Home  ›  Opini

Hari Kartini dan Ekofeminisme


HARI KARTINI DAN KRISIS LINGKUNGAN HIDUP

HARI KARTINI DAN LINGKUNGAN HIDUP *

Mendengar tentang R. A Kartini, mengingatkan kita pada sosok wanita yang berpikir jauh ke depan, berpikir anti mainstream. Ia merupakan pejuang emansipasi wanita Indonesia. Ia dikenal sebagai wanita  pertama yang memperjuangkan persamaan hak-hak wanita yang cenderung tersubordinasi ketika itu. Dapat dikatakan itulah gerakkan “persamaan gender” pada masa itu dalam arti persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.   Wanita yang lahir pada tangga 21 April 1879, Jepara Jawa Tengah itu berpandangan bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia berjenis kelamin wanita, sehingga tidak ada dasar bagi manusia membangun tembok perbedaan antara kaum perempuan dan laki-laki. 

BACA JUGA: Istilah Pelakor, Menyudutkan Perempuan

Pada masa itu, diskriminasi bagi kaum perempuan cukup masif dan ia berani berbicara mengenai hak-hak perempuan untuk mendapat kesetaraan pendidikan selayaknya kaum laki-laki. Krisis pendidikan bagi kaum wanita terjadi karena adanya peraturan kolonial Belanda yang menyatakan bahwa hanya anak bangsawan yang berhak untuk bersekolah. Meskipun ia seorang anak dari bangsawan, Kartini sendiri hanya diperbolehkan bersekolah hingga usia 12 tahun karena statusnya sebagai wanita. Dalam adat-istiadat Jawa mengharuskan anak perempuan pada usia 12 tahun dipingit hingga menunggu seorang laki-laki dari golongan bangsawan melamarnya untuk dinikahi.

BACA JUGA:


Isu Krisis Lingkungan

Kondisi Kartini saat itu hampir serupa dengan kondisi lingkungan kekinian. Krisis lingkungan yang terjadi berakar pada sistem-sistem hirarki dan dominasi sosial yang dianut oleh masyarakat, yang dikenal dengan social ecology. Dalam sistem hirarki, satu kelompok berkuasa atas kelompok lain dan anggota kelompok yang berkuasa mendominasi anggota kelompok lain dan memanfaatkan mereka sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan diri. Manusia tidak boleh mengeksploitasi lingkungan meskipun pada dasarnya alam dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup umat manusia.

BACA JUGA: Istilah Pelakor, Menyudutkan Perempuan

Harianjogja (18/04), Lahan pertanian di sekitar lokasi penambangan pasir di kawasan pantai selatan Bantul mulai bermasalah dengan air. Kawasan pesisir termasuk ke dalam wilayah yang tidak kaya akan air, sebagian besar petani hanya mengandalkan air dari sumur bor karena irigasi tidak menjangkau seluruh wilayah pesisir. Kekeringan air yang terjadi juga disebabkan oleh adanya area tambang pasir yang lebih dendah daripada lahan yang lainnya. Dalam kasus ini pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh penambang pasir menyebabkan kelangkaan air bagi kelompok petani di daerah Bantul. Pemanfaatan alam yang tidak berwawasan lingkungan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Dalam hal ini, para petani lah yang dirugikan oleh maraknya kegiatan penambangan pasir didaerah Bantul.

BACA JUGA:



Menurut Bokchin seorang ahli etika lingkungan, sistem hierarki dan dominasi akan mendorong dominasi dalam segala bentuk termasuk dominasi atas alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara luas tidak bisa dihentikan sampai masyarakat menjadi tidak terlalu hirarkis, mendominasi, dan tidak terlalu “menindas” alam. pemerintah desa harus dengan sigap menanggapi permasalahan menjamurnya penambangan pasir di wilayah Bantul ini. pemerintah dapat membatasi pembukaan tambang baru atau bahkan menghentikannya agar pasokan air bagi petani tidak semakin berkurang.

BACA JUGA:


Namun, tanpa disadari pemanfaatan alam yang tidak berwawasan lingkungan semakin marak terjadi di kota-kota besar di negeri ini. Berita yang dilansir oleh Radarsolo (18/01) mengungkapkan bahwa maraknya pembangunan hotel sudah menjadi tren dan kecenderungan di kota Solo. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada lingkungan. Dampak yang dialami seperti jalanan menjadi macet, minimnya ruang terbuka hijau, sempitnya ruang publik, banyak sumur yang kering pada musim panas, polusi udara, serta dampak lingkungan lainnya. Begitu pula dengan kota Batu, Malang Jawa Timur, kota dengan julukan “kota wisata” ini menjadi salah satu kota tujuan masyarakat Indonesia khususnya pulau Jawa. Pesatnya pembangunan di kota Batu berdampak pada berkurangnya pepohonan dan alih fungsi lahan. Dimana lahan pertanian dan ruang terbuka dibangun hotel, villa, perumahan elit, pusat perbelanjaan, tempat wisata moderen, dan lainnya.

BACA JUGA:



Ekofeminisme dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan etika lingkungan menurut aliran ekofeminisme yang meyakini bahwa etika lingkungan yang baik harus memperhitungkan perspektif-perspektif etika. Ekofeminisme adalah teori yang mampu menjelaskan hubungan antara kaum perempuan dengan alam. Teori tersebut dicetuskan oleh Vandana Shiva yang merupakan seorang ilmuwan sosial berasal dari India. Ekofeminisme menggabungkan konsep lingkungan dan feminisme. Alam harus dipandang sebagai bagian yang perlu diperhatikan. Manusia harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan alam. Hubungan yang harus dijaga dan dihormati. Manusia harus dapat melihat dirinya sendiri sebagai pengurus alam, bukan penguasa yang mendominasi alam. Alam tidak boleh dilihat sebagai objek yang harus didominasi, dikendalikan dan dimanipulasi. Manusia harus memperlakukan alam selayaknya memperlakukan wanita. Seperti Kartini memperhatikan kaum wanita, dimana ia memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita ketika terjadi diskriminasi bagi kaun wanita. Demikian juga manusia harus memperhatikan alam yang selama ini telah di manfaatkan dengan semena-mena, dimanfaatkan dan menjadikan alam sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan tanpa memperhatikan dampak kegiatan tersebut bagi lingkungan. Dengan mengikuti pandangan ekofeminisme manusia memperlakukan lingkungan alam dengan perhatian dan perlakuan khusus dan memperhatikan dampak negative yang akan terjadi bagi kehidupan manusia dikemudian hari dari pemanfaatan lingkungan alam.

BACA JUGA:


Pembangunan dan teknologi harus dibatasi pada sistem-sistem yang dapat dipertahankan dan dimana manusia bisa hidup sejalan dengan alam. Perencanaan pembangunan tata ruang kota perlu mendapatkan pengawasan dari seluruh pihak agar pembangunan yang dibuat tidak semata-mata untuk kepentingan sepihak namun dapat memfasilitasi kepentingan publik yang berkelanjutan. Manusia harus dengan keras berupaya jangan merusak alam sebelum alam merusak kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, pertanian semuanya harus bergabung dalam usaha untuk mendominasi dan mengendalikan alam.

ARTIKEL TERKAIT:



*Penulis: Tetti Manullang, Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Gadjah Mada

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel