Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

larangan penggunaan dana desa

  • Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72/2005)
  • Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-ba­tas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri → disebut dengan self-governing community. (Eko, 2008)
  • Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community).
  • Istilah otonomi desa tidak digunakan dalam UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004. Namun kedua UU ini menyebutkan bahwa kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat .

Baca juga: Ciri-ciri Pengelolaan Dana Desa Yang Tidak Transparan dan Tidak Efektif

  • Hak mengatur dan megurus rumah tangga desa dapat disamakan sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat dengan sebutan otonomi desa..
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
  • Bagi desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri
Baca Juga:


Otonomi Desa sebagai Konsep Politik
Otonomi desa sebagai konsep politik mempunyai dua pengertian
  • Pertama, otonomi yang diberikan negara sebagai bentuk power shared dalam bentuk desentralisasi kekuasaan kepada unit-unit pemerintahan tingkat bawah atau otonomi “by the grace of central government”
  • Kedua, otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan the right of the people sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given
  • Prinsip otonomi asli dapat dirujuk pada konsep subsidiaritas sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatur diri sendiri dalam lapangan kehidupan tertentu tertentu tanpa campur tangan negara.
  • Kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum inilah yang disebut otonomi asli. Otonomi asli bermakna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.
Baca Juga:


Landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan desa atau otonomi desa:
  • Keanekaragaman
Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

  • Partisipasi
Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraaan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.

Baca Juga:


  • Otonomi Asli

Otonomi Asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun hrus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

  • Demokratisasi
Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Baca Juga:


  • Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf

Kedudukan Desa
  • Pasal 2 ayat 1 UU No. 32/2004: Desa bukan bagian dari NKRI, melainkan sebagai subsistem pemerintah kabupaten.
  • Kedudukan desa tidak jelas, apakah sebagai desa otonom atau desa adat.
  • Otonomi asli memperoleh ruang untuk bangkit kembali, tetapi tidak ada revitalisasi kewenangan asli.
  • Eksperimentasi otonomi desa di berbagai daerah masih bersifat parsial, karena terkendala aturan (UU).
  • Umumnya desa-desa sebagai desa administratif, hanya kemampuan dan kemajuan lokal yang membedakannya
  • Kejelasan kedudukan desa akan menentukan kewenangan, perencanaan desa, struktur & sistem pemerintahan desa serta keuangan desa.
Ada tiga pilihan kedudukan desa: desa adat, desa otonom dan desa administrative
Berhubungan dengan kejelasan dan memberdayakan desa, pilihan utamanya hanya dua: desa adat atau desa otonom.

Tipologi Desa
  • Tipologi desa sangat dibutuhkan mengingat keragaman kondisi desa-desa di Indonesia yang kini berjumlah 69.929 (62.806 desa dan 7.123 kelurahan). Semua desa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Keragaman desa tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga antardesa dalam sebuah daerah.
  • Deskripsi tentang tipologi akan sangat menentukan pengaturan mengenai penempatan kedudukan, bentuk, kewenangan, susunan pemerintahan, keuangan dan sebagainya.
  • Apa basis penentuan tipologi desa? → Basis yang paling dominan digunakan adalah asal-usul pembentukan dan bentuk kesatuan masyarakat adat. Dalam konteks ini muncul desa genealogis (dibentuk berdasarkan garis keturunan), desa teritorial (kesamaan wilayah), desa campuran antara genealogis dan teritorial; belakangan ditambah dengan tipe desa administratif.

Tipe Desa dalam Hub. dengan Konsep Desentralisasi
  • Tipe ”Desa adat” atau sebagai self governing community sebagai bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep ”otonomi asli” sebenarnya diilhami dari pengertian Desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara.
  • Tipe ”Desa administratif” (local state government) adalah Desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi sebagai kepanjangan negara dan hanya menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Kelurahan yang berada di perkotaan merupakan contoh yang paling jelas dari tipe Desa administratif.
  • Tipe ”Desa otonom” atau dulu disebut sebagai Desapraja atau dapat juga disebut sebagai local self government, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, Desa otonom adalah Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan Desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.
Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Tipologi Desa dapat dilihat sebagai berikut:
  • Pertama, desa sebagai kesatuan masyarakat atau disebut dengan pemerintahan komunitas atau self governing community. Tipe desa ini bukanlah unit pemerintahan formal seperti yang selama ini berjalan, melainkan sebagai bentuk pemerintahan informal yang mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul sebagai pembentuk otonomi asli. Karena itu tipe desa ini tidak perlu mengalami birokratisasi dan menjalankan tugas-tugas administratif dari pemerintah.
  • Kedua, desa administratif sebagai desa-desa baru yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat atau karena pembentukan desa definitif di wilayah UPT transmigrasi. Tipe desa ini tidak mempunyai kewenangan asal-usul, dan menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh pemerintah, serta megelola fungsi-fungsi pembangunan dan kemasyarakatan.
  • Ketiga, desa sebagai kesatuan pemerintahan lokal yang lebih siap dikembangkan menjadi unit pemerintahan yang otonom. Di desa-desa bertipe ini pengaruh adat sudah mulai pudar, dan akibat dari perubahan sosial telah tumbuh menjadi desa yang maju, swasembada dan modern. Selain itu, pemerintahan desa (dalam pengertian formal) telah berjalan dengan baik, dan karenanya sudah siap dikembangkan sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (local self government).
  • Keempat, kelurahan atau sebagai satuan kerja perangkat daerah, suatu bentuk unit administratif baru yang dibentuk secara sengaja atau merupakan evolusi dari desa-desa maju di kawasan perkotaan.


Baca Lainnya:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel