Alat Bantu Analisis Kebijakan Publik

Alat Bantu Dalam Analisis Kebijakan Publik

Aktivitas politis nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas perumusan masalah, forcasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat Aktivitas intelektual. Peran analis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandasi manfaat optimal diterima oleh publik & bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan.
Subarsono mengemukakan suatu kerangka kerja kebijkan publik dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan publik, yang ditentukan beberapa variablel, sebagai berikut:

1.      Tujuan akan dicapai

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.
Berdasarkan kajiannya, analisis kebijakan publik dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.


BACA JUGA:


2.      Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan

Kebijakan publik sebagai sebuah ilmu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan umat, sehingga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah nilai dalam kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting, karena sejak dulu kebijakan publik tidak pemah bebas nilai (Value free), melainkan sarat dengan nilai (value loaded). Karena nilai akan menyangkut hakikat, perspektif (wawasan), sikap dan perilaku baik yang dinyatakan maupun yang tersembunyi dari aktor-aktor yang bertanggungjawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik.
Para analis kebijakan diharapkan mampu membuat serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya secara adil (nilai keadilan) sehingga dapat memaksimasi kesejahteraan umum (nilai kesejahteraan) tanpa melanggar kebebasan pribadi (nilai kebebasan).
Nilai-nilai yang dimaksud di atas meliputi:
a)      Nilai-nilai Politik yang berorientasi pada kepentingan partai politik, menganggap kebij. sebagai sarana untuk mengembangkan pengaruh Parpol
b)      Nilai Organisasi berhubungan dengan keberadaan organisasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan agar organisasi tetap berkembang atau untuk memperlancar program-program dan kegiatan-kegiatannya
c)      Nilai-nilai Pribadi dipandang sebagai upaya melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik dan finansial, reputasi diri atau pososi  historis, dapat menjadi pengaruh bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan
d)     Nilai-nilai Kebijakan yakni orientasi bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau pemahaman mereka mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar atau pantas
e)      Nilai-nilai Ideologis, yaitu seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan yang secara logis berhubungan yang berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya, misalnya nasionalisme, paham komunis berdasarkan ajaran Marx dan Lenin, atau Pancasila.

3.      Sumber daya yang mendukung kebijakan

Sumber daya yang mendukung ini, berkaitan dengan sumber daya manusia dengan kompetensi dan kapabilitasnya, sumber daya finansial, serta fasilitas pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan dalam pencapaian tujuan. Berbagai macam sumber daya ini, akan mempengaruhi alternative-alternatif hasil analisis ketika dilaksanakan.

4.      Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembutan kebijkan

Aktor pembuat kebijakan, yaitu orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi sampai pada penetapan kebijakan publik (Agustino, 2006). Termasuk kemampuan Analis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternative-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi kepada seluruh kelompok kepentingan, sehingga sampai pada sebuah kebijkan yang dipilih.
Kemampuan actor ini pula erat kaitannya dengan Kecakapan-Kecakapan Seorang Analis Kebijakan, dimana Seorang Analis Kebijakan Harus Memiliki Kecakapan-kecakapan sebagai berikut:
  1. Mampu cepat ambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral
  2. Mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin
  3. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil
  4. Mampu gunakan metode paling sederhana yang tepat dan gunakan logika desain metode
  5. Mampu mengatasi ketidak pastian
  6. Mampu mengemukakan dengan angka secara kuantitatif & asumsi kualitaitf
  7. Mampu buat rumusan analisa sederhana namun jelas
  8. Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan
  9. Mampu meletakkan diri dlm posisi orang lain (empati) sbg pengambil kebijakan publik
  10. Mampu menahan diri hanya utk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan
  11. Mampu mengatakan”Ya” atau “Tidak” pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dri usulan tersebut
  12. Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, rasional dan komplet.
  13. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik
  14. Mempunyai etika profesi yang tinggi

5.      Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya

Kondisi sosial ekonomi dan politik dianggap sebagai pengaruh dari lingkungan eksternal terhadap karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana.
Karakter pelaksana juga termasuk komitmen mereka dalam melaksanakan sebuah kebijakan dan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari kebijakan yang bersangkutan.

BACA JUGA:

4. Pengertian dan asas-asas Birokrasi: 

_______________________________

Terima kasih, karena sudah mampir.
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
KONTRIBUTOR: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Salam!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel