Tidak Waras di Sumber Waras




Oleh: Elkana Goro Leba



Pemerhati Masalah Sosial di NTT

Kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektar oleh Pemprov DKI, terus bergeliat. Semakin lama kasus Sumber Waras bergulir, semakin membuat keadaan menjadi “kurang wajar” bahkan akan “kurang ajar” karena “tidak waras”, terlebih “Ahok’s Haters”. Bicara tentang Ahok, orang ini memang fenomenal karena keputusan-keputusannya yang melawan kelaziman. Karena tidak lazim, banyak orang yang bangkit melawan Ahok dengan cara yang tidak lazim pula, tetapi sayangnya melawan hukum dan memalukan. Lihat saja, artis sekelas Ahmad Dhani dibuat malu akibat tertangkap memobilisasi gerakkan “Tangkap Ahok” dengan cara yang melanggar aturan. Ratna Surampaet digiring Pol PP karena teriak-teriak tidak jelas di Kalijodo. Prof. YIM yang nitizen sebut dengan “Prof. Micky Mouse” tanggalkan “Jas Kebesaran” sebagai pengacara kawakan untuk turun pasar demi raup dukungan politik, bahkan sang profesor yang seharusnya kelas calon presiden, turun tangga jadi calon gubernur hanya karena gemas dengan Ahok. Pengusaha kondang, SU tiba-tiba menjadi “pemulung” sampah di Car Free Day untuk cari perhatian publik Jakarta. Sejumlah politikus bersumpah palsu akan terjun dari Tugu Monas dan potong telinga, dukun santet menjadi kurang waras. Media sekelas Koran Tempo kebingungan tidak tahu mau dukung atau lawan Ahok akibat tidak kebagian “kue”. Ada lagi lembaga DPR sempat hilang kontrol ingin panggil Ahok untuk dengar pendapat kasus Sumber Waras, padahal itu bukan wewenang mereka. FPI melantik gubernur abal-abal untuk menentang Ahok. Kini keputusan Ahok tentang Sumber Waras menjadi “Sumber tidak Waras”.  
Fakta, Ahok dan BPK
Setidaknya, ada empat ronde yang memicu kasus Sumber Waras membumi. Pertama, lokasi. Versi BPK, lokasi lahan Sumber Waras berada di Tomang Utara, tetapi versi Ahok berada di Kiyai Tapa. Faktanya, berdasarkan sertifikat BPN tanggal 27 Mei 1996 dengan status HGB nomor 2878, lokasi tanah terletak di jalan Kiyai Tapa. Sama dengan versi Ahok. Kedua, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Seperti biasa, harga jual tanah selalu tergantung pada lokasinya. Karena menurut BPK letaknya di Tomang Utara, maka harga jual tanah Sumber Waras seharusnya 7jt/m pesergi, tetapi versi Ahok, harga tanahnya 20,7jt/m persegi karena letaknya di jalan Kiyai Tapa. Faktanya, berdasarkan faktur yang ditandatangani Kepala unit pelayanan Pajak Grogol, NJOP tanah sumber waras 20,7jt/m dan berada di jalan Kiyai Tapa. Lagi-lagi sama dengan Ahok. Ketiga, kerugian Negara. Menurut BPK, sebelumnya ada tawaran Ciputra harga tanah tersebut hanya 564 miliar, tetapi Pemprov DKI membeli dengan harga 755 miliar atau 20,7jt/m. Karena itu, menurut BPK, ada mark up harga 191 miliar. Namun menurut Ahok, tawaran Ciputra tersebut masih berpatokan pada NJOP tahun 2013, sedangkan Ahok membeli lahan itu pada tahun 2014, yang mana NJOP sudah naik 80%. Faktanya, berdasarkan SIM PBB-P2 dari Dirjen Pajak, NJOP Sumber Waras sudah naik dari 12,2jt/m tahun 2013, menjadi 20,7jt/m pada tahun 2014. Lagi-lagi sejalan dengan versi Ahok. Keempat, BPK mengklaim, pembelian lahan tidak melalui kajian dan dan perencanaan pihak yang berwenang, tetapi kata Ahok, pembelian tersebut sudah dibahas bersama DPRD DKI. Faktanya, pembelian lahan Sumber Waras tercantum dalam KUA-PPAS 2014 Perubahan yang ditandatangani 4 pimpinan DPRD, yakni Ferrial Sofyan, Boy Sadikin, Triwisaksaria dan Lulung Lunggana.

Awas Sesat Pikir Hasil Audit BPK
Ada tiga opini atas hasil audit BPK yang sering membuat pimpinan daerah dan lembaga tidur tidak nyenyak, yakni opini Wajar Dengan Pengecualian-WDP (qualified opinion), Tidak Wajar (adversed opinion) dan Tak Menyatakan Pendapat-TMP (disclaimer of opinion). Karena bila mendapat status tersebut, lembaga yang bersangkutan tidak beres dalam pengelolaan keuangannya. Sedangkan opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian-WTP” (unqualified opinion) menjadi perburuan semua pimpinan daerah dan lembaga, sebab opini tersebut menunjukkan tidak ada masalah penggunaan keuangan. Karenanya, WTP menjadi opini yang paling dicari oleh pimpinan daerah dan lembaga Negara.
Namun, opini WTP bukanlah garansi bahwa daerah atau lembaga Negara 100% bebas dari penyelewengan keuangan. Jadi, tidak boleh terlena dengan opini WTP dari BPK, apa lagi sampai sesat pikir. Fakta membuktikan, banyak lembaga yang mendapat opini WTP oleh BPK, tetapi KPK menemukan ada korupsi. Misalnya, propinsi Riau, Kota Tegal, Kabupaten Bangkalan, Kota Palembang, Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Agama, Kementrian ESDM. Ketujuh daerah dan lembaga tersebut di atas, sangat sering mendapatkan opini WTP dari BPK, tetapi faktanya, tiga gubernur Riau masing-masing Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun masuk bui karena korupsi. Selain itu, Walikota Tegal: Ikmal Jaya, Walikota Palembang: Romi Herton dan istri, Bupati Bangkalan: Fuad Amin, ketahuan jadi koruptor. Ada lagi, Menpora: Andi Malarangeng,  Menteri Agama: Suryadharma Ali, Menteri ESDM: Jero Wacik, tertangkap sebagai penjahat korupsi. Sebaliknya, daerah-daerah di NTT juga ada yang mendapat rapor merah dari BPK, salah satunya Rote-Ndao sering mandapat opini Disclaimer atau TMP (Tidak Menyatakan Pendapat), namun kepala daerahnya aman-aman saja.

Pertaruhan Kredibilitas dan Kepercayaan Publik
Lembaga Negara diakui dan dipercayai publik tidak hanya karena eksistensi mereka diatur dalam konstitusi, tetapi juga, karena hasil kerjanya yang baik. Itulah yang sedang dihadapi BPK dan KPK. Kasus Sumber Waras menjadi ajang pertaruhan kredibilitas (dapat dipercaya) dan integritas (kejujuran) antara BPK dan KPK. Bagi BPK, hasil audit kasus Sumber Waras, adalah tentang harga diri. Artinya, BPK mengkehendaki kasus ini harus berujung di meja hijau. Kalau tidak, BPK akan malu karena hasil auditnya dianggap abal-abal. Di sisi lain, KPK tidak menemukan penyimpangan. Disinilah letak pertarungan yang dilematis. KPK tidak mau terburu-buru percaya pada hasil audit BPK, namun opini publik, utamanya “lawan Ahok” sudah teraliri oleh temuan BPK bahwa Ahok, melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus sumber waras. Publik yang pro terhadap BPK terus mendesak KPK agar menetapkan Ahok sebagai tersangka. Sedangkan publik yang pro KPK, ingin agar kasus ini ditutup karena sarat dengan kepentingan politik menjelang Pilkada DKI. Kehati-hatian KPK dalam mengusut kasus ini, antara lain karena selama ini, Ahok dikenal sebagai gubernur yang mendukung pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Sehingga, apabila KPK hanyut dalam opini “pembenci Ahok”, tanpa bukti yang kuat dan valid, bisa saja para penggiat korupsi menganggap KPK telah masuk angin dan tidak serius memberantas korupsi di negeri ini. Namun, perbedaan keputusan antara BPK dan KPK membuat publik bingung.
Kendatipun publik kebingungan, mana yang benar antara BPK, KPK dan Ahok, yang pasti, dukungan publik selalu bermuara pada yang namanya “kepercayaan”. Artinya, lembaga yang dipercaya akan mendapat dukungan yang paling besar dari publik. Dalam kasus sumber waras, publik mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap KPK dibanding BPK. Hal ini menyusul hasil survey LSI bahwa KPK adalah lembaga Negara yang paling dipercayai publik nomor dua setelah presiden Joko Widodo. Bahkan, kini antara BPK dan Ahok, publik lebih percaya Ahok daripada BPK. Hasil survey Populi Center menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap BPK pada kasus sumber waras berada pada angka 19%, sementara Ahok 27,2%. Artinya, KPK dan Ahok lebih dipercayai publik daripada BPK dan itu akan menjadi muara dukungan publik terhadap kasus ini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel