Politisi Millenial dalam Lingkaran Demokrasi Status Quo



Politisi Millenial dalam Lingkaran Demokrasi Status Quo

Indonesia akan mengalami kondisi dimana komposisi jumlah penduduk berusia produktif  lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif atau populer dengan istilah bonus demografi. Dikutip dari data Bappenas yang dirilis oleh IDN Research Institute dalam Indonesia Millennial Report tahun 2019, ada 63 juta generasi millennial (usia 20-35 tahun) di Indonesia. Ini setara dengan 24% dari usia produktif (14-64 tahun) yang jumlahnya 179,1 juta jiwa. Berdasarkan laporan tersebut, generasi millennial dibagi dalam dua kategori, yaitu Junior Millennials (lahir tahun 1991-1998), Usia saat ini antara 21-28 tahun. Senior Millennials (lahir tahun 1983-1990), Usia 29 sampai 36 tahun. Puncak kejayaan dari bonus demografi akan terjadi pada tahun 2025-2030 atau 5 sampai 10 tahun dari sekarang. Generasi millennial akan menjadi pemain utama dalam segala sektor pembangunan bangsa. Mulai dari ekonomi dan bisnis hingga bidang politik. Khusus dalam bidang politik, millennial harus bertarung keras dengan politisi senior yang lahir dan beranak pinang dalam budaya politik status quo yang lebih senang memelihara zona nyaman.

Demokrasi Status Quo
Status quo (bahasa Latin), secara harfiah artinya, “keadaan tetap sebagaimana sekarang, atau keadaan sebelumnya”. Jadi mempertahankan status quo berarti “mempertahankan keadaan sekarang atau sebelumnya”. Status quo lahir dari proses yang tidak singkat. Berangkat dari hasil survei, “World Values Survey” yang digawangi oleh Dr. Pedro C. Magalhaes dari Universitas Lisbon, Portugal, ada proses yang sangat panjang sehingga seseorang mengalami perasaan status quo. Dr. Pedro melandasi penelitiannya menggunakan teori perilaku manusia. Yang pertama, Teori belajar (habituasi) yang menyatakan bahwa, seseorang yang hidup lama dalam rezim demokrasi liberal niscaya akan terbangun konsepsi demokrasi liberal dalam dirinya. Implikasinya, semakin lama dia hidup dalam suasana itu, maka akan menjadi budaya yang sulit dirubah, dan bahkan akan melahirkan persepsi radikal dan menganggap itu sebagai kebenaran mutlak yang harus dipertahankan. Teori yang berikut adalah teori status sosial dan stastus qou. Yakni, individu yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, cenderung nyaman dengan politik status quo. Namun kelas sosial yang dibawahnya lebih resistensi terhadap politik status quo itu.  (Saifulmujani Research & Consulting, 2019).
Politisi Millenial
Berdasarkan data pemilih dalam pemilihan umum presiden yang lalu, pemilih millennial berjumlah 42 juta lebih Pemilih. Artinya, ada keterwakilan lebih dari seperlima pemilih DPT yang jumlahnya 192 juta lebih. Sementara itu, caleg dari kalangan millennial, turut mewarnai pileg tahun 2019. Pemilu 2014 yang lampau, caleg muda (di bawah 30 tahun) hanya 6,5 persen dari total 6.397 caleg. Sementara pada pemilu 2019, caleg muda melonjak sampai 100 persen dibanding pileg tahun 2014 lalu. Dikutip dari hasil survey Tirto.id, ada 878 caleg atau sekitar 11 persen caleg muda dari total 7,968 caleg pada pemilu 2019. Terlepas dari berapa persen yang terpilih, fakta ini menunjukkan bahwa, kaum millennial semakin aktif dalam politik praktis. Mereka yang terpilih dan tampil sebagai petarung handal (baik di daerah, maupun di pusat) setidaknya akan membawa angin segar bagi perpolitikan tanah air. Kita berharap, millennial tidak tenggelam dalam budaya status quo, tetapi mengubahnya menjadi budaya demokrasi yang membawa harapan baru.

Jalan Terjal Mendobrak Status Quo
Pada tataran ideal, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan. Sementara demokrasi merupakan sistem politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak-hak dasar warga Negara. Karenanya, demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik, sebab keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni merebut kekuasaan demi memperjuangkan kemaslahatan dan kemakmuran bersama. Meskipun demikian, fakta berbicara lain. Kini demokrasi diciptakan untuk memuaskan nafsu pribadi dan kelompok tertentu.
Tidak dapat dibantah, bahwa budaya demokrasi kita saat ini adalah hasil rekonstruksi dari serpihan-serpihan orde baru yang lebih cenderung mewadahi kepentingan elit dari pada kepentingan wong cilik dan kaum marjinal, yang mana aktor-aktornya sebagian besar adalah residu politik masa lalu. Implikasinya, output demokrasi terkesan “dari elit, oleh elit,  untuk elit”, bukan “dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat”. Elit-elit itu lebih nyaman “mempertahankan budaya demokrasi status quo” guna menjaga jaringan bisnis dan kekuasaan, dari pada berubah mengikuti tuntutan konstituen yang semakin kompleks. Sementara para politisi millennial, lahir dan tumbuh dalam sebuah idealisme zaman now yang mengedepankan transparasi, kecanggihan teknologi yang menuntut adanya kecepatan, tidak bertele-tele, keterbukaan dan cepat tanggap.
Meski politisi millennial belum banyak yang lolos ke gedung dewan, setidaknya ada beberapa petarung yang berhasil, baik tingkat daerah maupun pusat. Ada yang langsung membuat gebrakan, ada pula yang sedang membaca stuasi karena masih terkurung dalam lingkaran senior mereka. Secara pengalaman, yang senior akan merasa superior dari yang junior.
Kendati demikian, gebrakan politisi millennial itu telah dimulai oleh William Aditya Sarana dan kawan-kawan, anggota DPRD DKI Jakarta berusia 23 tahun (termasuk dalam kategori Junior Millennials), Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Yang mana kita saksikan, ada “pertarungan” besar antara politisi muda (millennial) dengan politisi senior tentang keterbukaan anggaran APBD DKI. Memanasnya pembahasan anggaran di DKI Jakarta tahun 2019, bisa dibilang dimulai dari “ulah” William. Tidak hanya William, ada juga beberapa politisi PDIP, seperti Ima Mahdiah dan kawan-kawan yang tampil sebagai kontra dari politisi senior, guna membongkar keanehan anggaran Lem Aibon, pasir, Tipex, rehab gedung sekolah, Alat tulis dan lain-lain yang melebihi kewajaran akal sehat.
Millennial Menuntut keterbukaan
Budaya keterbukaan ini akan mengganggu zona nyaman para politisi senior yang sudah terbiasa dengan budaya tertutup. Budaya tertutup lebih berpeluang menimbulkan persekongkolan jahat daripada budaya yang terbuka. Sehingga ujung-ujungnya KKN. Sedangkan millennial lebih suka “show off” untuk menunjukkan eksistensi, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap kontituen. Inilah klimaks dari pertarungan itu. Dimana ada dua gelombang generasi yang berlawanan arah. Mau tidak mau, akan terjadi turbulensi dalam budaya demokrasi kita. Pemenangnya adalah mereka yang searah dengan perubahan zaman dan kehendak konstituen. Sebab itu, upaya mendobrak status quo tidak akan murah dan mudah. Akan selalu melewati jalan terjal dan liku. Namun, tidak ada yang mustahil bila kita legowo untuk berubah.
________________________________________  
KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK"Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel