Defenisi Implementasi Kebijakan Publik

Materi kuliah implementasi kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah. Suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disahkan, tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan yang telah formulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan.

DOWNLOAD PPT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK >>>> DISINI


Baca Juga:
Pengertian Pentingnya Implementasi Dalam Proses Kebijakan Publik

  • Kamus Webster: implementasi: “to implementation" (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out” (menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu); “to give practical effect to” (menimbulkan dampak / berakibat sesuatu).
  • Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
  • Jika dihubungkan dengan pemahaman kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan kebijakan melalui sarana yang disediakan dalam rangka menimbulkan suatu dampak berdasarkan tujuan kebijakan tersebut
  • Jones (1984); those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).
  • Van Meter dan Horn: “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.
  • Mazmanian dan Zabatier: “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan”. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secar tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Baca Juga:
Fokus perhatian implementasi menurut mereka adalah untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Dengan demikian maka, kita dapat simpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Atau juga berupa cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Oleh sebab itu, implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

Baca Juga:



Sebagaimana telah tersirat dalam beberapa pengertian di atas, implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yangg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi dalam proses implementasi kebijakan. Selama implementasi kebijakan sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya.

Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa


Pada umumnya pemerintah di dunia baru mampu mengesahkan kebijakan dan belum mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu. Hal ini merupakan suatu gejala yang disebut dengan implementation gap, yaitu istilah yang menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut akan tergantung pada implementation capacity dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplemetasikan kebijakan tersebut. (Walter William dalam Abdul Wahab, 2005). Implementation capacity, yaitu kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai


DOWNLOAD PPT >>>> DISINI

Materi kuliah lainnya DISINI


Baca Juga:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel