Pembangunan Sektor Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan

"KISAH SI PENJALA IKAN" 

Kesejahteraan Nelayan dan Pembangunan Sektor Perikanan

Pendahuluan

Nelayan menjadi simbol negara kepulauan. Artinya, nelayan memiliki kesejahteraan dalam semua aspek. Indonesia yang merupakan negara kepulauan mestinya menunjukkan keadaan nelayan yang demikian. Namun sejak masa Hindia Belanda, nelayan belum mencipipi kata “kesejahteraan”. Selain karena sistem ekonomi yang mengalami perubahan, apalagi yang dapat membuat kesejahteraan nelayan tidak terwujud?
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, melakukan banyak gebrakan yang membuat Presiden Jokowi bangga dan meminta para menteri yang lain mengikuti jejaknya. Dia melakukan pembakaran kapal-kapal asing, menyuarakan perlunya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi anak buah kapal (ABK) dan nelayan serta menjalin hubungan kerjasama dengan Rusia dan Amerika Serikat. Semuanya dilakukan untuk menyejahterakan nelayan dan menambah kas negara melalui sektor perikanan dan kelautan.
Ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk menyejahterakan nelayan selain daripada kegiatan pembakaran kapal. Pertama, kita perlu melihat kehidupan nelayan beberapa tahun belakangan ini. Persoalannya masih sama, mereka sulit mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembuatan perahu. Kedua, kita perlu melihat nelayan pada masa sistem sewa yang diberlakukan oleh VOC. Alasan nelayan belum mencapai kesejahteraan dijelaskan pada bagian ini. Harapannya, tulisan ini dapat menyajikan benang merah kehidupan si penjala ikan. Bukan tidak mungkin menyejahterahkan nelayan. Hanya butuh usaha keras, pembelajaran dan pengertian.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

Nelayan, Riwayatmu Kini

Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik, sektor perikanan dan kelautan mengalami kenaikan 8,73 persen pada kuartal III.[1] Susi menargetkan pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan minimal sebesar 12 persen. Menurutnya, pertumbuhan di sektor perikanan tersebut menunjukkan adanya peningkatan daya beli pelaku subsektor kelautan dan perikanan dibandingkan subsektor lain. Hingga kuartal III 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 4,72 juta ton, meningkat 5.03 persen dibangdingkan periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, Susi berhasil untuk membangkitkan sektor perikanan dan kelautan.
Tugas lainnya adalah memahami siapa nelayan Indonesia. Mereka bukan nelayan dengan pendidikan menengah ke atas dan tidak diperlengkapi dengan alat tangkap yang canggih. Mereka adalah nelayan tradisional dengan budaya bahari dan hukum alam yang harus dipatuhi.[2] Sekretaris Jenderal KIARA, Riza Damanik menyatakan, ada 116 nelayan tiap harinya yang berpindah ke jenis pekerjaan yang lain. Sampai tahun 2012, tersisa 2,2 juta orang saja. Mereka sebagian besar tinggal di pesisir utara dan selatan Jawa dan Bali. Nelayan masih menjadi mata pencaharian sebagain besar penduduk Indonesia di bagian timur, meliputi Sulawesi, Maluku Utara, penduduk pesisir Papua dan Kepulauan Nusa Tenggara. Mereka semua adalah nelayan tradisional.[3]
Data BPS mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari seluruh jumlah penduduk miskin nasional yang mencapain 31,02 juta orang. Bahkan pendapatan nelayan Indonesia berada di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia yakni sebesar Rp 520ribu per bulan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) sudah menyiapkan program peningkatan kehidupan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar 10.640 desa di Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 127.83 miliar pada tahun 2011 dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp 1,17 triliun. Namun ternyata, tidak semua nelayan mendapatkan bantuan dana tersebut yang dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.[4]
Susi berharap apa yang diberikan pemerintah melalui susbsidi dikembalikan nelayan dengan hasil yang setimpal. Baginya, eksploitasi dan pembudidayaan yang ramah lingkungan serta memperoleh keuntungan yang besar adalah tujuan utama.[5] Untuk sampai ke tujuan tersebut, ada banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Tantangan pertama adalah illegal fishing. Untuk mengatasi masalah ini, sehari setelah kemerdekaan RI yang ke-70, Susi menenggelamkan 37 kapal asing yang ada di perairan Indonesia. Dia mengakui masih sulit untuk mencari pelaku utama dalam jaringan pencurian ikan. Bukan tanpa alasan dia menyatakan demikian, karena illegal fishing tidak lepas dari oknum aparat dan penguasaha Indonesia. Dia dan negara-negara di Lautan Pasifik, Fiji dan Papua Nugini telah membuat suatu kesepakatan pemberantasan pencurian ikan. [6]
Dampak penenggelaman kapal asing pencuri ikan atau illegal fishing adalah meningkatnya persedian ikan di pasar lokal. “Pendapatan nelayan naik, ikan di pasar lokal banyak, harga juga tidak terlalu mahal. Ekspor tuna juga meningkat 80% di Bali,” demikian disampaikan Susi. Atas hasil kerja Susi dan KKP, Indonesia mendapatkan keringanan dari Amerika yang membebaskan bea ekspor produk perikanan.[7]
Tidak hanya illegal fishing, Susi kemudian mengeluarkan peraturan baru terkait API (alat penangkapan ikan). Peraturan yang dikeluarkannya memberi pro dan kontra bagi para nelayan. Januari 2015, Susi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Susi menyatakan penggunaan trawl oleh kapal-kapal besar selama ini memiliki efek yang dahsyat terhadap ekosistem bawah laut. Kerusakan parah akan jelas terlihat setelah alat tangkap itu digunakan. Makin efektif alat tangkap itu, makin kejam juga terhadap ekosistem laut. Dia juga menambahkan, dengan menggunakan kapal 800 GT dengan luas 100 kilometer, dipastiakn kerusakan ekosistem bawah laut akan bertampah parah.[8]
Nelayan mengakui saat ini mereka perlu melaut lebih jauh dan butuh waku berhari-hari, jelas butuh modal yang lebih besar. Padahal harga ikan jhanya berkisar Rp 7000-Rp 15000 per kilogram. Jika dihitung, penghasilan dengan kapal 20-27 GT, pendapatan sekali melaut bisa Rp 50 juta. Jika dipotong modal hingga Rp 25juta, tersisa Rp 25juta yang harus dibagikan kepada nelayan dan pemilik kapal (satu kapal berisi 6-10 orang).
Memang betul, itu semua karena nelayan telah menggunakan pukat sebagai API sehingga anak ikan pun ikut tertangkap. Tepat jika dikeluarkan larangan untuk menggunakan pukat tarik dan hela. Namun menurut Ketua Forum Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Oki Lukito, kebijakan itu kurang tepat jika diberlakukan untuk semua wialyah penangkapan ikan. Larangan tersebut diberlakukan tanpa sosialisasi dan solusi. Larangan tersebut perlu dibatalkan karena merugikan nelayan dan pengolah ikan tradisional.[9]

Nelayan Masa Sistem Sewa

Makin besar modal usaha yang kita tanam berarti semakin besar pula kemungkinan usaha kita akan berkembang. Demikian juga menjadi seorang nelayan. Menjadi seorang nelayan membutuhkan modal yang besar, seperti pengadaan perahu, jaring, layar dan biaya operasional (BBM). Namun nelayan tidak punya modal sebesar itu untuk memiliki perahu, jaring bahkan untuk biaya operasional.
Hingga sekitaran tahun 1850, terdapat setidaknya dua jenis modal usaha yakni modal patungan dan modal pinjaman.[10] Modal patungan adalah modal usaha yang diperoleh dengan cara kerja sama di antara para nelayan dan menjadi pilihan pertama untuk mengatasi kekurangan modal. Modal pinjaman adalah modal usaha yang berasal dari orang-orang kaya setempat atau dari para patcher. Dalam sistem tersebut, para nelayan biasanya membentuk kelompok kerja yang saling melengkapi. Hasil tangkapan kemudian dibagi untuk pemilik jaring, pemilik perahu, juragan, pandega (anak buah kapal) dan juga orang-orang yang terlibat tapi berada di darat. Kegiatan ini tidak hanya di Jawa dan Madura, tapi juga berlangsung di Sulawesi, Menado, Saparua dan Ambon. Hingga saat ini, sistem patungan masih berlaku, bahkan tetap bertahan karena sulitnya mendapatkan pinjaman modal.
Sistem sewa mulai diterapkan di pantai utara Jawa dan Madura sejak awal abad 19. Kebijakan ini diambil Pemerintah Hindia Belanda karena kesulitan mengumpulkan pajak. Pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak kedua yang memiliki pengaruh dalam masyarakat sejak lama, golongan Tionghoa. Pemerintah memperoleh uang sewa dalam jumlah tertentu dari para patcher (Orang Tionghoa), sebaliknya pemerintah melimpahkan tidak hanya hak kewenangan melakukan penarikan pajak atas daerah tertentu, tetapi juga kewenangan membentuk agen-agen pengawasan dan pasukan-pasukan bayaran. Strukturalisasi sistem sewa pada usaha penangkapan ikan terjadi makin mapan setelah sektor ini ditetapkan sebagai salah satu sumber pemasukan kas negara tahun 1849.[11]
Walaupun demikian, sistem sewa tidak berlangsung di seluruh Hindia Belanda. Sistem sewa untuk sektor penangkapan ikan diterapkan di residensi banten, Jakarta, Pekalongan, Semarang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Bangkalan (Madura), Sumenep, Besuki dan Banyuwangi. Wilayah di luar Jawa yang menerapkan sistem ini hanya di Kalimantan Barat. Kalimantan Tenggara dan Makasar. Sistem sewa ini hanya diterapkan di wilayah yang penduduk pantainya sudah sejak lama melakukan usaha penangkapan ikan atau menjadi nelayan. Bahkan di Sumatera, tidak ada satu pun wilayah penangkapan ikan yang disewakan kepada patcher.
Begitu seriusnya pemerintah dengan sistem tanam paksa, sehingga sektor penangkapan ikan kurang mendapat perhatian. Celah ini yang digunakan para swasta masa itu untuk menanamkan modalnya. Para patcher tidak mendapaan pengawasan sama sekali dari pemerintah. Keuntungan yang mereka dapat diputar lagi dengan memberikan pinjaman kepada nelayan. Bagi nelayan sendiri, peran patcher merupakan kesempatan untuk mendapatkan modal usaha yang lebih besar jumlahnya. Para patcher menyalurkan alat-alat produksi, seperti perahu, jaring dan sebagainya. Sebaliknya, para patcher menjualnya kepada para nelayan dengan harga yang biasanya lebih mahal dari harga pasar. Kegiatan jual beli terjadi atas patcher dengan kelompok nelayan, yang terikat karena satu juragan nelayan atau padega perahu. Jaminan para nelayan tadi adalah menyerahkan sebagai ikan hasil tangkapan, dan harus pula menjual ikan hasil tangkapan yang berlebih kepada patcher.[12] Kehadiran patcher dirasa pemerintah sebagai sistem pemerasan keringat para nelayan. Jika pun ada nelayan yang tidak terikat dengan patcher, mereka tetap harus memberikan setoran pajak seperti yang ditetapkan pemerintah.
Titik utama dari sistem sewa adalah cara para nelayan mendapatkan modal usaha dan tetap bertahan walaupun hasil tangkapan menurun. Tidak bisa dipungkuri, para patcher akhirnya memainkan sistem monopoli di sini. Patcher berperan sebagai pemberi modal, pembeli dan penjual tunggal di pasaran. Maka dari itu, dalam bukunya, Menyusuri Pantai Utara, Masyhuri menyatakan patcher boleh jadi memborong semua hasil tangkapan pada saat pelelangan ikan. Dia memberikan contoh di Banten, pemegang hak sewa sektor penangkapan ikan sekaligus pemegang hak sewa atas eksploitasi hasil hutan di daerah pantai. Patcher menjadi pusat dari jaringan perdagangan ikan yang terjadi, sekaligus berperan sebagai penampung hasil tangkapan ikan dari para nelayan.
Dampak positif yang dirasakan adalah meningkatnya jumlah kapal milik nelayan akibat investasi modal oleh patcher di Jawa dan Madura. Investasi dari modal patungan di antara nelayan atau modal yang dipinjam dari keluarga ataupun dari pinjaman lainnya tidak sebesar modal yang tertanamkan yang berasal dari patcher. Perlu ditekankan, modal dari pemerintah belum banyak berperan. Intinya, perkembangan usaha penangkapan ikan setelah tahun 1859 sulit dilepaskan dari sistem sewa dan keberadaan patcher.
Nelayan sebenarnya cukup diuntungkan dengan sistem ini. Selain dapat melakukan pekerjaannya dengan pendapatan yang memadai, juga terbuka kemungkina yang luas untuk memiliki sarana penangkapan ikan sendiri, seperti perahu, jaring dan sebagiannya. Dalam uraian Masyhuri, kehidupan sosial ekonomi nelayan cukup satbil. Pendapatan rata-rata mereka lebih tinggi dari pendapatan petani ataupun pekerja harian di perkebunan.
Menjadi catatan bersama, pada masa itu para nelayan menangkap ikan dengan keterampilan yang mereka miliki dan API seadanya. Masyhuri menguraikan jenis jaring, atau API lainnya yang digunakan nelayan pada masa itu berikut dengan jenis perahu nelayan. Tak ketinggalan jenis jaring yang digunakan nelayan disesuaikan dengan jenis ikan. Tiap wilayah perairan di Indonesia, mempunyai teknik dan API sendiri sesuai dengan jenis ikan yang ada di perairan tempat nelayan melaut.[13]

Bagan I
Investasi dan Pemasaran Produksi Ikan pada Masa Sistem Sewa

Pembangunan Sektor Perikanan dan kemiskinan nelayan


Bagan tersebut menejlaskan alur invertasi dengan garis panah penuh dan alur produksi ikan dengan garis panah putus-putus.[14]

Nelayan, Riwayatmu Nanti
Ada dua pokok yang dijabarkan pada bagian ini setelah pemaparan keadaan nelayan dalam kurun waktu yang berbeda. Pokok pertama adalah investasi dan investor. Pemerintah Belanda mengakui belum mampu untuk berinvestasi besar dalam sektor perikanan. Belanda memang berjiwa dagang pada dasarnya, apa yang ada diperjualbelikan. Pada saat itu, mereka belum melihat sektor perikanan dan kelautan mampu memberikan keuntungan dalam jumlah yang besar atau setidaknya sebanding dengan sektor pertanian dan perkebunan. Orang Tionghoa mengambil kesempatan ini dan mencoba peruntungannya.
Patcher mendapat kepercayaan dengan memiliki hak sewa dan hak lelang, demikian yang dijelaskan Masyhuri. Patcher memainkan monopoli dan monogopsoni atas sektor perikanan. Mereka adalah investor sekaligus pembeli dan pedangang. Pada masa itu, hanya Orang Tionghoa yang menjadi investor dan dirasa cukup oleh pemerintah. Terbukti, patcher berhasil memainkan peranannya. Nelayan pun merasakan manfaat kehadiran patcher.
Jika mellihat dari kebijakan yang diambil Susi-mendatangkan banyak investor-maka akan terjadi monopoli dan monogopsoni dalam sektor perikanan tanpa kita sadari. Peranan tersebut juga tidak sepenuhnya terlaksana. Investor, jika mereka adalah orang Indonesia-pengusaha Indonesia-bisa jadi memahami betul kondisi keadaan nelayan mereka. Mereka sudah mengetahui karakteristik warga dan tahu betul eksploitasi seperti apa yang harusnya dilakukan. Belajar dari yang sudah lewat, investor asing hanya melakukan eskploitasi besar-besaran, meraih keuntungan dan sangat jarang memperhatikan pekerja-dalam hal ini nelayan. Kalaupun Susi menyatakan, adanya investor asing akan membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sepertinya perlu dipikirkan bentuk kerjasamanya.
Pokok kedua adalah pinjaman perbankan. Nelayan sangat sulit mengajukan pinjaman ke bank. Padahal seorang nelayan membutuhkan modal yang besar mulai dari pengadaan perahu, jaring, bahan bakar dan biaya operasional lainnya. Nelayan saat ini menghadapi masa sulit, selain pinjaman yang susah, mereka juga harus berlaut makin jauh akibat ikan yang makin sepi di perairan laut dangkal. Artinya, nelayan makin membutuhkan modal besar, untuk persiapan bahan makanan selama berlayar. Selain itu, tidak memungkinkan menggunakan kapal ukuran 5 GT jika jarak melaut sudah lebih dari 4 mil dari lepas pantai. Bantuan perbankan sangat membuka kesempatan untuk peningkatan mutu para nelayan.
Nelayan bisa mendapatkan semuanya dengan kehadiran patcher. Patcher menyewakan kapal, menyewakan API dan juga kebutuhan lain selama melaut. Memang kemudian, nelayan diperas melalui pembayaran sewa. Namun titik pentingnya adalah nelayan terselamatkan dan tetap bertahan bahkan merasakan keuntungan dengan profesinya tersebut. Ketika sistem sewa dihapuskan, setelah tahun 1880an, nelayan mengalami kemuduran pemasukan dan penurunan produktivitas.[15]
Program pembiayaan sektor perikanan dan kelautan akhirnya mengalami perluasan sebagai bagian dari program pemerintah untuk memperkat sektor kemaritiman. Melalui program Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pinjaman kepada para nelayan. Target utama program ini adalah meningkatkan kredit dan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan serta mendorong perluasan akses masyarakat di sektor kelautan dan perikanan ke layanan jasa keuangan. [16]
Pengalihan alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan menjadi pembahasan kerjasama OJK dengan KKP. Dana yang digulirkan lewat skim pembiayaan perbankan sebesar Rp 17,95 trilliun. Dana kredit sektor kelautan dan perikanan itu naik 66,21 persen dibandingkan tahun 2014, yakni Rp 10,8 triliun. Kemudian, dana dialokasikan ke tujuh bank yang sudah terdaftar sebagai bank partner. Pihak OJK juga berjanji untuk memfasitalisasi keringanan atau peninjauan utang nelayan cantrang ke perbankan agar mampu memberli alat tangkap yang baru. Pemerintah juga akan memfasilitasi mekanisme penjaminan berupa asuransi dari perusahaan pembiyaan non-bank, seperti Jamkrindo.[17]

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

Harapan baru bagi nelayan kecil. Dengan memperoleh pinjaman dari perbankan, mereka bisa membayar utang sebelumnya, bisa memiliki lebih dari satu API-yang tentunya sesuai dengan ketentuan KKP-dan bisa memilliki modal jika ingin memiliki usaha akuakultur. Susi menambahkan, nelayan akan mendapat fasilitas utilisasi yang lebih modern, seperti mesin es, pasar ikan (lebih dari sekedar tempat pelelangan ikan), lalu kapal besar dengan cold storage.[18]

Bagan 2
Investasi dan Pemasaran Produksi Ikan Saat Ini

penghasilan nelayan dengan sisitem sewa kapal ikan           

Bagan tersebut menjelaskan alur investasi dengan tanda panah utuh dan alur pemasaran dengan tanda panah putus putus. Patcher digantikan dengan pasar ikan sebagai sentra penjualan, dimana nelayan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan dan juga memperoleh modal untuk penangkapan selajutnya. Investor dan lembaga perbankan menggantikan peran patcher sebagai investor. Kelebihannya adalah pajak dengan bunga yang rendah.
Ini menjadi perhatian kita bersama untuk menekan jumlah investor asing dalam sektor perikanan dan kelautan. Tidak ada bedanya nelayan kita menjadi ABK di kapal ikan asing dengan investor asing yang mengeksploitasi sektor perikanan dan kelautan Indonesia. Selain itu, Susi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek sosiologi dan antropologi nelayan Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan tidak akan merugikan nelayan di satu pihak atau mengguntungkan nelayan di satu pihak saja.

Sumber: Disesuaikan dari tulisan Ega, Gajah Mada University, Yogyakarta

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Call For Paper dengan tema: 
“Seeking the Peace and Prosperity of Our Nation” Yang dilakukan oleh 

Keluarga Mahasiswa Kristiani Pascasarjana (KMK PS) UGM


DAFTAR PUSTAKA

Website
  • http://nasional.kompas.com/read/2015/09/18/17342511/.Ibu.Susi.Salah.Kami.Apa.
  • http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/07/142400726/Susi. Daya.Beli.Pelaku.Sektor.Perikanan.Meningkat
  • http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/13/m2e5go-jumlah-nelayan-indonesia-tinggal-dua-juta
  • http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/31/154220426/Susi.5. Tahun.Lagi.Nelayan.Tak.Bergantung.pada.Subsidi?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
  • http://www.antarajatim.com/lihat/berita/107767/terpuruknya-nelayan- di-negeri-maritim. 7 April 2013
  • http://tekno.tempo.co/read/news/2015/02/02/061639394/pukat-harimau-kian-gerus-satwa-laut
  • http://aceh.tribunnews.com/2015/02/06/tersangka-kasus-trawl-bertambah
  • http://print.kompas.com/baca/2015/04/06/Populasi-Ikan-Berkurang%2c-Nelayan-Harus-Melaut-Lebi
  • http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/04/111100826/Susi. Ingin.Investor.Rusia.Makin.Banyak.di.Indonesia
  • http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/04/143742326/Ini. Perbedaan.Kultur.Nelayan.Pesisir.Selatan.dan.Utara.Jawa.versi.Menteri.Susi?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
  • http://www2.jawapos.com/baca/opinidetail/6075/Merdeka-sebagai-Bangsa-Maritim
  • http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/13/124500726/ Genjot.Pembiayaan.ke.Sektor.Perikanan.dan.Kelautan. Program.Jaring.OJK.Digelar.di.Malang
  • http://print.kompas.com/baca/2015/06/19/Pengalihan-Alat-Cantrang-Dimulai?utm_source=bacajuga

Majalah
  • Tempo Edisi Khusus 16-22 November 2015.
Buku
  • Dick, Howard, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad & Thee Kian Wie. 2002. The Emergence Of A National Economy. Australia : Allen & Unwin.
  • Masyhuri. 1996. Menyusuri Pantai Utara. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.


  • [1]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/07/142400726/Susi. Daya.Beli.Pelaku.Sektor.Perikanan.Meningkat.
  • [2]Baca Tempo Edisi Khusus “Hikayat Dari Tepi Laut”, 16-22 November 2015, hlm. 32-151.
  • [3]http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/13/m2e5go-jumlah-nelayan-indonesia-tinggal-dua-juta.
  • [4]http://www.antarajatim.com/lihat/berita/107767/terpuruknya-nelayan-di-negeri-maritim. 7 April 2013. Kontribusi kelautan Indonesia dari sektor perikanan hanya 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto, sedangkan Cina, Korea dan Jepang memberikan kontribusi sebesar 35 persen dengan luas lautan setengah laut Indonesia.
  • [5]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/31/154220426/ Susi.5.Tahun.Lagi.Nelayan.Tak.Bergantung.pada.Subsidi?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd.
  • [6]Ibid,.
  • [7]https://beritagar.id/artikel/berita/masih-ada-70-kapal-nelayan-gelap-menunggu ditenggelamkan, 30 Desember 2015 dan juga 
  • http://www.antaranews.com/berita/537389/ kkp-70-kapal-menunggu ditenggelamkan,29 Desember 2015.
  • [8]http://regional.kompas.com/read/2014/11/01/12275541/ Jaga.Kelestarian.Ikan.Susi.Ajak.Nelayan.Tak.Pakai.Jaring.Kecil?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&.  Susi juga melarang nelayan menggunakan jaring kecil dengan alasan anak ikan pun akan ikut tertangkap. Padahal anak ikan itu harusnya berkembang biak dan beberapa bulan yang akan datang dapat dipanen oleh nelayan. 
  • http://tekno.tempo.co/read/news/2015/02/02/061639394/pukat-harimau-kian-gerus-satwa-laut, melalui WWF Indonesia, didapatkan data bahwa akibat penggunaan pukat harimau, rumah bagi ekosistem bawah laut seperti penyu dan hiu. Habibi menyatakan, sebanyak 18-40 persen udang dan ikan dari total tengkapan nelayan merupakan hasil tangkapan dari pukat harimau.

  • [9]http://print.kompas.com/baca/2015/04/06/Populasi-Ikan-Berkurang%2c-Nelayan-Harus-Melaut-Lebi.
  • [10]Masyhuri, 1996, Menyisir Pantai Utara, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, hlm. 79.
  • [11]Masyhuri, Op.cit,. hlm 83.
  • [12] Op.cit,. hlm 91.
  • [13]Terkait dengan usaha perikanan dan organisasi penangkapan ikan, dapat dibaca pada Bab II, hlm 22- 74.
  • [14]Masyhuri, Op.cit., hlm 94.
  • [15]Setelah mengalami restrukturisasi usaha, produktivitas nelayan mulai menurun. Masyuhri menguraikan permasalahan tersebut pada BAB IV, hlm 121-178.
  • [16]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/13/124500726/Genjot. Pembiayaan.ke.Sektor.Perikanan.dan.Kelautan.Program.Jaring.OJK.Digelar.di.Malang. Pada tahap awal terdapat delapan bak partner yang bergabung dalam program Jaring yaitu PT BNI Tbk, PT BRI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT BPTN Tbk, PT Danamon Indonesia Tbk, Pt Band Permata Tbk, PT Bank Bukopin Tbk dan PT BPD Sulselbar. Kemudian ada lima bank lagi yang menyusul menjadi bank partner Jaring yaitu PT BCA Tbk, PT Bank Mayabank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk dan PT BPD Jawa Timur Tbk.
  • [17]http://print.kompas.com/baca/2015/06/19/Pengalihan-Alat-Cantrang-Dimulai?utm_source=bacajuga. Adapun harga alat tangkap jaring insang yang merupakan alternatif pengganti gillnet mencapai Rp 100 juta-Rp 300 juta. Mahalnya harga gillnet menjadi kekhwatiran nelayan kecil, khawatir tidak dapat melakukan peminjaman ke perbankan. Pemerintah juga perlu menanggapi ini, supaya tidak hanya nelayan besar (nelayan juragan) yang menikmati kredit perikanan.
  • [18]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/21/123600526/ Ini.yang.Diperjuangkan.Susi.untuk.Nelayan.RI?utm_source=bisniskeuangan&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel