Tanggapan Terhadap Debat Calon Ketua Mata Garuda LPDP 2020

Debat calon ketua mata garuda 2020

Debat Calon Ketua MG LPDP tahun 2020

Tema: Politik dan Konflik Kepentingan

Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dalam kondisi saat ini.


Selanjutnya, izinkan saya menegaskan bahwa tulisan ini hadir sebagai bagian dari dialektika dan diskusi secara sehat. Saya sering mengatakan bahwa pro dan kontra itu bukanlah yang utama, namun sejauh prosesnya dibangun melalui diskusi yang sehat, maka tidaklah menjadi masalah. Semoga tulisan ini menjadi pemantik diskusi teman-teman semuanya. 


Pada Debat Kandidat ke-2 Pemilihan Ketua Mata Garuda (MG) Periode 2020-2022, muncul dua pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kandidat terkait politik. Pertama, bagaimana pendapat kandidat tentang anggota MG yang masuk partai politik (parpol)? Kedua, bagaimana menjaga MG dan conflict of interest politik? Dua pertanyaan ini cukup menggelitik, sekaligus menantang untuk dijawab. Karena tidak semua alumni/awardee menonton debat tersebut, rasanya tidak salah jika topik tersebut didiskusikan di sini. 

Pertanyaan pertama, pada prinsipnya saya sependapat bahwa berpolitik adalah hak mendasar warga negara. Saya bukan anggota parpol, bukan anggota organisasi sayap parpol, dan bahkan saat ini bukan menjadi simpatisan parpol manapun. Melarang anggota MG untuk berpolitik tentu tidak mungkin. Jika dilarang berpolitik, semestinya dari awal seleksi beasiswa langsung saja ditulis syarat: Bukan anggota parpol dan organisasi pendukungnya, serta tidak akan berparpol ataupun masuk organisasi sayap parpol seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena alumni LPDP itu bersifat seumur hidup. Kecuali ada istilah mantan alumni.

Pada pertanyaan pertama tersebut saya menambahkan bahwa yang harus dijaga adalah independensi MG. Independen berarti MG tidak akan digunakan untuk kepentingan politik praktis. Ini juga terkait dengan pertanyaan kedua tentang menjaga conflict of interest. Terkait dengan conflict of interest, panitia Pemilu MG meminta calon kandidat untuk menandatangani Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan (sesuai lampiran), yang berisi sebagai berikut:
  1. Tidak menjadi anggota dari partai politik;
  2. Tidak berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan partai politik dan organisasi terlarang bagi kandidat peserta dan tim kampanye; dan
  3. Bersedia tidak menjadi anggota partai politik selama masa kepengurusan Mata Garuda apabila terpilih.
Saya menghargai semangat yang dibawa, yaitu menghindari conflict of interest dari awal. Namun kedepan masih perlu perbaikan terhadap proses yang saat ini sudah ada. Beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. 

Pertama, poin ke-1 dan ke-3, itu perbedaannya dimana? Tidak menjadi anggota dari partai politik. Ini harus dijelaskan lebih detail, untuk waktu kapan? Apakah saat mencalonkan diri? Atau ada batasan waktu ke belakang? Apa yang terjadi jika si A adalah anggota partai politik, namun untuk kepentingan pencalonan Ketua MG, maka si A langsung mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, apakah hal ini diperbolehkan? Atau ada batasan waktu yanng tegas, misalnya dalam 2 tahun ke belakang tidak menjadi anggota partai politik. Kedepan perlu ada perbaikan terhadap indikator yang digunakan agar lebih jelas dan tegas.

Kedua, poin ke-2, tidak berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung, ini definisinya seperti apa? Indikator apa yang digunakan? Sebagai contoh, jika si B menjadi anggota sebuah sayap partai politik, ini masuk kategori apa? Jika si C menjadi pengurus sebuah ormas yang secara normatif (AD ART) bukan sayap partai politik, namun secara praktis ormas tersebut banyak berafiliasi dg partai politik tertentu, ini masuk kategori apa? Bagaimana dengan simpatisan partai politik? 

Ketiga, bagaimana Tim Pemilu membuktikan klaim dari kandidat dan tim kampanye? Dengan keterbasan jumlah anggota KPU dan Panwas, apa yang akan dilakukan? Dalam persyaratan daftar riwayat hidup bahkan tidak ada poin-poin apa yang harus ditulis. Kedepan, perlu dibuka uji publik, yaitu memberikan waktu kepada publik untuk memberikan masukan kepada Tim Pemilu jika publik menemukan data yang tidak benar. Publik juga seharusnya diberikan kesempatan memberikan masukan kepada Tim Pemilu untuk memastikan kandidat memenuhi syarat ini. Sebagai contoh, uji publik (terbuka) secara satu per satu dapat dilakukan kepada calon kandidat, contohnya capim KPK, atau contoh-contoh lembaga tinggi negara lain dapat menjadi masukan positif. 

Ini baru bicara dalam proses pemilihan, belum lagi jika dalam proses kepengurusan. Apakah perlu ada aturan lebih detail terkait hal ini? Bagaimana dengan anggota partai politik, apakah bisa bergabung dengan kepengurusan Mata Garuda? Kemudian, apakah pengurus organisasi sayap partai politik bisa menjadi pengurus Mata Garuda? Dan masih banyak pertanyaan lain.

Prinsipnya, independensi Mata Garuda (MG) LPDP harus tetap dijaga

Pertanyaan penutupnya, bagaimana cara menjaga independensi Mata Garuda LPDP? Menurut hemat saya, topik seperti ini harus didiskusikan di publik untuk meningkatkan engagement dan sense of belonging dari alumni/awardee terhadap Mata Garuda. Banyak hal yang bisa diperbaiki bersama-sama ke depan. Memang sulit menemukan konsensus publik dengan melibatkan alumni/awardee yang jumlahnya ribuan. Namun proses yang melibatkan publik harus tetap dilakukan untuk hal-hal prinsipil seperti ini. Namun yang perlu diingat, sejatinya organisasi Mata Garuda BUKAN milik perseorangan ataupun sekelompok tertentu. Jika hal ini terjadi, tidak usah heran jika engagement alumni akan makin turun kedepan. 

keyword: 

Mata Garuda LPDP
MG LPDP
Alumni LPDP



Salam hormat,
Arip Muttaqien
Alumni Beasiswa S2/S3 LPDP, Maastricht University (Belanda)
Jakarta, 25 Mei 2020

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel