Angkernya angket untuk KPK

Kisah penyelamatan uang Negara melalui pemberantasan korupsi di negeri ini, sudah melakoni sejarah yang panjang dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1957 hingga 2005, kurang lebih, ada 7 tim/lembaga yang dibentuk untuk berangus “tikus-tikus kantor berdasi” di negeri ini. Antara lain, Operasi Militer di tahun 1957, Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Operasi Tertib (Opstib) pada tahun 1977, Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 1987, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) tahun 2005. Tetapi, sayangnya, kesemuanya itu kurang tangguh untuk menumpas koruptor. Sehingga, sampai kini, korupsi masih tumbuh subur di negeri ini. Oknum-oknum anggota dewan dan oknum birokrat dari pusat hingga daerah, masih berseliweran menyolong uang rakyat. 
Itulah sebabnya, pada tahun 2003 yang lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dibentuklah lembaga independen yang dinamai “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Terbentuknya KPK merupakan bukti bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak mampu memberantas korupsi, sebab banyak oknum kedua lembaga ini juga “tukang nyolong”. Kini, KPK telah menjadi momok bagi para penyolong uang negara. Kehadiran KPK membuat ketar-ketir para koruptor. Data 2015 lalu, setidaknya beberapa koruptor kelas kakap yang diboyong KPK ke penjara, misalnya, 50 anggota DPR, 6 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, 8 Gubernur, 1 Gubernur Bank Indonesia, 5 Wakil Gubernur, 29 Walikota dan Bupati, 7 Komisioner KPU,  Komisi Yudisial dan Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 4 Hakim, 3 Jaksa di Kejaksaan Agung, 4 Duta Besar dan 4 Konsulat Jenderal, seratus lebih pejabat pemerintah eselon I &II, 85 CEO, pemimpin perusahaan milik negara (BUMN) dan pihak swasta yang terlibat korupsi. Karena itu, banyak oknum penilep APBN/APBD berkamuflase dalam jabatan  anggota dewan, ASN, Kontraktor, dsb, dengan berbagai macam alibi, ingin “membunuh” KPK. 
Hal lainnya, pelemahan terhadap KPK muncul dalam berbagai upaya, seperti merubah UU tentang KPK untuk mengkerdilkan kewenangannya, hingga mengkriminalisasi para ketua dan para penyidik di KPK. Bahkan oknum DPR, polisi dan jaksa berlindung di bawah lembaga Negara untuk menyerang KPK dengan berbagai dalil. Buktinya, semua mantan ketua KPK, digulingkan dengan konspirasi jahat melalui upaya mencari-cari kesalahan mereka, bahkan kesalahan direkayasa. Selain itu, para penyidik diintimidasi baik secara psikis maupun fisik. Penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan, adalah buktinya. 

Konflik Kepentingan dalam Angket Untuk KPK

Serangan demi serangan terus dilancarkan untuk menghalangi KPK. “Serangan” mutakhir adalah, hak angket DPR untuk KPK. Angket ini berawal dari adanya pengakuan bahwa beberapa oknum anggota DPR menekan Miryam Haryani ketika bersaksi dalam kasus megakorupsi dalam megaproyek E-KTP yang melibatkan sejumlah oknum anggota DPR. Oleh karena tekanan itu, maka Miryam menarik kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pengakuan adanya tekanan itu sepertinya membuat beberapa anggota DPR kebakaran jenggot. Lima dari Sembilan fraksi di DPR mulai menginisiasi ahak angket. Angket hampir gagal karena tersandung oleh ada empat fraksi, yakni PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS tidak menyetujui pengguliran hak angket. Namun, perkembangan terakhir, PAN dan Gerindra akhirnya mengirim anggota untuk menjadi bagian dari Pansus Angket. Hanya Demokrat dan PKS tetap tidak setuju. Masuknya PAN ke jajaran panitia khusus (Pansus) Angket, setelah nama mantan ketua umum sekaligus “mbahnya PAN”, Amien Rais disebut-sebut terima uang panas dari korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementrian Kesehatan yang kini tengah dibidik oleh KPK. 
Hal itu menunjukkan bahwa angket untuk KPK tidak murni sebagai fungsi pengawasan dari DPR, tetapi karena adanya kepentingan para anggota dewan untuk melindungi teman-teman mereka yang tersangkut kasus-kasus korupsi yang kini dibidik oleh KPK. 


Angket dan Angkernya Jalan Menuju Pemberantasan Korupsi

Sebelum angket ini bergulir, upaya melawan KPK oleh DPR, sudah mulai sejak Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang menentang KPK  karena mencegah Setya Novento ke luar negeri, sebab namanya disebut-sebut dalam kasus E-KTP. Namun itu kurang mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR. Kini digulirkan lagi Hak angket untuk KPK dengan modus menjalankan fungsi control, sekaligus akan memaksa KPK agar membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani. Ini adalah bukti bahwa, KPK bukan hanya memberantas dan melawan koruptor secara invidual, tetapi juga melawan “intimidasi” oknum yang berkamuflase lewat lemaga Negara. Karena mereka menggunakan kekuasaan lembaga Negara, maka hal itu tidak boleh dianggap remeh. Sebab oknum-oknum itu menggunakan legalitas lembaga Negara – seperti lembaga legislatif atau kepolisian - dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, (terkadang membabibuta), ditambah lagi, sebagian dari oknum-oknum di Senayan itu, sudah tidak bisa membedakan mana aspirasi rakyat dan mana nafsu politik sesaat. 
Oknum-oknum di DPR banyak yang bermain proyek sehingga dekat sekali dengan perbuatan korupsi. Dalam hal itulah, KPK memang harus ekstra hati-hati terhadap DPR, sebab sebagai lembaga legislatif yang berwenang membuat UU, DPR mempunyai kekuasaan untuk melemahkan KPK (sekalipun kekuasaan itu kadang disalahgunakan). Hal itu, sudah terbukti dalam upaya memangkas kewenangan KPK lewat revisi UU KPK yang hingga saat ini masih terus bergulir. Apalagi kalau nama-nama yang disebut itu, adalah orang-orang pengaruh di DPR. Seperti nama Setya Novanto yang disebut menerima uang panas dalam kasus megakorupsi E-KTP, atau Amien Rais, “mbahnya” PAN dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di kementrian kesehatan. 
Kesemuanya itu, menunjukkan kepada kita bahwa betapa menyeramkannya jalan menuju Indonesia bersih. Jalan yang angker itu nampak jelas dalam tindakan-tindakan intimidasi terhadap para mantan ketua dan penyidik KPK. Itu artinya, pemberantasan korupsi adalah taruhan nyawa. Meskipun demikian, kita tidak boleh patah arang. Langkah-langkah pencegahan korupsi harus terus digalangkan. Mulai dari lingkungan keluarga hingga organisasi publik. Karena melawan korupsi, berarti kita melawan “budaya” kerja dan sistem yang telah terkontaminasi oleh virus-virus koruptif sejak lama, sehingga korupsi sudah mengakar kuat. Saking seringnya korupsi itu dilakukan, sampai-sampai menjadi hal biasa di kalangan oknum ASN di daerah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel