Mega Tarung dalam Pilgub DKI Jakarta

Sikap politik PDI Perjuangan yang digawangi Megawati selaku pucuk pimpinan untuk mengusung Djarot Syaiful Hidayat guna dampingi Basuki Cahya Purnama di bursa Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, membuat parpol kubu lawan kelimpungan. Apalagi keputusan itu dikeluarkan pada masa-masa injury time pendaftaran ke KPU. Arah politik PDI Perjuangan itu, berhasil mengejutkan SBY dan Prabowo selaku pentolan di Demokrat dan Gerindra. Koalisi kekeluargaan pun hanya tinggal kenangan. Dukungan PDIP terhadap Ahok-Djarot, banyak pengamat menilai sebagai sikap yang anti mainstream atau tidak biasa. Disebut tidak biasa, karena sesungguhnya, PDIP dapat mengusung kadernya sendiri untuk merebut kursi nomor satu, bukan nomor dua di Jakarta, sebab PDIP memiliki kursi terbanyak di DPRD DKI, yakni 28 Kursi. Dengan demikian, PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai lain pun, sudah memenuhi syarat untuk mengajukan kadernya sendiri.

Akibat sikap politik Megawati tersebut, menyebabkan partai lain kejang-kejang. Dua gembong politik nasional yakni, Prabowo dan SBY yang selama ini menunggu arah politik Megawati, pontang-panting untuk mencari calon. SBY korbankan karier anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono di militer, Prabowo relakan kadernya Sandi Uno di posisi wakil dan tempatkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur, yang notabene pada Pilpres tahun 2014 lalu, Anies pernah mengikuti konvensi Partai Demokrat.

Sikap SBY dan Prabowo sesungguhnya adalah sikap yang frustrasi, karena nama-nama yang kini diusung oleh masing-masing kelompok koalisi yang dituani oleh SBY dan Prabowo, selama ini jarang muncul dalam survey. Seperti nama Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni, jagoan Demokrat (SBY) dan kawan-kawan koalisi poros Cikeas, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jagoan Gerindra atau Prabowo, dkk. Sandiaga Uno yang awalnya dijagokan jadi calon gubernur, harus rela turun ke calon wakil gubernur.

Perseteruan Gengsi dan Kisah Masa Lalu

“Terasa seperti Pilpres ya!”. Kira-kira begitu pernyataan SBY dalam rapat konsolidasi dengan partai anggota koalisi di Cikeas. Pernyataan itu memang mencerminkan nuansa politik di Jakarta saat ini. Ada Ahok yang di atas kertas sangat kuat, hingga banyak partai menginisiasi “koalisi kekeluargaan” hanya untuk mengalahkan Ahok. Bagi kita yang berpikir biasa, idealnya SBY dan Prabowo harus bersatu (sebagaimana misi koalisi kekeluargaan) untuk melawan Ahok, karena Ahok dinilai sangat kuat di DKI. Tetapi itu tidak berlaku untuk SBY dan Prabowo. Untuk mencari tahu alasannya, kita kembali ke belakang. Kita ingat, pada Pilpres yang lalu, SBY dengan gengsinya tidak berpihak ke mana pun. Tidak ke Mega, tidak juga ke Prabowo. Padahal, besan SBY, yakni Hatta Rajasa, sedang bersanding dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Mengapa SBY dan Prabowo selalu berseberangan? Itu karena mereka berdua memang mempunyai catatan masa lalu yang tidak sedap sewaktu masih di Akabri. SBY pernah digebukkin oleh Prabowo akibat SBY memberi tahu ke Gubernur Akabri bahwa Prabowo kabur dari Camp, hingga Prabowo dihukum oleh Gubernur Akabri, Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, yang adalah ayah dari Ani Yudhoyono.

Sementara itu, SBY tidak akan mungkin merapatkan barisan ke PDIP, yang digawangi Megawati. Sebab sejarah pada 2004, Mega menganggap SBY telah melakukan “politik terselubung” untuk mengalahkan dirinya di Pilpres 2004 lalu. Dimana pada saat itu, SBY yang adalah pembantu Megawati di Menko Polhukam. SBY secara diam-diam, merancang misi politik dengan memanfaatkan jabatannya sebagai menteri untuk menjadi capres yang akan bertarung melawan Megawati yang sedang jabat sebagai presiden menggantikan Gus Dur. Dengan sikap SBY seperti itu, membuat Megawati berang, karena ibarat pembantu (SBY) menikam tuannya (Megawati) dari Belakang secara diam-diam.

Lain lagi dengan Mega (PDIP) dan Prabowo (Gerindra). Memang tidak ada masalah antara Mega dan Prabowo selain perbedaan sikap politik pada pilpres 2014 lalu. Yang bermasalah adalah Ahok dengan Gerindra. Ahok adalah mantan kader partai Gerindra yang dianggap telah berkhianat. Karenanya, Gerindra tidak mungkin berkoalisi dengan PDIP, karena itu sama saja dengan Gerindra dukung Ahok.

Keadaan itu, berlangsung hingga kini di parlemen, bagaimana ketiga gembong Parpol, Megawati, Prabowo dan SBY memiliki sikap politik yang tidak sama. Sejak pilpres, tahun 2014 lalu, Gerindra (Prabowo) dan kawan-kawan dengan Tagline “Koalisi Merah Putih (KMP)” memilih sebagai oposisi di parlemen atau berada diluar pemerintahan untuk mengimbangi PDIP (Megawati) dan rekan-rekan dari “Koalisi Indonesia Hebat (KIH)”, sementara Demokrat (SBY) memilih jalur abu-abu atau netral. Artinya, SBY seperti sedang mengangkang, satu kaki ke Megawati, satu kaki lagi ke Prabowo.

Dalam Pilkada DKI saat ini, kondisi itu terus berlanjut. Mega, SBY dan Prabowo sedang bertarung demi gengsi besar akibat masa lalu yang kurang bersahabat. SBY sampai-sampai mengusung Agus menandakan adanya gengsi yang sangat besar bahwa SBY tidak mau direndahkan oleh Mega dan Prabowo. Sekalipun SBY terpaksa mengorbakan anak sulungnya, yang mana banyak orang menyebutnya sebagai kemauan politik yang terlalu egois. Bahkan kader demokrat sendiri seperti Ruhut Sitompul dan Suyono Usman berseberangan dengan SBY. Hal itu disebabkan oleh perbuatan SBY dan Partai Koalisinya yang mematikan karier cemerlang Agus di militer. Agus yang memiliki segudang prestasi di militer dan saat ini berpangkat mayor jenderal dan berpeluang manjadi jenderal bahkan menjadi pimpinan tertinggi di TNI suatu saat nanti, terpaksa harus terhenti karena harus menuruti nafsu sang ayah. Jadi, Pilkada DKI, bukan hanya soal kalah atau menang, tetapi juga soal perseteruan gengsi antara tiga kekuatan besar, yakni SBY, Prabowo dan Megawati.

Skenario Megawati dan Hancurnya Koalisi Kekeluargaan

Keputusan Megawati untuk mendukung Ahok-Djarot pada saat genting dalam pendaftaran Calon Gubernur DKI ke KPU, setidaknya telah berhasil membuat SBY dan Prabowo keok. Demokrat bersama partai koalisi Cikeas yang di dalamnya ada PAN, PPP dan PKB, bergadang semalaman demi rapat guna merumuskan Cagub dan Cawagub yang dianggap pantas melawan Ahok, sang Jagoan Megawati. Di sisi lain, PKS merekatkan diri ke Gerindra dan relakan kadernya Mardani Ali Sera tidak diakomodir sebagai Cawagub. Hingga H-2 pendaftaran, Mega tutup mulut, Ahok juga diam. Pada siang, satu hari sebeblum mendaftar, Ahok menyatakan akan mendaftar ke KPUD pada hari pertama tanpa menunggu SK dari PDIP. Sedangkan pada malam harinya, PDIP umumkan untuk mendukung Ahok. Mustahil kalau Ahok belum tahu dia akan diusung PDIP hingga siang tanggal 20. Dalam posisi ini, baik Mega maupun Ahok, ibarat sedang bermain sinetron bertajuk “Politik Harapan Palsu”. Mengapa? Karena pernyataan sikap diam Ahok dan Mega sampai H-1 pendaftaran, sedang memberikan harapan palsu kepada partai lain, kalau-kalau PDIP mengusung kadernya sendiri, maka partai lain (selain Demokrat) bisa merapat. Tetapi posisi SBY (Demokrat) sedang “wait and see”. Bila Gerindra dan PDIP berkoalisi, Demokrat pasti dukung Ahok bersama Golkar, Hanura, dan Nasdem. Prisnip Demokrat (SBY), yang penting tidak satu kubu dengan Mega atau Prabowo. Namun, ternyata tidak begitu. Makanya, SBY Kebingungan, Prabowo pontang-panting memanggil Anies Baswedan, akhirnya koalisi kekeluargaan hancur berantakan. Sungguh, kecerdasan politik Megawati membuat kedua “sang jenderal” mati kutu.