Kumpulan Tugas Kuliah

Daftar LinkMateri Kuliah Ilmu Sosial, kebijakan publik, manajemen, ekonomi dan budaya serta agama dan berbagai topik penelitian lainnya. seperti 14 Prinsip Manajemen sebagai Prinsip Administrasi Menurut Henry Fayol, “Antara Desentralisasi dan Resentralisasi” KONFLIK DALAM RANCANGAN REVISI UU OTONOMI DAERAH, “PERKEMBANGAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN”, ALAT BANTU DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK, ANALISIS KONFLIK GAM-RI, Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats), ANCAMAN GLOBALISASI, Barang Publik dan Eksternalitas. ada juga Paradigma Pembangunan, Indeks Kebahagiaan dan Kesejahteraan Rakyat, Pembagian Wilayah dan Jejak Gajah Mada di Sabu-Raijua, PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL/DAERAH, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Sabu Raijua, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Cinta Pangan Lokal, PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK: Terori dan Pengertian Administrasi Negara (Gagasan Gulick: POSDCORB), Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa, Pengertian dan Asas-asas Reformasi Birokrasi. Selain itu dalam materi ini juga ada membahas tentang Good Governance Sebagai Agenda Reformasi, KAJIAN TEORI HAWTHORNE ELTON MAYO, Kebijakan Ekonomi, Institusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Globalisasi, Kekuatan Pasar (Market Power), Kritik Terhadap Teori Modernisasi, LAPORAN MAGANG (BAB III DAN BAB IV), LIMA PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA "Nicholas Henry, “Paradigms of Public Administration”. untuk itu, silahkan klik link di bawan ini.

1. 14 Prinsip Manajemen sebagai Prinsip Administrasi Menurut Henry Fayol
2. “Antara Desentralisasi dan Resentralisasi” KONFLIK DALAM RANCANGAN REVISI UU OTONOMI DAERAH
3. “PERKEMBANGAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN”
4. ALAT BANTU DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
5. ANALISIS KONFLIK GAM-RI
6. Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats)
7. ANCAMAN GLOBALISASI
8. Barang Publik dan Eksternalitas
9. BERKELIT DARI “KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM” UNTUK MERAIH HARAPAN
10. BURUKNYA MANAJEMEN PELABUHAN PENYEBARANGAN DI NTT MENJADI SARANG PUNGLI
11. Celaka Karena Jalan Rusak? Pengendara Bisa Gugat Pemerintah, Ini Undang-undangya
12. CIKAL BAKAL MAY DAY DAN SERIKAT BURUH INDONESIA DENGAN SEGALA KEMELUTNYA
13. Ciri-ciri Pengelolaan Dana Desa Yang Tidak Transparan dan Tidak Efektif
14. CONTOH LAPORAN KKN: Laporan Kuliah Kerja Nyata
15. DEBT COLLECTOR DILARANG TARIK KENDARAAN YANG ANGSURAN MACET
16. Defenisi Implementasi Kebijakan Publik
17. Defenisi, Pengertian dan Ciri-ciri Kemiskinan
18. Deklarasi Al-Azhar 2020: Konferensi Internasional Al-Azhar Hasilkan 29 Rumusan
19. EFEKTIFITAS ORGANISASI DAN MANAJEMEN MENURUT PENDEKATAN PENCAPAIAN TUJUAN
20. Fenomena dan Realitas dalam Kebijakan Jokowi untuk Lelang Jabatan Camat, Lurah dan Kepala Sekolah
21. Gerakkan Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Prima (Catalytic Government, Community-Owned Government, Competitive Government)
22. Good Governance Sebagai Agenda Reformasi
23. GOOD GOVERNANCE sebagai paradigma baru untuk “Tata Pemerintahan yang Baik”
24. KAJIAN TEORI HAWTHORNE ELTON MAYO
25. Kebijakan Ekonomi, Institusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Globalisasi
26. Kekuatan Pasar (Market Power)
27. Kritik Terhadap Teori Modernisasi
28. LAPORAN MAGANG (BAB III DAN BAB IV)
29. LIMA PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA "Nicholas Henry, “Paradigms of Public Administration”
30. macam-macam teori tentang negara
31. MACAM-MACAM VARIABEL PENELITIAN
32. Manajemen Konflik: Pendekatan Struktural Fungsional (General Agreements)
33. MASALAH PENGEMBANGAN TERNAK DI NTT
34. Mekanisme dan Larangan Penggunaan Dana BOS
35. Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III
36. Model-model Evaluasi Kinerja pegawai
37. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
38. PANCA PELAYANAN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)
39. PANDUAN LENGKAP CARA MEMBACA HASIL ANALISIS DENGAN SPSS, LENGKAP DENGAN GAMBAR
40. Paradigma Pembangunan, Indeks Kebahagiaan dan Kesejahteraan Rakyat
41. Pembagian Wilayah dan Jejak Gajah Mada di Sabu-Raijua
42. PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL/DAERAH
43. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Sabu Raijua
44. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Cinta Pangan Lokal
45. PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK: Terori dan Pengertian Administrasi Negara (Gagasan Gulick: POSDCORB)
46. Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa
47. Pengertian dan Asas-asas Reformasi Birokrasi
48. Pengertian dan tahapan Analisis Kebijakan Publik
49. TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
50. POLA HUBUNGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI
51. Prinsip Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
52. Program Bantuan Operasional Sekolah, Dana BOS
53. Proposal Penelitian: MIRAS DAN REMAJA
54. PROSES ANALISI KEBIJAKAN PUBLIK: PENGERTIAN DAN HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PUBLIK
55. REFORMASI BIROKRASI INDONESIA
56. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Analisis Kebijakan Publik
57. SEJARAH NUSA TENGGARA TIMUR
58. SISTEM KERJA OUTSOURCING dengan KEUNTUNGAN DAN KERUGIANNYA
59. TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “NTT SEBAGAI PROVINSI TERNAK”
60. TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
61. TEORI-TEORI ALIRAN KLASIK
62. Teori-Teori Administrasi Negara
63. Teori-teori tentang Sifat Dasar Manusia
64. Ukuran dan Indikator Kemiskinan

Lihat Juga Materi Kuliah Lainnya >>> DISINI

Daftar Link
ARTIKEL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN:

1. ALASAN DIPERLUKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
2. ANCAMAN GLOBALISASI
3. ARTIKEL ISU KRISIS NASIONALISME DAN PLURALISME AGAMA
4. ASAL-USUL NEGARA NATURALIS : NATURAL ATAU KONVENSIONAL
5. ESENSI DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA
6. Gerakan Islam Radikal di Indonesia Melemah sejak ISIS Melemah
7. Kedudukan, fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara
8. macam-macam teori tentang negara
9. Materi Kuliah Pendidikan kewarganegaraan: Filsafat Pancasila
10. Materi Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan: FILSAFAT POLITIK DAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT
11. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
12. PEMERINTAH NKRI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
13. Pengertian Wawasan Nusantara menurut para ahli
14. Pengertian, Defenisi dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
15. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
16. Tujuan Deklarasi juanda 13 Desember 1957
17. Tujuan dan dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
18. UNDANG-UNDANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (UU KPPU) REPUBLIK INDONESIA
19. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
20. Wawasan Nasional Indonesia

Lihat Juga Materi Kuliah Lainnya >>> DISINI

BAGIKAN ARTIKEL INI