Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Penipuan Jual Beli Online Shopping Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Penipuan Jual Beli Online Shopping Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pokok Bahasan:

B. Perjanjian Jual Beli OnlineC. Kejahatan Dunia MayaD. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku UsahaE. Hak-hak konsumen diatur dengan tegas dalam Pasal 4 UUPK F. Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, G. Hak Pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 UUPK, H. Kewajiban pelaku usaha diatur secara tegas dalam Pasal 7 UUPK I. Online ShoppingJ. Penyebab Penipuan Online Shopping

1. Latar Belakang Masalah

            Manusia pada masa sekarang ini, tidak dapat hidup tanpa teknologi dan internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional, eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.[1] Namun  juga memiliki dampak negatif juga dan merugikan anggota masyarakat, misalnya dalam kasus pemalsuan data, pornografi, dan penipuan pada online shop.

Fokus penulis pada karya tulis ini ialah penipuan pada jual beli online shop melalui internet. Kasus penipuan online shopping yang sering terjadi biasanya dalam bentuk: (1). pembeli sudah membeli barang, mentransfer uang, namun barang tidak dikirim; (2). barang yang tidak dikirim tidak sesuai dengan yang ditampilkan.

Penulis ambil contoh kasus penipuan online pada tahun 2015 dan menyajikan data penipuan oleh online shop yang terjadi di Provinsi DIY, dimana terjadi penipuan online shop dari portal jual beli online www.olx.com, calon pembeli tertarik pada tawaran 1000 (seribu) unit kartu perdana internet sebesar 3GB (gigabite) merek tertentu, dijual seharga Rp.9.000.000.000 (sembilan juta) rupiah. Namun, barang-barang tersebut tidak dikirim, calon pembeli melaporkannya ke Polda DIY.[2]

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY. Kasus kejahatan dunia maya (cyber crime) melonjak drastis selama 3 tahun terakhir. Menurut Direktur Kriminal Khusus Kepolisi Daerah DIY, pada tahun 2012 sebanyak 145 kasus, pada tahun 2013 melonjak 2 (dua) kali lipat menjadi 308 kasus. Pada triwulan kedua tahun 2014, kasus yang terdata sudah 147.[3] Sejak pertengahan 2014 hingga April 2015, Polda DIY menerima sekitar 130 laporan terkait penipuan online[4].

            Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Atas dasar UUD 1945, Negara dalam hal ini diwakilkan oleh Pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Kewajiban Pemerintah memang sudah dibuktikan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU-ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK. Namun masyarakat masih belum tahu tentang hak-hak dan perlindungan hukum jika membeli barang secara online shop, serta penanganan hukum jika menjadi korban penipuan online shop.

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

1. Teori Hukum

Teori hukum menurut Sudikno Mertokusmo adalah suatu ajaran untuk melindungi kepentingan manusia, dan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Isi peraturan hukum ditunjukan kepada sikap lahir manusia, pada hakikatnya apa yang dibatin, apa yang dipikirkan tidak menjadi permasalahan selama lahirnya atau perbuatan dari hal yang dipikirkan tidak bertentangan dengan hukum. [6]

            Norma hukum berisi kenyataan normatif yakni apa yang seyogyanya dilakukan (das sollen) dan bukan berisikan kenyataan alamiah peristiwa konkrit (das sein). Hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan. Rangsangan untuk mengaktifkan norma hukum adalah peristiwa konkrit (das sein). Dengan terjadinya peristiwa konkrit tertentu norma hukum baru dapat aktif. Misalnya merokok adalah das sein, namun di SPBU ada larangan merokok (das sollen), suatu ketika ada yang merokok di SPBU, dan menyebabkan kebakaran, maka merokok tadi menjadi perisitwa hukum, dan dapat diberikan sanksi. Jadi saling ada keterkaitan antara das sein dan das sollen.

Suatu hukum dapat bekerja dengan baik dan tujuannya tercapai, jika substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya terintegrasi satu sama lain. Menurut Lawrence M. Friedman[7], bekerjanya suatu sistem hukum sangat dipengaruhi 3 (tiga) hal, yakni: (1). Legal substance atau substansi hukum. Substansi hukum yang dimaksud adalah isi dari suatu aturan hukum, baik hukum materiil ataupun hukum formil harus bersifat responsif terhadap masyarakat, artinya isi hukum tersebut harus mengikuti perkembangan zaman; (2). Legal Structure, atau struktur hukum yang meliputi kelembagaan termasuk di dalamnya adalah profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri; (3). Legal Structure atau budaya hukum yakni nilai-nilai atau pandangan masyarakat termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri.

  

2. Teori Keadilan

Tujuan hukum ialah menciptakan keadilan. Menurut teori, terdapat 3 (tiga) teori tujuan hukum, yakni teori etis, teori utilistis, dan teori campuran.

Berdasarkan teori etis, hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, atau sebagiannya) melebih norma-norma lain. Tentang isi keadilan, menurut Aristoteles terdapat 2 (dua) macam keadilan, yakni justisia distributif (distributive justice) dan justisia komutatif (remedial justice). Justisia distributif berarti setiap orang mendapat apa yang menjadi hak dan bersifat proporsional, sedangkan justisia komutatif berarti memberi kepada setiap orang sama banyaknya[8].

Sedangkan menurut teori utilistis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Sedangkan, menurut teori campuran, tujuan pokok hukum adalah ketertiban agar terciptanya masyarakat yang teratur[9].

3. ANALISIS

1. Perjanjian Jual Beli Online

                Berdasarkan Pasal 1457 pengertian jual beli adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan Pasal 1458 Kuh.Perdata dikatakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir jika “jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

Menurut analisis penulis bahwa Perjanjian jual beli yang dipakai dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan  perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai  dalam e-commerce merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau kontrak elektronik. Syarat perjanjian yang sah diatur dalam Pasal 1320 Kuh.Perdata, yakni adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya suatu obyek tertentu, adanya kausa halal.

2. Kejahatan Dunia Maya

Kejahatan yang terjadi melalui atau terhadap jaringan komputer dalam dunia maya, di dalam jaringan internet atau di luar jaringan namun menggunakan komputer. Kejahatan tersebut lazim disebut cybercrime. Istilah cybercrime dapat juga disebut computer-related crime, yang mencakup 2 (dua) kategori kejahatan, yakni kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau obyek kejahatan.[10]

Menurut analisis penulis kejahatan dunia maya khususnya penipuan computer related fraud & forgery dapat dikenakan Pasal 35 UU-ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan infromasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” Hukuman yang diberikan jika terbukti melanggar Pasal 35 adalah diatur pada Pasal 51 yakni: (1). pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Setelah diundangkannya UU-ITE, maka berlaku lex specialis dimana peraturan hukum yang dipakai jika terjadi tindak pidana dalam bidang transaksi elektronik ialah UU-ITE, dan bukan menggunakan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)[11]. Pembuatan UU-ITE adalah sebagai instrumen hukum dan pembarahuan hukum pidana nasional.

Pelaksanaan UU-ITE berasaskan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, kebebasan memilih teknologi. Asas ini digunakan untuk mendukung dan mencapai tujuan dibentuknya UU-ITE, salah satunya adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Pembeli dan penjual pada online shop tunduk pada UUPK karena pembeli merupakan konsumen, sedangkan penjual atau penyelenggara online shop adalah pelaku usaha. Pada UUPK diatur secara tegas dan rinci tentang hak dan kewajiban konsumen, serta pelaku usaha yang harus dilaksanakan agar sama-sama untung. Berikut penulis paparkan beberapa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

            Hak-hak konsumen diatur dengan tegas dalam Pasal 4 UUPK ialah:

• Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselematan dalam menkonsumsi barang;
• Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
• Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yakni:

• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Para pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya konsumen. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha seperti disebutkan dibawah ini:

Hak Pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yakni:

• Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik;
• Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Kewajiban pelaku usaha diatur secara tegas dalam Pasal 7 UUPK yakni:

• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. Online Shopping

Menurut Onno w.Purbo, e-commerce adalah suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses, dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan e-mail, atau bisa melaui porta penyedia toko online.[12] Jadi online shop termasuk kategori e-commerce.

            Menurut Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi ada 5 (lima) tahapan dalam melakukan transaksi e-commerce, yakni[13]:

1. Find it

Pada tahap ini, pembeli dapat mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan;

2. Explore it

Setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai  informasi barang yang dipilih;

3. Select it

Seperti hal toko di dunia nyata, shopping chart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada check out. Dalam shopping chart dapat melakukan antara lain memproses untuk check out dan menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti;

4. Buy it

Setelah semua yang diatas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses check out. Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh merchant. Pihak merchant tidak akan menarik pembayaran pada credit card sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman;

5. Ship it

Setelah proses transaksi selesai, pihak merchant (penjual) akan mengirimkan e-mail konfirmasi pembelian dan e-mail lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko online juga menyediakan account untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan memasuki mailbox pada layanan fasilitas e-mail gratis. Sehingga pembeli dapat mengetahui status order pada account yang telah tersedia di situs tersebut.

5. Penyebab Penipuan Online Shopping

1. Kesadaraan masyarakat terhadap keamanan penggunaan internet masih rendah.

Mental masyarakat untuk menuju era digital, penggunaan alat telekomunikasi, komputer belum bijak,  masyarakat masih belum dapat berhati-hati.

2. Pola konsumtif masyarakat[14]

Pola konsumtif masyarakat yang tergiur dengan barang-barang diskon seperti halnya di dunia fisik. Hal tersebut juga diterapkan di online shopping, penjual di online shopping memberikan diskon  ataupun potongan harga yang besar untuk barang-barang tertentu.

3. Bujuk rayu pelaku[15]

Pelaku membujuk, mengarahkan calon pembeli untuk melakukan pengecekan barang dengan memperlihatkan testimoni yang ada di thread, kolom komentar yang baik dan memuaskan, padahal testimoni tersebut dibuat oleh penipu sendiri.

6. Upaya Preventif Terhindar dari Penipuan Online Shop

Menurut hemat penulis, banyak sekali upaya preventif agar terhindar dari penipuan online shop, namun menurut pengamatan dan pengalaman penulis berbelanja online shop, penulis akan memperhatikan 3 (tiga) hal berikut:

1. Tidak terburu-buru mentransfer uang.

Calon pembeli jangan lansung mentransfer uang, namun memperhatikan dan mengamati dengan sakasama, layanan website penyedia;

2. Calon penjual harus mau melakukan COD (Cash on Delivery)

Jika penjual tidak mau melakukan COD padahal masih dapat bertatap muka langsung, maka calon pembeli harus mencurigai bahwa hal tersebut adalah modus penipuan;

3. Cermat terhadap website dan harga

Calon pembeli harus cermat dalam melihat harga, harga yang sangat murah dibawah pasaran juga adalah salah satu modus penipuan. Jika website tidak ada nomor telepon lokal, patutlah dicurigai bahwa itu adalah online shop palsu.

Sudah sepantasnya calon pembeli produk pada online shop mendapatkan informasi yang benar terkait produk yang ditawarkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 UU-ITE yang berbunyi bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

7. Upaya Represif dan Perlindungan Hukum Terkait Penipuan Online Shop

Upaya represif yang dapat dilakukan oleh korban penipuan online shop adalah dengan cara:

1. Menurut analisis penulis, korban penipuan dapat melaporkan kepada polisi yakni ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan cara melampirkan infromasi dan/atau hasil cetakan dari transaksi elektronik tersebut karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU-ITE menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Polisi akan memproses hingga akhirnya hakim pengadilan yang akan memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana. Sanksi tersebut diberikan bukan untuk balas dendam melainkan untuk membuat efek jera, mengembalikan ketertiban masyarakat, serta memenuhi hak korban.

Penulis ambil contoh misalnya menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penulis akan memparkan sebagaian isi daripada Pasal 9 ayat (1) UUPK yakni:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

            b. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

            c. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Selain ganti rugi dan pidana penjara yang akan diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 63 UUPK, hakim dapat dijatuhkan hukuman  tambahan, salah 2 (dua)-nya berupa: (1). Pembayaran ganti rugi; (2). Pencabutan izin usaha.

2. Mengajukan gugatan secara keperdataan ke Pengadilan Negeri;

Konsumen dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi ataupun berdasarkan perbuatan melanggar hukum[16]

(1)   Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Tuntutan untuk membayar ganti kerugian karena akibat penerapan klausula dalam perjanjian yang tidak terpenuhi sesuai yang diperjanjikan;

Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa[17]: (i). Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; (ii). Debitur terlambat memenuhi perjanjian; (iii). Debitur keliru memenuhi prestasi/kewajibannya; (iv). Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan.

(2)   Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen,

3. Jika korban penipuan tidak ingin menyelesaikan secara gugatan perdata atau proses pidana, korban penipuan dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan cara arbitrase, mediasi atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Baca Mini paper lainnya >>> DISINI

4. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi bagi pelaku penipuan berdasarkan UU-ITE, ataupun UUPK. Dalam pengenaan sanksi, hakim-lah yang memutus berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar PN dengan cara alternatif penyelesaian sengketa, melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaian sengketa tersebut.

2. Apakah konsumen yang menjadi korban penipuan dapat meminta ganti rugi?

Iya, konsumen berhak meminta ganti kerugian berdasarkan hukum, yakni UU Perlindungan Konsumen, karena hal tersebut adalah tujuan hukum, yakni keadilan.

Sumber:  RIZKY KAROKARO, Magister Hukum UGM

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Call For Paper dengan tema: 

“Seeking the Peace and Prosperity of Our Nation” Yang dilakukan oleh 

Keluarga Mahasiswa Kristiani Pascasarjana (KMK PS) UGM

________________________________

Daftar Pustaka

Buku 

Ahmad Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja

Grafindo Persada, Jakarta

Halim, H.S., 2006, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar

Grafika, Jakarta

M. Friedman, Lawrence,  2001, American Law An Introduction, Rusell Sage Foundation,

New York

Mertokusumo, Sudikno cetakan kedua, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),

Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

2011, Teori Hukum, Penerbit Universitas Atmajaya Jogjakarta

Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, Mengenal E-Commerce, Elex Media

Komputindo, Jakarta

Reksodiputro, Mardjono 1997, Kejahatan Komputer (Suatu Catatan Sementara Dalam

Rangka KUHP Nasional yang Akan Datang), Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

SW. Sumardjono, Maria,  2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah

Mada, Yogyakarta,

Remy Syahdeini, Sutan 2009, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka

Utama Grafiti, Jakarta

Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah

Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa;

Kitab Undang Hukum Perdata (Kuh.Perdata);

Internet

Ari, Santo, 2015, dalam artikel berjudul “Kasus Penipuan online masih marak di

kalangan masyarakat, http://jogja.tribunnews.com/2015/05/05/polda-diy-ringkus-pelaku-penipuan-online diakses tanggal 10 FEbruari 2016.

Anugraheni, Ekasanti 2014, dalam artikel dengan judul “Waspada, Penipuan Online di

DIY Marak” http://jogja.tribunnews.com/2014/06/26/waspada-penipuan-online-di-diy-marak diakses tanggal 10 Februari 2016

Ari, Santo 2015, dalam artikel berjudul “Belum Semua Sadar Laporkan Penipuan

Online, http://jogja.tribunnews.com/2015/06/22/belum-semua-sadar-laporkan-penipuan-online diakses tanggal 14 Februari 2016.

Santo Ari, Santo, 2015, dalam artikel berjudul “Penipu Online Manfaatkan Psikologi

Korban” http://jogja.tribunnews.com/2015/06/22/penipu-online-manfaatkan-psikologis-korban diakses tanggal 11 Februari 2016.                            

---

[1] Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.2.

[2] Santo Ari, 2015, dalam artikel berjudul “Kasus Penipuan online masih marak di kalangan masyarakat, http://jogja.tribunnews.com/2015/05/05/polda-diy-ringkus-pelaku-penipuan-online diakses tanggal 10 FEbruari 2016.

[3] Ekasanti Anugraheni, 2014, dalam artikel dengan judul “Waspada, Penipuan Online di DIY Marak” http://jogja.tribunnews.com/2014/06/26/waspada-penipuan-online-di-diy-marak diakses tanggal 10 Februari 2016

[4] Santo Ari, 2015, dalam artikel berjudul “Belum Semua Sadar Laporkan Penipuan Online, http://jogja.tribunnews.com/2015/06/22/belum-semua-sadar-laporkan-penipuan-online diakses tanggal 14 Februari 2016.

[5] Maria SW. Sumardjono, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.16-17

[6] Sudikno, Mertokusumo 2011, Teori Hukum, Penerbit Universitas Atmajaya Jogjakarta,hlm. 1-6.

[7] Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introduction, Rusell Sage Foundation, New York, hlm.15.

[8] Ibid, hlm.78-79.

[9] Ibid, hlm.80

[10] Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja, Yogyakarta, hlm.9-10.

[11] Mardjono Reksodiputro, 1997, Kejahatan Komputer (Suatu Catatan Sementara Dalam Rangka KUHP Nasional yang Akan Datang), Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.10.

[12] Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.1-2.

[13] Ibid. hlm.143.

[14] Santo Ari, 2015, dalam artikel berjudul “Penipu Online Manfaatkan Psikologi Korban”, http://jogja.tribunnews.com/2015/06/22/penipu-online-manfaatkan-psikologis-korban diakses tanggal 11 Februari 2016.

[15] Ibid.

[16] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37.

[17] Halim, H.S., 2006, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.65

BAGIKAN ARTIKEL INI