HOAX dan Masyarakat pasca kebenaran

Hoax atau berita bohong/palsu (fake news) sedang mewabahi masyarakat dunia. Hoax bisa muncul dalam bentuk, berita, gambar-gambar dan pesan singkat. Berita Hoax cenderung menuduh, menfitnah, memalsukan, menghasut, memprovokasi yang dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan dan kebencian. Perang terhadap hoax semakin gencar setelah adanya berita hoax tentang 10 juta Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Setelah presiden Jokowi mencari tahu kebenarannya, ternyata itu hoax (berita bohong). Presiden langsung mengambil sikap tegas, “kita harus perangi dan menindak para penyebar fitnah dan kebohongan”. Saat ini, beberapa daerah sudah mendeklarasikan Komunitas Anti Hoax. Komunitas-komunitas itu, berdiri atas sebuah kesadaran akan bahayanya hoax bagi kehidupan sosial masyarakat sekaligus bentuk perlawanan. 
Hoax kian berbahaya bila yang membuat dan menyebarkan berita itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, disegani atau dipercaya dalam kelompoknya, baik di dunia nyata maupun maya. Para pengikut akan dengan mudah percaya dan menyebarkan berita itu. Misalnya kelompok-kelompok intoleran di Indonesia, jika pemimpin organisasi mereka menyebarkan suatu berita sekalipun itu fitnah atau hoax, para anggotanya akan dengan mudah percaya dan menyebarkannya. Karena bagi mereka, apa yang dilakukan oleh para pemimpin mereka, menjadi standar nilai dari sebuah kebenaran. Makin bahaya lagi, survey menyatakan, sekitar 73% masyarakat pengguna media sosial tidak membaca keseluruhan konten berita, mereka hanya membaca judul atau gambarnya lalu sebarkan. Artinya tidak melakukan cek and ricek atau mengecek kembali kebenaran berita, sebelum disebarkan. Itulah yang membuat hoax semakin mewabah. 

Hoax dan Kebebasan Berpendapat

Banyak pihak yang menilai langkah pemerintah dalam memerangi Hoax sebagai sikap anti kritik dan membatasi kebebabasan berpendapat. Tetapi Kemenkominfo menegaskan bahwa, memblokir situs berita Hoax bahkan menindak penyebar fake news, bukan berarti melarang atau membatasi kebebasan berpendapat, sebab kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, melainkan sebagai upaya pemerintah untuk mendidik masyarakat agar menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membangun bangsa, mempererat kesatuan bangsa, bukan menyebar berita bohong yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang dilarang oleh Negara adalah menyebar berita-berita fitnah, bohong, berita yang tidak berdasarkan fakta yang dapat memicu kegaduhan, menimbulkan kebencian, bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Artinya, silahkan berpendapat, tetapi jangan fitnah (hoax). 

Hoax di Media Sosial dan Keuntungannya

Media sosial adalah sarana paling mudah, murah dan cepat untuk menyebarkan Hoax. Orang atau kelompok penyebar Hoax ibarat sedang memancing di air keruh. Mereka memanen keuntungan politik dan ekonomi. Pada saat kampanye pilkada seperti sekarang, ada penyebar hoax yang sengaja dibentuk untuk menyebarkan berita bohong guna menjatuhkan lawan politik di mata pemilih. Misalnya, Hoax dalam Pilkada DKI Jakarta. Ada kelompok tertentu yang menyebarkan Hoax dengan memuat isu-isu sensitive seperti perbedaan Suku, Agama Ras dan Antar golongan (Sara) calon tertentu dan mendewakan calon lainnya. 
Selain itu, situs berita hoax juga mendapatkan keuntungan ekonomi. Pasalnya, berita Hoax sering membuat orang penasaran hanya dengan baca judul atau gambarnya saja, sehingga membuat orang harus membuka situs beritanya. Keuntungannya, semakin banyak suatu situs dikunjungi pembaca, maka semakin besar pula kesempatan bagi situs yang bersangkutan untuk mendapatkan uang melalui penawaran iklan-iklan online dari produk-produk tertentu yang dipromosikan melalui situs itu. Karenanya, banyak orang yang memanfaatkan ketidakjelian pengguna internet untuk menarik keuntungan dengan cara ini. 

Bahaya Hoax dalam Post Truth Society

Istilah  Post truth dipilih menjadi kata tahun 2016 oleh Kamus Bahasa Inggris, Oxford Dictionary. Oleh beberapa media, Post truth diartikan sebagai “Pasca Kebenaran”. Istilah “Pasca kebenaran” ini, kemudian oleh banyak pengamat dikorelasikan dengan mewabahnya rujukan masyakarat internasional pada keyakinan emosional dan berita-berita yang tidak berdasarkan fakta. Sebab itu, ada yang mengartikan post truth sebagai“kebenaran tanpa fakta”. 
Dalam “Masyarakat Pasca Kebenaran” (Post Truth Society), kebenaran sering diputarbalikan. Fakta diplintir menjadi informasi yang menyesatkan orang lain. Fitnah dikemas sedemikian rupa agar terkesan benar-benar terjadi. Masyarakat pasca kebenaran dipengaruhi agar lebih memilih percaya pada informasi-informasi yang menyesatkan, informasi yang menggiring sentimen publik, keyakinan emosional daripada informasi yang faktual. Singkatnya, lebih percaya hoax dari pada fakta. Lebih celaka lagi, masyarakat pasca kebenaran ini, gunakan informasi yang menyesatkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ambil contoh, dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, vidionya diedit, dan dipotong dari sekian menit menjadi sekian detik. Diperparah lagi, orang-orang menonton video itu tidak melakukan klarifikasi kebenaran secara jernih. Makanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hingga aksi 411 dan 212 ditunggangi oleh tindakan makar yang ingin menggulingkan pemerintahan. 
Pemilihan kata post truth sebagai kata tahun 2016, dipengaruhi oleh fenomena dan kejadian yang terjadi di tingkat global. Dua kejadian global yang menyita perhatian dunia pada tahun 2016, yakni peristiwa Brexit (British Exit) dan Pemilu Amerika. Dalam peristiwa Brexit, rakyat Inggris melalui referendum memilih agar Inggris ke luar dari anggota Uni Eropa dan blok politik dan perdagangan bebas regional Eropa. Yang mana, keputusan rakyat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, banyak diracuni oleh media-media penyebar Hoax di dunia maya. Peristiwa kedua, pemilu Amerika, dimana banyak berita palsu (fake news)  yang menggiring opini publik Amerika untuk memilih calon tertentu. Kubu Trump dan Clinton saling menjatuhkan melalui hoax. Bahkan nama CIA, NASA, New York Time dan organisasi terkemuka lainnya diseret hanya untuk melayakinkan pembaca. 
Kemenangan Trump dalam Pilpres Amerika dinilai buah dari kemenangan berita hoax yang berhasil mempengaruhi pemilik hak suara di Amerika. Padahal menurut angka survei, Clinton bakal menang telak. Karena Trump sering mengundang kontroversi, bersikap proteksionis, dan konservatif sektarian (berbasis ras dan agama) yang secara garis besar bertentangan dengan paradigma globalisasi ekonomi dan demokrasi versi neoliberal yang dianut Amerika sendiri. 
Di dalam negeri, kita disuguhkan dengan peristiwa “411, 212”. Dimana ratusan ribu orang dimobilisir oleh organisasi intoleran – yang dibiarkan oleh Negara - untuk turun ke jalan guna melakukan “Pengadilan Massa” terhadap Ahok, dalam kasus dugaan penistaan agama. Diawali dengan memantik kegaduhan di dunia maya melalui hoax, menjadi aksi nyata di jalanan. Dengan Hoax, masyarakat seakan diseret masuk ke dalam cara berpikir pembuat berita untuk mengikuti keinginan mereka. Fakta diplintir dengan matang hingga menjadi fitnah. Negara pun dilematis dan kehilangan arah untuk bertindak adil. Ahok diadili melalui “pengadilan massa”, ujung-ujungnya, penetapan status tersangka kepada Ahok, hanya dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Begitu bunyi nota pembelaan Ahok. Artinya, Ahok jadi tersangka merupakan hasil dari hoax (fitnah). Fitnah itu berkembang menjadi pengadilan massa dalam “aksi 411”. Pada akhirnya, Ahok bukan diadili oleh hukum, melainkan oleh massa yang memaksa hukum untuk tunduk pada aspirasi mereka, demi memenuhi nafsu kelompok tertentu saja. 
Peristiwa itu, membuka mata kita, bahwa Hoax berdampak negatif bagi “Masyarakat Pasca Kebenaran” (post truth society). Hoax yang sejatinya hanya sebuah permainan kata-kata oleh para pembuatnya, sudah terbukti mampu meracuni rasionalitas kita dalam menilai sebuah kebenaran. Dampaknya, rasa toleransi, persatuan dan kesatuan, konstitusi disepelekan, bahkan menyebabkan disintegrasi bangsa dan mengancam keamanan negara. Sebab itu, mari menjadi pembaca berita yang cerdas (smart reader) yang selalu menyaring dan mengklarifikasi kebenaran informasi serta tidak mudah terprovokasi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel