Pengertian dan Asas-asas Reformasi Birokrasi


Birokrasi dikenalkan oleh de Gourney saat pemerintahan Yunani
klasik, selain tipe pemerintahan yg lainnya monarkhi,
arsitokrasi dan demokrasi
Secara etimologis: bureau dan cracy
Kata Bureau menunjuk pada tempat para pejabat bekerja (meja)
Kata” cracy” yang berarti mengatur (to rule)
Setiap org memerlukan seperangkat aturan / tatanan administrasi
(Verwaitungsordung) – Max Weber

1.      PENGERTIAN BIROKRASI
Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang reformasi birokrasi, alangkah baiknya ingat kembali apa pengertian birokrasi itu sendiri. Hal ini akan membawa kita kepada sejumlah tipe ideal birokrasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang nantinya kita hubungkan dengan reformasi birokrasi yang saat ini sangat diidamkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini terutama Negara-negara yang sedang berkembang yang tak luput juga Indonesia.
Istilah birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu bureau (burra, kain kasar penutup meja), dan-cracy. Keduanya membentuk kata bureaucracy. Berbagai sumber berpendapat, setidaknya ada tiga macam arti birokrasi. Pertama, birokrasi diartikan sebagai “government by bureaus” yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat (Riggs, 2003:513), pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa (Kramer, 2003:513). Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi, biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif.

BACA JUGA: TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

2.      TIPE IDEAL BIROKRASI
Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara cara sebagai berikut:
1)      Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2)      Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3)      Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4)      Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain, yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5)      Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6)      Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7)      Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8)      Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9)      Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. (Weber, 1978 dan Albrow, 1970)
Butir-butir tipe ideal tersebut tidak semuanya bisa diterapkan dalam kondisi tertentu oleh suatu jenis pemerintahan tertentu. Seperti persyaratan ten tang pengangkatan pejabat dalam jabatan tertentu berdasarkan kualifikasi profesionalitas cocok untuk kondisi birokrasi tertentu tetapi banyak sekarang tidak bisa diterapkan. Karena banyak pula negara yang mengangkat pejabat berdasarkan kriteria subjektivitas, apalagi ada yang didasarkan atas intervensi politik dari kekuatan partai politik tertentu. Penekanan Weber terhadap rasionalitas dan efisiensi sebenarnya bisa dilacak dari kondisi sosial budaya yang melatarbelakangi kehidupan Max Weber pada saat itu.

BACA JUGA: Paradigma Perkembangan Reformasi Birokrasi: GOOD GOVERNANCE “Tata Pemerintahan yang Baik”


3.      ASAS-ASAS UMUM BIROKRASI PEMERINTAH
Asas-asas pemerintahan yang baik antara lain adalah sebagai berikut.
1)      Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2)      Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3)      Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif dan selektif.
4)      Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan rahasia negara.
5)      Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6)       Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7)      Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa


REFORMASI BIROKRASI

4.      BEBERAPA  REKOMENDASI” REFORMASI BIROKRASI
Pergerakkan menuju demokrasi tidak hanya berlangsung dalam nilai-nilai social kemasyarakatan secara fundamental tetapi sebagaimana yang telah saya singgung di atas bahwa kondisi ini pula berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan atau birokasi pemerintah. Hal ini tercermin pola penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung secara politis dan peranan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan (eksekutor) tetapi juga sebagai perumus kebijakan public (policy maker). Pergeseran peran ini mengharuskan lembaga-lemabaga birokrasi agar selalu responsive terhadap kebutuhan warga Negara.
Beberapa konsep yang mendukung adanya reformasi birokrasi yang juga terlihat pada koreksi David Osborne dan Ted Gaebler terhadap paradigma birokrasi Weber yang hirarkis, disarankan untuk berubah menjadi birokrasi yang memperhatikan partisipasi, kerja tim dan kontrol rekan kerja (peer group), bukan lagi dominasi atau kontrol atasan. Hal itu disarankan oleh Osborne dan Gaebler supaya menjadi birokrasi yang memiliki paradigm baru yang antara lain adalah sebagai berikut: 
1.      Catalytic Government
Steering rather than rowing.  Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri. 
Dari sisi ini, birokrasi telah mempraktekan nilai kebebasan atau demokrasi. Dimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengatur bidang-bidang kehidupan yang berguna bagi kelangsungan hidup mereka dan hal ini tidak terjadi pada pemerintahan yang otoriter.
2.      Community-Owned Government
Empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah.
Pada posisi ini birokrasi pemerintah menekankan kepada aspek kemandirian masyarakat dan birokrasi pemerintah merupakan kepunyaan masyarakat karena dipilih oleh masyarakat. Artinya aparat birokrat merupakan hasil dari suatu pemilihan secara bebas berdasarkan keinginan warga Negara yang notabenenya hal ini berlangsung secara politis melalui kegiatan-kegiatan politik.
3.      Competitive Government
Injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik. 
Dari konsep di atas, terkandung bahwa pemerintah menjamin ketersediaan regulasi dan barang-barang public melalui tindakan-tindakan yang kompetitif dari birokrasi public. Itu artinya birokrasi telah menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam hal ini pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, isu lain yang hendak menjelaskan demokrasi birokrasi, juga terkandung dalam prinsip-prinsip demokrasi yang telah diinternalisasikan ke dalam prinsip penyelenggaraan birokrasi pemerintah, antara lain seperti berikut ini.
1.      Transparansi
Penyelenggaraan birokrasi pemerintah  harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
Transparansi bertujuan memudahkan masyarakat untuk:
a)      Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus.
b)      Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.
c)      Meningkatkan rasa saling percaya diantara para birokrat dan masyarakat umum.
2. Partisipasipasi
Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning).
3. Desentralisasi
Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat agar sejauh mana masyarakat memperolah hak otonomi untuk mengelola ADD ini secara mandiri dan partisipatif.

4. Akuntabilitas
Dimaksudkan bahwa semua program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative dan teknis serta moral.

5.       GOOD GOVERNANCE “Tata Pemerintahan yang Baik” (Paradigma ke-2)

9.      KESIMPULAN
Birokrasi kita sekarang ini masih sangat mengecewakan di dalam pelaksanaannya, bureaucratic goverment di Indonesia merupakan birokrasi publik yang mengalami kebingungan arah dan ini terjadi di tengah perubahan ke arah demokrasi. Dalam reformasi ini di manfaatkan oleh politisi melalui cara yang tidak demokratis, karena birokrasi tidak siap untuk berubah. Rezim kita sekarang ini telah gagal menentukan kualitas yang tinggi dalam mengelola masalah publik. Padahal rezim seharusnya menentukan peraturan dasar dan kualitas dari interaksi antara bermacam-macam lembaga melalui kebenaran proses kebijakan dan gabungan nilai untuk mengelola masalah publik.
Reformasi birokrasi harus merupakan bagian dari reformasi sistem dan proses, administrasi negara. Dalam konteks SANKRI, reformasi administrasi negara dan birokrasi di dalamnya pada hakikinya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dalam hubungan itu, reformasi birokrasi juga merupakan jawaban atas tuntutan akan tegaknya aparatur pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN memerlukan pendekatan dan dukungan system administrasi negara yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip good governance, dan sumber daya manusia aparatur negara (pejabat politik, dan karier) yang memiliki integritas, kompetensi, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, baik dalam jajaran eksekuti, legislatif, maupun yudikatif. Selain dari unsur aparatur negara tersebut, untuk mewujudkan good governance dibutuhkan juga komitmen dan konsistemsi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat; dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan pula perubahan perilaku yang sesuai dengan dimensi-dimensi nilai SANKRI, "penegakan hokum yang efektif” (effective law enforcement), serta pengembangan dan penerapan sistem dan pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang sebenamya selaku “pelayan publik” (public servant), diperlukan kemampuan dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan “netralitas, professionalitas, demokratis, transparan, dan mandiri”, disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja, dan kinerja terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik, serta komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk memperbaiki cara kerja birokrasi diperlukan birokrasi yang berorientasi pada hasil. Di sinilah peran akuntabilitas dalam menyatukan persepsi anggota organisasi yang beragam sehingga menjadi kekuatan bersama untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI.
Selanjutnya, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi terhadap reformasi administrasi negara secara tepat, termasuk dalam penyusunan agenda dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada kepentingan rakyat, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Dalam rangka itu, diperlukan pula reformasi struktural, seperti independensi sistem peradilan dan sistem keuangan negara, disertai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik. Untuk memberantas korupsi diperlukan agenda dan prioritas yang jelas dengan memberikan sanksi kepada pelakunya (law enforcement). Di samping itu perlu dilakukan kampanye kepada masyarakat agar korupsi dipandang sebagai penyakit sosial, tindakan kriminal yang merupakan musuh publik. Pers sebagai kontrol sosial harus diberi kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengungkap dan memberitakan tindak korupsi. Pengembangan budaya maIu harus disertai dengan upaya menumbuhkan budaya bersalah individu dalam dirinya (quilty feeling).
Akhirnya satu kondisi dasar untuk pemberantasan korupsi adalah suatu kerangka hukum nyata dan menegakkan hukum tanpa campur tangan politik. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Reformasi birokrasi akan dapat menjadisyarat pemberantasan korupsi, bila terwujud badan peradilan dan system mperadilan yang independen, didukung dengan keterbukaan dan system pengawasan yang efektif.

  ___________________

Terima kasih, karena sudah mampir.
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
KONTRIBUTOR: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Salam!



DAFTAR PUSTAKA

1.      Soebhan, Syafuan Rozi: Model Reformasi Birokrasi Indonesia.
2.      Wijaya, Andy Fefta Ph. D: Birokrasi Indonesia.
3.      www.wikipediaindonesia.com: Birokrasi Indonesia dari Masa ke Masa.
4.      Utami, Purnama Julia: Analisis Kekuatan Politik Indonesia.
5.      Widodo, Slamet. 2009. Isu dan kebijakan SDM
6.      Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik
7.      Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana Media Prenada Group.
8.      Santosa, Pandji. Administrasi Publik. 2008. Teori dan Aplikasi Good Governance, Refika Aditama.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel