Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III



Model Implementasi George Edward III
Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya.

Penampilan bagian tertentu suatu situasi problematic secara sederhana untuk kepentingan khusus. Seperti halnya masalah kebijakan yang merupakan suatu konstruksi mental atas dasar konsepsualisasi dan spesifikasi dari unsur-unsur suatu situasi problematis, model kebijakan adalah juga suatu konsepsualisasi artifisial tentang isu kebijakan, seperti enerji, lingkungan, kemiskinan, kesenjangan, kesejah-teraan, kriminalitas, dll.
Model kebijakan disajikan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematis, untuk menggambarkan, menerangkan dan mempredikasi unsur-unsur dari suatu situasi problematis, serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik tersebut dengan merekomendasikan arah-arah tindakan buat mengatasi masalah tertentu.

          Pendekatan ini dianggap lebih kondusif di dalam memahami kompleksitas persoalan implementasi yang seringkali terjadi di dalam kegiatan dan aktivitas implementasi kebijakan publik          Pendekatan dalam studi implementasi kebijakan dimulai dengan pertanyaan:
        Apa saja prakondisi-prakondisi bagi keberhasilan implementasi kebijakan?
        Apa saja hambatan-hambatan utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?
          Jawabannya berdasarkan tampilan 4 variabel yaitu:
         Komunikasi,
        Dukungan Sumber Daya,
        Disposisi (sikap) aparat pelaksana dan
        Struktur Birokrasi

1)         Komunikasi (communication): perintah untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat.
Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.
Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni :

          Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:
”Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”.

          Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau tidak ambigu/mendua.

Dalam mengelola komunikasi yang baik, perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

BACA JUGA:
1. Pengertian dan asas-asas Birokrasi:
2. Pengertian dan Tahapan Analisis Kebijakan Publik:
3. Alat Bantu dalam Analisis Kebijakan Publik:
4. Proses Analisis Kebijakan Publik:

1)         Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2)       Sumberdaya (resources): masalah sumber daya harus memadai terutama SDM dan yang penting meliputi staf dengan ukuran/jumlah yang cukup dan tepat dengan keahlian yang diperlukan; selain itu berhubungan dengan wewenang, dan fasilitas;

Yang termasuk sumber daya dimaksud adalah : 
a.         staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan 
b.         informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi 
c.         dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan 
d.         wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 

3)       Disposisi atau sikap (dispositions): perilaku, sikap dari para implementor dan disposisi dari atasan (superior) mesti tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekunsi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.
4)       Struktur birokrasi (bureaucratic structure): organisasi harus terstruktur secara jelas. Prinsipnya berhubungan dengan  Prosedur kerja dan ukuran dasarnya atau Standard Operational Procedure (SOP)
, Hierarkhis struktur organisasi, koordinasi, desentralisasi, kewenangan dsb

”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.
Oleh sebab itu, Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.
Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

_________________________________________________________________________________

Terima kasih, karena sudah mampir.
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
KONTRIBUTOR: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Salam!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel