Hardiknas dan Wajah Pendidikan kita

Pendidikan adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momen untuk melihat bagaimana proses humanisasi itu berjalan seiring dengan pembangunan di NTT. Secara historis, perayaan Hardiknas mengacu pada Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959, maka setiap tanggal 2 Mei kita merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hal ini sebagai salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan atas lahirnya tokoh pejuang pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara yang bernama kecil Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang juga terkenal dengan semboyannya, “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. ("di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan"). Tidak luput juga Propinsi Nusa Tengara Timur sebagai bagian dari NKRI ikut merayakannya.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah yang berada di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai 22 kabupaten/kota karena berbatasan langsung dengan Timor Leste. NTT juga menjadi salah satu daerah “3T” (Terluar, Terpencil dan Terdepan), saya tambahkan satu “T” lagi, Tertinggal. Meskipun kata-kata itu kedengarannya sangat menyayat hati, tetapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. NTT tertinggal dalam banyak hal, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Baca juga Artikel Terkait:

Dalam bidang pendidikan NTT masih tertinggal jauh oleh propinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2013 yang lalu, presentase Kelulusan hasil ujian Nasional (salah satu indikator keberhasilan bidang pendidikan) NTT berada di urutan ke-29 dari 33 propinsi, lebih baik dari tahun sebelumnya urutan ke-33. Hasil ini mencerminkan keprihatinan bidang pendidikan di NTT. Banyak hal yang menjadi biang dari masalah itu. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Ini juga sebagai sumbangsih dari masalah politik, dan kesejahteraan rakyat. Isu yang paling sering di angkat juga adalah kita tertinggal jauh dalam hal Teknologi Informasi dan modernisasi.

Sebelum kita berangan jauh tentang teknologi informasi dan modernisasi, ada masalah yang paling urgen dari itu yang mungkin kita pernah lihat, ingat, renungkan, dan harus selesaikan. Masalah yang dimaksudkan adalah “tidak tersedianya Gedung Sekolah di Pedesaaan dan penyebaran guru yang tidak merata”. Bila di kota sedang berbicara tentang komputer, perpustakaan dan buku serta gedung sekolah yang rubuh. Tetapi di pedesaan masih berbicara tentang, dimana gedung sekolahnya. Gedung saja tidak ada apa lagi perpustakaan dan bukunya. Di daerah-daerah di luar kota Kupang, gedung sekolah masih sangat jarang kita temukan. Gedung SD saja jarang apa lagi SMP dan SMA/SMK. Itu pun kita harus berjalan berkilo-kilo meter jauhnya untuk menemukan. Dengan kaeadaan yang demikian, maka anak-anak di daerah yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus merantau jauh dari orangtuanya ke kota yang mempunyai sekolah SMP dan SMA/SMK. Kita dapat membayangkan resikonya kalau anak-anak yang umur 13-15 tahun (usia SMP) harus merantau jauh dari orangtuanya, apakah secara mental mereka siap untuk hidup di kota dengan segala carut-marutnya? Selain itu, anak-anak ini mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu orangtuanya untuk mencari nafkah. Bila mereka pergi, bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab itu? Karena jika gedung sekolah ada di daerah mereka, maka ketika pulang sekolah mereka bisa membantu orangtua. Keadaan yang demikian, membuat anak-anak ini putus asa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini sama halnya dengan menutup kesempatan bagi anak-anak di pedesaan untuk bersekolah.

Baca Juga:

Disamping itu, bila gedung sekolah sudah tersedia, pergumulan berikutnya adalah kekurangan sarana dan prasarana lainnya, seperti perpustakaan, buku, alat-alat peraga yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar hingga pada kekurangan guru. Bila di kota Kupang banyak sekolah yang berkelebihan guru, dan bingung mengatur jadwal siapa yang harus mengajar karena satu mata pelajaran saja bisa 4-5 guru, maka pada saat yang sama, di desa-desa sedang bingung gurunya darimana. Oleh sebab itu, maka guru di pedesaan harus bermultidisiplin dalam hal mengajar. Guru yang mempunyai keahlian di bidang lain, harus mengajar juga di bidang lain, bahkan orang-orang yang bukan lulusan pendidikan guru pun menjadi guru. Bagaimana mutu pendidikan di daerah ini bisa bersaing dengan daerah lain bila itu yang terjadi.

Bila itu realitanya, bagaimana penyelenggaraan pendidikan di daerah ini? Apakah anak-anak di daerah ini sudah mendapatkan haknya? Sudahkah anak-anak NTT mendapatkan pendidikan yang nyaman, adil dan sejahtera? Sudahkan guru-guru mendapatkan hak mereka? Ini pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan tindakan oleh pempimpin di daerah ini baik legislatif maupun eksekutif. Bukan hanya retorika yang terbatas pada sandiwara belaka.

Kemelutan ini tidak terlepas dari tanggung jawab kita semua. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Perilaku korup para pemimpin di daerah ini menjadi embrio lahirnya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Bagaimana tidak, bila pengadaan buku saja dananya harus di korupsi oleh orang-orang tertentu untuk memperkaya diri sendiri, dana untuk pembangunan gedung sekolah harus dipangkas kesana-kemari. Tunjangan kesejahteraan guru sunat sini, sunat sana, penerimaannya tidak jelas. Selain itu, penerimaan uang sertifikasi guru hampir semua bank di negeri ini menjadi penyalurnya. Bagaimana tidak, periode ini pengambilan uang sertikasi di bank NTT, periode berikut di BNI, periode berikut lagi di BRI dan seterusnya, sehingga semua guru yang mempunyai sertifikasi mempunyai rekening di semua bank. Padahal gaji mereka hanya beberapa rupiah saja di dibanding dengan gaji para pejabat di senayan yang sebagian besar katanya pintar, tetapi kebanyakan pintar dalam hal Duduk, Dengar, Diam, Duit dan Pulang untuk membangun tahta kemewahan hingga dalam penjara sekalipun.

Sementara itu, carut-marutnya politik di daerah ini, akibat salah implementasi konsep otonomi daerah, menjadi penyumbang bagi kemerosotan pendidikan. Katanya, pendidikan jauh dari hiruk-pikuk politik, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ini terlihat dengan jelas ketika ada pergantian kepala daerah, maka harus ada pergantian kepala dinas dan kepala sekolah. Jadi politik di daerah ini identik dengan pilitik “dagang sapi”, atau politik “sunat-menyunat jabatan” atau “gusur-menggusur”. Siapa yang mendukung pemenang kepala daerah, akan menuai hasil yang baik, tetapi siapa yang tidak mendukungnya akan menuai badai. Ini akan menjadi dilema bagi mereka yang sedang menduduki jabatan tertentu, apalagi bila yang bersangkutan termasuk gila jabatan. Maka bersikap netral salah, dukung si A salah, dukung si B salah. Maju kena, mundur juga kena, samping kiri kanan jurang. Dengan demikian, maka penempatan kepala dinas dan kepala sekolah tidak akan sesuai standar berdasarkan “merit system (menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai keahliannya)”, tetapi pengangkatan kepala sekolah lebih bernuansa politis dibandingkan kepentingan pendidikan. Bupati atau walikota terpilih cenderung memilih guru-guru yang diketahuinya sebagai tim sukses, sebaliknya orang-orang yang bukan tim sukses akan digusur.

Selain dua pokok masalah di atas, korupsi dan kepentingan politik yang berpengaruh pada mutu pendidikan di NTT adalah kesejahteraan rakyat. Masyarakat NTT masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Fakta menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat NTT hanya seperlima pendapatan per kapita rata-rata nasional. Provinsi NTT berada pada posisi 32 dari 33 provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi. Maka pertnyaannya Ini tugas siapa? Ini tugas kita semua tetapi lagi-lagi yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah.

Oleh sebab itu, pada peristiwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, yang terpenting adalah tidak hanya terbatas pada upacara seremonial untuk mengenang jasa para pahlawan pendidikan tetapi juga mengenang apa yang telah kita kerjakan untuk kemajuan pendidikan di daerah ini, dan bagaimana hasilnya. Kita perlu berantas koruptor, kemudian bangun gedung sekolah, perlu juga kebijakan pemertaan guru antara kota dan desa, maka kita akan mencapai mutu pendidikan untuk menigkatkan kesejahteraan rakyat di Nusa Tenggara Timur.

Artikel Terkait:

________________________________________

KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!

JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.

________________________________________