BERPERIKEMANUSIAAN: UPAYA MENUNJUKKAN SISI HUMANIS PEMBANGUNAN

"Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Humanis "

Pokok Bahasan:

a) Pendahuluan

b) Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi

c) Pentingnya Penghormatan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi

d) Pembangunan Berperikemanusiaan: Pembangunan yang Humanis

A. Pendahuluan

Perjuangan Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dilandasi oleh dorongan semangat yang mulia, yakni mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, seperti yang termaktub di dalam Pembukaan Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebuah tujuan yang berakar dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konteks dari keadilan sosial tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk hormat terhadap kemanusiaan setiap orang, baik kemanusiaan secara personal maupun secara komunal.[1] Maka, pembahasan mengenai keadilan sosial tidak dapat dibatasi hanya pada sila kelima, melainkan harus dihubungkan pula dengan pemahaman akan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Indonesia, sebagai negara yang berorientasi pada kesejahteraan,[2] dalam rangka menciptakan keadilan sosial tersebut, perlu melakukan berbagai kegiatan, diantaranya dengan melakukan pembangunan. Akan tetapi, pada prakteknya pembangunan yang digadang-gadang sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya seringkali muncul dan menampakkan diri kepada masyarakat dengan wajah yang negatif. Tidak jarang masyarakat menganggap bahwa pembangunan berarti penggusuran rumah dan tanah mereka, pembangunan adalah kerja bakti, bahkan pembangunan ialah malapetaka.[3]

Menjadi pertanyaan pada akhirnya adalah, pembangunan harus berpihak kepada siapa? Pemerintah, pengusaha, rakyat, atau ketiganya? Jika kemudian dikaitkan dengan konsep keadilan sosial dan kemanusiaan, maka seharusnya ketiganyalah yang mendapatkan manfaat dari pembangunan. Pembangunan, dengan kata lain harus berperikemanusiaan. Jangan sampai hanya segelintir kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat, tetapi beban kerugian ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan dan lebih parahnya bila beban terbesar diberikan kepada masyarakat lemah. Dengan mengatakan bahwa semua masyarakat yang harus mendapatkan kesejahteraan, dapat dipertanyakan pula, apakah yang perlu mendapatkan keberpihakan hanya sebatas manusia? Jika ya, bisakah keberpihakan tersebut disebut bersifat antroposentris, padahal kita semua tahu bahwa menjadikan manusia sebagai sentral, telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan, yang pada akhirnya tentu berdampak lebih buruk kepada manusia. Lalu, apakah berperikemanusiaan itu artinya adalah berpihak kepada lingkungan atau ekosentris? Di mana semua kegiatan manusia harus memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem, karena pada akhirnya dampak positif darinya adalah demi manusia pula. Atau mungkin bukan juga itu yang disasar, bahwa berperikemanusiaan tidak melulu hanya tentang manusia itu sendiri seperti antroposentris, karena sebenarnya perlu juga kita pertanyakan, manusia yang mana saja yang mesti dipihaki? Serta juga tidak terbatas kepada lingkungan alam saja demi memberikan kebaikan kembali pada manusia. Memang, di samping semua itu, jika kita lihat masih ada lagi sebuah konsep yang terlupakan –jika tidak ingin menyebut ditinggalkan- tentang hak asasi manusia. Maka, bukan hanya kesejahteraan umum yang dilihat, tetapi juga harus adanya kesejahteraan individual.

Dengan demikian, tulisan ini pada bagian-bagian berikutnya akan menjelaskan tentang konsep pembangunan yang secara spesifik dibatasi pada pembangunan dalam bidang ekonomi. Akan pula dibahas kaitan antara pembangunan dengan pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang ekonomi, serta konsep pembangunan yang berperikemanusiaan dengan mendasarkan diri pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, terutama sila kedua dan sila kelima, sebagai sebuah upaya untuk memperlihatkan bahwa pembangunan mempunyai sisi yang humanis.

B. Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi

Jika kita menelaah hakekat dari pembangunan, menurut Sunaryati Hartono, maka pembangunan merupakan upaya sadar manusia untuk mengubah nasibnya, dan di dalamnya terkandung makna perubahan.[4] Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, diperlukan beberapa tolak ukur dan biasanya digunakan kriteria:[5]

Kekayaan rata-rata, dilihat dari PNB/PDB per kapita, dalam arti kekayaan rata-rata suatu negara.

Pemerataan, untuk melihat apakah kekayaan yang dimiliki negara tersebut bisa memberikan kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya.

Kualitas kehidupan, diukur dengan ukuran PQLI (Physical Quality of Live Index), dengan indikator: a). rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun; b). Rata-rata kematian bayi; c). Rata-rata prosentase buta dan melek huruf.

Kerusakan lingkungan, mengingatkan kita semua bahwa produktivitas yang tinggi tidak boleh dibarengi dengan melakukan pengrusakan lingkungan juga.

Keadilan sosial dan kesinambungan, menghendaki agar pembangunan tidak memunculkan the have and the have not, oleh karena dengan demikian akan memunculkan kerawanan dan kesenjangan sosial. Jika perpecahan terjadi, bisa jadi hasil pembangunan juga akan dihancurkan.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

Dari beberapa tolak ukur di atas, dapat dilihat, bahwa tolak ukur pembangunan seiring dengan berjalannya waktu, semakin berkembang, mencari tolak ukur yang dapat memperlihatkan bahwa pembangunan memang terlaksana semakin adil bagi seluruh rakyat.

Kini, mari masuk pada kondisi pembangunan di Indonesia. Beberapa pakar menganalisis dan memunculkan kesimpulan yang positif dan negatif. Meskipun, kecenderungan masih berada dalam sisi yang negatif.[6] Padahal, menurut Satjipto, pembangunan adalah perubahan yang ‘berisi’, karena dikaitkan dengan adanya pertumbuhan dan kemajuan.[7] Dengan demikian, diharapkan bahwa perubahan selalu mengarah kepada hal yang lebih baik.

Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Sering sekali, kemajuan yang dimaksud ialah kemajuan dalam hal materil. Pada suatu sisi, pembangunan tersebut baik untuk dilakukan, karena terdapat beberapa kebaikan pada kegiatan pembangunan yang dilakukan, antara lain dapat dilakukan optimaliasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang tersedia, terbukanya banyak lapangan pekerjaan, kemudahan mobilitas dikarenakan terdapatnya pembangunan infrastruktur yang baik, serta dapat memberi kontribusi bagi kemajuan perekonomian bangsa.

Pada sisi lain, cerita pembangunan justru menghadirkan berbagai keadaan yang sangat bertolak belakang dengan keuntungan ekonomi yang didapatkan. Didalam kegiatan pembangunan yang dilakukan, banyak masyarakat yang harus mengorbankan hak milik atas tanah mereka demi tujuan untuk kepentingan pembangunan. Dalam mencabut hak milik atas tanah tersebut, pemerintah telah memberikan sejumlah ganti rugi sebagai imbalan terhadap tanah yang diambil. Namun disadari atau tidak, dengan pencabutan hak miliki atas tanah tersebut, justru mengganggu kesejahteraan masyarakat, karena tanah yang mereka miliki telah diambil oleh pemerintah. Gangguan kesejahteraan yang terjadi berupa hilangnya lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Sementara ganti rugi yang diberi oleh pemerintah hanyalah bersifat materi, dimana sejumlah uang yang diberi tersebut hanya bersifat temporer, artinya hanya bertahan dalam waktu tertentu. Dalam artian bahwa uang yang telah diberi oleh pemerintah tersebut, akan habis dengan sendirinya untuk membiayai kehidupan masyarakat tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara masyarakat tersebut menghidupi dirinya dan keluarganya, sementara lahan pertanian yang selama ini menghidupi mereka telah diambil oleh pemerintah? Berkaca terhadap realita tersebut, maka hipotesa yang dapat disimpulkan bahwa di sisi yang lain, sering sekali pembangunan tersebut harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan bahkan hak-hak asasi manusia berupa jaminan dan kepastian untuk memperoleh kehidupan yang layak[8].

Perlu menjadi pertanyaan, mengapa pembangunan yang awalnya ditujukan untuk kesejahteraan, dianggap demikian? Ternyata, salah satu ironi sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di tengah kondisi pembangunan dan investasi yang sedang meningkat cukup tajam adalah negara tidak mampu membuat masyarakat merasa sejahtera secara umum/menyeluruh. Bagaimana perasaan masing-masing angggota masyarakat adalah kenyataan yang berada di luar kemampuan negara untuk menentukannya. Negara hanya dapat menciptakan prasyarat-prasyarat objektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud.[9]Dalam artian yang praktis, bahwa negara dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat hanya mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai syarat, agar kesejahteraan dapat tercipta. Sebagai contoh bahwa negara dalam mengusahakan kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan membuka diri untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia, dan pada akhirnya dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun kenyataanya, kebijakan tersebut tidak juga memberi rasa keadilan, bila yang dipekerjakan hanyalah mereka yang mampu secara intelektual. Sedangkan masyarakat sekitar lokasi investasi yang terkadang menjadi penerima eksternalitas negatif kegiatan tersebut, tidak diserap secara utuh untuk menjadi tenaga kerja.

C. Pentingnya Penghormatan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi

Untuk memahami sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita tidak dapat lepas dari gagasan esensialnya, yaitu kesetaraan dan kebebasan demi mewujudkan hak asasi manusia. Gagasan esensial tersebut haruslah menggunakan logika totem pro parte atau keseluruhan untuk bagian-bagian dan demikian memiliki konsekuensi bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia berlaku untuk setiap orang yang memiliki identitas sebagai ‘orang Indonesia’.[10] Tidak boleh dilupakan pula, jika hak asasi manusia yang dimaksud, termasuk untuk bidang ekonomi pula.

Jaminan terhadap hak asasi atas ekonomi tidak hanya terdapat/diatur didalam Konstitusi UUD 1945.Hak dasar tersebut telah diatur dan dijamin pula oleh dunia Internasional di dalam Konvensi Hak-hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966) yang menekankan pada tiga kewajiban fundamental setiap negara, yaitu;[11]

1. kewajiban menghormati (hak atas ekonomi) (to respect);

2. kewajiban melindungi (hak atas ekonomi) (to protect);

3. kewajiban memenuhi (ha katas ekonomi) (to fulfill).

Berikutnya, ketika mengatakan adil atau tidak adilnya suatu tindakan haruslah dilihat apakah tindakan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak seseorang dan juga menghormati hak-hak orang lain.[12] Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

D. Pembangunan Berperikemanusiaan: Pembangunan yang Humanis

Dalam melaksanakan pembangunan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, seringkaliterjadi pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ada, dan dengan demikian jauh dari terciptanya keadilan sosial. Pembangunan yang dilakukan juga sering sekali harus mengorbankan hak milik masyarakat yang harus dicabut oleh negara. Secara hukum memang dibenarkan pencabutan hak milik tersebut apabila didasari oleh kepentingan umum, serta harus disertai dengan pemberian ganti rugi. Namun pada sisi lain jutru menimbulkan gejolak sosial, karena pencabutan hak milik tersebut sering dilakukan dengan mengedepankan cara-cara pemaksaan tanpa diimbangi ganti rugi yang layak dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.[13]Kebijakan pembangunan yang demikian, belumlah menyentuh aspek-aspek kemanusian. Akibatnya, atas nama pembangunan, sisi-sisi kemanusiaan sering sekali dikesampingkan. Sehingga diskriminasi sosial atas nama “demi pembangunan bangsa/negara” kerapkali memang dipakai sebagai justifikasi diskriminasi.[14]

Bagi kalangan pengusaha bahkan pemerintah sendiri, menganggap bahwa itu adalah akibat yang harus ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Namun menjadi persoalan saat ini adalah apakah kegiatan perekonomian bangsa dengan wujud investasi dan lain sebagainya, harus mengorbankan hak-hak masyarakat bahkan hak asasi manusia? Atau dengan kata lain, apakah kegiatan pembangunan tidak bisa dilakukan dengan lebih humanis ketimbang hanya menjadi “binatang ekonomi” yang hanya mengedepankan kepentingan dan nafsu ekonomi semata? Berdasarkan pemikiran tersebut, kami berkeyakinan bahwa pembangunan bisa dilakukan dengan lebih manusiawi dengan konsep yang kami sebut Pembangunan Berperikemanusiaan.

Konsep Pembangunan Berperikemanusiaan hadir sebagai suatu gagasan yang akan menjadi jalan tengah terhadap keadaan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini. Pada dasarnya, konsep ini berpijak pada pemikiran tentang kemanusian, yang berpandangan bahwa pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk menindas manusia. Dalam artian bahwa pembangunan semata-mata dilakukan untuk memberikan suatu kemanfaatan/kebahagiaan untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia yang menjadi korban pembangunan. Dengan pemikiran dasar tersebut maka didalam konsep pembangunan berperikemanusiaan, pembangunan tidak boleh semata-mata didasari atas dasar kebutuhan/desakan bahkan keuntungan ekonomi semata.

Sebelum membahas mengenai lebih rinci perihal konsep Pembangunan Berperikemanusiaan ini, maka perlu ditegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi salah satu dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam memberi izin atau melakukan pembangunan. Artinya, didalam konsep ini, pertimbangan kemanusian menjadi satu kesatuan utuh yang perlu untuk diperhatikan dalam melakukan pembangunan, bersama dengan pertimbangan ekonomi dan pertimbangan lainnya. Diharapkan, dengan memasukkan pertimbangan kemanusiaan, akan tercipta sebuah keefektivan. Tidak hanya itu, diharapkan pertimbangan tersebut dapat memberikan suatu solusi yang lebih manusiawi, ketimbang hanya berpatokan pada solusi yang bersifat money oriented.

Nilai kemanusiaan yang menjadi karakter dari Pembangunan Berperikemanusiaan memiliki penjabaran yang limitatif,dalam arti terdapat dua syarat mutlak yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam kegiatan pembangunan. Kedua persyaratan tersebut terdiri dari, pertama bahwa pembangunan itu harus memperhatikan aspek moral, dan kedua pembangunan tersebut harus mencerminkan nilai keadilan. Khusus mengenai arti dari nilai keadilan, memiliki artian bahwa pihak yang telah “dikorbankan” dari kegiatan pembangunan harus memperoleh suatu ganti rugi yang adil. Ganti rugi yang dimaksud bukan hanya sekedar materi, tetapi harus ganti rugi yang bersifat sustainable dalam menjamin kehidupan perekonomiannya kedepan.

Konsep Pembangunan Berperikemanusiaan dikembangkan dan didukung dengan menggunakan dasar/fondasi dari pemikiran yang berasal dari konsep/teori Ekonomi Pancasila[15]. Mubyarto, sebagai pencetus konsep Ekonomi Pancasila mengatakan bahwa Ekonomi Pancasila memiliki karakteristik yang kuat dengan keadaan Indonesia, salah satunya dikarenakan Pancasila adalah moralitas umum dari bangsa Indonesia,[16] selain itu pandangan Ekonomi Pancasila memandang bahwa perekonomian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan/faktor ekonomi semata, namun juga dirangsang oleh pengaruh sosial dan moral.[17] Berdasarkan hal tersebut, maka moralitas dan keadilan merupakan dua unsur yang harus terdapat dalam Pembangunan Berperikemanusiaan.

Perekonomian perlu digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral. Pengaruh moralitas sangat besar dipengaruhi oleh peran agama, yang sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaruh ajaran agama sangat besar perannya dalam mempengaruhi moralitas. Pengaruh tersebut kemudian seharusnya dijadikan salah satu dasar dalam pelaksanaan perekonomian. Salah satu contoh pengaruh ajaran agama yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan perokonomian yaitu adanya suatu sikap yang harus dimiliki oleh badan usaha/perusahaan bahwa bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya berpegangan kepada kepentingan pribadi semata, namun juga harus peduli dengan kepentingan orang lain, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, namun juga perlu memperjuangkan kesejahteraan sosialnya. Hal ini secara lebih bijak disampaikan oleh Spinoza yang mengatakan “the good which everyone who follows after virtue seeks for himself the will desire for other men…” (Kebaikan yang dikejar oleh orang bijak untuk dirinya sendiri, akan ia harapkan juga untuk orang lain).[18]

Disisi lain bagi masyarakat konsumen, juga harus ditekankan sikap yang berupa pengendalian diri, dalam artian mengendalikan kebutuhan sampai batas-batas yang pantas dan wajar sesuai ukuran moral dan sosial.[19] Berdasarkan contoh tersebut, maka pengaruh agama dalam menentukan kriteria moralitas dalam pembangunan yaitu terdapatnya sikap yang lebih bijak atau yang disebut dengan wisdom development. Wisdom Development adalah adanya suatu sikap bijak dalam menyikapi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Salah satu contoh dari sikap bijak tersebut ialah dalam merencanakan suatu pembangunan, harus dilihat dari seberapa pentingnya pembangunan tersebut untuk dilakukan. Apabila hal yang ingin dibangun tersebut sudah mendesak, atau sudah tidak terdapat alternatif lain yang lebih efisien dan tidak merugikan masyarakat banyak, maka pembangunan tersebut perlu untuk dilaksanakan.

Nilai keadilan didalam Pembangunan Berperikemanusiaan didasarkan kepada semangat/jiwa solidaritas sosial. Solidaritas sosial tersebut menjadi dasar bagi sikap/pemikiran yang bersifat egaliter. Dengan sikap egaliter akan muncul suatu sikap yang tidak hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi juga mengusahakan keuntungan pihak lain, sehingga keuntungan dari kegiatan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh pihak.[20] Dengan pemikiran yang seperti itu maka terdapat suatu kewajiban moral bagi pemerintah maupun swasta yang melakukan pembangunan, untuk mengusahakan/memberi suatu ganti rugi yang adil bagi masyarakat yang terkena dampat negatif dari pembangunan tersebut. Bentuk dari ganti rugi yang memiliki nilai keadilan, yang juga dihubungkan dengan sikap egaliter ialah ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang hak milik atas tanahnya dicabut bukan berorientasi pada pemberian sejumlah dana saja. Salah satu pemahaman yang dapat mengartikan nilai keadilan didalam pemberian ganti rugi sebagai akibat atau bahkan bagian, dari kegiatan pembangunan adalah apa yang disampaikan oleh Konfusius bahwa adil itu adalah “apa yang orang inginkan bagi dirinya, itu juga yang dia harus berikan kepada orang lain.”[21]Hal tersebut memberikan suatu pemikiran didalam pembangunan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan yang ingin didapat oleh salah satu pihak saja, tetapi keuntungan yang sama juga diharapakan untuk dirasakan/didapatkan oleh pihak lain. Sehingga pembangunan dapat memberi keuntungan pada berbaai pihak, baik investor/developer, pemerintah, juga masyarakat setempat.

Pemikiran terhadap nilai keadilan yang terdapat didalam konsep Pembangunan Berperikemanusiaan ini tidak akan berjalan efektif, jika peraturan perundang-undangan tidak berani memasukannya sebagai salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, pemikiran terhadap nilai keadilan ini harus dicover secara lebih tegas dalam peraturan tertulis. Contohnya didalam aspek lingkungan, dimana sebelum suatu kegiatan akan berdampak kepada alam, maka diperlukan persyaratan uji AMDAL sebagai ketentuan yang memperbolehkan pembangunan tersebut dilakukan. Jika dari aspek lingkungan saja pemerintah telah mengatur, maka diperlukan juga peraturan yang memperhatikan aspek kemanusiaan. Sehingga pembangunan bisa kembali kepada kodrat dasarnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberi kemanfaatan bagi manusia, bukan sebaliknya.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

E. Kesimpulan

Untuk menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya memiliki sisi negatif, dapat dilakukan dengan melaksanakan pembangunan yang berperikemanusiaan, sehingga dapat dilihat bahwa sebenarnya pembangunan juga memiliki sisi yang humanis. Dalam pelaksanaannya, memang tidak mudah, karena pembangunan yang demikian mensyaratkan pertimbangan lain yang lebih banyak. Tidak hanya sebatas pembangunan yang berpusat pada manusia atau antroposentris, juga yang hanya berpusat pada alam atau ekosentris. Diperlukan pula keberpihakan terhadap aspek kemanusiaan manusia dengan cara menjadikan menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai kemanusiaan tidak diabaikan.

Sumber: Disesuaikan dari tulisan Rismawati dan Satria Saronikhamo Waruwu

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Call For Paper dengan tema:

“Seeking the Peace and Prosperity of Our Nation” Yang dilakukan oleh

Keluarga Mahasiswa Kristiani Pascasarjana (KMK PS) UGM

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adolf, Huala,Hukum Ekonomi Internasional, Bandung: Keni Media,2005.

Bolo, Andreas Doweng, dkk, Pancasila Kekuatan Pembebas, Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Budiman, Arief,Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Dua, Mikhael,Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Hartono, C.F.G. Sunaryati,Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Abad 21, 251-273,dalam Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia Volume 1 Nomor 2, Desember 2015.

HR, Ridwan,Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Imaniyati, Neni Sri,Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Kusumohamidjojo, Budiono,Ketertiban Yang Adil Versus Ketidak-adilan: Beban Sosial-Ekonomi Yang Historis Dari Hukum disampaikan dalamOratio Dies Natalis Fakultas Hukum UNPAR Ke-57di Bandung pada 19 September 2015.

Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, Jakarta: LP3ES,1987.

Muhammad, Abdulkadir,Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Sidharta, “Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum” dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Suseno, Frans Magnis,Etika Politik Prinsio-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modren, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

[1] Andreas Doweng Bolo, dkk, Pancasila Kekuatan Pembebas, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 250.

[2]Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 19.

[3]Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 1.

[4]Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 3.

[5]Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, 2-8.

[6]Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, 9-10.

[7]Ibid., 10.

[8]Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 3.

[9]Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsio-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modren, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 305.

[10]Andreas Doweng Bolo, dkk, Pancasila Kekuatan Pembebas,133.

[11]Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, (Bandung: Keni Media,2005), 218.

[12]Andreas Doweng Bolo, dkk, Pancasila Kekuatan Pembebas, 234.

[13]Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 152.

[14]Sidharta, “Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum” dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 117.

[15]Selain Ekonomi Pancasila, terdapat pula gagasan yang memiliki tujuan hampir serupa, yaituHumanisme Ekonomi dari Sismondi yang kemudian dikembangkan oleh John A.Hobsen secara lebih eksplisit. Dalam gagasan tersebut menurut Hobsen, ekonomi harus berubah menjadi suatu ilmu yang benar-benar berbicara tent kesejahteraan manusia. Dua argumen yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah. Pertama kepuasan dan bisnis harus diukur dengan standar yang lebih manusiawi, dan kedua bahwa jika standar kepuasan diukur dengan starndar yang lebih manusiawi maka standar tersebut harus bisa menjelaskan kebaikan real hidup manusia sebagai keseluruhan. Lihat Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 103-104.

[16]Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, (Jakarta: LP3ES,1987), 33.

[17]Ibid., 40.

[18]C.F.G. Sunaryati Hartono, Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Abad 21, 251-273,dalam Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia Volume 1 Nomor 2, Desember 2015, 260.

[19]Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, 47.

[20]Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, 41.

[21]Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil Versus Ketidak-adilan: Beban Sosial-Ekonomi Yang Historis Dari Hukum disampaikan dalamOratio Dies Natalis Fakultas Hukum UNPAR Ke-57di Bandung pada 19 September 2015, 11.