Meneropong “Kacamata Jeriko” Dari Aspek Prioritas



Meneropong “Kacamata Jeriko” Dari Aspek Prioritas

Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore baru saja mengeluarkan kebijakan yang mengundang kontroversi di kalangan publik kota Kupang. Kebijakan berupa bantuan kacamata baca “Jeriko” bagi lansia secara gratis. Pemkot Kupang mengklaim bahwa hampir 50 ribu warga Kota yang membutuhkan kacamata baca. Seperti lazimnya, namanya juga kebijakan publik, pasti ada penilaian dari publik. Ada yang pro, juga kontra. Pihak yang kontra terhadap kebijakan ini bukan tanpa dasar. Sebab ada “Sandi Politik di balik Kacamata “Jeriko””. Mereka persoalkan tulisan “Jeriko” di gagang kacamata. “Jeriko” adalah Akronim dari Jefri Riwu Kore yang juga sebagai sandi Politik (dibaca: Slogan kampanye)” Jefri Riwu Kore-Herman Man dalam helatan Pilkada 2 tahun lalu. Karenanya, wajar saja kalau publik menuding bantuan tersebut bermuatan Politik.
Guna menjawab tudingan itu, pihak pemkot mengklarifikasi bahwa akronim “Jeriko” di Kacamata itu hanya sebagai kontrol bagi bantuan, bukan slogan kampanye. Namun pertanyaannya, mengapa harus pakai tulisan “Jeriko”? bukan tulisan “Pemkot Kupang” atau tulisan lain yang menggambarkan Pemerintah Kota Kupang, bukan tulisan “Jeriko” yang justru mewakili pribadi walikota, Jefri Riwu Kore. Sebab biaya pengadaan Kacamatan itu bukan dari kantong pribadi walikota, melainkan dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah Kota Kupang. Selain itu, diduga bantuan itu juga kurang tepat sasaran, karena justru orang-orang yang mampu yang dapat bantuan, bukan hanya warga yang kurang mampu saja. Itulah dasar argumentasi mereka yang menuding bantuan itu sebagai pencitraan sang walikota yang doyan bangun taman kota itu.

Kolaborasi Lintas Sektor
Hal yang wajar bila ada pihak yang kontra terhadap “bantuan Jeriko”, karena anggaran bersumber dari APBD Kota Kupang. Kalau 10.000 unit kacamata baca dihargai dengan (harga minimal) Rp. 250.000, maka pemekot harus mengeluarkan uang sekitar 2,5 miliar rupiah. Namun, sesungguhnya ada cara lain guna menghemat anggaran. Karena di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, seharusnya pemerintah lebih pandai agar bagaimana penghematan dapat dilakukan. Supaya anggaran itu dapat digunakan untuk pemabangunan di bidang lain. Sebab, seyogiyanya, biaya sebesar itu bisa diminimalkan apabila berkolaborasi dengan sektor lain, seperti BPJS kesehatan. Karena kacamatan termasuk dalam salah satu komponen pembiayaan yang ditanggung  oleh BPJS. Menurut peraturan menteri kesehatan nomor 53 tahun 2016 pasal 24, peserta BPJS dengan gangguan penglihatan, dan membutuhkan kacamata, maka sebagian biayanya dapat ditanggung oleh BPJS, yaitu untuk kelas I: Rp. 300.000, kelas II: Rp. 200.000 dan kelas III: Rp.150.000. Artinya, kalau harga kacamata peserta BPJS kelas III Rp. 300.000, maka peserta hanya bayar Rp. 150.000 dan BPJS tanggung Rp. 150.000. Dengan demikian, maka pemkot dapat menghemat anggaran cukup besar.
Kendatipun demikian, pastilah ada manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan. Namun, persoalannya, apakah pemerintah kota Kupang sudah dengan sadar bahwa kebijakan itu lebih prioritas dari masalah lain di Kota Kupang?   Semisal, air bersih bagi warga kota Kupang yang sedari dulu sampai saat ini, dari walikota yang satu ke walikota yang lain, belum ada penyelesaian. Padahal itu adalah janji politik Jefri Riwu Kore sebelum jadi walikota, dua tahun lalu.

Prioritas Masalah: Kacamata, Taman Kota, Vs krisis Air Bersih dan Reformasi Pelayanan Publik
Dari sudut pandang ilmu perumusan kebijakan publik, pembuat kebijakan (dalam hal ini pemerintah), wajib mempertimbangkan aspek prioritas dalam pembangunan. Artinya, dari sekian banyak masalah yang dialami oleh masyarakat, maka pemerintah harus jeli untuk memilih, masalah yang mana yang perlu tangani terlebih dahulu. Maka dari itu, dalam ilmu kebijakan publik, kita mulai dengan yang namanya tahapan mengidentifikasi masalah publik (public problem) untuk menjadi masalah kebijakan (policy problem), yang kemudian dibawa ke tahapan perumusan kebijakan (policy formulation), barulah kebijakan dieksekusi di lapangan  (Policy Implementation). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahapan identifikasi masalah, antara lain, masalah itu berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, banyak orang yang terdampak dan sifatnya mendesak untuk diselesaikan.
Berdasarkan uraian di atas, mari kita melihat, diantara kacamata, taman kota, lampu jalan dan krisis air bersih, manakah yang merupakan kebutuhan dasar, berdampak bagi banyak orang dan mendesak? Jadi, seharusnya yang lebih prioritas diselesaikan terlebih dahulu adalah krisis air bersih, bukan kacamata, taman kota dan lampu jalan. Bukan berarti pembangunan taman kota, lampu jalan dan kacamata tidak penting, namun masalah krisis air bersih lebih prioritas diselesaikan terlebih dahulu, karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan sifatnya mendesak diselesaikan. Orang tidak mungkin mati kalau taman kota belum dibangun, lampu jalan tidak ada, tetapi orang bisa sakit bahkan mati karena kekurangan air. Itulah yang namanya prioritas. Bicara masalah air dan pelayanan publik ini adalah persoalan yang terus berulang tahun dari dulu. Mantan walikota sebelumnya pernah “jualan air” sampai ke negeri China, namun hingga akhir masa jabatan, air itu tak kunjung “laku”, sehingga sampai saat ini, masyarakat kota kupang, kesulitan air bersih di musim kemarau seperti sekarang ini.
Masalah Air Melahirkan Sumur Bor
Buruknya pelayanan PDAM Kota Kupang dalam hal pendistribusian air bagi warga Kota Kupang, telah menimbulkan banyaknya warga yang bor sumur. Meski berdampak buruk terhadap lingkungan, Hal ini cukup membantu warga untuk memenuhi kebutuhan air. Dampak buruk sumur bor terhadap lingkungan, selain karena dapat menggerus persediaan air tanah, jalan raya sekitaran sumur bor cepat rusak karena setiap saat basah dilewati mobil tangki. Namun, apalah daya, kalau tidak ada sumur bor, kita pasti mati karena kekurangan air. Kalau saja PDAM mampu mendistribusikan air ke seluruh rumah warga di kota kupang, maka orang tidak akan bor sumur dan beli air tangki karena yang pasti, bayar air PDAM lebih murah dan mudah dari pada beli tangki. Oleh sebab itu, Kita berharap, masalah ini segera diselesaikan, dalam sisa waktu masa jabatan Jeriko dan Herman Man. Dan juga uang 40 miliar yang diduga ditilep oleh “pencuri berdasi” di internal PDAM kota Kupang segera terunngkap. Salam!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel