Catatan Kritis di Hari HAM dan Hari Anti Korupsi Internasional: Koruptor Melanggar HAM

Kurang lebih 15 tahun yang lalu, tepatnya 31 Oktober 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konvensi atau kesepakatan untuk melawan korupsi sebagai perbuatan tercela dan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Itulah yang mendasari setiap tanggal 9 Desember, diperingati sebagai hari Anti Korupsi sedunia. Sejatinya, hari anti korupsi bukan untuk dirayakan, tetapi lebih kepada moment refleksi guna memupuk kesadaran dunia internasional agar tetap terjaga dan mewaspadai serta melawan bahaya laten korupsi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Refleksi itu diharapkan dapat memberi dorongan agar semua orang sadar dan menentang korupsi sebab berdampak negatif yang dapat merusak tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi Negara-negara di dunia. Korupsi adalah akar dari kehancuran, ketertinggalan dan kemeralatan sosial yang dialami sebuah negara.
Dan justru mental koruptif ini banyak ditemukan pada oknum-oknum pejabat pemerintah di negera-negara dunia ketiga atau Negara berkembang yang notabene belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, indeks pembangunan manusia yang masih rendah, sumber daya alam belum terkelola dengan maksimal dan ketahanan ekonomi belum kuat. Kondisi itulah yang menambah panjang persoalan kenegaraan di Negara-negara yang masih tertinggal dalam pembangunan.
Sementara itu, Hari Hak Asasi Manusia (HAM) diperingati setiap tanggal 10 Desember dengan tujuan agar semua orang menyadari sekaligus melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan untuk diri-sendiri dan juga orang lain. Secara historis hari HAM pertama kali diperingati pada tahun 1948.  Karena itu, tahun 2018 ini diperingati sebagai Hari HAM yang ke-70. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, perjuangan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia sudah sudah terjadi sejak tahun 1215 di Inggris. Beberapa referensi mencatat bahwa bukti itu tertuang dalam Piagam “Magna Carta” yang dikenal sebagai suatu kesepakatan bagi raja agar tidak memperlakukan para pekerja (budak) secara semena-mena karena mereka memiliki hak dasar atau hak asasi, yaitu hak untuk hidup dan menikmati kebebasan (freedom). 
Koruptor Kelanggar HAM Atas Kesejahteraan
Menurut UU RI Nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, di pasal 36 dan 60 dalam UU tersebut tersirat bahwa, “setiap warga Negara mempunyai hak atas kesejahteraan dan anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak”. Dengan demikian maka, setiap orang yang meniadakan, melanggar dan atau merampas serta menghambat orang orang lain untuk memperoleh hak-haknya tersebut, maka itu adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Sementara di lain pihak, semua orang tahu dan paham benar bahwa koruptor telah merampas itu semua. Korupsi telah merusak, arah dan tujuan kemerdekaan bangsa ini dan menghancurkan mimpi anak-anak untuk menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial. Koruptor telah merampok hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, menghambat pembangunan ekonomi demi keadilan dan kesejahteraan sosial di negeri ini. Akibat dari korupsi, pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya menjadi terhambat. Karena korupsi, menyebabkan masyarakat kurang mampu di daerah-daerah terpencil tidak memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang memadai. Uang Negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan kehidupan yang layak bagi orangtua dan anak-anak di pedesaan, dicuri oleh para koruptor. Sebab itu, maka korupsi adalah kejahatan yang melanggar HAM.

Korupsi: Extra Ordinary Crime
Kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) adalah kejahatan yang berdampak sangat besar dan bersifat kejam terhadap kemanusiaan. Beberapa contoh seperti genosida (pembunuhan secara besar-besaran), kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Dalam Yuridiksi International Criminal Court dan Statuta Roma tertuang, bahwa Orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut di atas telah melakukan pelanggaran HAM berat dan karena itu harus dihukum seberat-beratnya.
Berangkat dari itu, korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena dampaknya dapat merusak masa depan bangsa ini. Misalnya hal sederhana, korupsi E-KTP. Berdampak terhadap ketidakberesan administrasi kependudukan warga Negara. Hal itu dapat menghambat orang untuk mencari kerja yang layak guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, karena tidak ada E-KTP juga membatasi orang untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum yang notabene pemilu untuk memilih pemimpin untuk kemajuan bangsa ini. Belum lagi korupsi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tentu hal itu berkaitan langsung dengan hak warga Negara dan anak-anak di negeri ini untuk mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dapat menjamin kehidupan dan masa depan mereka. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa seperti hal pengedar narkoba, dan pelakunya di tembak mati seperti di negeri China.

Penegakkan Hukum: Oknum DPR tidak Mungkin “Gali Kubur Sendiri”
Tren korupsi di Indonesia menurut Transparency International Indonesia (TII) tahun lalu, masih menempatkan lembaga DPR sebagai lembaga terkorup. Inilah yang menjadi masalah dalam penegakkan hukum terhadap koruptor di negeri ini. Orang yang membuat undang-undang justru oknum-oknum itu yang bermental maling. Maka dari itu, oknum-oknum yang dimaksud tidak mengukin mereka membuat undang-undang yang menjerat diri sendiri. Itu artinya mereka sedang gali kuburannya sendiri. Karenanya, Penegakkan hukum terhadap koruptor akan selalu menguntungkan para koruptor karena mereka (oknum DPR) sendiri yang membuat undang-undang. Hal itu terpampang juga dalam sikap oknum DPR yang selalu menentang KPK dalam merevisi undang-undang pemberantasan korupsi di negeri ini. Oleh sebab itu, penegakkan hukum terhadap koruptor akan selalu melewati jalan terjal sepanjang oknum-oknum di DPR masih suka tilep uang rakyat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel