Yang Tersisah Dari Pilkada Serentak


Hiruk pikuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap pertama telah usai. Sebanyak 269 daerah dari total 537 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, berhasil memilih Kepala Daerah (Kada) secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 lalu. 269 itu terdiri dari 9 provinsi, 36 Kota, 224 Kabupaten. Tersebut-sebut itu sebagai perhelatan demokrasi terakbar sejagat. Dinilai Pilkada tersebut tidak ada konflik yang berarti. Sekalipun ada beberapa daerah yang bermasalah, namun dapat terselesaikan dengan baik.
Kendatipun demikian, ibarat pepatah, “tak ada gading, yang tak retak dan tidak ada tapakkan kaki yang tidak meninggalkan jejak”, begitu pun dengan Pilkada serentak Desember lalu, sukses bukan berarti nihil masalah. Ternyata, Pilkada serentak itu, masih menyisahkan sisa-sisa getah pahit dalam masyarakat lokal. Getah-getah itu memang bukan lagi konflik terbuka berupa gesekkan fisik di kalangan grass root atau masyarakat bawah, melainkan dendam, amarah, kebencian yang belum rampung akibat perbedaan pilihan pada Pilkada yang lalu.
Dalam Pilkada Sabu-Raijua (Sarai) misalnya. Masyarakat Sarai telah berhasil memilih bupati dan wakil bupati, namun Pilkada usai, tidak serta-merta persoalan Pilkada pun selesai. Sejatinya, berakhirnya Pilkada, berakhir pula persoalannya. Yang kalah harus legowo dan yang menang merangkul yang kalah. Ternyata yang terjadi, jauh dari yang seharusnya. Seperti di Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua (sekedar informasi, kecamatan Raijua, berada di Pulau Raijua yang terdiri dari tiga desa dan dua kelurahan). Setidaknya ada dua kubu utama di sana. Masing-masing kubu berupaya keras untuk membela jagoannya. Akibatnya, pada saat kampanye, menimbulkan “perang urat” antar kubu. Terjadi adu mulut, saling sindir satu sama lain, hingga menyisahkan masalah pribadi berupa dendam dan kebencian yang menyebabkan komunikasi menjadi rusak dan hubungan baik menjadi buruk. Yang sangat disayangkan lagi, ternyata konflik itu terjadi antara kaka dan adik, orangtua dan anak, saudara bersaudara. Kondisi seperti itu “terpelihara” hingga kini. Konflik seperti ini tidak boleh diremehkan, sebab itu ibarat bom yang siap meledak sewaktu-waktu ketika ada pemicumya.

Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Awam
Fenomena di Raijua tersebut di atas hanyalah secuil dari fenomena umum yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pasca Pilkada lalu. Sebagian besar masyarakat bawah yang masih awam, hanya memahami pemilu sekedar memilih bupati atau presiden. Lebih lanjutnya hanya elit-elit politik lokal yang memahami bahwa Pemilu adalah menyangkut konsep-konsep pokok dalam politik seperti Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakasanaan dan pembagian atau alokasi, baik alokasi sumber daya maupun alokasi kekuasaan. Pada taraf inilah pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat lokal. Agar melalui pendidikan politik, mereka dapat menentukan keputusan-keputusan politik individual yang berdasarkan pada hati nurani. Dengan demikian, mereka terhindar dari konflik-konflik horizontal dalam pilkada yang mencederai hubungan baik antar anggota masyarakat.
Apa itu pendidikan politik? Rusadi Kantraprawira membatasi pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat, agar pada akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik (termasuk pemilu). Sementara M. Panggabean mendefenisikan pendidikan politik sebagai cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politik kepada warga negaranya dari generasi ke generasi. Pendidikan politik tidak dapat dipisahkan dengan sosialisasi politik, baik secara teoritis maupun prakteknya. Penyampaian pendidikan politik dapat dilakukan melalui media massa, seminar dan pembelajaran antar orang perorang, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.
Pendidikan politik, menghasilkan pengetahuan politik. Pengetahuan politik setidaknya ada tiga variabel, yaitu pengetahuan tentang pemerintah (termasuk kebijakan-kebijakannya), pengetahuan tentang aturan main dalam praktek politik (termasuk kegiatan pemilu), dan pengetahuan tentang lingkungan dan kehidupan bermasyarakat (Suwondo, 1998:11). Pengetahuan politik tersebut melahirkan sikap politik. Sikap politik merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut (Sudijono Sastroatmojo, 1995:4). Sikap politik inilah yang perlu dibahas dalam hal pendidikan politik bagi masyarakat lokal yang masih awam tentang politik dan demokrasi sejati. Pada hakekatnya, politik berkaitan dengan meraih kekuasaan untuk membela kepentingan warga Negara dan membangun bangsa, bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan demi melanggengkan kepentingan pribadi seperti yang dipertontonkan oleh kebanyakan politikus di negeri ini. Pada tataran yang paling sederhana, sikap politik masyarakat tercermin dalam perilaku masyarakat ketika Pemilu dalam memberikan dukungan atau menolak calon tertentu. Tetapi kadangkala, sikap berbeda pilihan membawa masyarakat lokal pada satu kondisi dimana harus habis-habisan untuk membela dan mempertahankan pilihan hingga memicu terjadinya konflik. Oleh sebab itu, perlu pendidikan politik kepada masyarakat awam, agar mereka tidak terjerumus dalam perasaan fanatisme terhadap satu pilihan yang justru menyisahkan konflik batin yang berkepanjangan.
Pendidikan Politik, Partai Politik dan Elit Politik
Berakhirnya gaya kepemimpinan Soeharto yang sentralistik, desentralisasi pun muncul sebagai model yang paling ideal. Pada era pemerintahan yang sentralistik, rakyat hanyalah “hamba” para elit, bukan warga Negara. Rakyat belum menjadi tujuan pembangunan. Eksekutif dan legislative di daerah pun dikekang oleh penguasa di pusat. Sehingga cerita pemerintahan masa itu adalah soal kepentingan elit pusat, bukan pembangunan dan kemakmuran rakyat. Akhir dari cerita buram itu, kemudian digantikan dengan desentralisasi, dimana ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi adalah suatu kemajuan dan harapan, yang mana hak-hak warga negara harus dikedepankan, namun desentralisasi juga berdampak pada terciptanya “raja-raja” kecil di daerah. Raja-raja kecil itu adalah elit-elit politik lokal yang bertarung habis-habisan demi kekuasaan seperti gubernur, bupati/walikota, DPR/DPRD. Daerah menjadi arena untuk memenangkan dan melanggengkan “kepentingan”. “Perang tanding” antar aktor inilah yang menjadi isu penting untuk dibicarakan pada ranah publik. Sebab, tidak jarang perilaku para aktor itu minim nilai edukasi politik bagi masyarakat lokal. Perilaku negative “saling serang” antar aktor dalam bentuk kampanye hitam untuk mengaktualisasi diri paling baik di mata pemilih (voters), memperdayakan para pendukung sebagai senjata politik untuk membidik para lawan, praktek politik uang yang melacuri hati nurani, politik dinasti yang tidak berkualitas, Partai politik miskin kader yang berkompeten, maka muncullah orang-orang bak pahlawan kesiangan, jadi politikus hanya karena popularitas. Pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang tidak berkompeten dan wakil rakyat yang hanya bisa bersilat lidah berjanji palsu, nihil pelaksanaan.
Partai politik seharusnya tampil untuk menjembatani masalah itu, agar bukan hanya ketika pemilu baru aktif promosi diri, bentuk DPC dimana-mana, tetapi yang juga sangat penting adalah membekali masyarakat awam dengan pendidikan dan pengetahuan politik. Selama ini, partai politik belum menjadi agen yang membawa nilai edukasi bagi masyarakat. Justru banyak oknum kader partai yang menjadi otak politik kotor dan politik uang. Ujung-ujungnya, masyarakat dibawa dalam suatu keadaan bahwa Pilkada adalah soal “jual-beli” suara. Bisikkan hati nurani tidak lagi mendapat tempat istimewa sebagaimana seharusnya. Partai hanya hanya berburu kekuasaan, tetapi lupa mendidik masyarakat agar memahami bahwa Pemilu adalah momen untuk memilih pemimpin yang berkualitas dari kita untuk kita.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel