Tujuan dan dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan dan dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan


A. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 


Berdasarkan Beberapa Pengertian dan defenisi pendidikan kewarganegaraan, setidaknya ada tiga Tujuan dari pengajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, yaitu untuk membentuk Mahasiswa atau secara umum Masyarakat yang:

  1. Memiliki rasa nasionalisme atau Cinta Terhadap Tanah Air 
  2. Memahami arti dan pentingnya Bela Negara
  3. Peka Terhadap Masalah regional dan Nasional  
Baca Juga:

B. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan 


Semua sekolah dan perguruan tinggi tanpa keceuali, wajib mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hal ini penting karena pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah atau mata pelajaran Pengembangan Kepribadian (MPK). Hal ini sudah diatur dalam sistem pendidikan nasional. Maksudnya agar siswa atau mahasiswa memiliki rasa nasionalisme. 


Baca Juga:



Berikut ini beberapa Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan. 
  1. UUD 1945 
  2. Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. 
  3. Pasal 27 (1) tentang Kesamaan Kedudukan dalam Hukum 
  4. Pasal 30 (1) tentang Bela Negara 
  5. Pasal 31 (1) tentang Hak Mendapat Pengajaran 
  6. Tap MPR No. II/MPR/1999 tentang (GBHN) Garis Besar Haluan Negara 
  7. Undang-Undang No. 20/Tahun 1982 tentang Undang Undang Pokok 
  8. Pertahanan Keamanan (HanKam) Negara Republik Indonesia (Jo. No. 1 Tahun 1988). 
  9. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang (SisDikNas) Sistim Pendidikan Nasional. 
  10. SK Dirjen DikTi (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi) tentang Pelaksanaan PKN di perguran tinggi. 
  11. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang 
  12. Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) tentang Pendidikan Kewarga­negaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 
  13. Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 
  14. Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 

Materi Lainnya: Klik >>> DISINI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel