Penerimaan Siswa Baru dalam Tirani Kekuasaan

Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), adalah agenda tahunan bidang pendidikan di tanah air. Setiap tahun ajaran baru dibarengi dengan penerimaan peserta didik baru, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).

Orangtua calon siswa berlomba-lomba mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah-sekolah pilihan. Fenomenanya, sekolah negeri masih menjadi destinasi utama, karena selain ekonomis, juga beberapa diantara sekian banyak sekolah negeri, lebih difavoritkan oleh orangtua. Sekalipun ada sekolah swasta yang difavoritkan, namun mahal, jadi hanya anak orang kaya yang punya akses ke sana. Masyarakat kecil dan menengah dalam kota biasanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah negeri. Itulah yang membuat sekolah-sekolah negeri kerepotan akibat kebanjiran calon siswa yang mendaftar. Membludaknya calon siswa baru, di satu pihak menandakan tingginya animo masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak, sementara di lain pihak, pemerintah dan sekolah terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, tenaga pendidik dan sejenisnya. Hal tersebut menimbulkan persaingan yang tidak mudah demi mendapatkan kursi. Karena ketatnya persaingan, banyak calon siswa yang terpaksa harus lapang dada karena tidak lulus. Anak-anak dari masyarakat kecil terpaksa harus banting tulang guna mencari sekolah ke sana ke mari, namun mereka dari keluarga yang punya uang dan kekuasaan, bisa diterima lewat “pintu belakang”, bahkan tanpa tes, hanya bermodalkan kekuasaan dan jabatan.

Baca Juga:

Siswa Titipan dan “Surat Sakti” Pejabat

Ternyata oknum-oknum pejabat serpihan orde baru masih hidup di zaman ini. Hidup di zaman reformasi, tetapi mental orde baru. Negara demokrasi namun pejabat bermental “Negara Tirani”. Mereka adalah oknum pejabat bermental “priyayi” yang menganggap jabatan sebagai instrumen untuk bertindak seenak jidat. Itulah sebuah tirani kekuasaan dalam penerimaan siswa baru. Mereka memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang demi melanggengkan kepentingan diri dan keluarga.

Tirani kekuasaan itu terbukti dari banyaknya “siswa titipan pejabat” ke sekolah-sekolah di kota Kupang, bahkan fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Orang-orang itu berlagak seperti “naga” padahal sesungguhnya hanyalah “cacing”. Baru jadi kepala dinas, anggota dewan, kepala bagian, kepala bidang (sekali lagi, oknum) sudah sok seperti raja yang bisa berkuasa secara totaliter. Mereka bermodal kekuasaan dan jabatan, lalu bernafsu melalui sepucuk memo pribadi yang kemudian beberapa media sebutnya dengan “surat sakti”, dikirim ke sekolah-sekolah agar anak atau keluarga mereka bisa masuk sekolah melalui “jalur khusus” sementara rakyat jelata berdesak-desakan di loket pendaftaran. Kepala sekolah harus tunduk pada “wahyu sang raja”. Sebab bila berani membangkang, bisa berakibat fatal dan takhtalah taruhannya. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya oknum kepala sekolah yang gila jabatan. Karena takut kehilangan jabatan, mereka menerima siswa titipan pejabat dan tidak jarang mengorbankan anak-anak dari rakyat jelata, dikeluarkan dari daftar siswa, demi mengakomodir anak pejabat. Akibat lain dari banyaknya siswa titipan pejabat ini, sekolah mengalami over kapasitas Rombel. Petunjuk Teknis (Juknis) tentang PPDB yang memuat soal batas maksimal Rombel antara 32-40 siswa per kelas yang merupakan hasil kesepakatan dewan dan pemda dikangkangi oleh mereka sendiri. Tidak berlebihan kalau salah satu tokoh pendidikan di NTT sebut Juknis tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu hanya “omong kosong!”.

Sekolah Favorit Vs Kesenjangan Sarana Pendidikan

Adanya sekolah favorit dan tidak favorit sesungguhnya mengindikasikan kesenjangan sarana pendidikan. Meskipun, hanya didasari pada intepretasi pribadi orangtua mengenai favorit tidaknya suatu sekolah, namun realitanya tidak dapat dielakkan, sekolah favorit itu lebih bermutu daripada sekolah yang tidak difavoritkan. Tidak dapat dipungkiri pula, banyaknya siswa yang merantau dari desa ke kota untuk mencari sekolah yang bermutu, juga sebenarnya ada masalah dalam pemerataan mutu pendidikan. Sekolah yang satu kebanjiran siswa baru, sementara sekolah yang lain, malah kekurangan siswa.

Artikel Lainnya:

Keadaan ini berlangsung dari masa ke masa, namun pemerintah dan pemerintah daerah hanya sibuk bangun kantor yang megah, sedangkan gedung sekolah ditinggal roboh dan reot serta kumuh. Pemerintah ribut soal pertumbuhan ekonomi, namun lupa akan pentingnya sekolah agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oknum wakil rakyat hanya urus “jalan-jalan reses” fiktif, parpol, langenggkan proyek, namun alpa perhatikan anak-anak di negeri ini yang butuh gedung sekolah, jalan dan jembatan serta buku-buku pelajaran untuk sekolah. Anak-anak di desa dibiarkan belajar di gubuk-gubuk usang beratapkan alang-alang, berlantaikan tanah dan lumpur, dan berdinding bebak. Kondisi ini lagi-lagi mencerminkan ketidakadilan sosial bagi seluruh anak-anak Indonesia. Sekolah di kota gurunya banyak, buku-buku tersedia, sementara sekolah di desa kekurangan guru dan tidak ada buku. Pemerintah selalu mengelak demi tutupi borok, bahwa semua sekolah mempunyai mutu yang sama, padahal kenyataannya, ada kesenjangan mutu pendidikan antara desa dan kota, bagai langit dan bumi.

Sesungguhnya, kekurangan guru, bukan karena tenaga pengajar tidak tersedia, tetapi lebih kepada niat baik pemerintah untuk mengakomodir mereka yang sekolah guru, tetapi sedang menganggur, kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, serta tidak lupa memperhatikan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan berhubungan dengan gaji. Mereka tidak sejahtera bila terima gaji 6 bulan sekali, sedang harus membeli makan tiga kali sehari. Kekurangan buku dan gedung pula bukan soal tidak ada uang untuk bangun gedung dan membeli buku pelajaran, namun tidak ada buku dan gedung karena pemerintah hanya pikir kenyamanan diri sendiri, bangun kantor gubernur yang mewah, oknum pejabat korupsi, sementara anak-anak dibiarkan belajar di gubuk usang.

Ketidakadilan Sosial dan Penyalahgunaan Wewenang

Bila ditelusuri lebih lanjut, fenomena adanya pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk menitipkan siswa pada setiap periode PPDB, adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu telah mencederai nilai-nilai keadilan dan persamaan hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana tidak, orangtua dan anak-anak dari rakyat kecil harus bangun pagi-pagi buta demi mengantri di loket pendaftaran, tetapi anak-anak dari keluarga pejabat hanya bermodal sepucuk surat sakti, bisa masuk dari jalur khusus bahkan tanpa harus melalui seleksi atau tes. Padahal, sesungguhnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak. Karenanya, saat ini banyak orang yang sudah jenuh dengan istilah keadilan sosial, sebab sesungguhnya keadilan itu tidak pernah ada, kecuali bagi mereka yang adil dalam berbagi jabatan, adil berbagi proyek, adil dalam hal bagi-bagi hasil “curian” dari kas Negara, adil ketika calon tertentu naik tahta dan tim suksesnya mendapat jabatan, dan seterusnya. Bagi rakyat kecil, keadilan itu bagai pungguk merindukan bulan.

Realita ini mengajarkan kepada kita, betapa buruknya mental pejabat publik di negeri ini, jabatan anggota dewan, kepala dinas dan sejenisnya dimanfaatkan seenaknya untuk kepentingan diri. Oleh sebab itu, perlu langkah konkrit lagi, guna merealisasikan jargon revolusi mental para pejabat publik, agar mereka tahu diri, bahwa jabatan bukan untuk bertindak “semau gue”.

Artikel Terkait:

________________________________________

KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.

Penerimaan Siswa Baru dalam Tirani Kekuasaan

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel