Manajemen Konflik: Pendekatan Struktural Fungsional (General Agreements)

Pendekatan Struktural Fungsional

Pendekatan Struktural Fungsional dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini memandamng masyarakat sebagai komunitas yang terintegrasikan secara teratur atas dasar nilai kesepakatan dari setiap anggojta masyarakat. Dalam pendekatan ini juga mengenalkan salah satu statement yaitu “General Agreements” yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.

Beberapa sudut pandang dari pendekatan structural fungsional :

a)      Masyarakat sebagai suatu sistem

b)      Oleh karena itu maka saling mempengaruhi satu sama lain.

c)      Kendati integrasi sosial tidak mungkin terwujud dengan sempurna, tetapi secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis.

d)     Disfungsi, berbagai ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi akan tetapi dalam jangka panjang keadaan tersebut akan teratasi sendirinya melalui cara adaptasi dan proses institusioanalisasi.

e)      Kompleksitas  dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui adaptasi dan tidak secara cepat.

f)       Factor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus antara anggota masyarakat berupa norma-norma sosial yang sesungguhnya membentuk struktur sosial.

 g)      Belum terciptanya hurting stalemate menyebabkan pihak ketiga sulit untuk menemukan titik atau entry point untuk mengajak seluruh pihak bertikai duduk di meja perundingan.

h)      Persamaan identitas dan solidaritas cenderung tergantung pada konflik. Konfliklah yang akan melindungi identitas dan solidaritas tersebut sehingga tanpa konflik, dua hal tersebut akan lenyap.

i)      Penyelesaian politik dalam perang sipil membutuhkan setiap kelompok untuk melakukan disarmament dan membentuk pemerintahan yang single atau negara yang tunggal. Padahal logikanya, tentu saja tidak ada orang yang mau “hidup satu atap” dengan musuhnya. Bagi TNI, GAM adalah musuh yang harus dimusnahkan! Sebaliknya, bagi GAM, TNI adalah kaum penjajah yang harus diusir dari Aceh! Susah untuk dibayangkan jika mereka yang selama ini saling membunuh mau hidup berdampingan dengan damai.

j)      Adanya Kegagalan implementasi biasanya terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Kegagalan implementasi berkaitan erat dengan karakteristik perang. Ketika perasaan takut lebih besar daripada kepercayaan terhadap musuh, perang dapat berlanjut kembali. upaya dialog untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai praktis berhenti pada tanggal 18 Mei 2003 saat GAM menolak menerima draft pernyataan pemerintah Indonesia dan tidak bersedia mengajukan counter draft nya. Respon Pemerintah Indonesia terhadap penolakan GAM sangat cepat dan tegas. Dalam hitungan jam, Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani Darurat Militer di Aceh yang berarti dilegalkannya tindakan kekerasan untuk mengahadapi GAM dan kekuasaan berada di bawah kendali militer seluruhnya. dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut Corpus of Historical American English (COHA) menjadi diabaikan dan peran HDC terhenti. Pada tahap inilah kemudian HDC telah gagal menjalankan perannya sebagai fasilitator perdamaian di Aceh.

k)      Situasi yang ada belum memungkinkan untuk dilakukannya mediasi atau belum terciptanya kondisi hurting stalemate. Keadaan ini dapat terlihat dalam Proses terjadinya negosiasi sangat sulit karena juru bicara GAM berulang kali menyatakan bahwa tidak akan pernah terjadi penyelesaian kecuali kemerdekaan, sedangkan Pemerintah Indonesia juga berkali-kali mengultimatum bahwa negosiasi hendaknya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari fakta diatas dapat kita analisis bahwa penyelsaian konflik tidak akan berjalan jika tidak adanya general agreement atau kesepakatan umum ( pendekatan structural fungsional) antara dua belah pihak yang berkonflik

l)       Isu-isu HAM dan ketimpangan sosial yang menjadi ciri khas alasan pemberontakan GAM. Misalnya ketertinggalan pembangunan Aceh dengan Sumatra Utara, serta rencana pengambungan Provinsi Aceh dengan provinsi Sumatra Utara yang mana tidak dapat diterima oleh rakyat Aceh sehingga merasa bahwa Indonesia sebagai bangsa yang tidak tahu berbalas budi atas kebaikan Aceh dimasa lalu.

m)      Terdapatnya maksud-maksud politik berupa upaya mencari keuntungan dari konflik antara Gam dan RI, sehingga menyulitkan proses perundingan yang ada, misalnya berlarutnya konflik di Aceh membawa keuntungan-keuntungan bagi TNI, seperti ekonomi dan politik. Kepentingan politik di TNI berkaitan dengan perannya yang terus menurun di pentas perpolitikan nasional sejak 1998. Kekacauan di Aceh akan memberikan justifikasi bagi TNI untuk tetap bertahan memainkan perannya dalam konsep pertahanan negara, minimal melegalkan kehadiran mereka untuk menduduki kursi kekuasaan sipil di Aceh. Dari segi ekonomi, TNI memperoleh keuntungan dengan mempekerjakan mantan perwira militer untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan usaha yang didukung militer memperoleh kemudahan kontrak karena kehadiran angkatan darat tersebut serta kebiasaannya untuk melindungi kegiatan usaha itu dan kekuatan pengincar lainnya. Kekayaan yang dimiliki Aceh mampu memenuhi kebutuhan TNI baik secara individu maupun organisasi. Secara organisasi, anggaran pemerintah mengenai pertahanan hanya menyediakan 30% dari total anggaran yang dibutuhkan TNI. Sisanya, sebanyak 70%, harus dicari sendiri oleh TNI. Berbagai industri gas alam dan minyak di Aceh mampu menopang kekurangan anggaran militer tersebut. Apabila proses damai terjadi, maka praktis TNI tidak dibutuhkan lagi di Aceh. Itu berarti mereka akan kehilangan sumber ekonomi penting

n)      Tidak adanya keinginan untuk melakukan kompromi dari setiap pihak yang terlibat konflik. Hal ini tercermin dalam berbagai perundingan yang tidak memnemukan solusi antara kedua belah pihak.

o)        Tidak ada pihak yang mampu menjembatani antar pihak yang terlibat konflik. Misalnya semula, pihak RI menginginkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam memfasilitasi berbagai perundingan dengan GAM adalah organisasi regional di tingkat Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Permintaan ini ditolak oleh GAM karena dicurigai terhadap Malaysia dan Singapura yang kemungkinannya akan lebih cenderung memihak pemerintah Indonesia dan memojokkan GAM. Sebaliknya, GAM menginginkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam perundingan untuk menyelesaikan konflik di Aceh adalah PBB. Permintaan ini juga ditolak oleh Pemerintah Indonesia karena trauma dengan apa yang telah terjadi di Timor Timur. Indonesia, dalam kasus ini hanya menginginkan keberadaan pihak ketiga sebagai peran fasilitator saja, dimana pihak ketiga tersebut tidak memiliki power kuat an formal serta tidak memiliki kekuatan force. Pada intinya, kedua belah pihak menginginkan pihak ketiga yang akan menjadi penengah tidak memiliki power kuat yang memiliki kewenangan menekan dan mengurangi kewenangan Pemerintah RI atau GAM. Dari fakta diatas dapat kita analisis bahwa penyebab utamanya adalah lembaga-lembaga mediator belum memenuhi beberapa 4 syarat sebagai lembaga mediator konflik.

p)        Masalah dalam perang sipil adalah bukannya kompromi yang mustahil, tetapi kesulitan dalam menemukan cara memaksakan sebuah kompromi. Dan meskipun pihak-pihak yang ada mau melakukan kompromi atas tujuan-tujuan politiknya, ketakutan mereka mungkin akan mencegahnya untuk melakukan membuat sebuah keputusan dalam kompromi tersebut. Misalnya banyak yang percaya bahwa konsesi apapun kepada pemberontak, termasuk otonomi yang substantif, dapat menjadi langkah pertama ke arah kemerdekaan. Oleh karenanya, TNI lebih suka melanjutkan peperangan saat ini daripada menyepakati konsesi yang pada akhirnya menghasilkan apa yang dipandangnya sebagai kekalahan.[31] Menurut TNI, damai di Aceh hanya dapat tercapai apabila kekuatan GAM telah dimusnahkan.

Factor-faktor penyebab keberhasilan dalam mewujudkan perdamaian di Aceh:

a)      Adanya agen yang mampu menjembatani antara pihak yang terlibat konflik. Misalnya NGO yaitu Dunant Center (HDC)  dan Crisis Management Initiative (CMI).

b)      Adanya general agreements atau nilai-nilai yang disepakati bersama antara kedua belah pihak.misalnya berupa penandatangan MOUdan nota kesepahaman perdamaian antara RI dan GAM di Helsinki.

c)      Terciptanya kondisi hurting stalemate atau situasi/ konteks yang ada memungkinkan untuk dilakukannya mediasi “dilahirkan” bukan karena factor

   Baca Artikel Lainnya:

1. PENDEKATANKEPERILAKUAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
2. EFEKTIFITASORGANISASI DAN MANAJEMEN MENURUT PENDEKATAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN PENDEKATANSISTEM
   

________________________________________  

KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.

Daftar Pustaka:

1.      http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/opini/index.php

2.      http://www.indonesia-ottawa.org/page.php?s=1100disclaimer

3.      20070813_Sinar_Harapan_014763.html

4.      http://www.kontras.org/index.php

5.      http://www.okezone.com/

6.      http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/11/x_nas.html

7.      http://www.acehinstitute.org/front_index.htm

8.      http://roeangkelas.blogspot.com/2009/06/wawancara-gam-bilang-mereka-bukan-goda.html

9.      Kompas, 4 Desember 2002, hal.8

10.  Kompas, 24 Nopember 2002, hal.30

11.  Kompas, 16 Desember 2002

12.  Kompas, 10 Desember 2002, hal.1

13.  Iskandar Zulkarnaen. Ketua Pusat Studi Sosial Politik, dan Dosen FISIP Universitas Malikussaleh. Peneliti pada The Aceh Institute. Email : [email protected]

14.  Hugh Miall et.al., Resolusi Damai Konflik Kontemporer, terjemahan Tri Budhi Satrio, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 48.

15.  Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Jakarta: Pestaka Pelajar, 2004, hlm.374.

16.  Kompas, 24 Nopember 2002, hal.30

17.  ICG Asia Report, No. 17, 12 Juni 2001, Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak akan Membawa pada Perdamaian Kekal, hlm.10

18.  ibid hlm.12

19.  Jakarta Post, 18 Januari 2000

Dr.Nasikun, 1984, System Sosial Indonesia.Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Share this post