di suatu wilayah.
            Hutan di Indonesia merupakan salah satu hutan hujan tropis yang masih alami sehingga mempunyai peran penting dalam lingkungan dunia. Hutan tropis di Indonesia nomor 3 terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo (FWI,2014). Kegiatan sektor ekonomi dan pembalakan liar menyebabkan luasan hutan di Pulau Kalimantan, Papua dan Sumatera semakin berkurang.Pulau-pulau tersebut menyimpan potensi komoditas tambang yang strategis seperti emas, batubara dan migas.Komoditas tersebut mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian daerah dan nasional.Tutupan hutan alam pada tahun 2009 mencapai 87 juta hektar, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 82,49 juta hektar. Luasan hutan di indonesia berkurang 1,13 juta hektar tiap tahun (FWI,2014). Luasan hutan yang semakin sempit berarti mengurangi fungsi lindung di pulau-pulau tersebut.Gambar 1 menunjukkan deforestasi tiap-tiap region di Indonesia tahun 2009-2013.

Gambar 1
Deforestasi 2009-2013 (Ha)

Tantangan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Daerah
Sumber : Forest Watch Indonesia,2014
       
     Wilayah berhutan alam yang dibebani izin pada tahun 2013 mencapai 31,64 juta hektar. Wilayah terluas berada di Pulau Kalimantan 13 juta hektar dan Papua seluas 11 juta hektar (FWI,2014). Forest Watch Indonesia memprediksikan akan terjadi penurunan kualitas dan kuantitas hutan di Indonesia. Hal ini dapat berdampak terhadap eksositem di Pulau Kalimantan dan Papua.Wilayah berhutan alam di Indonesia yang tidak dibebani izin pada tahun 2013 mencapai 50,85 juta hektar.Hutan semakin berkurang karena alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan.Komoditas tambang dan kebun, terutama kelapa sawit, memberikan kontribusi besar kepada pendapatan daerah.Banyak pemerintah daerah mengajukan perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi sehingga dapat dimanfaatkan untuk sektor ekonomi.Hutan di negara ini juga berkurang karena illegal loging dan pembakaran hutan.Pembakaran hutan dilakukan karena lebih murah biayanya dibandingkan pembukaan lahan secara manual.Ironisnya, pelaku hanya dihukum dengan ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera (FWI,2014).       
Terdapat beberapa dampak akibat deforestasi antara lain konflik sumberdaya alam, kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, gangguan keseimbangan hidrologi, bencana alam dan pemiskinan masyarakat di sekitar hutan (FWI,2014).Luasan hutan yang semakin sempit mengganggu habitat flora dan fauna sehingga jumlah populasinya semakin berkurang.Populasi Harimau Sumatera jumlahnya hanya 250 ekor karena habitatnya sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit (IUCN dalam FWI, 2014).Kejadian bencana alam terutama banjir dan longsor, meningkat dari tahun 2000-2014 (BNPB dalam FWI,2014). Bradshaw dkk menyatakan bahwa penurunan tutupan hutan sebanyak 10 % akan meningkatkan frekuensi banjir 4 -28 %  (FWI,2014). Ketimpangan dalam akses sumberdaya hutan menjadi salah satu yang harus dikhawatirkan.Data Forest Watch Indonesia mencatat bahwa pengusaha diberi lahan sebesar 40 juta hektar, sedangkan rakyat hanya 200.000 hektar (FWI,2014).
Salah satu kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.Kegiatan penggalian tambang sering tidak memperhatikan aspek lingkungan. Banyak pengusaha tambang tidak memenuhi kewajibannya terhadap kondisi lingkungan di kawasan pertambangan seperti reklamasi (FWI,2014). Reklamasi bermaksud untuk mengembalikan atau memulihkan fungsi ekosistem kawasan.Hal ini sering diabaikan oleh pengusaha karena alasan biaya yang mahal.Ironisnya, pemerintah hampir tidak pernah memberikan sanksi atau hukuman kepada pengusaha pertambangan. Keuntungan dari pertambangan dinikmati oleh pengusaha akan tetapi masyarakat yang terkena dampak negatif. Kerusakan hutan berarti berkurangnya wilayah resapan air dan fungsi “paru-paru” dunia.Kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk kedzaliman terhadap alam dan sesama manusia.Salah satu contoh kasus adalah rusaknya cagar alam di Morowali akibat pertambangan nikel (FWI,2014). Gambar 2 menunjukkan kerusakan hutan dan pembangunan yang tidak memperdulikan aspek lingkungan.
Gambar 2
Kerusakan hutan dan pembangunan di wilayah resapan air

kerusakan pantai oleh pembangunan
Sumber : alamendah.org dan proletarman.files.wordpress.com
           
Kondisi lingkungan semakin mendapatkan tekanan sejak perubahan sistem pemerintahan menjadi otonomi daerah (Hadi, 2012).Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk kreatif mencari pendapatan daerah sehingga terlepas dari ketergantungan pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan menganggap sumberdaya alam semata-mata menjadi aset daerah. Orientasi pemda menjadi fokus untuk aspek ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumberdaya alam akan dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan aspek daerah. Hal ini disebabkan karena indikator keberhasilan otonomi daerah adalah pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Indikator keberhasilan otonomi daerah belum memperhitungkan aspek keberlanjutan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan.Komitmen dan political will dari pemerintah serta kerjasama dari semua stakeholder menjadi aspek penting untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Pembangunan jangan diproyeksikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok akan tetapi kepentingan umum.

Instrumen implementasi Pembangunan Berkelanjutan

      Salah orientasi dalam pembangunan ekonomi akan mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah harus mengubah orientasi pembangunan ekonomi untuk menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Hal ini untuk menjamin ketersediaan sumberdaya untuk kehidupan generasi masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang dapat digunakan untuk orientasi baru dalam pembangunan ekonomi.
            Konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan instrumen untuk diterapkan dalam pernecanaan pembangunan ekonomi.Instrumen tersebut sebagai pengendalian pembangunan ekonomi agar sesuai koridor lingkungan.Terdapat 3 instrumen yang dapat digunakan yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan AMDAL. Penjelasan secara lengkap adalah sebagaiberikut :

1.      Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang mengevaluasi pengaruh lingkungan dan menjamin diintegrasikannya prinsip berkelanjutan dalam proses pembangunan (KLH,2007). KLHS mempunyai peran strategis dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi aspek-aspek lingkungan. Seluruh pembuatan dokumen perencanaan pembangunan harus merujuk kepada KLHS. Hal ini agar perencanaan pembangunan di suatu daerah sesuai dengan kondisi lingkungan dan mengintegrasikan konsep berkelanjutan
KLHS mempunyai 3 nilai penting dalam aplikasinya yaitu keterkaitan, keseimbangan dan keadilan.Setiap pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan (UU no 32 tahun 2009).Terdapat 6 tipe aplikasi KLHS yaitu untuk RTRW, RPJPD/RPJMD, perkotaan, sektoral dan kebijakan. Penyusunan KLHS untuk mengkaji aspek lingkungan dalam lingkup makro (Brontowiyono,2010). Selama ini kajian lingkungan hanya dalam lingkup mikro atau proyek dengan AMDAL sehingga belum mencakup lingkup makro.Hal ini dikarenakan apabila salah satu bagian eksosistem rusak, akan berdampak terhadap ekosistem secara keseluruhan.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
RTRW merupakan rencana pemanfaatan ruang suatu daerah dalam 20 tahun yang akan datang. Aspek legal dari RTRW adalah Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.Tujuan penataan ruang adalah keharmonisan antara lingkungan alam dengan buatan, pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan (UU no 26 tahun 2007).Tata ruang terdiri dari pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis, pengendalian, pemanfaatan dan sanksi.RTRW disusun dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan dan zonasi.Aspek lingkungan dibahas dalam pola ruang, pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Penyusunan kawasan lindung disusun terlebih dahulu dibandingkan kawasan budidaya.Hal ini bertujuan untuk melindungi kawasan yang berfungsi untuk konservasi. Kawasan lindung dalam tata ruang antara lain  hutan lindung, sempadan pantai, RTH, sempadan sungai, kawasan rawan bencana dan sebagainya. RTRW memiliki posisi strategis dalam proses perizinan pemanfaatan ruang (Muta’ali, 2013). Perizinan pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan fungsi tata ruang yang telah ditetapkan.Kondisi tersebut untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya di wilayah konservasi.Gambar 3 menunjukkan contoh pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Gambar 3
Rencana Pola ruang Kabuparen Bangka selatan tahun 2011-2031

peta kerusakkan lingkungan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bangka Selatan


3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting dari suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (UU no 32 tahun 2009). Suatu kegiatan atau proyek wajib menyusun AMDAL untuk proses perizinan. Dokumen tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan lolos atau tidaknya suatu proyek.Hal ini untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan atau proyek terhadap lingkungan.
                        Pelaksanaan AMDAL yang sesuai dengan aturan akan mendapatkan hasil yang optimal sehingga mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi (Mukono, 2005). Hal tersebut untuk melestarikan sumberdaya alam sehingga kegiatan ekonomi dapat berkelanjutan. Syarat keberhasilan implementasi AMDAL di daerah antara lain 1) Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada dan 2) Implementasi AMDAL secara professional, transparan dan terpadu (Mukono, 2005). Pelaksanaan AMDAL harus melibatkan semua stakeholder terkait sehingga tiadak ada pihak yang dirugikan.Pemerintah dan pemerintah daerah harus berani tidak mengeluarkan izin suatu proyek apabila tidak lolos AMDAL. Ketegasan dan komitmen diperlukan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
      3 Instrumen tersebut menjadi ujung tombak dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di masa otonomi daerah.Konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan insturmen tersebut akan berdampak kepada kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Instrumen tersebut juga menjadi peringatan bagi pihak yang berniat melanggar peraturan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam.Pembangunan harus memperhatikan efek jangka panjang, tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

4.      KESIMPULAN DAN SARAN

      Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian di makalah adalah sebagai berikut :
  1. Terjadinya kerusakan lingkungan yang masif di beberapa lokasi akibat kepentingan pembangunan ekonomi. Aspek lingkungan, sosial, budaya dan sebagainya relatif diabaikan dalam proses pembangunanKepentingan ekonomi tersebut antara lain pertambangan dan perkebunan.
  2. Dokumen KLHS, RTRW, dan AMDAL menjadi instrumen implementasi untuk pembangunan berkelanjutan. Komitmen dan ketegasan terhadap pelaksanaan dokumen-dokumen tersebut akan membawa Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan.
  3. Saran untuk penelitian terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :
  4. Penelitian lebih lanjut mengenai komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan dokumen-dokumen tersebut. Penelitian lainnya terkait dengan efektivitas implementasi dokumen tersebut untuk mengurangi kasus-kasus kerusakan lingkungan.
Sumber: Disesuaikan dari tulisan Gilang Adinugroho, Magister Geografi, Fakultas Geografi UGM
Makalah ini disampaikan dalam Seminar Call For Paper dengan tema: 
“Seeking the Peace and Prosperity of Our Nation” Yang dilakukan oleh 

Keluarga Mahasiswa Kristiani Pascasarjana (KMK PS) UGM


Referensi

Baiquni, M. 2004. Membangun pusat-pusat di Pinggiran : Otonomi di Negara Kepulauan. Yogyakarta : ideAs dan PKEK.

Brontowiyono, Widodo; Lupiyanto, Ribut & Wijaya Dona. 2010. KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Disampaikan Simposium Nasional 2010 : Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Forest Watch Indonesia.2014.Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013.Jakarta : FWI.

Hadi, Sudharto P. 2012. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press.

Himpunan Pemerhati Lingkungan Indonesia.Tanpa tahun.Potensi Tambang Indonesia.dapat diakses di http:// www. hpli. org/tambang.php.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jakarta : KLH.

Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Mukono, HJ. 2005. Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.Jurnal Kesehatan Lingkungan. Volume 2 No 1 Hal 19-28.

Muta’ali, Lutfi. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Kota.Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi.

Pregiwati, Lilly Aprilya. 2015. Potensi sektor kelautan di Indonesia Menjanjikan. Dapat diakses di http://kkp.go.id/index.php/pers/potensi-sektor-kelautan-indonesia-menjanjikan/.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel