Perlindungan Ham Masyarakat Hukum Adat Melalui Penguatan Prinsip Perizinan Pertambangan Di Indonesia

PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENGUATAN PRINSIP PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA


Pokok Bahasan:

1) Latar belakang
2) Landasan teori
3) Hak Asasi Manusia
4) Pelanggaran HAM
5) Masyarakat Hukum Adat
6) Perizinan
7) ANALISIS
8) Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia
9) Pelanggaran Hak Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang baik
10) Pelanggaran Hak Penentuan Nasib Sendiri (self-determination)
11) Pelanggaran terhadap Hak untuk Bebas dari Ketakutan
12) Pelanggaran Terhadap Hak untuk Hidup
13) Subjek Hukum di Pengadilan HAM
14) Penguatan Izin Pertambangan Dapat Dijadikan Sebagai Sarana Untuk 15) 15) Perlindungan Ham Di Indonesia
17) Menghapus pola pelayanan satu atap.
18) Memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
19) Dokumen AMDAL.
20) Acara persiapan/Inspraak.
30) Pengawasan.
40) Pembuatan kerja sama harus berdasar Undang-Undang.


1.      LATAR BELAKANG

Kehadiran perusahaan multinasional asing di Indonesia dalam mengelola Sumber daya Alam (SDA) memang sangat bermanfaat selain untuk menambah pendapatan negara (APBN)[1], juga meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bahkan untuk mencapai hal itu, pemerintah membuat kebijakan melalui paket-paket kebijakan dan melakukan kunjungan ke negara tetangga agar para investor bersedia menanamkan sahamnya di Indonesia. Meskipun kebijakan tersebut pada asasnya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (the general principles of law), baik itu dari segi kecermatan maupun kemanfaatan. Namun demi mengejar pendapatan, pemerintah rela mengorbankan kepentingan sosial jauh di bawah kepentingan investasi. Selain efek positif adanya perusahaan multinasional yang menambah pendapatan negara, terdapat juga dampak negatifnya yaitu kebijakan dan operasi perusahaan multinasional sering dipandang sebagai sumber malapetaka sosial yang bermuara pada pelanggaran hak asasi manusia masyarakat setempat di perusahaan tersebut berdiri.[2]
Isu HAM di Indonesia menjelang abad ke-21 telah bergeser dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah masa orde baru menjadi isu pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional atau yang sering dikenal sebagai corporate crime, karena eksploitasi SDA berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran HAM.[3] Banyak kasus pelanggaran HAM oleh pelaku usaha yang terjadi dalam bentuk pencaplokan tanah masyarakat adat yang dari setiap tahun sering terjadi. Mulai dari diusirnya masyarakat adat Papua yaitu masyarakat adat Komoro dan Amungme yang berlokasi di sekitar penambangan emas PT. Freeport Indonesia, selain itu ada juga ada kasus teluk Bintuni oleh perusahaan pengembang proyek ladang Gas Tangguh yang beroperasi tanpa adanya persetujuan masyarakat adat Sumuri yang berakibat tewasnya 48 orang suku tersebut, dan kasus pembangunan Bandara Wamena di Kecamatan Wamena. Kasus ini muncul karena ketidakjelasan soal ganti rugi tanah ulayat milik Suku Wamena yang dipakai untuk pembangunan bandara.
Di Kalimantan, terdapat kasus suku Dayak di Kabupaten Suriyan, Kalimantan Tengah. Mereka menuntut hak tanah ulayatnya karena tanah yang mereka tempati diperoleh turun menurun namun dicaplok oleh pengusaha bermodal besar dan sebagian oknum pemerintah setempat. Sementara itu, di Sulawesi ada sengketa tanah adat di Luwu Timur, Sulwaesi Selatan yang melibatkan masyarakat setempat melawan perusahaan tambang asing PT. Internasional Nikel Indonesia (INCO). Kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus Mesuji yang terjadi antara tahun 2009-2011 di Lampung yang diadukan masyarakat ke DPR RI pada Desember 2011. Warga Mesuji mengadukan peristiwa pembunuhan sekitar 30 warga desa di sekitar perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)/Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan 9.085 hektar tanah adat ke masyarakat seperti yang telah disepakati pada masa pemerintahan Gubernur Sumut pada 24 Mei 1980. Tanah yang dijanjikan terletak di kabupaten Langkat dan kabupaten Deli Serdang.
Padahal, hak asasi bagi masyarakat Indonesia telah dijamin dalam konstitusi yaitu di Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menyangkut life, liberty and property dan juga telah diratifikasinya Universal Declaration of Human Rights menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia. Bahkan dalam Pasal 18B UUD 1945, negara telah mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat hukum adat yang bertempat di sekitar daerah ekstraksi pertambangan masih belum dapat menikmati hak-hak asasinya.
Selain itu adanya undang-undang yang politik hukumnya lebih memihak negara Indonesia ternyata belum mampu membendung dominasi kekuatan hukum perusahaan multinasional. Sebagai contoh PT Freeport Indonesia dalam pendiriannya tidak berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, justru perjanjian kerja sama dengan pemerintah Indonesia dilakukan melalui Kontrak Karya meskipun pada waktu itu belum keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Melihat hal itu, PT. Freeport Indonesia pada prinsipnya telah mengabaikan pokok perizinan dalam undang-undang penanaman modal asing berupa tidak adanya izin izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan lingkungan hidup (H.O) dan dokumen AMDAL untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul di masa depan. Padahal izin digunakan sebagai sarana pengendalian tingkah laku manusia yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang lahir dari izin sehingga aktivitas tertentu dapat dilakukan jika sudah memiliki izin.
Lebih jauh lagi, ratifikasi deklarasi HAM sedunia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jounto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ternyata tidak mengakomodir perusahaan (korporasi) sebagai subjek hukum untuk dapat diadili di pengadilan HAM. Hal ini yang kemudian menimbulkan permasalahan yuridis, yaitu ketika PT. Freeport Indonesia melakukan pelanggaran HAM secara masif terhadap masyarakat adat Papua namun tidak bisa diadili dan justru menjadi tanggung jawab negara, dan hal ini berlangsung secara terus menerus hingga era reformasi ini.

     B.     LANDASAN TEORI

1.      Hak Asasi Manusia

Pemikiran mengenai hak asasi manusia dimulai dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME yang secara kodrati dianugerahi hak yang disebut hak dasar, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya.[6] Melalui hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi hak klasik sebagaimana dijadikan landasan dalam ratifikasi undang-undang hak asasi manusia di ungkapkan oleh Cranston[7]:
A human rights by definition si a universal moral Rights, something which alk men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which si owing to every human being simply because he (she) is human.

Pada setiap hak juga melekat kewajiban, sehingga selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM)[8]. Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia
Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, dan penganiayaan atau perlakuan lainnya yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh tuhan. Hak asasi sendiri merupakan salah satu tiang yang sangat penting dalam tegaknya sebuah negara yang berdasarkan atas hukum.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

2.      Pelanggaran HAM

Dalam Rome Statute of The International Criminal Court Tahun 1998 (Statuta Roma Tahun 1998) art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi:
The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of Concern to the international community as a whole. The Court has Jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes:
a.      The crime of genocide;
b.      Crimes against humanity;
c.       The crime of aggression;
Selanjutnya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dijelaskan dalam art 7 Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat unsur-unsur yang dibagi menjadi:
a.       Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas (widespread)
b.      Atau Sistematik (systematic) yang ditujukan kepada penduduk sipil.
c.       Adanya pengetahuan (with knowledge)
Sedangkan pengertian berbeda diatur di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, disebutkan:
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

3.      Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah (teritorial), keturunan (geneologis) serta wilayah dan keturunan (teritorial geneologis), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lain.[9] Menurut Konvensi ILO Tahun 1989, Masyarakat Adat adalah “masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan merek a dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus .[10]
Secara yuridis-normatif, pilihan hukum atau model pengakuan masyarakat hukum adat disokong oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyusun pondasi hukum terhadap pengakuan hak ulayat, setelah sebelumnya Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan dasar konstitusional. UUPA  mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.[11] Sementara itu, Undang-Undang kehutanan memberikan kriteria tersendiri yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat hukum adat yaitu:
a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);

b. kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; 

e. dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebut  ketentuan lebih jauh diatur di dalam Undang-Undang HAM pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.” Ayat (2): “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.”



4.      Perizinan

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Sehingga izin dapat disebut juga sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyengit perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.[12]
Secara yuridis karakter dari izin adalah konstitutif yaitu adanya hak dan kewajiban yang lahir dari izin sehingga aktivitsas tertentu dapat dilakukan jika sudah memiliki izin.[13] Izin adalah instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku warga masyarakat.[14] Namun, telah terjadi pergeseran dari izin sebagai sarana mengatur tingkah laku masyarakat menjadi izin sebagai sumber pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan ketika pemerintah menyederhanakan izin menjadi  pola pelayanan satu atap (one stop service), padahal sesuai karakternya izin adalah norma yang saling berhubungan. Sehingga meskipun secara formil pelayanan satu atap mempersingkat waktu perizinan, namun secara materiil telah mengabaikan substansi dan penegakan hukumnya.
Menurut Ten Berge, dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan berupa[15]:
1.Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas tertentu
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi objek tertentu
4. Hendak membagi benda yang sedikit
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

     C.    ANALISIS

1.      Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia

Pada akhir 1990-an, survei yang dilakukan Pricewaterhouse menyatakan bahwa kalangan perusahaan yang memberi perhatian pada isu HAM hanya 48 persen, dan mereka lebih memerhatikan isu lain yang hangat ketika itu, seperti lingkungan (73 persen), kesehatan dan keselamatan kerja (70 persen), ekonomi dan sosial (66 persen), standar buruh dan kondisi kerja (69 persen), dan pembangunan berkelanjutan (54 persen).[16]
Perusahaan multinasional khususnya dalam bidang pertambangan selain sebagai penyalur pendapatan negara, penyalur lapangan kerja namun juga sebagai penyalur pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa peran perusahaan yang menyebabkan suku Aborigin terusir dari daratan Australia dan suku Indian terusir dari daratan Amerika. Tidak terkecuali Indonesia, suku Papua hidup sengsara diatas emas mereka sendiri dengan adanya perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia yaitu Freeport McMoran Inc, dari Amerika Serikat.
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan PT Freeport Indonesia telah terstruktur dengan sangat baik yaitu dimulai dari mengadakan kerjasama dengan pemerintah membentuk payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yaitu secara substansi seharusnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1954. Selain itu, dengan dibuatnya perjanjian kerja sama dalam bentuk Kontrak Karya menjadikan kedudukan antara investor dengan pemerintah Indonesia sejajar, sehingga PT Freeport sebagai perusahaan multinasional yang menanamkan modal di Indonesia tidak bisa tunduk pada hukum Indonesia.
kontrak karya ini yang kemudian membuat PT. Freeport sewenang-wenang dalam menjalankan ekstraksi tambangnya di tanah Papua dan menyebabkan terusirnya suku Amungme sebagai pemilik tanah ulayat pegunungan Ertsberg dan Grashberg. Beberapa pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh PT. Freeport selama kurun waktu 50 tahun ini di antaranya:

    a.      Pelanggaran Hak Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang baik

Terlepas dari masalah yang dihadapi oleh suku Amungme, jelas bahwa masyarakat hilir, sebuah suku yang dikenal sebagai Komoro, banyak mengeluh tentang hilangnya hutan hujan di dataran rendah di bawah tambang yang menjadi tempat pembuangan tailing. Saat ini, perusahaan mengakui bahwa 30 kilometer persegi hutan sudah mati. Pada awalnya, kawasan ini pernah menjadi kebun subur bagi orang Komoro. Namun kini mereka dipindahkan secara paksa dan lahannya digunakan untuk dijadikan jalan demi menunjang sarana transportasi bagi kebutuhan tambang.
Potensi dampak air asam dari limbah tambang sangat merugikan. Mereka telah menghancurkan ekosistem sungai. Tingkat keasaman (pH) yang berubah di Sungai Ajkwa telah membatasi pertumbuhan organisme mikroba sebagai sumber makanan utama di bagian bawah rantai makanan. Apabila air sungai diminum dengan tingkat debu yang tinggi maka akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit bagi kesehatan masyarakat sekitar. Lingkungan yang asam juga akan menyebabkan kematian biologis sebagian besar wilayah, termasuk Taman Nasional Lorentz, yang terletak hanya beberapa mil ke arah timur.
Di awal pendiriannya, PT Freeport Indonesia ternyata tidak membuat dokumen AMDAL sebagai acuan tentang dampak yang diakibatkan dari penambangan tersebut. Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, terungkap bahwa bahwa tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatik. Pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Freeport telah melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air Pasal 4 “Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.”  Pasal 5, “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.” Bahkan sejumlah spesies aquatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport. Menurut perhitungan Greenomics Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Rp 67 trilyun.[17]
Selain itu, aktivitas tambang yang dilakukan banyak merugikan masyarakat sekitar, padahal sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Freeport telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas pemerintah karena dapat mengancam kelestarian lingkungan dan melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini mengakibatkan PT Freeport telah melanggar sedangkan undang-undang yaitu Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi; “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan pelanggaran hak hidup dalam pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

           b.      Pelanggaran Hak Penentuan Nasib Sendiri (self-determination

Hak tanah adat yang dimiliki oleh individu, keluarga atau suku tidak diakui karena telah diberi label perusahaan pertambangan. Akibatnya, dasar dari organisasi sosial masyarakat adat ditolak. Meskipun telah diadakan Perjanjian pada Januari tahun 1974 antara PT. Freeport dan suku Amungme, namun hal itu tidak cukup untuk mengembalikan kembali kehidupan suku amungme yang dulu. Padahal hak adat telah dijamin di dalam konstitusi yaitu di Pasal 18 Undang-Undang dasar Tahun 1945. Selain itu, dijamin juga dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pkok Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak menguasai Negara atas bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan adalah dalam hal hukum publik dan hal ini dapat dikuasakan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat”. Ketentuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 Undang-Undang dasar tahun 1945.
Akibat dari adanya pertambangan tersebut, suku Amungme diusir dari hutan tempat mereka bermukim dan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri karena sampai saat ini masih bergantung dari dana CSR. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Ham sedunia sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Sebagai perusahaan multinasional, tentunya PT Freeport mengetahui aturan ini, ditambah lagi negara asal PT. Freeport yaitu Amerika sebagai pemrakarsa adanya deklarasi hak asasi sedunia dan juga mengakui adanya Rome Statute of The International Criminal Court 1998.

         c.       Pelanggaran terhadap Hak untuk Bebas dari Ketakutan 

Seperti telah diketahui bersama bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua atas kehadiran PT. Freeport yang telah mengeruk jutaan ton emas dan perak tanah Papua tidak sebanding dengan pembangunan dan kesejahteraan yang ada. Hasil keuntungan yang diambil dari pajak hanya dinikmati oleh segelintir pejabat di lingkungan pemerintahan pusat, sementara itu tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan di Papua masih cukup tertinggal. Oleh sebab itu maka muncul suatu komunitas/kelompok yang menginginkan untuk keluar dari Negara Kesatuan republik Indonesia dan mendirikan negara Papua Merdeka lewat Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Organisasi Papua Merdeka menebarkan aksi teror dan ketakutan di tengah masyarakat Papua, karena mereka tidak segan untuk menggunakan senjata api kepada siapa saja yang menentang kehendak mereka untuk mendirikan negara Papua. Perlawanan rakyat Papua yang memprotes  hasil “act of free choice” dalam bentuk berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM)  yang diakibatkan karena berlangsungnya operasi-operasi militer di wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai kantong-kantong gerakan OPM. Ribuan pasukan militer diturunkan di wilayah-wilayah tersebut, kebebasan rakyat dipasung dan pembantaian terhadap rakyat pun digelar. Operasi-operasi militer tersebut antara lain; Kasus Biak (1970 s/d 1980), Kasus Wamena (1977) dan Kasus Jayapura (1970 s/d 1980) serta Kasus 1984 di mana Arnold C. Ap dan Eduard Mofu, dua seniman Papua dibunuh dan 12 000  penduduk kemudian mengungsi ke Papua New Guinea.
Kehadiran OPM di tengah-tengah masyarakat Papua tentu saja telah menimbulkan suasana ketegangan dan ketakutan masyarakat. Padahal sebagaimana telah diamanatkan di dalam pembukaan Konstitusi, tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah”...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Di samping itu, ketakutan yang dialami oleh masyarakat Papua telah mengabaikan tujuan awal dari deklarasi HAM sedunia sebagaimana pernah disampaikan oleh F.D. Roosevelt dalam pidatonya 6 Januari 1941 mengenai empat kebebasan yang salah satunya adalah bebas dari rasa takut (freedom to fear).

        d.      Pelanggaran Terhadap Hak untuk Hidup

Konsepsi awal HAM adalah dengan menempatkan hak alamiah sebagai hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun juga kecuali oleh Tuhan YME, yaitu hak untuk hidup (freedom to life) yang dibawa manusia sejak lahir. Kehadiran OPM sebagai bentuk aksi penolakan penambangan di Grasberg menjadikan pemerintah Indonesia berbuat nekat dengan mengirimkan kekuatan militernya berupa TNI dan POLRI (ABRI) untuk menumpas pemberontak OPM. Tercatat sejak era orde lama hingga tumbangnya era orde baru puluhan agresi militer Indonesia dikerahkan untuk menumpaskan pemberontakan OPM. Jumlah korban akibat agresi tentara Indonesia belum dapat diketahui dan diperkirakan mencapai puluhan ribu korban jiwa.
Selain itu, sikap acuh PT. Freeport terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar telah menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Ketika pertambangan sudah menghasilkan berjuta ton emas dan keuntungan milyaran dolar amerika, namun sarana dan prasarana yang ada di sekitar masyarakat masih minim. Kesehatan, pendidikan dan air bersih masih jauh dari kata layak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak pedulinya Freeport termasuk sebuah bentuk kejahatan genosida yang berlangsung secara perlahan-lahan dan sistematis.

2.      Subjek Hukum di Pengadilan HAM

Di dalam hukum dikenal adanya subjek hukum yaitu orang dan Badan Hukum, subjek hukum membawa hak dan kewajiban. Permasalahan yang ada dalam Undang-Undang HAM adalah karena adanya aturan yang kabur/ambigu mengenai subjek HAM yang dapat dibawa menuju pengadilan HAM apabila diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terstruktur, sistematis dan masif. Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM menggunakan frasa setiap orang yang sebenarnya menunjuk pada perseorangan dan/atau jabatan, oleh karena itu tidak mungkin untuk bisa menghukum PT Freeport atas pelanggaran kemanusiaan. Oleh karena itu, pada akhir 1990-an juga muncul istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Istilah ini lahir dari perdebatan panjang tentang peran perusahaan di dalam masyarakat. Sekarang istilah ini menjadi agenda utama para akademisi, pembicaraan di banyak pertemuan dan konferensi, yang diinisiasi oleh perusahan, Organisasi internasional, dan pemerintah. Gagasan tentang CSR makin mendekatkan wacana bisnis dengan HAM.[18]
Hingga saat ini negara masih dianggap sebagai aktor penanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia dan negara dianggap sebagai pemangku kewajiban HAM internasional (state responsibillity). Paradigma tersebut menjadi landasan berbagai kaidah hukum perjanjian HAM internasional, misalnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam dua kovenan tersebut, negara dan bukan aktor manapun bertanggung jawab untuk melindungi HAM. Dengan demikian, perusahaan atau badan hukum lain dinilai bukan subjek dalam hukum HAM, baik sebagai pemangku kewajiban (duty holder) maupun sebagai pemangku hak (rights holder).[19] Dalam paradigma lama tersebut, perusahaan atau badan hukum lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (legal responsibillity) untuk menghormati HAM. Paradigma lama ini kemudian mengabaikan fakta mutakhir tentang hadir dan menguatnya perusahaan-perusahaan multinasional yang baik langsung atau tidak langsung, terlibat dalam pelanggaran HAM di negara berkembang.[20] Melihat hal demikian, penulis menggunakan analogi hukum untuk mendeskripsikan apakah perusahaan sebagai subjek hukum di pengadilan HAM ataukah tidak.
Paradigma baru merebak di tengah ketidakpuasan komunitas internasional karena pembebanan tanggung jawab HAM yang hanya bertumpu kepada negara tidak lagi memadai. Seiring dengan meningkatnya peran dan kekuatan ekonomi dan politik perusahaan multinasional, muncul desakan untuk membangun paradigma baru yang mulai mempertimbangkan aktor non negara, dalam hal ini perusahaan multinasional. Menurut paradigma baru ini, perusahaan multinasional atau badan-badan hukum lain di luar negara dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum (legal responsibillity) atas pelanggaran HAM yang mungkin mereka lakukan.[21]
Pengalaman gugurnya gugatan HAM terhadap perusahaan multinasional mendorong adanya perluasan konsep liability untuk pelanggaran HAM agar perusahaan multinasional dapat dimintai pertanggung gugatannya dengan dasar hukum perjanjian HAM internasional. Argumen pertama berlandaskan pada Universal Declaration of Human Rights yang menyebutkan bahwa “every individual and every organ of society society to play their part in securing the observance of human rights.” Perusahaan yang dikategorikan sebagai “organ of society society” memiliki tanggung jawab untuk “promoting and securing those human rights set forth in the Universal Declaration”.[22]
Di dalam hukum dikenal adanya beberapa penafsiran hukum, yaitu penafsiran yang digunakan untuk mengejawantahkan aturan/norma yang terkandung di dalam setiap pasal dalam undang-undang. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang HAM di Indonesia menggunakan kata “setiap orang”, orang dalam bahasa hukumnya disebut “persoon” dan dibagi menjadi dua yaitu orang (naturalijke persoon) dan Badan Hukum/korporasi (rechts persoon).[23] Selanjutnya, gambaran terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (fysieke dader) meskipun dalam hukum pidana modern terutama di lingkungan sosial, ekonomi seorang melakukan kejahatan tidak selalu perlu melakukan kejahatannya secara fisik. Perbuatan yang dilakukan korporasi (Badan Hukum) selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia yaitu direksi/manajemen. Maka, pelimpahan pertanggungjawaban manajemen menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi atau dikenal sebagai pelaku fungsional (functionale dader).[24]
Perlu diperhatikan juga oleh para pengamat HAM saat ini adalah dengan adanya Kontrak Karya antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia menjadikan kedudukan hukum mereka menjadi seimbang, artinya tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi meskipun PT. Freeport mewakili Badan usaha sedangkan pemerintah mewakili Badan Hukum negara. Artinya, secara hukum perjanjian dan hukum kontrak, PT Freeport termasuk juga dalam subjek hukum di dalam undang-undang HAM Indonesia dan Undang-Undang HAM sedunia. PT Freeport dapat diadili di mahkamah HAM Internasional atas pelanggaran kemanusiaan yang telah dilakukan kepada masyarakat Papua selama ini. [25]

3.   Penguatan Izin Pertambangan Dapat Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Perlindungan Ham Di Indonesia

Sudah penulis sampaikan sebelumnya bahwa karakter dari izin adalah konstitutif, artinya hak dan kewajiban lahir dari adanya izin. Aktivitas tertentu hanya mungkin dilakukan kalau sudah ada izin.[26] Namun, telah terjadi pergeseran dari izin sebagai sarana mengatur tingkah laku masyarakat menjadi izin sebagai sumber pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan ketika pemerintah menyederhanakan izin menjadi  pola pelayanan satu atap (one stop service), padahal sesuai karakternya izin adalah norma yang saling berhubungan (gelede normsteling). Sehingga meskipun secara formil pelayanan satu atap mempersingkat waktu perizinan, namun secara materiil telah mengabaikan substansi dan penegakan hukumnya.
Demi mengejar investasi dan pemasukan kas negara, pemerintah sering membuat kebijakan yang hanya menguntungkan investor. Seperti misalnya dengan adanya Paket kebijakan yang mengabaikan izin-izin yang ada dan memangkasnya menjadi izin satu atap. Secara ekonomis, kebijakan semacam ini tepat digunakan untuk mempersingkat waktu perizinan dan investasi terutama perizinan pertambangan yang pada mulanya bisa berlangsung bertahun-tahun. Dikarenakan karakter dari izin sendiri adalah suatu norma berhubungan (gelede normsteling), artinya izin yang satu memerlukan izin-izin yang lain. Peraturan hukum yang digunakan sebagai landasan perizinan adalah legislasi dan regulasi yang saling berhubungan menunjuk pada pola kewenangan, prosedur, substansi maupun penegakan hukumnya.[27]
Berlakunya sistem otonomi daerah dengan memberi kekuasaan pada daerah seluas-luasnya telah menggeser konsep perizinan dari pusat menjadi ke daerah, dengan catatan bahwa izin yang menyangkut sumber daya alam tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini yang menjadikan izin sebagai norma yang saling berhubungan dari tingkat pusat ke daerah, dan daerah pada umumnya melayani izin dalam ranah yang lebih praktis seperti izin H.O, izin IMB dan dokumen AMDAL. Namun, dengan alasan investasi pemerintah kemudian memberlakukan sistem pelayanan satu atap yang memberi kemudahan dalam pengurusan izin dengan mengabaikan substansi perizinan. Seperti misalnya dengan ada pola pelayanan satu atap, maka mengurus izin H.O (gangguan lingkungan) dan IMB dapat dilakukan dalam waktu yang sama dihari yang sama. Hal ini justru tidak benar mengingat izin H.O harus dengan perencanaan yang matang dan tidak bisa dilakukan hanya dengan satu atau dua hari karena menyangkut orang banyak.
Dokumen AMDAL sebagai dasar/landasan untuk memprediksi akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya aktivitas tersebut sering kali dibuat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Akibatnya, ketika terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas tertentu justru pemerintah yang nantinya menanggung beban biaya untuk memulihkan kembali. Sebagai contohnya kasus Lumpur Lapindo yang menanggung beban adalah pemerintah pusat, padahal bencana tersebut adalah akibat aktivitas perusahaan yang melakukan pengeboran gas di tengah pemukinan masyarakat tanpa adanya analisa dokumen AMDAL yang jelas. Bencana Asap di Riau yang berlangsung hingga empat bulan lamanya telah melumpuhkan perekonomian masyarakat Sumatera dan mengakibatkan banyak korban dari segi materi maupun moril, belum lagi dampak kesehatan bagi masyarakat. Hal itu diakibatkan oleh tidak ketatnya proses perizinan pembukaan lahan sawit. Padahal seperti dijelaskan diatas, izin menimbulkan hak dan kewajiban.
Pada umumnya, sistem perizinan terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin) dan ketentuan yang berhubungan dengan izin.[28] Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang dari larangan itu dengan memberi izin harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya izin harus berdasarkan undang-undang, bukan undang-undang berdasar izin. Hal ini yang menjadi permasalahan yuridis dari kontrak karya PT. Freeport dimana Kontrak Karya ada terlebih dahulu daripada perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Ini membuktikan bahwa pemerintah dalam memberikan izin tidak berdasarkan asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana ada dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur). Seharusnya asas ini digunakan sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan, dengan tidak memperhatikan asas ini maka pemerintah telah melakukan pengkhianatan terhadap undang-undang.[29]
Tujuan dari perizinan sebagaimana disebutkan oleh Ten Berge salah satunya adalah mencegah bahaya bagi lingkungan. Oleh sebab itu, dokumen AMDAL menjadi acuan dan pedomannya, boleh tidaknya suatu wilayah dilakukan aktivitas eksploitasi sumber daya alam harus berdasarkan dokumen AMDAL yang dikerjakan secara ilmiah. Menjadi pertanyaan besar adalah apakah masyarakat Papua sudah diberi tahu adanya dokumen AMDAL dari PT Freeport?. karena penunjukan dokumen AMDAL kepada masyarakat adalah suatu kewajiban, oleh karena itu pemerintah berarti telah melakukan kesewenang-wenangan. Dalam perizinan dikenal juga adanya inspraak atau peran serta masyarakat yaitu musyawarah dengan pihak yang berkepentingan termasuk di dalamnya kewajiban mendengar dari pemerintah oleh masyarakat (dengar pendapat/public hearing).
Berdasarkan hal itu, penulis berpendapat bahwa di dalam pelaksanaan izin pertambangan harus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan perusahaan, yaitu dengan cara:

    a.       Menghapus pola pelayanan satu atap

   Meskipun kebijakan pelayanan satu atap dipakai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akan tetapi kebijakan ini dapat menimbulkan permasalahan yuridis di kemudian hari karena  tidak memenuhi asas kecermatan. Salah satu manfaat dari kebijakan pelayanan satu atap adalah pelayanan perizinan yang cepat dan tidak rumit, padahal karakter izin adalah norma yang saling berhubungan. Sehingga perlu dicermati adanya peraturan yang ada mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah dan peraturan menteri diperbolehkan ataukah tidak izin tersebut.

   b.      Memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik

    Dalam pemberian izin harus memperhatikan asas-asas ini, karena asas ini dijadikan dasar bagi pemerintah dalam membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

   c.       Dokumen AMDAL

   Salah satu kewajiban ketika adanya investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia adalah dengan menyertakan dokumen AMDAL. Dokumen ini merupakan kajian ilmiah terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat usaha tersebut terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari aktivitas yang dilakukan.

  d.      Acara persiapan/Inspraak

   Pihak berkepentingan dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses perizinan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendengar apa yang diinginkan masyarakat setelah aktivitas perusahaan tersebut ada. Sehingga tidak akan terjadi suatu tindak pidana kemanusiaan akibat terusirnya masyarakat oleh aktivitas usaha itu, termasuk ganti rugi.

  e.       Pengawasan

   Pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan izin harus memberikan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemohon izin, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan selama proses kegiatan/aktivitas tersebut. Selain itu untuk melindungi masyarakat yang ada di sekitar agar tidak menjadi korban kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan masif. Pengawasan bisa dilakukan dengan berkerjasama dengan LSM, Ombudsmen dan masyarakat.

   f.       Pembuatan kerja sama harus berdasar Undang-Undang

   Ini sangat penting dilakukan, yaitu pembuatan kerja sama harus berdasarkan ketentuan undang-undang agar kerja sama yang dibuat tidak hanya menguntungkan investor tetapi dengan mengorbankan masyarakat. Pembuatan kontrak karya dengan PT. Freeport salah satunya, Kontrak Karya tidak dikenal dalam hukum kontrak di Indonesia, dan isi kontrak karya secara nyatanya telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.
  
      Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

     D.    SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas maka dapat ditarik beberapa simpulan, di antaranya:
1.      Perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan secara terstruktur, sistematis dan masif terhadap masyarakat Papua selama hampir 50 tahun perusahaan itu menambang emas di Pegunungan Grasberg. Pelanggaran kemanusiaan yang dimaksud adalah pelanggaran hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, pelanggaran hak penentuan nasib sendiri (self-determination), pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari ketakutan  dan pelanggaran terhadap hak untuk hidup.
2.      PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan multinasional bisa dijadikan subjek hukum pengadilan HAM meskipun di dalam undang-undang HAM sedunia tidak dijelaskan perusahaan multinasional sebagai subjek hukum dari adanya pelanggaran HAM. Undang-Undang HAM yang ada sekarang ini hanya mengakomodir negara sebagai penanggung jawab dari adanya kejahatan kemanusiaan. Namun, dengan menggunakan analogi dan penafsiran hukum maka dapat diketahui bahwa perusahaan multinasional juga termasuk subjek hukum internasional, artinya dapat diadili di Mahkamah Internasional dari pelanggaran HAM yang dilakukan selama ini. Dalam hal ini pertanggungjawabannya adalah pada dewan direksi PT. Freeport.
3.      Perizinan dapat dijadikan instrumen dalam pencegahan terjadinya pelanggaran kemanusiaan yang disebabkan oleh perusahaan multinasional mengingat karakter perizinan yang konstitutif (menghasilkan hak dan kewajiban), yaitu dengan cara penguatan prinsip perizinan. Perjanjian kontrak kerja sama investor dengan pemerintah yang tidak memperhatikan aspek perizinan akan berakibat terjadinya ketidakadilan di masyarakat dan kesewenang-wenangan. Dalam perizinan harus juga memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, peran serta masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber: ZAKA FIRMA ADITYA, S.H. Magister ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 
Makalah ini disampaikan dalam Seminar Call For Paper dengan tema: 
“Seeking the Peace and Prosperity of Our Nation” Yang dilakukan oleh 

Keluarga Mahasiswa Kristiani Pascasarjana (KMK PS) UGM



      DAFTAR PUSTAKA
  • Asuardi, S. (n.d). kajian Yuridis kasus Tambang PT Freeport. Diambil dari https://sagamasuwardi.wordpress.com/2013/04/11/kajian-yuridis-kasus-tambang-pt-freeport-di-papua/
  • Cranston, M. (1973). What Are Human Rights?. New York: Basics Book.
  • Djatmiati, T. (2007). perizinan sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik, makalah disampaikan pada pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007, 
  • Dworkin, R. 1977. The Discretion Thesis. London: Oxford Press.
  • Hadjon, P. Dan Djatmiati, T. 2008. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  • Kasim, I. (2010). Tanggungjawab Perusahaan terhadap Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (paper dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM, tidak diterbitkan)
  • Marzuki, P.M. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
  • Mulyana, A. (2012). Mengintergrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktek Perusahaan. Jurnal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8(1), 265-281.
  • Pramesti, T.J. (n.d). Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Diambil dari http://hukumonline.com/klinik/detail/lt52bdff2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana
  • Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
  • Soegito. 2011. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes Press.
  • Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.\Sullivan. (2003). Business and Human Rights Dilemmas and Solutions. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing.
  • Sumardjani, L. (2001). Konflik Sosial Kehutanan. Jurnal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8(1), 229-245.
  • TBerge, T. (disunting Philipus M. Hadjon). (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
  • Westaway, J. (2012). Globalization, Transnational Corporations and Human Rights: A New Paradigm, International Law Research; 1(1), 145-180.


[1] Pada tahun 2016, APBN Indonesia telah mencapai Rp. 2000 Trilyun, hasil dari eksploitasi SDA menyumbang sekitar 30% APBN
[2] Jennifer Westaway, “Globalization, Transnational Corporations and Human Rights: A New Paradigm”, International Law Research; Vol. 1, No. 1; 2012.
[3] diperkuat oleh data pengaduan warga yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada Januari s/d November 2012, Komnas HAM menerima pengaduan terkait perusahaan sebanyak 1.009 berkas dari 5.422 berkas yang masuk. Perusahaan adalah aktor kedua setelah Polri (1.635 berkas) yang paling banyak diadukan oleh warga yang merasa hak-haknya dirampas. Dari pengaduan sebanyak ini, tiga isu terbanyak yang diadukan terkait sengketa lahan (399 berkas), ketenagakerjaan (276 berkas), dan lingkungan (72 berkas). Lihat Asep Mulyana, mengintergrasikan Ham ke dalam kebijakan dan praktek perusahaan, jurnal HAM, vol. 8 tahun 2012, h. 271.
[4]  Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h. 1.
[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 170.
[6] Soegito, 2011, Pendidikan Pancasila, Semarang: Unnes Press, h.123
[7] Cranston, M, 1973, What Are Human Rights?, New York, basics Book, h. 76.
[8] Terdapat 2 pendangan tentang HAM, pertama. Rights Deontological Style (hak klasik) menyangkut Life, Liberty and Property. Kedua, Rights teleological style (hak sosial), yaitu hak yang diberikan oleh hukum. Lihat Ronald Dworkin, 1977, The Discretion Thesis, h.30.
[9] Ter Haar dalam Lisma Sumardjani, 2001, Konflik Sosial Kehuatanan, Departemen Hukum dan Ham, h. 231
[10] ibid
[11] Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
[12] Ten Berge, (disunting Philipus M. Hadjon), 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, h. 2
[13] Tatiek Sri Djatmiati, perizinan sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik, makalah disampaikan pada pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007, h.1
[14] Ibid, h.2
[15] Ten Berge, Op.Cit. h. 4-5
[16] Geoffrey Chandler, ”The evolution of the Business and Human Rights Debate” dalam Sullivan, Business and Human Rights Dilemmas and Solutions, 2003 (Sheffield, UK: Greenleaf Publishing).

[17] https://sagamasuwardi.wordpress.com/2013/04/11/kajian-yuridis-kasus-tambang-pt-freeport-di-papua/
[18] Asep, OP. Cit. h.273
[19] Asep, OP.Cit, h. 274
[20]  Ifdhal Kasim, 2010, “Tanggungjawab Perusahaan terhadap Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya” (paper dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM, tidak diterbitkan) dalam Asep. Loc.cit.
[21] ibid
[22] Asep. Op.Cit. h. 275
[23] Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h.5 lihat juga Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, h.19-21.
[24] Tri Jaya Ayu Pramesti, http://hukumonline.com/klinik/detail/lt52bdff2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana
[25] Perlu menjadi catatan, bahwa pertanggungjawaban korporasi dilakukan oleh direksi. Oleh karena itu, direksi Freeport McMoran di Amerika yang diadili dalam hal ini, dan karena yurisdiksinya berlaku internasional maka pengadilan yang digunakan adalah pengadilan HAM Internasional.
[26] Tatiek Sri Djatmiati, Loc.cit.
[27] Tatiek Sri Djatmiati, Op. Cit. H. 4
[28] Tan Berge, Op.Cit. h.5
[29] Dalam hukum administrasi, aturan yang dapat diterapkan pada umumnya tidak dapat langsung dan hanya semata-mata disimpulkan dari undang-undang.  Norma yang relevan harusnya bisa disuling dari kombinasi peraturan yang ada, misalnya peraturan internasional, peraturan menteri, peraturan daerah. Selengkapnya lihat Ten Berge, Op.Cit. h. 16-17

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel