Benang Kusut Penyaluran BBM dan Political Will Pemerintah Daerah Sabu Raijua

Mafia Minyak di sabu raijua

BONGKAR MAFIA MINYAK DI SABU RAIJUA

Mafia BBM Di Hulu

Urusan Bahan Bakar Minyak (BBM) di negeri ini, dari hulu hingga hilir, bagai benang kusut yang sulit diurai. Benang kusut BBM itu sudah terjadi sejak dari dalam bentuk Crued Oil (minyak mentah) yang diimpor dari Timur Tengah hingga jadi bensin, solar dan sejenis. Seyogiyanya, urusan ini tidak sulit dan bahkan sangat sederhana. Yang buat sulit adalah para mafia dari pusat hingga daerah. Mafia itu tidak lain adalah oknum polisi, pejabat BUMN/BUMD, kejaksaan, para politisi, pebisnis yang berburu rente dalam kesusahan rakyat.
Jika kita flashback sedikit ke masalah impor Migas di tingkat nasional, pasti kita ingat benar, bagaimana Jokowi di periode pertama bubarkan Petral, perusahaan pengimpor BBM bermarkas di Singapura yang juga menjadi sarang para Mafia Migas dalam dan luar negeri. Pembubaran petral, diharapkan menyelesaikan masalah BBM di tingkat hulu sampai hilir. Namun, ternyata tidak semudah itu. Masih ada masalah lain seperti lambatnya pembangunan dan rehabilitasi Kilang Minyak. Pembangunan kilang itu memang sengaja dibuat mandek dan mangkrak, agar Pertamina terus impor minyak mentah sekaligus ladang dollar bagi para mafia, Karena para pengusaha dapat untung sekitar 1 (satu) triliun per hari dari impor migas.
Mengapa demikian? Begini alasannya: Indonesia mengimpor Migas 800.000 barel per hari (1 barel setara 158,97 liter atau 42 galon). Menurut Informasi, pengusaha mengambil keuntungan sekitar 2-3 dolar per barel. Artinya, dengan impor 800.000 barel, mereka meraup 2,4 juta dolar per hari. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, maka keuntungan mereka, Rp. 33,6 Miliar per hari. Dengan demikian maka, dalam waktu satu bulan, ada 1 (satu) triliun rupiah yang masuk ke kantung para mafia migas ini. Keuntungan itu, 30 persennya, dibagi-bagi kepada oknum-oknum pejabat di semua lini pemerintahan, oknum pejabat di BUMN, polisi, Jaksa, politisi agar menghambat Pertamina dalam pembangunan kilang dan terus impor Migas dan mafia terus kenyang. Itulah benang kusut BBM sejak hulu.

Baca juga: Pembagian Wilayah dan Jejak Gajah Mada di Sabu-Raijua

Mafia di Hilir

Mafia itu tidak hanya terjadi di hulu atau di tingkat nasional saja, di hilir atau di daerah pun demikian. Hanya saja beda porsi. Jika di hulu bermain agar Indonesia terus impor BBM dari Timur Tengah, di hilir mafia justru berusaha untuk menghambat bahkan menutup jalur distribusi agar  BBM jadi langka dan mahal dan ujungnya menguntungkan para mafia. Dengan demikian, maka ada pula “petral-petral” kecil di daerah, menjadi sarang mafia, menguasai distribusi BBM. Mereka bisa mengatur kapan BBM harus dikirim, dan kapan dihentikan. Mereka juga bisa mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi agen dan pangkalan. Maka dari itu, hanya oknum polisi dan oknum pejabat saja yang bisa masuk dalam lingkaran mafia itu. Semua urusannya hanya soal duit dan itulah yang bikin rumit.
Itu juga diperkuat dengan fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ada oknum polisi yang ditangkap polisi, terduga “mafia” BBM dengan alasan “membantu masyarakat”. Ini sudah berlangsung sejak dulu hingga saat ini, karena memang, BBM itu lahan bisnis yang sangat menggiurkan sebab BBM adalah jantung dari mobilitas dan perekonomian masyarakat. Semua bisa lumpuh total tanpa BBM. Itulah yang mendorong orang-orang yang tidak punya hati nurani untuk terus-menerus menyusahkan rakyat dengan harga BBM yang selangit.

Baca Juga: Sejarah dan Asal-Usul Wisata Alam Kelabba Maja di Sabu Raijua

Political Will Pemerintah Daerah

Tujuan mulia dari otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Urusan yang paling mendasar adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah. Salah satu kebutuhan dasar itu adalah tersedianya BBM yang cukup untuk kebutuhan daerah sehingga menciptakan aksesnya yang mudah dan murah.
Kalau demikian, dengan berkaca pada kondisi sulitnya BBM di Sabu Raijua, maka dapat disimpulkan bahwa, selama lebih dari 10 tahun Kabupaten ini berdiri, pemerintah daerah Sabu Raijua sudah gagal dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu. Sejak Kabupaten ini masih bagian dari Kabupaten Kupang, menjadi daerah otonom tahun 2009, hingga saat ini, kesulitan, keruwetan BBM tidak pernah terselesaikan.  Sehingga Kebijakan “BBM Satu Harga” oleh pemerintah pusat, belum dirasakan oleh masyarakat di Sabu Raijua. Harga BBM yang mencekik leher masyarakat seakan terus “diciptakan” demi keutungan oknum mafia yang notabene digaji oleh rakyat. Kalau begitu, apalah gunanya kita ber-otonomi, kalau para pemimpin tidak mampu menyelesaikan masalah di daerahnya?
Oleh sebab itu, satu-satunya jalan saat ini adalah kemauan politik (Political Willoleh pemerintah daerah dan pertamina serta pengusaha yang tidak hanya berburu rente tetapi juga punya hati untuk melayani rakyat di Sabu Raijua. Sebab sekali lagi, sesungguhnya masalah BBM itu sederhana. Pemda dan pertamina tinggal hitung kebutuhan BBM di daerah, dalam sebulan butuh berapa kilo liter, bangun tempat penampungan yang cukup, atur mekanisme distribusinya termasuk hitungan cuaca dan sebagainya. Selesai. Namun yang terjadi selama ini adalah adanya“petral-petral” kecil tadi yang menjadi sarang para mafia BBM.

Baca Juga:SEJARAH RITUAL ADAT HOLE DI KABUPATEN SABU RAIJUA

Pilkada Jadi Momen Mawas Diri

Sabu Raijua termasuk dalam beberapa daerah yang sedang mempersiapkan diri untuk memilih kepala daerah tahun 2020 ini. Karena itu, selain masalah kekeringan dan kesulitan air, solusi atas kelangkaan BBM seharusnya menjadi isu yang seksi dikampanyekan. Calon Kepala daerah yang terpilih harus jadikan solusi atas masalah BBM di Sabu masuk dalam program prioritas.
Rakyat juga harus menjadi pemilih yang berkualitas, pemilih yang rasional, bukan emosional. Memilih karena kualitas program yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah rakyat, bukan karena kedekatan, keluarga, dan afiliasi politik. Kalau memilih karena emosional, maka masyarakat Sarai akan terus mengalami masalah air dan minyak. Oleh sebab itu, mari berbenah dan mawas diri, jangan tertipu dengan bualan-bualan para calon dan pendukungnya yang hanya bicara untuk memperenak lidah. Jangan jual suara (hati nurani) kita dengan uang dan materi yang habis dalam sesaat, tetapi hidup sengsara selamanya.

Baca Lainnya: ASAL USUL DAN SEJARAH SINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel