ALASAN DIPERLUKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

A. ALASAN MENGAPA DIPERLUKAN PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Setiap kali kita mendengar kata kewarganegaraan, secara tidak langsung otak merespon dan mengaitkan kewarganegaraan dengan pelajaran kewarganegaraan pada saat sekolah, dan mata kuliah kewarganegaraan pada saat kita kuliah. Bisa jadi kata kewarganegaraan di dalam memori otak tersimpan kuat karena setiap tahun dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ada pelajaran kewarganegaraan yang harus dipelajari, dan ternyata saat kuliah juga ada. Dan di dalam bangku perkuliahan kita akan mempelajari lebih dalam seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pruralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Dengan ini, sesungguhnya Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan oleh anak idik bangsa kita sendiri. Sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya harus di ajar tetapi juga harus di leksanakan, karena pendidikan kewarganegaraan juga membawa ajaran dari pancasila yang juga harus kita amalkan baik perbuatan atau segala macamnya.

Pendidikan kewarganegaraan harus dipelajari oleh seluruh generasi muda, dari tingkat SD hingga tingkat universitas. Mengapa pendidikan ini penting untuk mahasiswa? Ini dia alasannya:

1. Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Mengetahui Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia

Mahasiswa yang mendapat pendidikan ini akan mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negeri tercintanya. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berberkemanusiaan, dan demokratis.

2. Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Berpikir Kritis

Dengan adanya pendidikan semacam ini, mahasiswa bisa berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Diharapkan, mahasiswa menjadi agent of change atau agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana.

3. Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Bertoleransi Tinggi

Pendidikan ini bisa membuat mahasiswa menjadi paham akan budaya dan adat dari segala suku bangsa di Indonesia. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan budaya yang berbeda.

4. Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Cinta Damai

Dengan belajar mengenai demokrasi, diharapkan mahasiswa bisa menjadi sosok penerus bangsa yang demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi pancasila di Indonesia bisa tercapai.

5. Mahasiswa Menjadi Sosok yang Mengenal dan Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik Lokal, Nasional, dan Internasional

Dengan pendidikan ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.

B. MENGGALI SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIK TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

1. Sumber Historis Pendidikan Kewarganegaraan

Presiden Soekarno dahulu kala pernah berkata bahwa "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Hal tersebut kemudian memiliki sebuah makna dimana dalam setiap sejarah terdapat berbagai macam fungsi yang dimana penting dan akan sangatlah berguna dalam rangka untuk membangun sebuah kehidupan karena dengan sejarah maka kita akan belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama dikemudian hari. Dalam konteks tersebut maka sebuah sejarah akan berguna untuk membangun kehidupan pada sebuah bangsa untuk dapat melihat jalan yang dimana lebih bijaksa di masa depan. Kemudian, sebuah sejarah jugala sebuah guru pada kehidupan. Dalam pendidikan kewarganegaraan kemudian diharapkan siswa akan mendapatkan berbagai macam inspirasi yang dimana dapat digunakan untuk berpartisipas dalam sebuah kegiatan untuk melakukan pembangunan bangsa yang dimana sesuai dengan apa yang mereka sukai dengan menghindari berbagai macam perilaku yang bernuansa untuk tidak mengulangi kembali kesalahan sejarah.

2. Sumber Sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan

Sosiologi kemudian adlah sebuah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antar manusia. Dalam sebuah ilmu sosisologis maka kemudian didalamnya sendiri terdapat kajian yang dimana tedapat latar belakang, susunan, dan berbagi pola dari sebuah kehidupan sosial yang dimana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang dimana ada pada masyarakat, kemudian disamping itu pula terdapat berbagai macam masalah sosial, perubahan, dan juga berbagai pembaharuan yang dimana terdapat di dalam masayrakat. Dari pendekatan sosiologis ini kemudian diharapkan untuk dapt melakukan sebuah kajian terhadap struktur sosial, proses sosial, dan berbagai macam perubahan sosial dan berbagai masalah sosial untuk dapat diselesaikan secara bijaksana dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila.

3. Sumber Politis Pendidikan Kewarganegaraan

Sumber politis kemudian berasal dari fenomena yang dimana terjadi pada kehidupan berbangsa di Indonesia itu sendiri yang dimana tujuannya adalah agar kita mampu unutk melkaukan formulasi terhadap berbagai macam saran tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang dimana ideal dan juga sesuai dengan nilai Pancasila.

C. DINAMIKADAN TANTANGAN PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarga negaraan(PKn) selalu mengalami perubahan setiap jamannya. Dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Ada dinamika dan tantangan yang selalu dihadapi. kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh Indonesia dari masa ke masa .

Dinamika sendiri adalah sesuatu yang mempunyai tenaga/kekuatan, selalu bergerak berkembang serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu dan tantangan adalah hal hal yang perlu dilewatkan untuk mencapai suatu tujuan.

Saat ini dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi di Indonesia sejak dulu .Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi.

Pendidikan Kewarganegaraan pertama kali tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraan, yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan,namun saat muncul orde baru mata pelajaran ini hampir dihilangkan karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat itu. lalu Kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), materi yang sangat dominan disini adalah mengenai materi P-4. Pada kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994

Dalam era reformasi P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral.

Pada saat kurikulum 2013 mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimana dalam kurikulum tersebut menekan tentang sikap (afeksi)

D. MENDESKRIPSIKAN ESENSI DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MASA DEPAN

Berikut adalah mengapa PKN dibutuhkan di masa depan :

1. Karena hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada pada masyarakat itu sendiri.

2. Terjadi sikap pemudaran terhadap berbagai kehidupan kewarganegaraan dan juga nilai komunitas pada masyarakat.

3. Terjadi sebuah sikap kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada masyarakat.

4. Terjadi sebuah sikap pelemahan terhadap nilai yang dimana ada pada sebuah keluarga.

5. Terjadi sebuah sikap pemudaran yang dimana berada pada sebuah nilai kejujuran.

6. Terjadi sebuah sikap maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dimana terjadi pada masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan terhadap pemerintahan.

7. Terjadinya sebuah kerusakan pada sistem dan juga kehidupan ekonomi. dan;

8. Terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan juga bernegara.

________________________________________

KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.

________________________________________