Guru Honorer, Pahlawan Tanpa Gaji

(Catatan Kritis Terhadap Keadaan Guru Honor Di Hari Guru Nasional)

Walaupun agak terlambat, saya ucapkan Selamat Hari Guru Nasional ke-73 untuk para pahlawan pendidikan di pelosok negeri ini. Mungkin artikel ini tidak dapat menjangkau mereka yang ada di kampung-kampung terisolir dan sedang berjuang mencerdaskan generasi-generasi bangsa ini. Bangga punya kalian yang mengajari kami membaca dan menulis, mengenalkan kami pada huruf dan angka, pada “ibu budi dan bapak budi”. Walau kalian kadang kesal, jengkel dan marah karena kelakuan kami, tetapi pepatah kuno masih berlaku, “di ujung rotan ada emas”. Saya teringat pada sebuah ungkapan, “dalam hidup ini ada empat jendela untuk melihat dunia, guru hanya membuka satu jendela bagi mu, sedangkan tiga jendela lainnya, silahkan kamu cari dan buka sendiri”. Artinya, akan jadi apa kamu kelak, tergantung pada usahamu. 
Hari Guru Nasional (HGN) yang dirayakan tiap bulan November tanggal 25 sekaligus merayakan hari lahirnya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tahun 2018 ini, kita rayakan Hari Guru Nasional yang ke-73. Perayaan hari guru, tidak hanya sekedar pesta pora yang habis di orasi penggung para pejabat pemegang kendali dunia pendidikan. Merayakan HGN dan PGRI tidak berhenti pada apel lengkap yang menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk menciptakan panggung orasi bagi para kepala daerah dan kepala dinas. Namun inilah momen refleksi, apa yang telah kita perbuat untuk kesejahteraan para guru.

Fakta Tentang Guru Honorer
Salah satu persoalan pelik yang belum usai sejak dulu hingga hari guru ke-73 ini adalah masalah kesejahteraan guru honorer. Sebagai informasi, guru honorer dibagi dalam beberapa kategori. Berdasarkan naungan kementerian: Guru Honorer kemendikbud dan Kemenag. Berdasarkan tempat pengabdian: Guru honor di sekolah negeri dan sekolah swasta. Berdasarkan kategori: Honorer kategori satu (K1) yaitu: Guru honorer yang upahnya bersumber dari APBN atau APBD dan masa kerja minimal genap satu tahun pada 31 Desember 2005. Usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006. Hampir semua guru K1 sudah diangkat jadi PNS. Honorer kategori dua (K2) adalah Guru Honor yang upahnya tidak berasal dari APBN atau APBD. Umumnya, upah mereka berasal dari Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan atau komite sekolah. Sebab itu, guru honorer K2 ini juga sering disebut dengan guru komite sekolah. Sebutan itu karena mereka diangkat oleh kepala sekolah bersama komite sekolah. Di NTT (per Juli 2018) guru honor K2 atau guru komite ini ada sekitar 9.000 orang yang tersebar di SMA dan SMK di seluruh wilayah NTT yang menjadi tanggung jawab propinsi. Itu baru guru di SMA sederajat, belum lagi yang mengabdi di SMP dan SD di bawah tanggungan kabupaten /kota. Di kota Kupang ada lebih dari 1.500 orang guru honorer.


Mereka Dibutuhkan, Tetapi “Diperlakukan Tidak Adil”
Faktanya, guru honorer sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah guna mengisi kekurangan guru kelas. Sebab tidak bisa hanya mengandalkan guru PNS semata. Bahkan ada sekolah yang hanya kepala sekolahnya saja yang berstatus PNS. Dengan adanya moratorium penerimaan PNS, sementara jumlah sekolah terus bertambah, maka guru honorer sangat berperan penting dalam mencerdaskan bangsa ini. Fakta itu menunjukkan bahwa guru honorer sangat dibutuhkan, tanpa mereka, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah pasti macet.
Meskipun guru honorer sangat dibutuhkan keberadaannya, namun mereka belum mendapatkan perlakuan yang layak dan seimbang dengan jasa mereka. Terutama soal upah. Pemerintah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) NTT tahun 2018 sebesar Rp. 1,6 juta per bulan, sementara Upah Minimum Regional (UMR) Kota Kupang sebesar Rp. 1,7 juta. Namun mirisnya, gaji guru honorer jauh di bawah angka itu. Kesaksian seorang guru honor di sekolah swasta di Maulafa beberapa waktu lalu membuat hati kita terkoyak. Dia hanya digaji 150.000 perbulan. Tiap kali terima, langsung bayar utang.  Sungguh ini kisah yang amat menyedihkan. Sejatinya  itu tidak layak disebut upah. Hanya uang transportasi selama sebulan, bahkan itu pun tidak cukup. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas para guru. Dengan demikian, bagaimana mereka mau mengajar dengan aman dan nyaman di depan kelas. Lalu, kita menuntut  mereka harus mengajarkan anak-anak dengan maksimal, tetapi di sisi lain, “perut” mereka sedang lapar. Itu tidak manusiawi. Demi gengsi dan mutu pendidikan, Kepala daerah menekan kepala dinas, kepala dinas menuntut kepala sekolah, ujungnya guru tertindih dengan berbagai tekanan hidup. Tekanan dari kepala sekolah agar bekerja professional, tekanan memikirkan beban ekonomi keluarga, uang sekolah anak-anak mereka, sampai pada kebutuhan sandang dan papan. Inilah ketidakadilan yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan terus menimpa para guru honorer. Hanya saja mereka tidak bisa berbuat banyak selain mengeluh kepada Tuhan, semoga para pemimpin dan orang-orang yang kita pilih jadi dewan tidak hanya berfoya-foya dengan biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar negeri, satu kali perjalanan dinas saja, bisa membayar gaji guru honor berdasarkan UMR selama setahun. Pejabat tidak hanya urus beli mobil dinas baru, oknum DPR/DPRD sibuk main proyek, sementara guru honorer yang sedang mencerdaskan anak-anak (termasuk anak-anak dari pejabat tadi) tidak diperhatikan.


Baca Juga:

Solusi: “Pemda Harus Punya Hati”
Ketika Upah minimum ditetapkan, pemerintah daerah biasanya mewajibkan para pengusaha yang memperkerjakan karyawan harus ikut upah yang ditetapkan. Namun, sayangnya pemerintah sendiri mengingkari itu. Melihat kondisi ini, pemda harus berani ambil sikap dengan menganggarkan gaji guru honorer melalui APBD. Mungkin ini juga tidak mudah karena akan terbentur dengan kepentingan-kepentingan politik kepala daerah dan tim suksesnya. Namun, orang yang punya hati pasti bisa melakukannya. Tentu Pemda melalui pihak sekolah harus selektif dalam menyeleksi guru yang benar-benar dapat bekerja dengan baik, agar tidak hanya sekedar guru, namun guru yang produktif, inovasi dan ulet dalam mengajar anak-anak. 
Sudah seharusnya kita menaruh perhatian dan simpati penuh terhadap guru, baik guru PNS maupun guru honorer. Karena pendidikan amat penting bagi pembangunan bangsa. Kita ingat pada sejarah, bahwa betapa penting dan mulianya profesi guru, sampai bangsa Malaysia pada awal kemerdekaan mereka dari persemakmuran Inggris, “meminjam” guru dari Indonesia. Kini mereka tidak lagi mengimpor guru, tetapi mengimpor TKW dari Indonesia. Salam dan Terima kasih para guru.


Baca Juga:  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel